TENGGARONG – Pagi hari di Dusun Damai, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, selalu dimulai dengan perjuangan. Belasan pelajar di wilayah itu harus menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung sederhana untuk bisa sampai ke sekolah.

Kereta kecil berbahan rangka besi dan papan kayu itu bergantung pada kabel baja yang dibentangkan melintasi sungai. Anak-anak berdiri bergantian di atasnya, lalu menarik katrol secara manual hingga mencapai tepi seberang. Setelah itu, mereka baru melanjutkan perjalanan menuju SD 021 dan SD 024 yang berada di seberang sungai.

Fasilitas tersebut bukan dibangun pemerintah, melainkan hasil gotong royong warga. Sudah sekitar dua hingga tiga tahun terakhir kereta gantung itu menjadi satu-satunya akses penyeberangan bagi pelajar dan warga Dusun Damai.

Kepala Desa Santan Ulu, Heri Budianto, mengatakan usulan pembangunan jembatan permanen sebenarnya telah lama disampaikan ke pemerintah daerah. Namun hingga kini belum ada realisasi.

“Sudah kami usulkan. Bahkan pernah ditinjau langsung. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian pembangunan,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Menurut Heri, setidaknya ada dua titik infrastruktur mendesak di wilayahnya. Selain jembatan gantung katrol di RT 009 Dusun Damai, terdapat pula jembatan rusak di RT 16 yang menjadi akses kendaraan menuju tempat ibadah dan aktivitas warga.

Di desa tersebut tercatat ada lima unit kereta gantung katrol yang dimanfaatkan untuk akses kebun, angkut hasil panen, hingga aktivitas sekolah. Perawatan alat sederhana itu menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan prioritas utama untuk keselamatan anak sekolah.

Meski sungai tampak tenang di pagi hari, risiko tetap mengintai. Saat hujan turun di hulu, arus bisa menjadi deras dan membahayakan. Pemerintah desa berharap pembangunan jembatan permanen segera direalisasikan agar akses pendidikan tidak lagi bergantung pada fasilitas darurat.

“Harapannya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, jembatan sudah bisa dibangun,” pungkas Heri. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Sidang perkara penembakan yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda kembali menyita perhatian publik. Dalam persidangan terbaru, tim penasihat hukum memutar rekaman video peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 2021, yang disebut menjadi latar belakang konflik berkepanjangan hingga berujung pada perkara saat ini.

Hanafi, orang tua salah satu terdakwa, menyampaikan kekecewaannya terhadap proses hukum yang menurutnya belum menghadirkan rasa keadilan secara utuh bagi keluarganya. Ia menyebut, dalam peristiwa 2021 tersebut, anaknya menjadi korban pengeroyokan hingga meninggal dunia.

“Anak kami juga korban pengeroyokan hingga tewas. Namun, menurut kami masih ada pihak yang belum diproses hukum sebagaimana mestinya,” ujar Hanafi saat dikonfirmasi pada Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, luka lama keluarga kembali terbuka saat perkara penembakan ini disidangkan, sementara kasus sebelumnya dinilai belum sepenuhnya tuntas.

Kuasa hukum terdakwa, Akbar, menegaskan bahwa pemutaran video di ruang sidang bukan untuk membenarkan tindakan kliennya. Ia menyatakan langkah tersebut semata-mata untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada majelis hakim mengenai rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi perkara.

“Perkara ini tidak berdiri sendiri. Ada peristiwa sebelumnya yang menurut kami relevan untuk dipertimbangkan sebagai konteks. Namun, tentu proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, persidangan masih berlangsung dan majelis hakim belum mengambil putusan. Pihak keluarga terdakwa berharap aparat penegak hukum dapat meninjau kembali penanganan perkara 2021 agar seluruh rangkaian peristiwa dapat dinilai secara proporsional. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Euforia berburu takjil jelang berbuka puasa membuat arus lalu lintas di Sangatta Utara nyaris lumpuh, Jumat (27/2/2026). Kendaraan roda dua dan roda empat mengular di sejumlah titik, terutama di sekitar Pasar Ramadan yang menjadi magnet warga setiap sore.

Situasi itu langsung direspons cepat jajaran Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Kutai Timur (Kutim). Sejak pukul 16.30 WITA, belasan personel Regu II diterjunkan melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas (panturlalin) di tiga titik rawan kepadatan.

Tiga lokasi yang menjadi prioritas pengamanan yakni depan Kantor Kecamatan Sangatta Utara, depan Kantor Desa Sangatta Utara, serta Simpang 4 Hotel Kutai Permai. Persimpangan tersebut dikenal sebagai salah satu simpul kendaraan terpadat saat jam pulang kerja dan menjelang magrib.

Kasat Lantas Polres Kutai Timur AKP Rezky Nur Harismeihendra menegaskan, peningkatan volume kendaraan di bulan Ramadan memang tak terhindarkan. Karena itu, pihaknya memilih langkah proaktif agar kepadatan tidak berubah menjadi kemacetan total.

“Setiap sore volume kendaraan meningkat drastis karena masyarakat berburu takjil. Kehadiran personel di lapangan untuk memastikan arus tetap bergerak dan masyarakat merasa aman,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepadatan bukan hanya dipicu kendaraan yang parkir di bahu jalan, tetapi juga tingginya aktivitas penyeberang jalan di sekitar Pasar Ramadan. Kondisi ini membuat arus kendaraan sempat padat merayap.

“Kami minta pengendara tetap sabar, jangan saling mendahului secara egois, dan selalu utamakan keselamatan. Banyak pejalan kaki yang menyeberang, jadi kewaspadaan harus ditingkatkan,” imbaunya.

Kehadiran polisi lalu lintas di lapangan terbukti mampu mengurai kepadatan dan mencegah kemacetan panjang yang berpotensi mengganggu kenyamanan warga selama Ramadan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur (Disdikbud Kutim) memberi peringatan keras kepada seluruh pengelola PAUD. Kesalahan atau kelalaian dalam mengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bisa berujung pada pemangkasan bantuan.

Data kini menjadi “tiket masuk” utama untuk memperoleh bantuan pemerintah, baik fisik maupun operasional. Jika tidak valid dan tidak diperbarui tepat waktu, peluang mendapatkan dukungan anggaran bisa langsung tertutup.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, menegaskan bahwa penentuan bantuan revitalisasi tidak dilakukan secara subjektif oleh pemerintah daerah. Data calon penerima dikirim langsung dari pemerintah pusat melalui aplikasi Data Sahabat, lalu diverifikasi di lapangan.

“Daerah tidak menentukan seenaknya. Data dari pusat, kami hanya cek kesesuaiannya dengan kondisi riil sekolah,” tegas Heri saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (27/2/2026).

Sebanyak 20 satuan PAUD di Kutim telah terverifikasi sebagai calon penerima bantuan fisik. Penetapan itu sepenuhnya berbasis data yang diinput sekolah masing-masing.

Karena itu, Heri mengingatkan pentingnya ketelitian operator dan pengelola dalam mengisi Dapodik. “Mau dapat bantuan atau tidak, tergantung bagaimana mengelola Dapodik. Kalau datanya bagus dan valid, peluangnya terbuka,” ujarnya.

Tak hanya soal data siswa dan sarana, Disdikbud Kutim juga menyoroti kedisiplinan pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Masih ada sekolah yang terlambat menyampaikan laporan penggunaan dana hingga harus ditegur tim verifikator.

Keterlambatan itu berdampak langsung pada alokasi tahun berikutnya. Jika ada dana yang tidak terlaporkan, pagu anggaran bisa otomatis terpotong.

“Misalnya tahun ini ada Rp5 juta yang belum terlapor, maka tahun depan jumlah itu bisa langsung dikurangi dari alokasi yang seharusnya diterima,” jelasnya.

Untuk memperkuat akuntabilitas, Disdikbud Kutim juga mendorong penerapan sistem Coretax bagi bendahara sekolah. Sistem tersebut mencakup registrasi, pembuatan kode billing deposit, hingga pelaporan SPT unifikasi secara digital dan transparan.

Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan potensi temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus mempercepat digitalisasi tata kelola administrasi pendidikan.

Di sisi lain, Pemkab Kutim juga tengah berpacu menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih mencapai 10.197 anak. Targetnya, jumlah tersebut turun drastis menjadi sekitar 2.000 anak pada Desember 2026.

Disdikbud Kutim pun mengajak masyarakat ikut berperan aktif. Anak usia 5–6 tahun yang belum terdaftar diminta segera didorong masuk PAUD agar hak pendidikannya terpenuhi.

“Kalau ada anak usia sekolah yang belum masuk PAUD, segera ajak dan daftarkan. Ini tanggung jawab bersama,” pungkas Heri.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam