Para pegawai RSUD Bontang saat mengikuti kegiatan rutin jumat bersih. (Ist).
BONTANG – Demi menciptakan lingkungan yang sehat, serta terbebaskan dari sampah-sampah, RSUD Taman Husada Bontang mendukung penuh kegiatan ‘Jumat Bersih’. Program tersebut masuk dalam 17 bagian program prioritas Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.
Kepala Hukum, Humas, dan Kerjasama RSUD Bontang, Syariful Rahman mengatakan, setiap kegiatan Jumat Bersih berlangsung, pegawai RSUD tak pernah melewatkan hal itu. Sebab menjaga kebersihan ialah salah satu keutamaan.
“Pastinya kami mendukung penuh program Wali Kota Bontang, kami upayakan setiap ada kegiatan tersebut, pegawai RSUD turut terlibat,” jelasnya, Jumat (17/10/2025).
Terlebih lagi, pihaknya berada di kawasan kerja dengan lingkungan Rumah Sakit (RS) dalam arti menciptakan kebersihan adalah keutamaan yang wajib dilakukan, sehingga harus bisa membuat pengunjung menjadi nyaman.
“Yang jelas kami tidak hanya turun terlibat saja, akan tetapi juga berupaya untuk bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Terutama di lingkungan RS,” tutupnya. (Dwi/Adv)
RSUD Taman Husada saat mengikuti BCC 2024 lalu. (Ist).
BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada siap mengikuti Bontang City Carnaval (BCC) 2025. Rumah sakit plat merah ini rencananya akan tampil menggunakan pakaian adat Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ada sebanyak 40 pegawai RSUD Bontang yang bakal mengikuti karnaval tersebut, dengan 10 orang menampilkan tarian khususnya.
“Iya sejauh ini kami sedang mempersiapkannya, masih ada beberapa waktu lagi untuk teman-teman berlatih,” ucap Kepala Hukum, Humas, dan Kerjasama RSUD Bontang, Syariful Rahman saat ditemui, Jumat (17/10/2025).
Syariful membeberkan alasan RSUD Taman Husada Bontang tampil di BCC tepat di Sabtu (25/10/2025) mendatang itu menggunakan pakaian adat dari Kupang.
“Karena lagunya sekarang lagi viral yang Tabola Bale, maka kami menggunakan pakaian adat dari daerah sana, dengan nantinya tampil menggunakan tarian kreasi yang bernuansakan budaya,” tutupnya. (Dwi/Adv).
Pemkot Bontang tengah bersiap menata ulang wajah birokrasi. Setelah delapan bulan menjabat, Wali Kota dr. Neni Moerniaeni bersama Wakil Wali Kota Agus Haris kini berada di fase menentukan: membentuk “kabinet daerah” yang akan menjadi garda terdepan dalam menjalankan program dan visi pembangunan hingga 2029.
Langkah pembenahan birokrasi sebenarnya sudah mulai terlihat sejak mutasi perdana yang digelar 22 September 2025 lalu di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang. Dalam kesempatan itu, Neni Moerniaeni melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama dan fungsional.
Rotasi tersebut menjadi sinyal awal konsolidasi dan penyegaran di lingkungan Pemkot Bontang. Beberapa nama penting bergeser posisi.
Lukman, sebelumnya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kini menjabat Staf Ahli Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, menggantikan Asdar Ibrahim yang dipercaya memimpin Dinas Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Abdu Safa Muha dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan jabatannya sebelumnya sebagai Kadisnaker.
Rafidah, yang sebelumnya menjabat Kepala Dispopar, kini menempati posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, menggantikan Bahauddin yang bergeser menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
Perubahan juga terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), di mana Anwar Sadat kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum. Adapun Sony Suwito, sebelumnya Kepala BPKAD, kini menjabat Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sementara posisi Kepala BPKAD diisi oleh Syahruddin, mantan Kepala Bapenda Bontang.
Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan bahwa rotasi tersebut bukan sekadar pergeseran posisi, tetapi bagian dari upaya penyegaran dan adaptasi terhadap dinamika pembangunan.
“Perubahan jabatan ini penting untuk adanya penyegaran di suatu pemerintahan agar muncul inovasi baru,” ujarnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Foto: Syakurah)
ENAM KURSI KOSONG DIPEREBUTKAN
Tahap berikutnya, Pemkot membuka lelang jabatan terbuka untuk mengisi enam posisi strategis eselon II yang hingga kini masih kosong. Sebanyak 65 aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti asesmen kompetensi manajerial di Polda Kalimantan Timur, Balikpapan, pada akhir Oktober 2025.
Enam jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dispopar, Kepala Diskominfo, dan Kepala Dishub. Kekosongan ini terjadi karena sejumlah pejabat lama pensiun, dipromosikan, atau mengalami rotasi internal.
Wali Kota Neni menegaskan, proses seleksi dilakukan dengan prinsip profesionalisme dan transparansi. “Kami ingin memastikan pejabat yang terpilih benar-benar kompeten dan berintegritas. Seleksi ini difasilitasi langsung oleh lembaga profesional untuk menjamin objektivitas,” ucapnya.
Tahapan seleksi terdiri dari penulisan makalah pada 20 Oktober 2025 di Graha Taman Praja Bontang Lestari, assessment center pada 28–29 Oktober di Polda Kaltim, serta presentasi dan wawancara akhir pada 10–13 dan 17–19 November di Kantor Wali Kota Bontang.
MENYUSUN KABINET KERJA NENI-AGUS HARIS
Wakil Wali Kota Agus Haris menilai lelang jabatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi berbasis kinerja. Ia menyebut Neni–Agus tidak sekadar mengganti posisi, melainkan membangun tim kerja yang solid.
“Kami ingin mempercepat kinerja perangkat daerah. Banyak posisi penting belum diisi secara definitif. Setelah asesmen ini, birokrasi diharapkan bergerak lebih cepat dan profesional,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendukung langkah tersebut. “Prioritasnya memang mengisi jabatan kosong agar roda pemerintahan tidak tersendat. Rotasi pun bisa saja dilakukan, dan itu hak prerogatif kepala daerah,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh proses berjalan terbuka dan berjenjang. “Kami ingin menghasilkan pejabat yang punya kompetensi tinggi, memahami karakter birokrasi Bontang, serta mampu mengeksekusi visi kepala daerah dengan baik,” tegasnya.
Hasil asesmen nantinya akan menentukan tiga besar terbaik untuk tiap jabatan, sebelum diajukan kepada Wali Kota guna menetapkan satu nama definitif.
MENUJU BIROKRASI BERBASIS MERIT SYSTEM
Data BKPSDM Bontang menunjukkan, masih terdapat lima jabatan eselon II, delapan jabatan eselon III, dan sepuluh jabatan eselon IV yang kini dijabat pelaksana tugas. Posisi-posisi ini tersebar di 13 OPD.
Neni menyebut, seluruh proses mutasi dan seleksi dilakukan berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar sesuai prinsip merit system — menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan personal.
“Kami ingin berbenah. Reformasi birokrasi harus dimulai dari dalam. Pengisian jabatan ini bukan akhir, tapi awal dari konsolidasi pemerintahan,” ujarnya.
Publik pun menaruh harapan besar agar lelang jabatan ini melahirkan figur yang tak hanya kuat di bidang administratif, tetapi juga memiliki visi kepemimpinan yang tajam dan integritas moral yang tinggi.
Kini, Bontang menanti wajah baru birokrasi. Job fit telah dilakukan. Bagi ASN, ini ajang pembuktian profesionalisme. Bagi masyarakat, ini harapan akan pelayanan publik yang lebih efisien. Dan bagi kepala daerah, inilah ujian sejauh mana mutasi dan lelang jabatan digerakkan oleh integritas dan kompetensi — bukan kompromi politik.
Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, bersama jajaran pejabat Pemkot berfoto bersama 1.424 PPPK paruh waktu usai pelantikan di Stadion Bessai Berinta. Foto: Istimewa
Setelah menunggu kepastian status selama bertahun-tahun, akhirnya 1.424 tenaga honorer di lingkungan Pemkot Bontang resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pelantikan digelar di Stadion Bessai Berinta, Kamis (16/10/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, bersama Wakil Wali Kota Agus Haris serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari total pegawai yang dilantik, 97 orang akan bertugas di RSUD Taman Husada, sementara sisanya tersebar di lebih dari 30 instansi pemerintah daerah. Penempatan meliputi Dinas Kesehatan, BPKAD, kecamatan, kelurahan, hingga sekolah dasar negeri di seluruh wilayah Kota Bontang.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait penyelesaian status tenaga non-ASN, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Wali Kota Nomor 800.1.2.3/1042/BKPSDM/2025.
Prosesnya cukup panjang, mulai dari pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), unggah dokumen pendukung melalui portal SSCASN, hingga verifikasi akhir oleh BKPSDM.
Kamis (16/10) pagi itu, seluruh aparatur baru berbaris rapi. Mereka mengucapkan sumpah setia kepada negara, dan menandatangani Pakta Integritas.
Dalam sambutannya, Wali Kota Neni menegaskan bahwa status ASN bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah untuk melayani masyarakat dengan integritas dan kedisiplinan tinggi. Ia meminta seluruh PPPK paruh waktu menunjukkan etos kerja yang baik, profesional, dan taat aturan. “ASN bukan jabatan, tapi pengabdian,” tegasnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat melantik PPPK Paruh Waktu, di Stadion Lang-Lang. (Dwi/RadarBontang).
Berdasarkan data BKPSDM, dari total 1.424 PPPK yang dilantik, 1.078 orang tercatat dalam database BKN. Sedangkan 355 lainnya berasal dari tenaga honorer aktif yang belum terdata secara nasional. Komposisi pendidikan didominasi lulusan SMA (65 persen), D-III (10 persen), dan S-1 (25 persen). Jabatan paling banyak adalah operator layanan operasional, posisi yang berperan penting dalam administrasi di kelurahan, sekolah, dan puskesmas.
Pelantikan berlangsung khidmat. Beberapa peserta tampak meneteskan air mata lega setelah bertahun-tahun menunggu kepastian. Ratusan lainnya menyalami pejabat yang hadir dan berfoto bersama usai menerima surat keputusan.
Sayangnya, momen bersejarah itu sedikit tercoreng. Beberapa jam setelah pelantikan, Satpol PP mengamankan 39 PPPK paruh waktu di sebuah kafe di Jalan Ahmad Yani. Laporan diterima dari warga yang melihat sekelompok ASN baru berkumpul di jam kerja.
Kepala Satpol PP, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa sebenarnya ada 41 orang di lokasi, namun dua di antaranya merupakan pekerja lapangan. “Kami bawa mereka ke kantor untuk pembinaan dan sosialisasi. Mereka sudah ASN, bukan TKD lagi,” ujarnya. Para PPPK kemudian dibina bersama pejabat BKPSDM di kantor Satpol PP.
Kabid Penilaian Kinerja, Penghargaan, Dokinfo, dan Fasilitasi Profesi ASN BKPSDM, Arif Supriyadi, menegaskan bahwa jam kerja ASN telah diatur dalam Perwali Nomor 23 Tahun 2025, yakni 37,5 jam per minggu.
Sementara perwakilan forum PPPK paruh waktu, Mahfud, menjelaskan bahwa kejadian itu berawal karena pelantikan tidak menyediakan konsumsi, sehingga para PPPK membeli makan dan minum usai acara. “Habis panas-hujan di lapangan, ada juga yang sedang hamil, mereka hanya membeli makan dan minum untuk dibawa pulang,” katanya.
Insiden kecil ini menunjukkan bahwa menjadi ASN tidak berhenti pada pelantikan, tetapi juga menuntut tanggung jawab dan kedisiplinan dalam bekerja.
Program PPPK paruh waktu merupakan langkah besar dalam penataan aparatur di Kota Bontang, namun keberhasilannya bergantung pada sikap dan perilaku setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya.
Pelantikan di Stadion Bessai Berinta menutup penantian panjang tenaga honorer di Bontang. Namun kejadian di Jalan Ahmad Yani di hari yang sama menjadi ujian pertama bagi ASN baru untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar siap bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. (*)
BONTANG – Lelang jabatan sekda belum diumumkan, namun nama-nama pejabat yang berpotensi menggantikan Sekda Aji Erlynawati sudah santer terdengar.
Aji Erlynawati yang akan memasuki masa pensiun November mendatang memiliki kriteria pengganti dirinya.
Ia berharap penggantinya kelak bisa membawa semangat baru bagi ASN di Kota Taman.
“Calon Sekda itu tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif seperti eselon II dan usia di bawah 56 tahun. Yang paling penting adalah integritas, jiwa pelayanan, dan semangat membangun Kota Taman,” ujarnya.
Bagi Aji, jabatan Sekda bukan sekadar posisi strategis, tapi tanggung jawab moral untuk menginspirasi. Ia ingin penerusnya menjadi sosok yang mampu menyalakan semangat kerja dan membangun kebersamaan di lingkungan ASN.
“Sekda itu bukan sekadar administrator, tapi juga motor penggerak. ASN perlu pemimpin yang bisa membuat mereka bekerja dengan hati,” tuturnya.
“Saya percaya, siapa pun yang melanjutkan, akan membawa Bontang ke arah yang lebih baik,” tutupnya pelan.
Forum Energi Daerah 2025 di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (16/10/2025). Foto: Hanafi/MKN
SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur terus tancap gas dalam mewujudkan komitmen menuju transisi energi berkelanjutan. Melalui Forum Energi Daerah 2025 yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (16/10/2025), Pemprov Kaltim menegaskan keseriusannya menatap masa depan dengan target ambisius: 79 persen bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2045.
Forum bertema “Mencapai 79% Bauran EBT di Tahun 2045, Realisasi atau Angan-angan? Memetakan Jalan Menuju Transisi Energi Berkeadilan di Kalimantan Timur” itu dibuka oleh Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto. Ia menantang para peserta forum untuk menjawab pertanyaan besar: apakah target itu bisa diwujudkan atau hanya sebatas mimpi.
“Mencapai 79% bauran EBT di tahun 2045, pertanyaannya, apakah ini bisa direalisasikan atau hanya utopia?” ujar Bambang memantik diskusi. Menurutnya, target tersebut bukan sekadar jargon politik, melainkan arah nyata kebijakan energi Kaltim yang kini mulai meninggalkan ketergantungan pada sumber daya fosil.
“Kita meninggalkan cerita lama bahwa Kaltim 50 tahun lalu dikenal lewat energi fosil. Sekarang kita mulai bertransformasi ke energi non-fosil yang terbarukan,” tegasnya.
Meski demikian, Bambang mengakui perjalanan menuju energi hijau tak mudah. Struktur ekonomi daerah masih bergantung pada tambang dan migas, sementara kebijakan transisi energi belum bersifat wajib. Selain itu, minimnya insentif bagi investor dan pelaku usaha energi hijau menjadi hambatan utama.
Saat ini, capaian bauran EBT di Kaltim baru berada di angka 12,14 persen — jalan panjang menuju target 79 persen masih terbentang. Namun, melalui forum ini, Pemprov berharap tercipta sinergi lintas sektor untuk memperkuat kebijakan, investasi, dan inovasi dalam transisi energi yang adil dan realistis.
“Dampaknya memang dua sisi. Dari sisi lingkungan, tentu lebih baik dan berkelanjutan. Tapi dari sisi ekonomi, ada tantangan karena sektor fosil masih jadi penopang utama pendapatan daerah,” jelas Bambang.
Forum ini menjadi momentum reflektif bagi Kaltim: apakah mimpi 79 persen bauran energi hijau bisa diwujudkan, atau hanya akan menjadi cita-cita yang terhenti di atas kertas.
Wilayah Balikpapan masuk zona merah HIV, homoseks dan pengguna narkoba suntik kelompok paling rentan. Karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama lintas instansi dan relawan masyarakat memperkuat upaya pencegahan sekaligus penanganan. Kepala Dinkes Balikpapan menegaskan penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya bergantung pada layanan medis. Menurutnya, pencegahan di tingkat hulu harus menjadi prioritas melalui kolaborasi lintas sektor sebagai pencegahan sejak awal. (https://www.prokal.co/balikpapan/1776547941/gawat-balikpapan-masuk-zona-merah-hiv-homoseks-dan-pengguna-narkoba-suntik-kelompok-paling-rentan)
Sementara itu, penyebaran HIV di Kota Bontang juga masih mengintai sejumlah kelompok masyarakat. Kepala Dinkes Bontang, Bahtiar Mabe, menyebut ada tujuh basis kelompok yang menjadi prioritas skrining, yaitu perkumpulan waria, gay, ibu hamil, penderita tuberkulosis paru, penderita Infeksi Menular Seksual (IMS), pekerja seks, serta warga binaan kemasyarakatan.
Dari data Dinkes, sepanjang 2024 Bontang mencatat pemeriksaan HIV terhadap 7.537 orang atau melampaui target pusat sebanyak 5.574 orang. Hasilnya, ditemukan 65 kasus positif, dengan 5 orang meninggal dunia. Sementara di tahun 2025, target yang ditetapkan sebanyak 5.573 orang. Hingga Agustus baru 3.060 orang yang diperiksa, dan 20 orang dinyatakan positif. (pusaranmedia.com/11/09/2025)
Adapun meningkatnya kasus HIV Aids di beberapa daerah karena maraknya perilaku pergaulan bebas dan juga menyimpang (homoseksual). Perilaku menyimpang ini ternyata terus meningkat terutama di kalangan generasi muda.
Hal ini merupakan akibat dari diterapkannya sistem sekuler. Agama hanya sekedar formalitas dan hanya dipakai untuk ibadah mahdoh saja, bukan sebagai pengatur kehidupan. Bahkan ada slogan yang dikenal di masyarakat, yaitu “Terserah gue mau ngapain! Atau gak usah bawa-bawa agama!”
Tidak heran jika saat ini halal haram sudah tidak menjadi standar perbuatan, melainkan kepuasan diri dan nafsulah yang jadi standar. Klo seperti ini, budaya Barat mudah deh masuk ke tengah masyarakat dan menjadi standar kehidupan sekarang. Contoh kaum Pelangi. Seperti yang kita tau di Barat perilaku kaum Sodom ini diperbolehkan bahkan diapresiasi, bahkan kelompok Pelangi terorganisir membuat penyebarannya meningkat, ketika sudah terlanjur sulit untuk keluar.
Untuk mengatasi ini sangat sulit jika hanya mengandalkan individu saja, tapi juga butuh support dari negara dalam memperkuat aqidah umat. Padahal support sistem yang paling kuat itu ada pada Islam. Dalam Islam, perilaku homoseks ini hukumnya haram. Nabi bersabda: “Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth.” (HR. Ahmad).
Untuk mengatasi maraknya HIV, Islam telah mengatur sistem pergaulan, pendidikan dan masalah sosial. Islam juga mengatur sistem sanksi berupa hukuman mati dengan dijatuhkan dari gedung tinggi. Sanksi Islam bertujuan agar gak ada lagi yang melakukan kemaksiatan ini (jawazir) dan sebagai penebus dosa (jawabir).
Untuk mencegah homoseksual juga perlu ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan aturan negara. Semua itu bisa kita fahami ketika kita mengkaji Islam, mengamalkan, dan menyiarkan serta memperjuangkan Islam agar sistem Islam segera tegak. Pahami agamamu bangga berislam kaffah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Foto: Syakurah)
BONTANG — Para peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, yang berhasil lolos dari tahap seleksi administrasi, akan menjalani tahap berikutnya, yaitu asesmen.
Wali Kota Bontang, Neni Moernaieni menjelaskan tahapan berikutnya para peserta akan menjalani asesmen yang rencananya dilakukan di Polda Balikpapan. “Selanjutnya asesmen dilakukan di Polda. Kita gunakan Polda karena mereka punya tim dan fasilitas asesmen. Dari Polri nanti akan datang untuk melakukan penilaian kepada seluruh peserta,” jelasnya.
Terkait bentuk asesmen yang dilakukan, Neni menyebutkan penilaian tersebut mencakup berbagai aspek seperti wawasan kebangsaan, pemerintahan, dan komitmen terhadap NKRI. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara detail materi yang akan diujikan.
“Pertanyaannya kan rahasia, masing-masing punya standar sendiri. Tapi yang jelas kita gunakan Polda untuk asesmen ini,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, jumlah peserta bertambah menjadi 65 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tahap selanjutnya.
“Iya, ada enam OPD yang kosong, dan sekarang sudah ada 65 nama yang lolos seleksi administrasi,” ujarnya, Rabu (15/10/2025)
Salah satu ruang tunggu di Gedung B RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Rumah Sakit Taman Husada (RSUD) Taman Husada Bontang selalu mengupayakan semaksimal mungkin, perawatan sarana dan prasarana (Sarpras) demi membuat para pengunjung menjadi nyaman.
Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada, Andiga Mufti Kuswardani menyampaikan, bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, untuk sebisa mungkin mengganti sarpras jika ada yang sudah tak layak untuk digunakan.
“Iya pastinya kami juga selalu mengecek dan memantau, Sarpras apa saja yang masih layak atau tidak layaknya barang tersebut untuk dipakai. Demi memberikan rasa nyaman para pengunjung,” katanya, Rabu (16/10/2025).
Sebab, pihak RSUD tidak ingin sampai ada Sarpras yang mengganggu serta tak membuat nyaman pengunjung. Karena kenyamanan Sarpras yang baik dan memadai, pastinya bakal membuat pengunjung menjadi senang ketika sedang melakukan pengobatan.
“Selain kami mengutamakan pelayanan yang baik ke masyarakat, sarpras kami juga harus memadai, dimana kenyaman para pengunjung adalah keutamaan kami,” tutupnya. (Dwi/Adv)
BONTANG – Proyek pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) di Rumah Sakit Taman Husada (RSUD) Bontang telah mencapai 85 persen pengerjaan.
Pemasangan ACP tersebut lanjutan dari tahun 2024 lalu, dan masih berproses di 2025 ini. Penyelesaian pun akan dipastikan pada pertengahan September 2025 mendatang.
“Iya kami masih dalam proses lanjutan untuk memasang atapan dari gedung B ke gedung A, dimana sebentar lagi pengerjaan akan terselesaikan,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada, Andiga Mufti Kuswardani saat ditemui.
Bukan hanya untuk mempercantik wajah gedung saja, akan tetapi dalam pemasangan ACP juga penambahan atap agar para pengunjung tidak kehujanan atau kepanasan saat menyebrang dari gedung satu, ke gedung yang lain.
“Pastinya kami tetap terus berupaya setiap detail sisi bagian RSUD kami perhatikan dengan baik, seperti contohnya fasilitas yang sudah kurang layak harus diperbaiki agar para pengunjung menjadi nyaman,” tutupnya. (Dwi/Adv)
