BALIKPAPAN – Suasana hangat Ramadan terasa di lingkungan PT Angkasa Pura Indonesia. Melalui manajemen Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, perusahaan kembali menggelar kegiatan santunan bagi anak yatim yang dirangkai dengan buka puasa bersama, Kamis (26/2/2026).

Sebanyak sekitar 110 anak yatim piatu dari enam yayasan di Balikpapan menerima bantuan dalam kegiatan yang menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian perusahaan sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar.

General Manager Bandara SAMS Sepinggan, Iwan Winaya Mahdar, mengatakan kegiatan sosial ini merupakan wujud komitmen perusahaan, khususnya kepada warga yang tinggal di kawasan keselamatan operasional penerbangan.

“Ramadan menjadi momen yang tepat untuk berbagi. Kami ingin kehadiran bandara juga memberi manfaat nyata bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.

Selain santunan, kegiatan juga dirangkai dengan buka puasa bersama jajaran manajemen, karyawan, Regional 6, serta komunitas bandara. Meski digelar secara sederhana karena keterbatasan ruang, suasana kebersamaan tetap terasa.

Menurut Iwan, penentuan penerima santunan telah melalui survei dan verifikasi lapangan oleh panitia. Ia memastikan program kepedulian sosial ini tidak hanya berlangsung saat Ramadan, tetapi berlanjut dalam berbagai kegiatan lainnya.

“Program kami juga mencakup dukungan di bidang kesehatan, perbaikan fasilitas umum, edukasi, hingga sosialisasi keselamatan penerbangan,” jelasnya.

Manajemen bandara juga rutin mengingatkan masyarakat agar tidak menerbangkan layang-layang, menggunakan laser, maupun mengoperasikan drone di sekitar area bandara demi menjaga keselamatan penerbangan dan kelancaran operasional.

“Kami ingin masyarakat merasa memiliki bandara ini. Operasional penerbangan yang aman dan lancar juga sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sekitar,” tambahnya.

Melalui kegiatan berbagi di bulan suci ini, Angkasa Pura Indonesia berharap sinergi dengan masyarakat semakin kuat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi aktivitas penerbangan di Balikpapan. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas, menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, berjalan cukup baik, khususnya dalam hal komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

Menurut Hamas, hubungan komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sejauh ini masih terbuka dan konstruktif. Ia menegaskan, selama pintu komunikasi tetap terbuka, berbagai persoalan yang muncul masih dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.

“Kalau ada komunikasi, sepanjang masih terbuka komunikasi berarti masih bisa diharapkan. Yang tidak bisa diharapkan itu kalau pintu komunikasi sudah tertutup,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung B, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (23/2/2026).

Ia mengibaratkan komunikasi tersebut sebagai silaturahmi. Selama silaturahmi terjaga, koordinasi dan klarifikasi terhadap kebijakan yang berkembang dapat dilakukan dengan baik.

Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Rudy–Seno, Hamas menyebut DPRD tidak menemukan banyak hal krusial yang perlu dikritisi secara tajam. Setiap pertanyaan atau masukan yang disampaikan DPRD, menurutnya, masih dapat dijawab oleh pihak Pemprov melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Semua yang disampaikan masyarakat itu kita pertanyakan ke biro terkait, dan ternyata memang masih bisa dijawab. Aturannya jelas, anggarannya juga dibatasi. Kita ini diatur oleh regulasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam setiap pembahasan program, DPRD dan Pemprov tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Hamas menekankan bahwa kebijakan tidak bisa dijalankan semata-mata berdasarkan keinginan, melainkan harus sesuai dengan regulasi dan kemampuan anggaran. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran prosedur, seperti memasukkan anggaran di luar mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan.

“Begitu tidak masuk dalam dokumen perencanaan, lalu anggaran dipaksakan masuk, itu namanya melanggar aturan. Itu yang harus kita hindari bersama,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui dinamika pemerintahan tetap ada, termasuk kritik dari masyarakat terhadap sejumlah program. Namun menurutnya, selama penjelasan dan dasar hukumnya jelas, maka hal tersebut masih dalam koridor yang dapat dipahami.

Secara umum, Hamas menilai hubungan kerja antara DPRD dan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji masih berjalan baik. Evaluasi tetap dilakukan, namun lebih pada penguatan dan penyempurnaan program, bukan pada persoalan mendasar dalam tata kelola komunikasi.

“Sepanjang komunikasi baik dan semua pertanyaan bisa dijawab, berarti pemerintahan masih berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali mencuat di tingkat nasional. Salah satu opsi yang mengemuka adalah mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menggantikan sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyebutkan bahwa opsi tersebut memang dibahas dalam dinamika politik di parlemen. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan final di antara partai-partai politik.

“Itu salah satu opsi yang dimunculkan, terutama oleh beberapa partai pemerintah. Tapi belum semua partai memutuskan,” ujar Aus, Rabu (25/2), di sela-sela kegiatan buka puasa bersama PKS Samarinda.

Menurutnya, pembahasan tersebut akan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi dijadwalkan mulai dibahas pada Agustus mendatang, mengingat isu ini menyangkut arah dan masa depan demokrasi Indonesia.

Aus menilai, secara substansi, sistem Pemilu dan Pilkada yang berjalan saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Persoalan yang perlu dibenahi bukan pada mekanisme langsung atau tidak langsung, melainkan pada praktik politik uang yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

“Pemilu ini sudah baik. Tinggal bagaimana kita mengembangkan aturan agar money politic bisa dicegah seefektif mungkin,” tegasnya.

Terkait sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aus menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diambil partai. Meski demikian, kecenderungan arah sikap PKS masih mempertahankan sistem pemilihan langsung.

“Nadanya PKS memilih pemilu langsung seperti biasa,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam menentukan sikap, PKS tidak hanya mempertimbangkan kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga pandangan para pakar, akademisi, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi ke depan.

Perdebatan mengenai sistem Pilkada ini dipandang sebagai bagian dari evaluasi besar terhadap tata kelola demokrasi nasional. Di satu sisi, muncul kekhawatiran terhadap biaya politik yang tinggi dan maraknya politik uang. Di sisi lain, sistem pemilihan langsung dinilai sebagai wujud kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikurangi begitu saja. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutim turun rutin ke lapangan. Patroli digelar, terutama menyasar Tempat Hiburan Malam (THM) yang nekat beroperasi saat bulan suci.

Aturannya tegas. THM, karaoke, panti pijat, hingga arena ketangkasan biliar diminta tidak beroperasi selama Ramadan. Larangan itu tertuang dalam surat edaran resmi kepala daerah.

Kepala Satpol PP Kutim, Fata Hidayat, memastikan jajarannya bergerak aktif melakukan pengawasan. Ia menegaskan, edaran tersebut bukan sekadar imbauan.

“Kami sudah menyampaikan kepada para pengelola. Sebagai bukti nyata pengawasan, saya menugaskan bidang ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) untuk berpatroli,” ujarnya saat ditemui, Kamis (26/2/2026).

Menurut Fata, jika masih ditemukan pelanggaran, pihaknya tidak akan tinggal diam. Sanksi siap dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau masih ada yang beroperasi selama Ramadan, berarti tidak mengindahkan arahan Bupati. Kami siap melakukan penindakan, mulai dari teguran hingga penutupan sementara,” tegasnya.

Sejauh ini, Satpol PP belum menemukan THM yang membandel. Laporan dari masyarakat pun belum ada. Namun pengawasan tetap diperketat, terutama pada malam hari yang rawan pelanggaran.

Fata juga membuka ruang partisipasi publik. Ia mengajak masyarakat ikut mengawasi lingkungan sekitar dan tidak ragu melapor jika menemukan pelanggaran.

“Silakan laporkan ke kami. Sertakan narasi, foto, atau video agar bisa kami tindaklanjuti dengan bukti yang kuat,” katanya.

Ramadan, lanjutnya, menjadi momentum menjaga ketenangan dan menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Karena itu, seluruh pihak diminta menaati surat edaran pemerintah daerah.

“Semoga semuanya taat dan kita bisa menjalankan Ramadan dengan aman serta tertib,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor; Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mematangkan rencana pendirian Sekolah Rakyat (SR) dengan memanfaatkan fasilitas Kampus STIPER. Program ini disiapkan sebagai solusi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dalam arahannya, Mahyunadi menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar alih fungsi bangunan, melainkan penyiapan sistem pendidikan yang komprehensif.

“Ini bukan hanya soal gedung. Kita ingin memastikan legalitasnya jelas, fasilitasnya memenuhi standar, dan tenaga pendidiknya siap. Semua harus matang sebelum diajukan,” tegas Mahyunadi, Kamis (26/2/2026).

Sekolah Rakyat dirancang menggunakan konsep asrama. Nantinya, akan disiapkan bangunan terpisah untuk siswa putra dan putri, lengkap dengan ruang kelas, kamar pembimbing, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Kita ingin anak-anak yang kurang mampu ini belajar dengan tenang. Lingkungannya harus mendukung, ada pengawasan, ada pembinaan,” lanjut Mahyunadi.

Ia juga menargetkan seluruh dokumen dan persiapan teknis dapat segera dirampungkan. Setelah itu, Pemkab akan mengajukan usulan tersebut ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan dan tindak lanjut.

“Kita kejar supaya setelah Lebaran semua sudah siap diajukan. Harapannya, program ini bisa segera berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Kaltim, Mas’ud Rifai, bersama jajaran di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (26/2/2026).

“Kami sangat mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Karena ini menjadi landasan penting untuk mengetahui daya saing bisnis dan struktur ekonomi daerah dan nasional,” ujar Rudy Mas’ud.

Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi pijakan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara data BPS dengan data perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“BPS Kaltim menjadi mitra strategis dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Data harus selalu di-update agar semakin akurat, khususnya data strategis seperti angka kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk analisis ketimpangan antara wilayah pedalaman, pesisir, dan perkotaan,” tegasnya.

Gubernur yang akrab disapa Harum itu juga meminta BPS melakukan pendalaman terhadap data sektoral prioritas. Ia menyoroti sektor pertambangan, perkebunan, serta industri pengolahan yang selama ini memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur.

“Kami harap BPS Kaltim juga bisa mendorong penguatan implementasi Satu Data Indonesia,” pintanya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang II Pemprov Kaltim Siti Farisyah Yana, Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan gambaran menyeluruh kondisi usaha dan struktur ekonomi di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. (MK)

Editor: Agus S