BALIKPAPAN – Kebakaran yang melanda kawasan Pasar Sepinggan, Balikpapan Selatan, Jumat (31/7/2026) pagi, menghanguskan belasan kios. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mengerahkan seluruh armada dan personel gabungan untuk menjinakkan kobaran api yang cepat membesar akibat banyaknya bangunan berbahan kayu.

Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, mengatakan seluruh sumber daya dikerahkan agar kebakaran dapat segera dikendalikan. Proses pemadaman juga mendapat dukungan dari TNI, Polri, Pertamina, serta para relawan.

“Karena kondisi pasar ini sebagian besar berbahan kayu, seluruh unit dari semua sektor kami gerakkan. Kami juga dibantu TNI, Polri, dan Pertamina untuk mempercepat penanganan,” ujarnya di lokasi kejadian.

Hingga proses pemadaman berlangsung, petugas masih melakukan pendinginan di sejumlah titik. Satu titik api bahkan masih terus berkobar karena diduga terdapat material yang mudah terbakar di dalam bangunan.

Usman mengatakan pihaknya belum dapat memastikan jumlah pasti bangunan yang terdampak karena pendataan baru dapat dilakukan setelah proses pendinginan selesai. Berdasarkan perkiraan sementara, sekitar 15 kios terbakar.

“Di bagian belakang masih terdapat kios-kios kecil sehingga kami belum bisa memastikan jumlah pastinya. Nanti data resmi akan disampaikan oleh Dinas Pasar setelah pendataan selesai,” jelasnya.

Untuk mengendalikan kebakaran, sekitar 15 unit armada pemadam diterjunkan ke lokasi. Personel gabungan dari BPBD, Brimob, pemadam kebakaran Polri, Pertamina, serta relawan berjibaku memadamkan api.

Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena akses menuju titik api yang sempit. Selain itu, banyak pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangannya sehingga memperlambat pergerakan petugas. Banyaknya kabel yang melintang di sekitar pasar juga menyulitkan armada dan personel menjangkau lokasi kebakaran.

Terkait penyebab kebakaran, Usman menyebut informasi sementara mengarah pada salah satu kios di dalam pasar sebagai titik awal munculnya api. Namun, penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

“Informasi sementara api berasal dari salah satu kios di pasar. Namun untuk penyebab pastinya nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian setelah dilakukan penyelidikan,” katanya. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S.

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pembangunan SMP Negeri 29 di kawasan Perumahan Grand City, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara. Sekolah baru tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2026 untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar di kawasan permukiman yang terus berkembang.

SMPN 29 dibangun di atas lahan hibah dari pengembang Grand City sebagai bagian dari penyediaan fasilitas umum. Proyek yang dimulai pada Mei 2026 itu dibiayai melalui APBD Kota Balikpapan dengan nilai kontrak Rp18.473.083.455 dan masa pelaksanaan selama 210 hari.

Saat meninjau lokasi pembangunan, Kamis (30/7/2026), Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan penyediaan lahan sekolah merupakan bentuk tanggung jawab pengembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan hunian baru.

“Lahan sekolah ini merupakan hibah dari Perumahan Grand City. Paling tidak mereka memiliki tanggung jawab menyiapkan fasilitas umum, salah satunya sekolah SMPN 29,” ujarnya.

Bagus menjelaskan, SMPN 29 nantinya dilengkapi 12 ruang kelas, aula multifungsi yang juga dapat digunakan sebagai lokasi upacara, lapangan olahraga, serta area parkir untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Ia menyebut progres pembangunan hingga akhir Juli telah mencapai sekitar 39 persen, jauh di atas target awal yang berkisar 12 persen. Menurutnya, struktur utama bangunan hampir selesai sehingga pekerjaan kini memasuki tahap penyempurnaan.

“Saya optimistis selesai tepat waktu. Struktur bangunannya sudah hampir selesai, tinggal pekerjaan penyempurnaan seperti kerapian, kebersihan, dan penyelesaian akhir,” katanya.

Meski pembangunan berjalan lebih cepat dari jadwal, Bagus mengingatkan kontraktor tetap mengutamakan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Health, Safety and Environment (HSE).

Ia juga meminta akses menuju lokasi proyek diperkeras menggunakan material laterit atau sirtu agar distribusi material tidak terganggu saat musim hujan.

Selain itu, Bagus menilai penyediaan tempat tinggal yang layak bagi para pekerja juga perlu menjadi perhatian karena akan berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hasil pekerjaan.

Direktur PT Norma Noor, Ahmad Hamid Basri, mengatakan pembangunan berjalan tanpa kendala berarti sejak dimulai pada Mei lalu. Saat ini sekitar 70 pekerja dikerahkan di lokasi, termasuk bekerja hingga malam hari untuk mempercepat penyelesaian proyek.

“Alhamdulillah seluruh material sudah tersedia di lokasi sehingga pekerjaan berjalan lebih cepat dari target. Kami optimistis pembangunan bisa selesai pada Oktober, atau paling lambat November 2026,” ujarnya.

Menurut Ahmad, pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan gedung sekolah, lapangan, hingga area parkir. Sementara akses jalan menuju sekolah tengah dikerjakan oleh pihak pengembang Grand City karena berada di luar lingkup kontrak pembangunan sekolah.

Percepatan pembangunan SMPN 29 menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan memperluas layanan pendidikan seiring berkembangnya kawasan permukiman di Balikpapan Utara. Kehadiran sekolah baru itu diharapkan memberi akses pendidikan yang lebih dekat dan merata bagi masyarakat. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. DPRD menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman serta mendorong korban maupun saksi untuk berani melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengaku prihatin karena lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak justru masih diwarnai dugaan kasus kekerasan seksual.

“Yang pertama tentunya rasa sedih dan kecewa. Apalagi ini berkaitan dengan pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Seharusnya tempat mendidik anak-anak kita adalah tempat untuk belajar, tempat merasa aman, dan tempat merasa nyaman. Tetapi justru hal itu terjadi di sana. Kami sangat prihatin,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan sepanjang 2024 tercatat 1.002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurun dibandingkan 2023 yang mencapai 1.108 kasus. Namun tren kembali meningkat pada 2025. Hingga 31 Agustus 2025, jumlah laporan telah mencapai 916 kasus atau rata-rata sekitar 114 kasus setiap bulan.

Sementara itu, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Simfoni PPA mencatat anak masih menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan.

Per 30 Juni 2025, dari 662 kasus yang tercatat, sebanyak 454 korban merupakan anak-anak atau sekitar 63 persen dari total korban. Mayoritas korban adalah perempuan, baik anak perempuan maupun perempuan dewasa.

Damayanti menilai upaya pencegahan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau pondok pesantren. Menurutnya, pengawasan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar potensi kekerasan dapat dideteksi lebih dini.

“Pengawasan tidak hanya sebatas dari pihak sekolah atau pondok pesantren. Tetapi juga harus melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah maupun pondok pesantren,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun keberanian korban maupun saksi untuk melapor apabila mengalami atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual. Menurutnya, rasa takut dan memilih diam justru memberi ruang bagi pelaku untuk kembali melakukan perbuatannya.

“Yang terpenting adalah menghilangkan rasa takut atau khawatir untuk menyampaikan jika kemudian kita mengalami tindakan yang tidak diinginkan seperti itu,” katanya.

Damayanti menambahkan, tingginya jumlah laporan di Kota Samarinda menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Diperlukan pengawasan bersama, lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak, serta keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan kekerasan sejak dini agar dapat segera ditangani. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

PASER – PT Kideco Jaya Agung kembali menyalurkan Program Beasiswa Kideco Gemilang 2026 sebagai bagian dari komitmen perusahaan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Paser. Program yang menjadi bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) serta pembekalan bagi para penerima beasiswa di Office Lou Taka Kideco, Senin (27/7/2026).

General Manager RER & CSR PT Kideco Jaya Agung, M. Luqman Hakim, mengatakan program tersebut merupakan investasi jangka panjang perusahaan untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan daya saing.

“Kami berharap para penerima beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu, terus mengembangkan diri, serta membentuk karakter yang kuat dan berdaya saing sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Paser,” katanya, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, Beasiswa Kideco Gemilang merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat yang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM di wilayah operasional perusahaan.

Untuk memastikan program berjalan objektif dan tepat sasaran, proses seleksi dilakukan secara bertahap, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, hingga wawancara dengan melibatkan asesor independen.

Sebagai bagian dari pembinaan, Kideco juga menghadirkan Dosen Program Studi Psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba), Andhita Nurul Khasanah, untuk memberikan pembekalan kepada para penerima beasiswa.

Peserta memperoleh materi mengenai pengembangan karakter, kepemimpinan, komunikasi, adaptasi di dunia perkuliahan dan dunia kerja, serta pengembangan diri sebagai bekal menyelesaikan pendidikan.

Pelaksana Tugas Camat Batu Sopang, Arwin Mamonto, mengapresiasi pelaksanaan Beasiswa Kideco Gemilang. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk kolaborasi nyata antara dunia usaha dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Paser.

“Harapannya agar para penerima beasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan kelak memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Melalui program tersebut, Kideco menyalurkan beasiswa untuk jenjang Diploma IV (D4) dan Strata 1 (S1) pada sejumlah bidang prioritas, yakni teknik dan teknologi, kesehatan, pendidikan, hukum, komunikasi, industri kreatif, serta bisnis dan manajemen.

Penerima beasiswa merupakan warga ber-KTP Kabupaten Paser, mahasiswa aktif semester III, mahasiswa angkatan 2025, atau mahasiswa baru angkatan 2026 yang telah memiliki surat penerimaan resmi dari perguruan tinggi dan tidak sedang menerima beasiswa dari instansi maupun perusahaan lain. (MK)

Pewarta: TB Sihombing
Editor: Agus S.

BALIKPAPAN – Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Balikpapan Selatan menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan seorang pria berinisial AS (48) dalam insiden saling bacok di kawasan Pasar Sepinggan. Rekonstruksi berlangsung di halaman Mapolsek Balikpapan Selatan, Kamis (30/7/2026), sebagai bagian dari penyempurnaan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.

Rekonstruksi melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kuasa hukum tersangka, serta Tim Inafis Polres Balikpapan. Sebanyak 18 adegan diperagakan untuk mencocokkan keterangan para pihak dengan hasil penyidikan.

Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, Iptu Iskandar Ilham, mengatakan penyidik sebelumnya menyusun 29 adegan. Namun setelah berkoordinasi dengan jaksa, jumlah adegan dipangkas menjadi 18 karena dinilai telah mewakili rangkaian peristiwa.

“Masih ada kemungkinan direvisi sesuai hasil koordinasi dengan jaksa,” ujarnya.

Menurut Iskandar, adegan yang menjadi perhatian utama adalah adegan ke-12 saat tersangka FR (34) dan korban AS terlibat pergulatan yang berujung aksi saling melukai menggunakan senjata tajam.

Dari rekonstruksi itu juga terungkap bahwa perkara tersebut berawal dari dua laporan polisi yang berbeda. FR melaporkan dirinya sebagai korban, demikian pula korban AS sebelum meninggal dunia.

“Jadi ada dua laporan. Tersangka juga melapor sebagai korban, dan yang meninggal juga melapor. Jadi sama-sama saling melapor,” jelasnya.

Penyidik mengungkap konflik dipicu persoalan lama yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai penjaga malam Pasar Sepinggan.

FR sebelumnya pernah bekerja sebagai penjaga pasar sebelum berhenti. Posisi tersebut kemudian ditempati oleh AS. Saat FR berupaya kembali bekerja, hubungan keduanya disebut semakin memburuk.

“Motifnya adalah dendam karena sering dituduh, atau mungkin karena pekerjaannya diambil,” kata Iskandar.

Selain itu, FR mengaku kerap dituduh menjual narkotika jenis sabu di lingkungan pasar. Menurut penyidik, tuduhan tersebut turut memperkeruh hubungan antara keduanya.

Dalam proses penyidikan, polisi menyatakan tidak menemukan unsur perencanaan sehingga sangkaan pembunuhan berencana tidak diterapkan terhadap tersangka. Penyidik menjerat FR dengan pasal yang dikenakan sesuai hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kasus ini juga berkembang setelah seorang saksi berinisial RS (28) ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya RS melaporkan FR atas dugaan penganiayaan, namun hasil penyidikan menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan RS terhadap FR.

“Saksi satu ini kemudian menjadi tersangka berdasarkan laporannya terhadap FR,” ujar Iskandar.

Hasil rekonstruksi akan menjadi bahan penyidik bersama jaksa untuk menyempurnakan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Kasus ini bermula dari aksi saling bacok yang terjadi di Pasar Sepinggan pada Kamis (25/6/2026) dini hari. Berdasarkan hasil penyelidikan, AS bersama RS diduga mendatangi FR dengan membawa senjata tajam setelah dipicu konflik lama yang berawal dari insiden pelemparan serbuk serta perselisihan terkait pekerjaan sebagai penjaga pasar.

Pertemuan tersebut berujung perkelahian yang menyebabkan AS meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga sempat berupaya melerai, namun mengurungkan niat karena seluruh pihak yang terlibat membawa senjata tajam.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah badik tanpa gagang dan sebuah pisau lipat yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Keterlambatan penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota mulai berdampak pada pelaksanaan proyek daerah. Sejumlah pekerjaan yang progresnya hampir rampung belum dapat dibayarkan karena dana transfer dari pemerintah provinsi belum diterima.

Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam forum itu, Pemkot Balikpapan meminta dukungan DPRD agar proses pencairan Bankeu dapat segera dipercepat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Rita, mengatakan pemerintah kota telah memenuhi kewajiban sesuai kontrak pekerjaan. Namun pembayaran kepada penyedia jasa belum dapat dilakukan karena dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menunggu penyelesaian administrasi.

“Kewajiban kami sudah selesai. Mereka menganggap jangka waktu pekerjaan kami juga sudah selesai dikerjakan. Harusnya juga di dokumen kontrak kan jelas, itu juga harus dibayar,” ujarnya.

Menurut Rita, muncul anggapan di kalangan rekanan bahwa dana Bankeu tidak tersedia. Padahal, persoalannya lebih pada proses administrasi yang masih harus dilengkapi.

“Kami memberitahu bahwa ada administrasi yang harus dilengkapi dulu sehingga uang transfer dari provinsi akan segera dikirim juga ke Kota Balikpapan,” katanya.

Anggota Banggar DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, mengatakan persoalan serupa juga disampaikan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota lainnya.

Menurutnya, keterlambatan pencairan Bankeu mulai menimbulkan keresahan di kalangan penyedia jasa konstruksi karena pekerjaan hampir selesai, tetapi kepastian pembayaran belum diperoleh.

“Ini juga sama dengan kabupaten kota yang lain di Kalimantan Timur yang juga minta hal yang sama terkait dengan percepatan informasi bantuan keuangan,” kata Sarkowi.

Ia menegaskan DPRD Kaltim akan menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian serius dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar penyaluran Bankeu dapat dipercepat.

“Bahkan di Balikpapan sekarang sudah ada kegelisahan dari para penyedia, para rekanan yang menganggap bahwa sejauh ini progres pekerjaan sudah hampir selesai tapi tidak ada kejelasan soal pembayaran. Nah, ini nanti akan menjadi agenda kami di DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan percepatan-percepatan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.

Senada, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dr. Andi Sri Juliarty R., M.Kes., mengatakan pemerintah kota telah beberapa kali melakukan tindak lanjut kepada Pemerintah Provinsi melalui Sekretaris Daerah. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab keterlambatan pencairan dana tersebut.

“Itu kami mohon bantuannya karena Pak Sekda pun sudah berupaya untuk me-follow up ke provinsi. Cuma kami juga tidak tahu tertahannya, masih delay-nya di mana di provinsi. Kami juga belum tahu, mohon bantuan Bapak Ibu yang kami hormati,” ujarnya.

DPRD menilai Bankeu merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Apabila penyalurannya terus tertunda, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah kabupaten dan kota, tetapi juga penyedia jasa konstruksi yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu arus kas pelaku usaha sekaligus menghambat kelanjutan proyek-proyek pembangunan di Kalimantan Timur. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Keterlambatan penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota mulai berdampak pada pelaksanaan proyek daerah. Sejumlah pekerjaan yang progresnya hampir rampung belum dapat dibayarkan karena dana transfer dari pemerintah provinsi belum diterima.

Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam forum itu, Pemkot Balikpapan meminta dukungan DPRD agar proses pencairan Bankeu dapat segera dipercepat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Rita, mengatakan pemerintah kota telah memenuhi kewajiban sesuai kontrak pekerjaan. Namun pembayaran kepada penyedia jasa belum dapat dilakukan karena dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menunggu penyelesaian administrasi.

“Kewajiban kami sudah selesai. Mereka menganggap jangka waktu pekerjaan kami juga sudah selesai dikerjakan. Harusnya juga di dokumen kontrak kan jelas, itu juga harus dibayar,” ujarnya.

Menurut Rita, muncul anggapan di kalangan rekanan bahwa dana Bankeu tidak tersedia. Padahal, persoalannya lebih pada proses administrasi yang masih harus dilengkapi.

“Kami memberitahu bahwa ada administrasi yang harus dilengkapi dulu sehingga uang transfer dari provinsi akan segera dikirim juga ke Kota Balikpapan,” katanya.

Anggota Banggar DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, mengatakan persoalan serupa juga disampaikan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota lainnya.

Menurutnya, keterlambatan pencairan Bankeu mulai menimbulkan keresahan di kalangan penyedia jasa konstruksi karena pekerjaan hampir selesai, tetapi kepastian pembayaran belum diperoleh.

“Ini juga sama dengan kabupaten kota yang lain di Kalimantan Timur yang juga minta hal yang sama terkait dengan percepatan informasi bantuan keuangan,” kata Sarkowi.

Ia menegaskan DPRD Kaltim akan menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian serius dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar penyaluran Bankeu dapat dipercepat.

“Bahkan di Balikpapan sekarang sudah ada kegelisahan dari para penyedia, para rekanan yang menganggap bahwa sejauh ini progres pekerjaan sudah hampir selesai tapi tidak ada kejelasan soal pembayaran. Nah, ini nanti akan menjadi agenda kami di DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan percepatan-percepatan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.

Senada, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dr. Andi Sri Juliarty R., M.Kes., mengatakan pemerintah kota telah beberapa kali melakukan tindak lanjut kepada Pemerintah Provinsi melalui Sekretaris Daerah. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab keterlambatan pencairan dana tersebut.

“Itu kami mohon bantuannya karena Pak Sekda pun sudah berupaya untuk me-follow up ke provinsi. Cuma kami juga tidak tahu tertahannya, masih delay-nya di mana di provinsi. Kami juga belum tahu, mohon bantuan Bapak Ibu yang kami hormati,” ujarnya.

DPRD menilai Bankeu merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Apabila penyalurannya terus tertunda, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah kabupaten dan kota, tetapi juga penyedia jasa konstruksi yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu arus kas pelaku usaha sekaligus menghambat kelanjutan proyek-proyek pembangunan di Kalimantan Timur. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Samarinda pada 8 Agustus 2026, dukungan terhadap Plt Ketua DPD Partai Golkar Samarinda, dr Andi Satya Adi Saputra, terus menguat. Fraksi Partai Golkar DPRD Samarinda menilai Andi Satya layak memimpin DPD Partai Golkar Samarinda dan didorong menjadi calon Wali Kota Samarinda pada pemilihan mendatang.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Samarinda, Andi Saharuddin, mengatakan Andi Satya memiliki rekam jejak dan kapasitas yang memadai untuk memimpin partai berlambang beringin tersebut.

“Andi Adi itu pasti layak. Golkar tidak akan memilih salah satu calon kalau tidak layak. Kedua, beliau adalah peraih suara terbanyak untuk anggota DPRD dari Partai Golkar di Samarinda pada Pileg lalu,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Menurut Andi Saharuddin, Fraksi Golkar sejak awal telah membulatkan dukungan karena Andi Satya dinilai sebagai figur muda, energik, serta memiliki komunikasi politik yang baik dengan anggota fraksi maupun konstituen.

Ia mengatakan, target Golkar tidak hanya memperkuat konsolidasi internal pasca-Musda, tetapi juga menyiapkan kader terbaik untuk memimpin Kota Samarinda.

“Poinnya adalah kami akan mendorong dan mem-branding Andi Satya untuk menjadi calon Wali Kota Samarinda ke depan. Golkar akan all out memenangkan beliau untuk memimpin Samarinda,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Samarinda, Adnan Faridhan. Menurutnya, Andi Satya telah menunjukkan kapasitas politiknya melalui hasil Pemilu Legislatif sebelumnya.

“Meskipun baru sebagai caleg kemarin, beliau membuktikan diri meraih suara terbanyak Golkar di Dapil Samarinda. Jadi secara politik sudah teruji dan terbukti,” katanya.

Adnan juga menilai peluang Andi Satya terpilih secara aklamasi cukup besar karena hingga saat ini belum ada kandidat lain yang mendaftar dalam Musda.

“Beliau sangat mumpuni, baik di dunia politik maupun swasta, serta paham manajerial. Harapan kami, di bawah kepemimpinan beliau pada 2029 nanti, Golkar Samarinda bisa menjadi pemenang Pileg,” ujarnya.

Selain memimpin partai, Adnan berharap Golkar Samarinda mengusung kader internal pada Pemilihan Wali Kota Samarinda mendatang.

“Partai Golkar Samarinda juga harus mendukung dan mengusung kader murninya sendiri, yaitu dr. Andi Satya, untuk maju dan bertarung di Pilwali Samarinda,” tegasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pembayaran insentif dan honor guru non-ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) senilai Rp36,7 miliar.

Hingga akhir Juli 2026, dana yang telah dikembalikan tercatat telah melampaui Rp2 miliar. Sementara itu, Inspektorat Kukar masih melakukan verifikasi terhadap ratusan data penerima untuk memastikan seluruh tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kukar, Sunggono, mengatakan pemeriksaan internal telah diselesaikan dalam batas waktu 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterima. Hasil sementara juga telah dipaparkan kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai bahan menentukan langkah lanjutan.

“Kami sudah ekspos ke Pak Bupati terkait temuan sementara. Kami juga meminta arahan beliau mengenai langkah yang harus dilakukan selanjutnya,” kata Sunggono, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, arahan bupati adalah membawa hasil pemeriksaan tersebut kepada BPK agar seluruh proses tindak lanjut tetap sejalan dengan rekomendasi auditor negara.

“Insya Allah kami akan segera mengekspos hasil temuan ini ke BPK. Arahan dari BPK nanti akan menjadi dasar langkah berikutnya,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025. Dalam audit tersebut, BPK menemukan pembayaran insentif dan honor guru non-ASN yang dinilai tidak sesuai ketentuan dengan nilai mencapai Rp36,7 miliar.

BPK mengidentifikasi adanya penerima insentif yang tidak memenuhi persyaratan, mulai dari ASN, PPPK, tenaga harian lepas, pegawai organisasi perangkat daerah lain, hingga pihak di luar lingkungan Disdikbud. Auditor juga mencatat sebagian pembayaran kepada kepala sekolah dan guru sekolah swasta dilakukan sebelum memiliki dasar hukum yang berlaku.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Pemkab Kukar melakukan verifikasi terhadap seluruh penerima, menagih pengembalian kelebihan pembayaran, serta memastikan mekanisme penyaluran insentif ke depan berjalan sesuai ketentuan.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Inspektorat mencatat pengembalian dana terus bertambah. Hingga kini, jumlah dana yang telah disetor kembali telah melampaui Rp2 miliar.

“Sudah lebih dari Rp2 miliar yang dikembalikan. Dokumentasi dari BPK sudah kami tindak lanjuti,” katanya.

Meski demikian, Inspektorat belum menyatakan proses pemeriksaan selesai. Pemerintah daerah masih menunggu penilaian BPK untuk memastikan seluruh langkah yang telah dilakukan telah memenuhi rekomendasi dalam LHP atau masih memerlukan tindak lanjut tambahan.

Selain mengawal pengembalian dana, Inspektorat juga masih melakukan verifikasi terhadap 841 data penerima yang menjadi objek pemeriksaan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan identitas penerima, dasar pemberian insentif, serta kelengkapan dokumen pendukung.

Hingga saat ini, lebih dari 60 persen data telah berhasil dihimpun dan diverifikasi. Sisanya masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut karena sebagian dokumen dan data pendukung belum sepenuhnya lengkap.

“Belum semuanya bisa kami telusuri karena masih banyak data yang harus dikonfirmasi ulang. Namun lebih dari 60 persen sudah kami himpun,” jelas Sunggono.

Hasil verifikasi tersebut, termasuk data yang belum rampung, akan disampaikan kepada BPK sebagai dasar untuk menentukan apakah proses tindak lanjut telah memadai atau masih memerlukan pendalaman lanjutan.

“Sisanya akan kami sampaikan ke BPK untuk meminta arahan. Intinya kami akan menyelesaikan seluruh proses ini sesuai petunjuk yang diberikan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.