SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Kaltim, Mas’ud Rifai, bersama jajaran di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (26/2/2026).

“Kami sangat mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Karena ini menjadi landasan penting untuk mengetahui daya saing bisnis dan struktur ekonomi daerah dan nasional,” ujar Rudy Mas’ud.

Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi pijakan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara data BPS dengan data perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“BPS Kaltim menjadi mitra strategis dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Data harus selalu di-update agar semakin akurat, khususnya data strategis seperti angka kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk analisis ketimpangan antara wilayah pedalaman, pesisir, dan perkotaan,” tegasnya.

Gubernur yang akrab disapa Harum itu juga meminta BPS melakukan pendalaman terhadap data sektoral prioritas. Ia menyoroti sektor pertambangan, perkebunan, serta industri pengolahan yang selama ini memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur.

“Kami harap BPS Kaltim juga bisa mendorong penguatan implementasi Satu Data Indonesia,” pintanya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang II Pemprov Kaltim Siti Farisyah Yana, Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan gambaran menyeluruh kondisi usaha dan struktur ekonomi di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. (MK)

Editor: Agus S

KUTAI TIMUR — Mulai Rabu, 25 Februari 2026, Jembatan Nibung yang menghubungkan Kadungan–Pelawan di Kabupaten Kutai Timur resmi dapat dilalui masyarakat. Pengoperasian jembatan ini menjadi kabar menggembirakan bagi warga, khususnya pengguna jalur pesisir utara Kalimantan Timur.

Peresmian dilakukan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada Selasa (24/2). Infrastruktur yang telah lama dinantikan tersebut diharapkan memperlancar konektivitas antarwilayah serta menekan biaya transportasi masyarakat.

Salah satu warga yang merasakan langsung manfaatnya adalah Emek Farida, ibu rumah tangga asal Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang. Ia sehari-hari berjualan sembako dan kerap bepergian untuk belanja barang dagangan.

Ia mengaku sangat gembira karena jembatan yang dinantikan akhirnya bisa dilintasi. Selama ini, ia harus mengeluarkan biaya besar untuk penyeberangan feri.

Sebelum ada jembatan, Emek harus membayar Rp400 ribu untuk biaya feri pergi-pulang atau Rp200 ribu sekali menyeberang. Jika memilih jalur darat, jaraknya mencapai sekitar 140 kilometer melalui Kecamatan Karangan, yang dinilai tidak efisien dari sisi waktu maupun konsumsi bahan bakar.

“Setelah jembatan diresmikan, saya bisa menghemat Rp400 ribu. Tinggal siapkan untuk beli bensin kalau saya mau belanja ke Kaubun,” ujar Emek Farida.

Ia menjadi salah satu contoh dampak langsung beroperasinya Jembatan Nibung. Ke depan, jembatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan mobilitas warga Kutim, Berau, hingga wilayah Kalimantan Timur secara umum.

Infrastruktur tersebut juga diyakini menjadi penopang jalur strategis pesisir utara yang selama ini bergantung pada penyeberangan feri dan jalur darat memutar. Dengan berfungsinya jembatan, efisiensi waktu dan biaya perjalanan kini semakin nyata dirasakan masyarakat. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Samarinda menggelar kegiatan buka puasa bersama pada Rabu (25/2) di Markas Dakwah DPW PKS Kalimantan Timur, Jalan M Yamin, Samarinda. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat DPC hingga DPD.

Kegiatan tersebut menghadirkan anggota DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur, yang tengah menjalankan agenda reses serap aspirasi di Kota Samarinda. Acara dirangkai dengan tausiyah menjelang berbuka, salat Magrib berjamaah, makan bersama, serta dilanjutkan dengan salat Tarawih.

Ketua DPD PKS Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan bahwa Ramadan dijadikan momentum penguatan internal sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut DPP PKS menetapkan Ramadan sebagai “bulan kemuliaan” dengan tiga fokus utama: ibadah, dakwah, dan sosial.

“Kami sampaikan kepada kader-kader PKS, ayo di bulan Ramadan ini tingkatkan aktivitas ibadahnya. Jangan sampai sama seperti bulan yang lain. Dakwahnya juga harus terasa, dan aktivitas sosialnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Aus Hidayat Nur menyampaikan kehadirannya di Samarinda merupakan bagian dari tugas konstitusional sebagai anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Saya hadir ke Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, dalam rangka melaksanakan tugas reses. Saya mengambil kesempatan ini untuk berbuka bersama konstituen di Markas Dakwah. Alhamdulillah suasana Ramadan di Samarinda sangat kondusif, aman, dan meriah,” katanya.

Ia menilai geliat ekonomi masyarakat cukup terlihat selama Ramadan, terutama dari banyaknya pelaku UMKM yang berjualan menjelang waktu berbuka.

“Terlihat banyak UMKM tumbuh dan berjualan di jalan-jalan. Menjelang Magrib, jalan cukup padat karena masyarakat berbelanja untuk berbuka. Ini suasana yang menggembirakan,” ucapnya.

Namun demikian, ia juga menangkap aspirasi masyarakat terkait kondisi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya pulih.

“Aspirasi yang menonjol adalah kondisi ekonomi yang belum baik-baik saja. Daya beli masyarakat dibandingkan tahun-tahun lalu terasa berkurang. Secara kasat mata Ramadan ini meriah, tetapi kalau dilihat lebih dalam, kualitas daya beli sedang menurun,” jelasnya.

Ia menegaskan berbagai aspirasi tersebut akan menjadi bahan perjuangan di parlemen, khususnya dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi rakyat dan pelaku usaha kecil di Kalimantan Timur. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA — Komitmen pemberantasan narkoba di Kutai Timur tidak hanya disuarakan ke masyarakat. Polres Kutai Timur membuktikan langkah tegas dimulai dari internal institusi.

Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto bersama seluruh Pejabat Utama (PJU) menjalani tes urine mendadak di Mapolres Kutim. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Urusan Kesehatan (Urkes) dan diawasi langsung Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk memastikan proses berjalan transparan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta tes, termasuk Kapolres dan jajaran PJU, dinyatakan negatif. Tidak ditemukan kandungan narkotika maupun psikotropika dalam sampel urine yang diperiksa.

Kapolres menegaskan bahwa keteladanan menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam perang terhadap peredaran gelap narkoba.

“Sebelum kami membersihkan penyakit masyarakat, khususnya peredaran narkoba, kami harus memastikan bahwa sapu yang kami gunakan itu bersih. Ini bentuk transparansi dan komitmen kami,” tegasnya, Kamis (26/2/2026).

Ia menekankan, tes urine mendadak ini bukan sekadar seremoni. Pengawasan internal akan terus dilakukan secara berkala dan acak, menyasar seluruh personel hingga tingkat Polsek di wilayah hukum Kutai Timur.

Prinsip zero tolerance terhadap narkoba, kata dia, menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar. Setiap anggota yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, termasuk sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Langkah ini diharapkan memperkuat marwah institusi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap keseriusan kepolisian dalam memerangi narkotika.

“Penegakan hukum harus dimulai dari diri sendiri. Itu prinsip yang kami pegang,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Timur mencatat capaian signifikan dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika sepanjang Januari hingga Februari 2026. Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, aparat berhasil membongkar 163 perkara dengan total 200 tersangka yang diamankan dari berbagai kabupaten dan kota di Kaltim.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif Ditresnarkoba bersama 10 satuan wilayah (satwil) narkoba di tingkat polres.

“Dalam waktu relatif singkat, kami berhasil mengungkap 163 kasus dengan 200 tersangka. Angka ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Kaltim masih menjadi ancaman serius, sekaligus bukti komitmen kami untuk terus melakukan penindakan tegas,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Dari pengungkapan tersebut, barang bukti yang disita terbilang besar dan beragam. Untuk jenis sabu, polisi mengamankan hampir delapan kilogram. Selain itu, hampir 2.000 butir ekstasi turut disita, termasuk sejumlah obat daftar C yang beredar di pasaran gelap.

Menurut Romylus, variasi barang bukti itu memperlihatkan bahwa jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Kaltim tidak hanya didominasi satu jenis narkoba, melainkan mencakup berbagai bentuk dan pola distribusi.

Empat daerah menjadi sorotan utama dalam pengungkapan kali ini, yakni Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Berau. Namun ia menegaskan, penindakan juga dilakukan di wilayah lain seperti Penajam Paser Utara dan Bontang.

“Pengungkapan ini merata. Upaya pemberantasan kami tidak tebang pilih dan menyasar seluruh daerah yang terindikasi menjadi jalur maupun titik edar,” tegasnya.

Polda Kaltim memastikan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh satwil serta menggencarkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia menekankan, perang melawan narkoba membutuhkan dukungan semua pihak.

“Perang melawan narkoba bukan hanya tugas kepolisian. Ini tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berani melapor dan bersama-sama menjaga generasi muda dari ancaman narkotika,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Mobilitas warga di jalur penghubung Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Kota Bangun dalam beberapa hari terakhir terganggu akibat kerusakan jalan di sejumlah titik. Ruas yang berubah menjadi kubangan lumpur membuat kendaraan harus melaju sangat perlahan, bahkan sebagian terpaksa berhenti karena tidak mampu melewati genangan dan lubang besar.

Di lapangan, pengendara terlihat saling membantu mendorong kendaraan yang terjebak. Truk dan mobil pribadi yang tersendat menjadi pemandangan biasa, terutama saat arus kendaraan meningkat pada pagi dan sore hari. Antrean panjang pun tak terhindarkan.

Kerusakan paling parah terpantau di wilayah Desa Sekampar, Kecamatan Kenohan, tepatnya di sekitar simpang menuju Desa Semayang. Meski panjang ruas yang terdampak tidak terlalu luas, dua titik dengan kondisi terburuk menjadi penyebab utama tersendatnya arus lalu lintas.

Mamat, warga yang melintas menuju Desa Semayang, mengaku menyaksikan langsung dampak kerusakan tersebut. “Saya melintas sore tadi sekitar jam 4, ada mobil truk terbalik,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, kepadatan kendaraan sudah terjadi sejak pagi. Mobil roda empat hingga truk bermuatan berat harus bergantian melewati bagian jalan rusak secara perlahan. Kondisi tanah yang lembek akibat curah hujan tinggi membuat permukaan jalan semakin licin dan berisiko.

Selain faktor cuaca, lalu lintas kendaraan bertonase besar seperti truk pengangkut sawit dinilai turut mempercepat penurunan kualitas badan jalan. Kombinasi beban berat dan struktur tanah yang labil memperparah kerusakan.

Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan darurat agar jalur vital antar kecamatan tersebut kembali aman dilalui. Akses Kenohan–Kota Bangun dinilai menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di kedua wilayah itu. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi memulai penyaluran bantuan keuangan bagi Rukun Tetangga (RT) pada tahun anggaran 2026. Setiap RT menerima alokasi Rp150 juta, dengan total penerima mencapai 3.134 RT yang tersebar di 20 kecamatan, meliputi 193 desa dan 44 kelurahan.

Jika diakumulasi, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp470,1 miliar. Penyaluran mulai dilakukan pada akhir Februari 2026 sebagai bagian dari penguatan pembangunan berbasis lingkungan terkecil di masyarakat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan program tersebut dirancang untuk memperbesar peran RT dalam menyelesaikan persoalan sosial di wilayah masing-masing.

“Kami mengajak semua pihak dan masyarakat untuk berperan aktif mendukung Program RT Ku Terbaik, bagian dari Kukar Idaman Terbaik,” ujar Aulia.

Ia menekankan keberhasilan program tidak semata diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap partisipasi warga dan ketepatan sasaran kegiatan. Pelaksanaan di tingkat RT harus responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

“Tujuannya, gap antara yang kurang mampu dan yang lebih mampu bisa lebih kecil. Kegiatan harus responsif terhadap kebutuhan warga,” lanjutnya.

Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial berbasis RT. Bantuan dapat digunakan untuk mendukung penyediaan guru ngaji dan guru les, bantuan kebutuhan dasar warga, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

Selain itu, skema tersebut diproyeksikan menjadi instrumen penguatan basis data sosial masyarakat agar kebijakan daerah pada periode pembangunan 2025–2030 semakin tepat sasaran.

“Program ini untuk memastikan setiap RT lebih mandiri, warganya sejahtera, dan lingkungan lebih baik,” tutup Aulia. (MK)

Editor: Agus S