Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com
Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb22mei2026/mobile/
PASER — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) terus memperkuat sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan melalui pembangunan Extension 2 Line Bay Gardu Induk (GI) 150 kV Grogot arah GI Sei Durian di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya PLN meningkatkan keandalan pasokan listrik antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Pekerjaan konstruksi proyek telah berjalan sejak 11 Mei 2026 dan saat ini memasuki tahapan pembangunan jalur pendukung instalasi kabel yang dilaksanakan paralel dengan pekerjaan penarikan dan penyambungan kabel. Seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh KSO Usaha Bakti Perkasa–PT Mahameru Energi Semesta di bawah pengawasan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1 (PLN UPP KLT 1).
Manager PLN UPP KLT 1, I Made Gita Prawira, mengatakan seluruh tahapan pekerjaan dilakukan dengan pengawasan ketat guna memastikan kualitas pekerjaan dan keselamatan kerja tetap terjaga.
“Setiap tahapan pekerjaan kami pastikan berjalan sesuai standar PLN, baik dari sisi mutu, ketepatan waktu, maupun aspek keselamatan kerja. Pengawasan dilakukan secara konsisten agar pekerjaan di lapangan berjalan aman dan optimal,” ujar Gita, Jumat (22/5/2026).
General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menjelaskan pembangunan line bay tersebut merupakan bagian penting dalam penguatan jaringan interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan.
“Infrastruktur ini akan mendukung fleksibilitas penyaluran tenaga listrik antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sehingga sistem menjadi lebih andal dan stabil,” ujar Basuki.
Menurutnya, line bay tersebut nantinya akan terhubung dalam jalur interkoneksi GI Grogot–GI Sei Durian–GI Tarjun sehingga penyaluran listrik dapat berjalan lebih efisien dan mampu meminimalkan potensi gangguan jaringan.
“Dengan sistem yang semakin terhubung, kualitas pasokan listrik kepada masyarakat dan sektor pembangunan di Kalimantan diharapkan semakin baik,” tambahnya.
Melalui pembangunan ini, PLN UIP KLT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan di Pulau Kalimantan. (Bom)
SANGATTA – Aksi bejat dilakukan seorang kakek berinisial TO di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pria berusia 67 tahun tersebut tega mencabuli anak di bawah umur. Kedok pelaku akhirnya terbongkar setelah keluarga korban melapor ke polisi. Saat ini, TO telah diamankan di Mapolsek Sangkulirang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto melalui Kapolsek Sangkulirang IPTU Erik Bastian mengungkapkan, kasus asusila ini mulai terkuak pada Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 14.00 Wita. Awalnya, salah satu korban memberanikan diri menceritakan perbuatan tidak pantas yang dialaminya kepada orang tuanya.
Mendengar pengakuan bak disambar petir tersebut, pihak keluarga yang tak terima langsung memeriksa kondisi korban. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun bergegas membuat laporan resmi ke mapolsek setempat.
“Atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan ke Polsek Sangkulirang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut,” ujar IPTU Erik Bastian, Jum’at (22/5/2026).
Dari hasil pemeriksaan sementara, modus operandi yang digunakan kakek TO terbilang licik. Dia sengaja memanfaatkan situasi sepi saat orang tua korban sedang tidak berada di rumah untuk melancarkan aksi bejatnya.
Polisi bergerak cepat melakukan pengembangan. Hasilnya mengejutkan. Korban keganasan nafsu TO ternyata tidak hanya satu orang. Hingga saat ini, penyidik Unit Reskrim Polsek Sangkulirang telah mengidentifikasi dua anak yang menjadi korban kelihaian tersangka.
Kendati demikian, polisi meyakini jumlah korban bisa saja bertambah. Diduga kuat masih ada korban lain yang belum berani bersuara karena takut atau trauma.
“Hingga saat ini baru ditemukan dua korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun, kami tidak menutup kemungkinan ada korban lain yang belum berani melapor,” tegas Erik.
Karena itu, IPTU Erik mengimbau kepada masyarakat Sangkulirang dan sekitarnya untuk segera melapor jika mengetahui atau merasa anaknya pernah menjadi korban dari tersangka TO.
“Kanit Reskrim beserta jajarannya masih terus mendalami kasus ini dan mencari keberadaan korban lain,” imbuhnya.
Selain menjebloskan TO ke dalam sel tahanan, korps baju cokelat tersebut juga mengamankan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah satu potong celana panjang kain berwarna hitam milik tersangka yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Atas perbuatan amoralnya, kakek 67 tahun ini dibidik dengan undang-undang tentang tindak kekerasan atau ancaman kekerasan serta perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Ancaman hukuman penjara belasan tahun kini menanti TO di masa tuanya.
Di sisi lain, polisi tidak hanya fokus pada penegakan hukum formal. Mengingat para korban masih berusia anak-anak, Polsek Sangkulirang memastikan bakal menggandeng instansi terkait untuk memberikan penanganan khusus.
“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan psikologis serta pemulihan trauma (trauma healing) bagi para korban,” pungkas IPTU Erik.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Unit Reskrim Polsek Bontang Utara, berhasil mengamankan seorang pria yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik warga. Pelaku diamankan, Rabu (20/5/2026), sekitar pukul 16.32 Wita di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Pelaku diketahui berinisial He (45), yang saat ini berdomisili di Kampung Keay, RT.05, Kecamatan Damai, Kabupaten Kubar. Kasus penggelapan tersebut terjadi di Selasa (14/4/2026), sekitar pukul 09.00 Wita, di kawasan Rusunawa Api-Api, Jalan Pattimura, Gang Atletik 16, RT.41, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara.
Berdasarkan laporan polisi, kejadian bermula saat korban didatangi seorang penjual besi tua keliling di kediamannya, di Jalan RE Martadinata, RT.03, Kelurahan Loktuan. Saat itu, pelaku menawarkan sebuah kulkas bekas kepada korban.
Pelaku kemudian mengajak korban untuk melihat langsung kulkas tersebut di Rusunawa Api-Api. Keduanya berangkat menggunakan sepeda motor milik korban, yakni Yamaha Mio Soul GT berwarna hitam dengan nomor polisi KT 6760 DI.
“Jadi sesampainya di lokasi, korban bersama pelaku naik menuju lantai empat rusunawa. Namun, di tengah perjalanan pelaku berpura-pura mencari pemilik atau penyewa kamar dan meninggalkan korban seorang diri,” ucap Kapolsek Bontang Utara, AKP Lukito.
Setelah itu, korban sempat menunggu He hingga sekitar tiga jam lamanya, namun pelaku tak kunjung kembali. Saat turun ke area parkir, korban mendapati sepeda motornya telah hilang dibawa kabur pelaku.
“Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sekitar Rp10 juta dan melaporkan kasus itu ke Polsek Bontang Utara,” tambahnya.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Bontang Utara langsung melakukan penyelidikan. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah petunjuk, termasuk rekaman CCTV yang membantu mengidentifikasi pelaku.
Dari hasil pendalaman, polisi mengetahui keberadaan pelaku berada di Kabupaten Kubar. Hingga Tim Reskrim Polsek Bontang Utara berkoordinasi dengan Tim Jatanras Polres Kubar, untuk melakukan penangkapan.
“Pelaku akhirnya berhasil diamankan di rumahnya, beserta barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik korban,” paparnya.
Kini pelaku dan barang bukti telah dibawa langsung ke Mapolsek Bontang Utara, guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang masih melanjutkan proses administrasi untuk operasional Rumah Sakit tipe D. Setelah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) diterbitkan, kini pembangunan fasilitas kesehatan tersebut memasuki tahapan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspiannur menjelaskan, tahapan PBG menjadi proses lanjutan yang wajib dipenuhi sebelum bangunan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“KKPR sudah terbit, sekarang prosesnya berlanjut ke pengajuan PBG,” katanya.
Ia menerangkan, pengurusan PBG dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang terhubung dengan sistem OSS nasional. Dalam proses tersebut, Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pemeriksaan teknis hingga mengeluarkan rekomendasi.
“Proses teknisnya nanti melalui PUPR, termasuk survei lapangan dan pemeriksaan dokumen,” ujarnya.
Menurut Aspiannur, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan PBG. Mulai dari dokumen lingkungan, analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga dokumen legalitas lahan.
“Yang paling penting biasanya terkait legalitas lahannya. Kalau itu lengkap, proses bisa dilanjutkan,” jelasnya.
DPMPTSP sendiri akan menerbitkan izin setelah seluruh rekomendasi teknis dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan. Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar agar fasilitas kesehatan tersebut segera dapat dimanfaatkan masyarakat. (sya/adv)
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, untuk tetap menjaga mutu pendidikan, meski di tengah tantangan pemangkasan transfer keuangan daerah dan menurunnya kapasitas fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Neni saat menjadi narasumber utama, dalam Dialog Pendidikan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia, di Pendopo, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Rabu (20/5/2026).
Dialog yang mengusung tema “Turbulensi Fiskal Daerah Menjaga Mutu Pendidikan di Tengah Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah” tersebut, diikuti para guru negeri dan swasta.
Dalam sambutannya, Neni mengungkapkan bahwa Pemkot Bontang bersama DPRD Bontang, tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD Kota Bontang sebagai prioritas utama.
“Fiskal Bontang sebelumnya aman-aman saja, namun tekanan fiskal masa kini menjadi keresahan dan kebimbangan bagi sebagian kabupaten/kota. Dalam rangka menyusun APBD, postur dana pendidikan kami diprioritaskan, kita bahkan menaikkan insentif bagi guru swasta,” jelasnya.
Menurut Neni, di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah harus mampu menentukan prioritas pembangunan secara bijak. Karena itu, Pemkot Bontang memilih menunda sejumlah proyek infrastruktur fisik yang dianggap belum mendesak, demi memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, tetap terpenuhi serta kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga.
Ia juga mengungkapkan, bahwa tantangan fiskal yang dihadapi saat ini membuat pemerintah harus melakukan peninjauan ulang terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu dilakukan menyusul proyeksi penurunan kapasitas fiskal daerah dari sebelumnya sekitar Rp3 triliun menjadi Rp1,9 triliun.
Meski demikian, Neni memastikan sektor pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan yakni pengalokasian dana stimulus pendidikan, berupa program beasiswa sebesar Rp10 miliar.
“Program pendidikan yang kita jalankan saat ini berfokus pada peningkatan SDM, peningkatan kesejahteraan, penyediaan infrastruktur esensial, serta digitalisasi pembelajaran. Tujuannya agar urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan dapat terlaksana secara maksimal di Kota Bontang,” pungkasnya.
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
SANGATTA – Upaya memperkuat ketahanan pangan lokal di Kutai Timur (Kutim) terus digencarkan. Kali ini, rombongan Korwil dan SPPG Kutai Timur (Kutim) melakukan kunjungan ke kawasan Pemuda Kutim Hebat Farming, untuk melihat langsung potensi pertanian sayuran yang dinilai mampu menopang kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di lokasi tersebut, rombongan meninjau berbagai tanaman hortikultura yang dibudidayakan para pemuda, mulai dari sawi, kangkung, cabai hingga aneka sayuran lainnya. Kebun tersebut dinilai memiliki prospek besar sebagai pemasok bahan pangan sehat bagi dapur MBG di Kutim.
Korcam sekaligus Kepala SPPG Dapur MBG APT Pranoto Kutim, Dinand, mengatakan keberadaan Pemuda Kutim Hebat Farming diharapkan bisa menjadi percontohan bagi masyarakat untuk mulai memanfaatkan lahan kosong menjadi kebun produktif.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bercocok tanam, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam rantai pasok MBG.
“Kami berharap masyarakat Kutai Timur, terutama yang memiliki lahan kosong maupun lahan produktif, bisa ikut berkebun sayuran. Karena masyarakat juga dapat berkontribusi dan ikut andil dalam program MBG ini,” katanya, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan, hasil panen masyarakat nantinya akan dibeli untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan di dapur MBG. Dengan demikian, warga yang menanam sayuran memiliki kepastian pasar terhadap hasil produksinya.
“Karena hasil kebun sayur masyarakat akan kami beli untuk kebutuhan dapur MBG. Jadi ini bisa menjadi peluang ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Pemuda Kutim Hebat Farming menyambut positif dukungan dari Korwil dan SPPG Kutai Timur. Mereka berharap semakin banyak generasi muda maupun masyarakat umum yang tertarik mengembangkan pertanian skala rumah tangga maupun kebun produktif.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem pertanian lokal yang mandiri dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pasokan pangan bergizi untuk masyarakat Kutim.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
SANGATTA – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Timur (Kutim) memberi peringatan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2021, agar menjaga disiplin dan kualitas kerja menjelang evaluasi perpanjangan kontrak.
Pasalnya, seluruh rekam jejak pegawai selama lima tahun masa kerja akan menjadi bahan penilaian pemerintah daerah sebelum memutuskan perpanjangan kontrak yang berakhir pada November 2026 mendatang.
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menegaskan evaluasi tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menyangkut kehadiran, kedisiplinan, hingga capaian kinerja masing-masing pegawai selama bertugas di perangkat daerah.
“Semua akan dilihat. Mulai dari absensi, disiplin kerja, sampai capaian SKP pegawai selama masa kontrak berjalan,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan PPPK yang dipertahankan benar-benar memiliki komitmen dan kontribusi nyata terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemkab Kutim.
BKPSDM juga akan meminta rekomendasi dari kepala perangkat daerah sebagai bahan pertimbangan utama sebelum usulan perpanjangan kontrak diproses lebih lanjut.
“Pimpinan OPD tentu lebih memahami bagaimana kinerja pegawainya sehari-hari. Itu akan menjadi salah satu dasar penilaian,” katanya.
Selain laporan kinerja, data absensi pegawai akan diverifikasi ulang oleh BKPSDM guna memastikan tidak ada pelanggaran disiplin ataupun catatan kehadiran buruk selama masa kerja.
Pemerintah daerah, lanjut Misliansyah, tidak ingin perpanjangan kontrak diberikan hanya berdasarkan status kepegawaian tanpa melihat kualitas kerja pegawai yang bersangkutan.
“Kalau selama bekerja tidak menunjukkan peningkatan kinerja atau tidak maksimal menjalankan tugas, tentu ada pertimbangan khusus dari pemerintah,” tegasnya.
Saat ini, PPPK angkatan pertama tahun 2021 di lingkungan Pemkab Kutim tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah dengan jumlah mencapai ratusan orang.
Menjelang proses evaluasi, BKPSDM mengimbau seluruh PPPK tetap menjaga profesionalisme, meningkatkan etos kerja, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Semua memiliki peluang yang sama. Tetapi hasil evaluasi nanti tetap bergantung pada rekam jejak kerja masing-masing,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan, pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang tidak cukup hanya melakukan inspeksi mendadak atau sidak, tanpa menghasilkan penyelesaian nyata di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Neni saat memberikan arahan dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pengukuhan kepala sekolah, serta penandatanganan perjanjian kinerja penurunan stunting dan penanganan sampah.
Ia menyoroti pola kerja birokrasi yang menurutnya masih sebatas laporan formalitas dan dokumentasi kegiatan.
“Jangan hanya sekadar datang, sidak-sidak, tahu-tahunya besok mulai lagi. Bukan itu. Bukan sekadar foto dan laporan, tapi bagaimana impact-nya disampaikan kepada wali kota,” tegasnya.
Ia mengaku lebih menyukai aparatur yang bekerja dengan hasil konkret, dibanding sekadar menunjukkan aktivitas seremonial.
“Saya enggak suka orang yang memang hanya mau lapor ke wali kota, saya sudah lakukan ini. Saya suka orang yang kerja nyata,” ujarnya.
Menurutnya, setiap persoalan di wilayah harus memiliki solusi yang terukur dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan penanganan persoalan sosial seperti anak ngelem, sampah lingkungan, hingga ketertiban wilayah yang menurutnya tidak cukup hanya dilakukan melalui razia sesaat.
Sebaliknya, camat, lurah hingga OPD diminta melakukan pendekatan berkelanjutan dan menyelesaikan akar persoalan.
Aparatur lebih aktif turun langsung ke wilayah dan tidak hanya menunggu laporan administratif. Ia juga menyinggung terkait sungai dan drainase yang masih dipenuhi sampah di sejumlah kawasan Bontang.
“Masa satu lurah saja belum selesai. Kota Bontang ini kecil, punya camat, lurah, RT dan kader,” ucapnya.
Untuk mendorong percepatan program prioritas, Neni mengatakan Pemkot Bontang juga menyiapkan insentif bagi wilayah yang berhasil menunjukkan capaian nyata dalam penanganan stunting dan pengelolaan sampah.
“Bagi wilayah camat dan lurah yang berhasil, kita juga akan memberikan insentif. Nilainya Rp500 juta,” ujarnya.
Menurutnya, penghargaan itu diberikan agar aparatur di tingkat wilayah memiliki semangat dan tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia menegaskan seluruh program harus memiliki indikator capaian yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.
“Kalau kita menerima amanah ini dengan ikhlas dan tulus, insyaallah semuanya akan dimudahkan,” tutupnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
BALIKPAPAN – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) terus bergerak untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Timur melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pinjam Pakai Lahan dengan PT Energi Batu Hitam (PT EBH). Kerjasama tersebut mendukung pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Melak–Kotabangun yang melintasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT EBH di Kabupaten Kutai Barat.
Penandatanganan PKS dilaksanakan di Kantor PLN UIP KLT, Balikpapan, Kamis (21/5/2026), yang dihadiri oleh General Manager PLN UIP KLT Basuki Widodo, Manager PLN UPP KLT 3 Junaedi, Manager Hukum Kalimantan Timur Surya Milpan Tambunan, serta Kepala Teknik Tambang PT Energi Batu Hitam Herlambang beserta jajaran.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan jalur transmisi dapat berjalan aman, tertib, dan selaras dengan aktivitas operasional di sekitar area kerja. Secara keseluruhan, proyek SUTT 150 kV Melak–Kotabangun mencakup pembangunan 488 tower, dengan 16 titik tower berada pada area yang berkaitan dengan wilayah IUP PT Energi Batu Hitam.
General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan komunikasi yang baik dan kolaborasi yang solid agar setiap tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Kami mengapresiasi dukungan PT Energi Batu Hitam dalam pembangunan SUTT 150 kV Melak–Kotabangun,” ujar Basuki.
Menurutnya, pembangunan SUTT 150 kV Melak–Kotabangun merupakan bagian dari upaya PLN memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Timur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat.
“Melalui kerja sama ini, PLN berkomitmen memastikan proses pembangunan berjalan lancar dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maupun dunia usaha di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Manager PLN UPP KLT 3, Junaedi, menjelaskan bahwa PKS tersebut memberikan landasan administrasi yang jelas bagi pelaksanaan pekerjaan pada titik tower yang berada di wilayah IUP PT Energi Batu Hitam.
“Perjanjian ini mendukung pelaksanaan pekerjaan agar berjalan lebih tertib dan terkoordinasi. PLN juga memastikan seluruh proses pembangunan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan ketentuan K3LH,” jelas Junaedi.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang PT Energi Batu Hitam, Herlambang, menyambut baik sinergi yang dibangun bersama PLN dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Timur.
“Kami mendukung langkah PLN dalam memperkuat sistem kelistrikan daerah. Harapannya, kerja sama ini dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pembangunan wilayah,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, PLN UIP KLT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kalimantan Timur. (Bom)
RADARBONTANG.com dipayungi PT RADAR MEDIA MEGATAMA, Berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0065806.AH.01.01 tahun 2021, dengan aktivitas Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya. Email: redaksi@radarkukar.com
