SENDAWAR — Bupati Frederick Edwin secara resmi menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi Kepala KPP Pratama Tenggarong beserta jajaran di ruang kerja Bupati Kutai Barat, Kamis (21/5/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala KP2KP Sendawar, Nur Hakim, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat, Novelistina, serta Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Heni Ekawati.

Silaturahmi itu menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan instansi vertikal perpajakan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah maupun pusat.

Kepala KPP Pratama Tenggarong, Awan Lovely mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kerja sama yang lebih erat bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

“Sebagai pejabat baru tentu saya ingin mengawali sinergi ini dengan sebaik-baiknya bersama pimpinan daerah,” ujarnya.

Menurut Awan, Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Namun, masih terdapat sejumlah potensi yang dinilai belum tergali secara optimal.

Karena itu, integrasi dan pertukaran data antara pemerintah pusat dan daerah dianggap menjadi langkah penting dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.

“Karena itu, integrasi dan pertukaran data antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala KPP Pratama Tenggarong beserta jajarannya. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi dari Kepala KPP beserta jajaran. Sinergi dan komunikasi yang baik ini sangat penting guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak, yang pada akhirnya menjadi modal utama bagi pembangunan daerah,” katanya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen mendukung peningkatan kepatuhan pajak melalui penguatan koordinasi, pertukaran data, hingga peningkatan kapasitas aparatur pengelola pajak daerah.

“Melalui penguatan sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap potensi pendapatan daerah dapat digali lebih maksimal guna mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga menyepakati sejumlah poin kerja sama konkret, di antaranya pertukaran data perpajakan secara berkala dan terintegrasi, pengawasan bersama terhadap kepatuhan wajib pajak, kolaborasi sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta dukungan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola pajak daerah. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — PLN berhasil memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Kecamatan Long Hubung dan sekitarnya, Kabupaten Mahakam Ulu, secara bertahap pascabanjir yang terjadi pada Selasa (19/5/2026) lalu.

Setelah melalui proses pengamanan sistem dan pemeriksaan teknis menyeluruh, kelistrikan berhasil dipulihkan 100 persen pada Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 10.00 Wita.

Manager PLN ULP Melak, Agung Putra Raharjo menjelaskan penghentian sementara aliran listrik sebelumnya dilakukan sebagai langkah preventif guna menjaga keselamatan masyarakat di wilayah terdampak genangan air.

Langkah tersebut, kata dia, telah dikoordinasikan bersama stakeholder terkait di lapangan.

“Sejak awal kejadian, petugas PLN terus bersiaga dan melakukan pemantauan intensif di lapangan untuk memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan aman sebelum dilakukan penormalan. Alhamdulillah, setelah kondisi dinyatakan aman dan melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh, sistem kelistrikan berhasil kami normalkan kembali secara bertahap hingga seluruh pelanggan kembali menyala,” ujar Agung melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (22/5/2026).

Ia menambahkan proses pemulihan dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, baik bagi masyarakat maupun petugas PLN di lapangan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dirasakan pelanggan. Keselamatan menjadi prioritas utama kami dalam setiap proses penanganan gangguan kelistrikan,” tambahnya.

Agung juga mengapresiasi kolaborasi serta dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat sehingga proses pengamanan hingga pemulihan sistem kelistrikan dapat berjalan lancar.

Dengan normalnya kembali pasokan listrik, aktivitas masyarakat di Kecamatan Long Hubung dan sekitarnya kini mulai kembali berjalan seperti biasa pascabanjir yang sempat melanda kawasan tersebut. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

PASER — Jajaran Polsek Long Ikis berhasil membongkar sindikat spesialis pencurian dengan pemberatan (curat) yang selama ini beraksi di wilayah Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Sebanyak lima pelaku berhasil diamankan terkait empat kasus pencurian berbeda yang terjadi di sejumlah lokasi.

Kapolsek Long Ikis, Slamet Hafidin mengatakan terungkapnya sindikat pelaku pencurian di wilayahnya diperoleh dari hasil interogasi terhadap dua tersangka yakni RMH (26) dan AF (22) yang ditangkap atas kasus pencurian di Toko Amanah Desa Pait.

“Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui aksi pencurian yang dilakukan di tempat lainnya dan mengungkap adanya keterlibatan pelaku lain dalam aksi pencurian tersebut,” katanya, Rabu (21/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan, aksi pencurian diketahui juga dilakukan di sejumlah lokasi lain, seperti pencurian rumah di Desa Pait, pencurian kendaraan bermotor di Desa Pait, hingga pencurian di gedung sarang burung walet yang dilakukan bersama tiga tersangka lainnya yakni SA (44), H (48), dan RH (25).

Polisi menyebut H diketahui merupakan orang tua AF, sedangkan RH adalah saudara kandung AF.

Dari keterangan para tersangka, gedung sarang burung walet tersebut dibobol pada Minggu, 15 Maret 2026 sekitar pukul 03.00 Wita menggunakan obeng yang dibawa para pelaku. Setelah berhasil masuk, SA disebut memanen sarang walet menggunakan parang yang dibawa dari rumahnya.

“Atas kejadian tersebut, barang bukti berupa satu buah linggis berukuran sedang, satu buah aki merek Yuasa, dan satu set gagang pintu yang terkait dengan peristiwa tersebut dibawa ke Polsek Long Ikis,” ujarnya.

Karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, para tersangka dijerat Pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

“Empat tersangka yakni RMH, AF, H dan RH kini telah diamankan di Polsek Long Ikis. Sementara tersangka SA berada di Polres Paser karena ada TKP lain,” jelasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

SAMARINDA — Guna memberikan rasa aman saat mengaspal di jalan raya, perkumpulan Bubuhan Driver Gojek Samarinda berkomitmen menjamin keselamatan ratusan anggotanya. Organisasi ini meluncurkan program jaminan sosial dengan menanggung penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan para driver secara kolektif setiap bulannya.

Langkah nyata ini diawali lewat agenda sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan Samarinda yang digelar di Cafe Busam, Samarinda, Kamis (21/5/2026) sore.

Ketua Umum Bubuhan Driver Gojek Samarinda, Ivan Jaya, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama ini tercatat ada 100 driver ojek online (ojol) yang iurannya langsung ditanggung 100 persen oleh pihak perkumpulan.

Ivan membeberkan program jaminan sosial ini lahir dari evaluasi mendalam selama satu dekade terakhir mendampingi para driver ojol di Samarinda. Selama kurun waktu tersebut, tidak sedikit rekan sejawat yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia tanpa adanya proteksi.

“Kita punya pengalaman yang cukup pahit selama 10 tahun mengurusi teman-teman driver. Banyak rekan-rekan yang kecelakaan bahkan meninggal dunia, tapi mereka tidak memiliki jaminan keselamatan kerja sama sekali,” ungkap Ivan.

Dampaknya, kata Ivan, ketika ada driver yang harus dirawat di rumah sakit, mereka kesulitan biaya operasi yang mencapai puluhan juta rupiah. Begitu pula saat ada yang meninggal dunia, pihak keluarga tidak mendapatkan kompensasi apa pun untuk melanjutkan hidup.

“Kondisi itu yang membuat kami berkomitmen. Jangan sampai kita kerja di jalan yang penuh risiko, malah tidak punya asuransi apa pun. Ini bahaya untuk diri kita dan keluarga di rumah,” tegasnya.

Ivan menerangkan kuota perlindungan ini akan terus diperbarui dan ditambah setiap bulan demi menyasar seluruh anggota perkumpulan. Namun demikian, pihak organisasi terlebih dahulu melakukan pendataan agar program tepat sasaran.

“Kita data dulu agar tidak mubazir. Jangan sampai yang bersangkutan ternyata sudah dicover oleh perusahaan aplikasi atau sudah membayar secara mandiri,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pendanaan program tersebut murni berasal dari internal perkumpulan tanpa melibatkan pihak aplikator.

“Ini tidak ada sedikit pun dari aplikator. Pendanaan ini murni gerakan 100 persen dari perkumpulan, di mana dana kami kumpulkan secara kolektif dari iuran korwil-korwil, ditambah sedikit sumbangsih dari para donatur,” tambah Ivan.

Langkah mandiri yang diinisiasi komunitas ojol itu mendapat apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan Samarinda. Sektor pekerja informal atau Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) memang menjadi fokus utama perlindungan sosial karena tingkat kerentanannya cukup tinggi.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Samarinda, Zeki Patrianto, menjelaskan para pengemudi ojol saat ini mendapat kemudahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.

Melalui aturan tersebut, pemerintah memberikan stimulus berupa pemotongan iuran hingga 50 persen bagi pekerja mandiri di sektor transportasi.

“Melalui PP 50 Tahun 2025, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian didiskon pemerintah sebesar 50 persen. Jadi, yang seharusnya membayar Rp16.800 sekarang hanya perlu membayar Rp8.400 saja per bulan,” urainya.

Menurut Zeki, nominal tersebut sangat terjangkau jika dibandingkan manfaat perlindungan yang diterima peserta.

“Jika terjadi risiko terburuk seperti meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, ahli waris otomatis akan mendapatkan santunan kematian sebesar Rp42 juta yang bisa digunakan untuk modal melanjutkan hidup atau biaya pendidikan anak,” paparnya.

Zeki berharap skema kemandirian yang ditunjukkan Bubuhan Driver Gojek Samarinda ini dapat menjadi contoh bagi pekerja informal lainnya di Samarinda, mulai dari buruh tani, nelayan, hingga pedagang keliling untuk memiliki perlindungan kerja yang memadai. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA — Momentum 28 tahun Reformasi 1998 diperingati dengan nada kritis oleh mahasiswa, komunitas sipil hingga akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kamis (21/5/2026).

Mengusung tajuk “Reformasi Tak Pernah Ada” dan “Indonesia Baru Tanpa Orba”, sejumlah elemen seperti BEM FH Unmul, Aksi Kamisan Kaltim, Kelompok Belajar Anak Muda, Sambaliung Corner hingga komunitas lainnya menggelar refleksi di depan Gerbang Universitas Mulawarman, Jalan M. Yamin, Samarinda.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Departemen Kastrad FH Unmul, Fauzan Yuzzaki menegaskan agenda refleksi reformasi digelar untuk merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap perjuangan rakyat Indonesia menggulingkan rezim Orde Baru.

“Kami ingin mengenang kembali bagaimana dulu perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia untuk menumbangkan orde baru tersebut. Jadi kami ingin merawat ingatan kolektif,” ujarnya.

Menurut Fauzan, situasi demokrasi saat ini menunjukkan berbagai kemiripan dengan praktik pembatasan kebebasan di era Orde Baru. Ia menyebut sebagian kelompok masyarakat menilai rezim hari ini hanya merupakan wajah baru Orde Baru atau yang disebut “Neo-Orba”.

“Kami dari kawan-kawan Kamisan, KBAM dan lainnya berpendapat bahwa hari ini orde baru itu tidak pernah mati, tapi hanya berubah menjadi neo orba,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah pembubaran kegiatan diskusi dan pemutaran film sebagai bentuk pembatasan ruang kebebasan berekspresi.

“Seperti yang kita tahu akhir-akhir ini ada pemutaran film dibubarkan, ada bedah buku juga dibubarkan. Jadi hari ini dengan adanya rezim sekarang itu mengingatkan kembali bahwa orde baru tidak pernah mati, hanya dalam bentuk bungkusan terbaru,” tegasnya.

Fauzan pun mengajak masyarakat untuk tidak diam melihat berbagai bentuk pembatasan hak sipil yang dinilai semakin menguat.

“Pesan kami adalah teruslah melawan, jangan pernah diam karena hak-hak kita sedang dibatasi dan sedang diambil,” ujarnya.

Sorotan serupa juga datang dari Pusat Studi Konstitusi (PUSDIKSI) Fakultas Hukum Unmul. Dalam Webinar Nasional bertajuk “Refleksi 28 Tahun Reformasi Ketatanegaraan Indonesia”, Ketua PUSDIKSI FH Unmul, Harry Setya Nugraha menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran serius.

Menurut Harry, demokrasi saat ini bergerak semakin prosedural dan elitis akibat dominasi oligarki politik dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan publik.

“Demokrasi kita semakin bergerak ke arah prosedural dan elitis akibat dominasi oligarki politik dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan publik,” ujarnya.

Ia menyoroti melemahnya mekanisme checks and balances antar lembaga negara hingga kecenderungan menjadikan konstitusi sebagai alat legitimasi kekuasaan politik.

Tak hanya di tingkat nasional, Harry juga mengkritik arah tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya Kalimantan Timur. Menurutnya, semangat desentralisasi yang menjadi ruh Reformasi kini justru mengalami resentralisasi.

Berbagai kewenangan strategis seperti investasi, perizinan hingga pengelolaan sumber daya alam disebut semakin banyak ditarik kembali ke pemerintah pusat.

Akibatnya, daerah dinilai semakin terbatas menjalankan otonomi secara efektif dan sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat.

PUSDIKSI juga menyoroti ketidakadilan fiskal yang dialami Kalimantan Timur. Meski menjadi salah satu daerah penyumbang besar penerimaan negara melalui sektor ekstraktif, Kaltim dinilai belum memperoleh ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publiknya sendiri.

Selain itu, persoalan eksploitasi sumber daya alam yang lebih berpihak pada kepentingan investasi ketimbang perlindungan lingkungan turut menjadi perhatian. Dampaknya terlihat dari kerusakan lingkungan, konflik lahan hingga banyaknya lubang tambang yang belum direklamasi.

“Masyarakat lokal justru menjadi pihak yang paling dirugikan tanpa memperoleh manfaat yang sebanding,” tegas Harry.

PUSDIKSI FH Unmul juga menyampaikan sembilan sikap akademik ketatanegaraan, di antaranya mendesak pemerintah kembali menempatkan konstitusi sebagai pedoman etik dan hukum tertinggi, menolak politisasi hukum, memperkuat pengawasan antar lembaga negara, hingga mendorong reformasi tata kelola SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah pusat membangun kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang lebih adil bagi daerah penghasil seperti Kalimantan Timur serta menyerukan perlawanan terhadap praktik politik dinasti yang dinilai melemahkan kualitas demokrasi daerah.

“PUSDIKSI FH Unmul menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi melalui kajian akademik, advokasi, dan pendidikan publik demi menjaga arah reformasi tetap berada di koridor negara hukum yang demokratis dan berkeadilan,” tutup Harry. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S