TENGGARONG — Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan anggaran lebih dari Rp7 miliar pada tahun 2026 untuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di tiga kecamatan, yakni Loa Kulu, Sebulu, dan Kota Bangun Darat.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distanak Kukar, Nazyarudin Miar, menyampaikan bahwa pembangunan terbesar akan difokuskan di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, melalui sinergi bersama TNI dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

“Untuk tahun 2026 kita bekerja sama dengan pihak TNI, fokus di Kecamatan Loa Kulu, khususnya Desa Jembayan Tengah karena ini proyek terbesar. Kegiatannya khusus jalan usaha tani, yaitu meningkatkan fasilitas jalan yang ada di sana,” ujarnya.

Di Loa Kulu, panjang jalan yang ditargetkan mencapai 4 hingga 5 kilometer dengan alokasi anggaran sekitar Rp3,5 miliar.

Sementara itu, Kecamatan Sebulu dan Kota Bangun Darat masing-masing mendapatkan pembangunan jalan usaha tani sepanjang kurang lebih 2 kilometer dengan estimasi anggaran sekitar Rp1,2 miliar per kecamatan.

Secara keseluruhan, total anggaran yang disiapkan untuk tiga wilayah tersebut mencapai lebih dari Rp7 miliar. Nazyarudin menjelaskan, jumlah kegiatan tahun 2026 memang tidak sebanyak tahun sebelumnya karena adanya efisiensi pada sektor lain seperti irigasi dan embung.

Pemilihan Kota Bangun Darat sebagai salah satu lokasi pembangunan disebut sebagai bagian dari prinsip pemerataan. Meski bukan termasuk lima kawasan pusat pertanian utama di Kukar, wilayah tersebut tetap mendapat perhatian pemerintah.

“Kita ingin ada pemerataan. Kota Bangun Darat porsinya selama ini sedikit-sedikit karena bukan kawasan pusat pertanian, tapi tetap kita bantu dan tidak dikesampingkan demi kesejahteraan pertanian,” tegasnya.

Output dari pembangunan ini adalah tersedianya akses jalan yang lebih baik bagi petani, sedangkan dampak jangka panjangnya diharapkan mampu memperlancar distribusi dan aktivitas jual beli hasil panen.

Pelaksanaan teknis di lapangan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan usulan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

“Kita lihat kebutuhan dari permohonan mereka. Jadi pengerjaannya disesuaikan dengan urgensi di kelompok tani tersebut,” tutup Nazyarudin. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Pembangunan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Muara Badak resmi dimulai melalui prosesi peletakan batu pertama yang dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, Minggu (22/02/2026), di Jalan Perjuangan 6, Samarinda.

Kegiatan tersebut menjadi simbol dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kebutuhan hunian bagi pelajar dan mahasiswa asal Muara Badak yang menempuh pendidikan di ibu kota provinsi.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan asrama tersebut. Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan konsep asrama mahasiswa karena pernah merasakannya saat menempuh pendidikan di Makassar.

“Asrama bukan hanya tempat tinggal, tetapi ruang pembinaan karakter, tempat bertumbuhnya solidaritas, dan tempat berkumpul jika merindukan kampung halaman,” ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen, Bupati secara khusus menginstruksikan Sekretaris Daerah Kukar yang turut hadir untuk segera menindaklanjuti proses pembiayaan pembangunan. Skema percepatan akan dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah dan dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di Muara Badak.

Pembangunan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang sejak 2008. Lahan asrama telah dibeli oleh pengurus FKPMB periode pertama dengan dukungan mantan Bupati Kukar saat itu.

“Alhamdulillah, setelah penantian panjang, hari ini kita menyaksikan tonggak awal pembangunan yang selama ini menjadi cita-cita bersama,” tambahnya.

Dana awal pembangunan juga berasal dari gotong royong masyarakat Muara Badak, termasuk kepala desa, pegawai kecamatan, anggota DPRD Kukar, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Bupati berharap kehadiran asrama ini menjadi ruang tumbuh generasi muda Muara Badak yang berakhlak, religius, dan berkontribusi bagi daerah maupun bangsa.

“Peletakan batu pertama ini menjadi simbol harapan untuk menghadirkan asrama bagi generasi muda Muara Badak yang berakhlak dan berdaya saing,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Keluhan warga mengenai jalan rusak di Kota Samarinda kerap diarahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot). Padahal, tidak seluruh ruas jalan di ibu kota Kalimantan Timur tersebut berada di bawah kewenangan Pemkot Samarinda.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Budy Santoso, menjelaskan pengelolaan infrastruktur jalan terbagi menjadi tiga kewenangan, yakni pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pembagian tersebut. Akibatnya, setiap kerusakan jalan langsung ditujukan kepada Pemkot, meskipun ruas yang dimaksud bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

“Contohnya, ruas Jalan Cendrawasih menuju Jalan A. Yani hingga Jalan DI Panjaitan itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sementara akses menuju Bandara APT Pranoto adalah jalan nasional,” ujar Budy.

Meski begitu, Pemkot Samarinda tetap membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Warga dapat melaporkan kondisi jalan rusak melalui akun Instagram resmi Dinas PUPR Samarinda maupun aplikasi pengaduan milik Pemkot.

Budy menegaskan, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi lebih dahulu. Jika ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemkot dan telah masuk program tahun berjalan, perbaikan akan segera dilakukan.

Namun apabila membutuhkan anggaran besar dan belum tersedia, usulan tersebut akan disurvei untuk diajukan dalam perencanaan tahun berikutnya.

“Setiap aduan warga pasti kami tindaklanjuti, namun eksekusinya menunggu anggaran berjalan,” terangnya.

Selain menerima laporan masyarakat, Dinas PUPR juga rutin melakukan pendataan kondisi jalan dengan turun langsung ke lapangan setiap tahun. Hasil survei dan surat permohonan warga dihimpun sebagai bank data untuk dihitung kebutuhan anggarannya sebelum diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“PUPR itu pelaksana teknis. Kami bukan pemilik anggaran. Semua usulan tetap harus melalui mekanisme penganggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Budy berharap masyarakat dapat memahami pembagian kewenangan tersebut sehingga tidak semua kerusakan jalan otomatis menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda.

“Penting untuk diketahui kalau jalan di Samarinda, tidak semuanya kewenangan kami (Pemkot Samarinda),” tandasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur menegaskan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat besar dalam menopang keberlangsungan layanan rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.

Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut sebagian besar pendapatan rumah sakit saat ini berasal dari pelayanan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahkan, pada banyak rumah sakit, klaim BPJS menyumbang hampir 90 persen dari total pemasukan.

“Kalau dilihat dari komposisi pendapatannya, BPJS justru menjadi sumber utama. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan ketika masih ada rumah sakit yang memberikan layanan kurang optimal kepada peserta BPJS,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dana BPJS tidak digunakan untuk menggaji pegawai tetap rumah sakit pemerintah. Gaji aparatur serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara dana klaim BPJS dialokasikan sebagai jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan atas layanan yang diberikan kepada pasien.

Menurut Jaya, skema tersebut semestinya menjadi insentif untuk meningkatkan mutu pelayanan, bukan dijadikan alasan pembatasan layanan bagi peserta BPJS.

“Dana BPJS itu adalah tambahan kesejahteraan dari jasa pelayanan. Artinya, semakin baik layanan, semakin besar pula manfaat yang diterima rumah sakit dan tenaga kesehatannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, banyak rumah sakit justru berlomba menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini menunjukkan kemitraan tersebut tetap memberikan keuntungan secara finansial bagi fasilitas kesehatan.

“Kalau BPJS dianggap merugikan, tentu tidak akan ada rumah sakit yang berebut menjadi mitra,” tegasnya.

Dinkes Kaltim pun mengingatkan seluruh rumah sakit agar tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap peserta BPJS. Dana BPJS berasal dari iuran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pelayanan yang diberikan harus adil dan optimal.

“Tidak ada lagi anggapan bahwa pasien BPJS itu tidak mendatangkan profit, ataupun didiskriminasi dari segi pelayanan,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S