Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com
Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb21mei2026/mobile/
BONTANG – Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi pratama dan pengukuhan kepala sekolah dilaksanakan Kamis (21/5/2025) di Pendopo rumah jabatan Wali Kota Bontang.
Sebanyak 10 kepala sekolah dilantik, di antaranya 9 kepala sekolah SD dan 1 kepala sekolah SMP.
Kemudian, sebanyak 4 kepala dinas juga turut berganti di antaranya Toetoek Pribadi Ekowati dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi kepala Dinas Kesehatan.
Bahtiar Mabe dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Eddy Forestwanto dari Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menjadi Satpol PP
Terakhir, Ahmad Yani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Rotasi jabatan yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang, merupakan upaya penyegaran serta optimalisasi perangkat daerah yang ada di Kota Bontang.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Seorang nelayan asal Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat melaut di sekitar wilayah pengeboran lepas pantai ATAKA, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat.
Korban diketahui bernama Jamaluddin (50), warga Jalan Pangandaran RT.13, Kelurahan Berbas Pantai. Informasi hilangnya korban pertama kali diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang pada Selasa (19/5/2026) sekitar pukul 09.39 Wita.
Sebelumnya, berdasarkan laporan keluarga, Jamaluddin berangkat melaut sejak Minggu (10/5/2026), sekitar pukul 07.00 Wita dari Pelabuhan Berbas Tengah. Ia diketahui memancing di sekitar area pengeboran lepas pantai Wesenol sebelum berpindah ke wilayah pengeboran ATAKA.
Pihak keluarga mulai khawatir setelah korban tidak kunjung memberikan kabar selama beberapa hari. Kondisi tersebut sempat memicu upaya koordinasi dan pencarian oleh pihak terkait.
Namun, kabar melegakan akhirnya datang setelah Jamaluddin dipastikan telah kembali dengan selamat. Lurah Berbas Pantai, Hadi Jumianto, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi.
“Alhamdulillah untuk nelayan yang dikabarkan hilang sudah kembali pulang. Katanya memang sengaja belum pulang karena hasil tangkapan ikannya masih sedikit,” ujarnya.
Hadi juga memastikan tidak ada kendala maupun kerusakan pada kapal yang digunakan korban selama melaut.
“Tidak ada masalah di kapal. Katanya masih ingin lanjut mencari ikan,” tutupnya.
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Bontang berhasil membongkar rangkaian kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Bontang Selatan hingga Bontang Utara.
Pengungkapan tersebut dilakukan secara bertahap, setelah polisi menerima laporan masyarakat, terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Kelurahan Tanjung Laut Indah.
Dari hasil pengembangan kasus, petugas berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku, beserta barang bukti narkotika dengan total berat puluhan gram.
Pengungkapan pertama dilakukan pada Minggu malam, 17 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 Wita di sebuah rumah kontrakan di Jalan Belanak, Bontang Selatan. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AR alias COP (34).
Dari lokasi penangkapan, polisi menemukan satu paket sabu dengan berat bersih 0,46 gram. Selain itu, turut diamankan satu unit timbangan elektronik model mouse, alat hisap sabu atau bong, serta satu unit handphone merek Vivo Y17s warna hijau metalik.
“Berdasarkan dari hasil interogasi awal, AR mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang berinisial AM,” ucap Kasat Polairud Polres Bontang, AKP Fahrudi, Rabu (20/5/2026).
Berbekal informasi itu, Satpolairud Polres Bontang langsung melakukan pengembangan kasus. Hasilnya, Senin (18/5/2026) sekitar pukul 01.30 Wita, tim kembali berhasil mengamankan dua orang terduga lainnya masing-masing berinisial A alias R (36) dan AM (35).
Dari tangan A, petugas menemukan satu paket sabu dengan berat bersih 3,69 gram. Polisi juga menyita satu unit timbangan digital, handphone merek Infinix warna silver, plastik klip kosong, sendok takar sabu, hingga kotak bekas penyimpanan narkotika.
Sementara dari pengembangan terhadap AM, polisi menemukan tiga paket besar yang berisi total 12 bungkus sabu dengan berat bersih mencapai 40,61 gram. Petugas juga mengamankan pakaian yang diduga digunakan untuk menyimpan narkotika tersebut.
“Penyelidikan terus dikembangkan hingga mengarah pada pengungkapan ketiga di hari yang sama,” tambahnya.
Sehingga polisi berhasil mengamankan tiga orang terduga masing-masing berinisial AW (23), MFI (19), dan GD (36). Adapun dari tangan para terduga, polisi menyita satu paket sabu dengan berat bersih 97,85 gram.
Selain itu turut diamankan tiga unit handphone, satu pipet kaca alat hisap sabu, satu jaket hoodie warna kuning hijau, serta kantong plastik hitam yang digunakan untuk menyimpan narkotika.
“Jadi seluruh pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja cepat anggota di lapangan, dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan pengembangan secara berantai,” pungkasnya.
Saat ini seluruh terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mako Satpolairud Polres Bontang, guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Polisi juga masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap, kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Warga Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dipastikan tetap dapat mengakses layanan pendidikan di Kota Bontang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membuka kesempatan bagi warga Sidrap, untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah negeri, baik jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menjelaskan bahwa warga Kampung Sidrap memang tidak bisa menggunakan jalur domisili atau zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal itu disebabkan status administrasi wilayah Kampung Sidrap yang masuk dalam Kutim, bukan wilayah Kota Bontang.
Meski begitu, ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena masih tersedia jalur lain yang dapat digunakan, untuk mengikuti proses penerimaan siswa baru.
“Tapi warga di Kampung Sidrap tidak perlu khawatir. Kalau menggunakan jalur domisili tentu tidak memungkinkan, karena mereka berasal dari luar daerah. ” ucapnya, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, warga Sidrap tetap memiliki peluang yang sama untuk diterima di sekolah negeri, melalui jalur afirmasi maupun jalur mutasi. Kedua jalur tersebut masih tersedia di sejumlah sekolah yang ada di Kota Bontang.
Terlebih lagi, Disdikbud Bontang tetap memberikan akses pendidikan yang terbuka bagi seluruh peserta didik, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini banyak bergantung pada fasilitas pendidikan di Bontang.
Di tahapan SPMB untuk jenjang SD Negeri telah memasuki pembukaan jalur domisili dan afirmasi. Adapun kuota penerimaan siswa di masing-masing sekolah berbeda-beda, menyesuaikan kapasitas ruang belajar dan daya tampung sekolah.
Untuk tingkat SD Negeri, kuota jalur domisili mencapai 70 persen dari total penerimaan siswa baru. Sementara di tingkat SMP Negeri, kuota jalur domisili ditetapkan sebesar 40 persen.
“Sementara untuk warga Sidrap bisa menggunakan jalur afirmasi atau mutasi,” terangnya.
Abdu Safa juga menegaskan, bahwa tidak ada perlakuan berbeda terhadap warga Kampung Sidrap, dalam proses penerimaan peserta didik baru. Seluruh calon siswa tetap memiliki kesempatan yang sama selama memenuhi persyaratan sesuai jalur pendaftaran yang dipilih.
“Hanya saja mereka tidak bisa menggunakan jalur zonasi, karena status administrasi wilayah berada di Kabupaten Kutim,” pungkasnya.
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
BALIKPAPAN – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor PLN UIP KLT pada Rabu (20/5/2026). Upacara yang diikuti oleh jajaran Manajemen dan seluruh pegawai PLN UIP KLT tersebut berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan, menjadi pengingat bahwa api perjuangan para pendiri bangsa harus terus hidup dalam setiap langkah pengabdian untuk Indonesia.
Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, peringatan Harkitnas tahun ini menjadi simbol kebangkitan bangsa yang berpijak pada semangat persatuan, keberanian, dan tekad untuk terus maju menghadapi tantangan zaman. Tema tersebut merefleksikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga harapan generasi penerus sekaligus memperkuat kedaulatan nasional, khususnya di era transformasi teknologi dan digitalisasi yang berkembang semakin cepat.
Dalam amanat yang disampaikan pada upacara tersebut, ditegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan momentum untuk membangkitkan kembali kesadaran bersama bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pelopor bangsa menjadi inspirasi untuk terus menghadirkan perubahan nyata demi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
Peringatan Harkitnas 2026 juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk kembali menyalakan semangat “Boedi Oetomo” dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah dinamika global dan derasnya arus perubahan, bangsa Indonesia dituntut untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi tampil sebagai pelaku utama pembangunan yang mampu menciptakan inovasi, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga persatuan sebagai fondasi kemajuan bangsa.
General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyampaikan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi energi bagi seluruh insan PLN untuk terus menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat dan negara.
“Momentum Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa lahir dari persatuan, semangat perjuangan, dan pengabdian tanpa henti. Sebagai bagian dari BUMN yang mengemban amanah menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan, PLN UIP KLT berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ujar Basuki.
Ia juga menambahkan bahwa tantangan masa depan harus dijawab dengan inovasi, kolaborasi, dan semangat pantang menyerah sebagaimana dicontohkan para pendiri bangsa.
“Kita harus mampu menjaga semangat kebangkitan ini dengan terus meningkatkan kompetensi, memperkuat integritas, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Dari Kalimantan Timur, kita ingin menjadi bagian dari penggerak kemajuan Indonesia menuju bangsa yang semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing,” tambahnya.
Bagi PLN UIP KLT, semangat kebangkitan nasional diwujudkan melalui komitmen untuk terus menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap pembangunan yang dilakukan bukan hanya tentang menghadirkan listrik, tetapi juga tentang menyalakan harapan, membuka peluang, dan menggerakkan masa depan Indonesia menuju kedaulatan energi yang berkelanjutan.
Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, PLN UIP KLT mengajak seluruh insan untuk terus menjaga semangat pengabdian, memperkuat optimisme, dan melangkah bersama membangun negeri. Sebab kebangkitan nasional sejatinya lahir dari kesadaran setiap anak bangsa untuk bergerak, berkarya, dan memberikan yang terbaik demi kejayaan Indonesia di masa depan.
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 di lingkungan PLN UIP KLT berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh khidmat, meninggalkan semangat heroik yang menguatkan tekad seluruh peserta untuk terus berkarya bagi bangsa dan negara. (Bom)
BONTANG – Komisi A DPRD Kota Bontang melakukan kunjungan kerja ke RS Amalia, Selasa (19/5/2026). Kunjungan tersebut disambut langsung Direktur RS Amalia, dr. Yuniati Arbain bersama jajaran manajemen rumah sakit.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto mengatakan, agenda tersebut bertujuan memantau secara langsung kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta tersebut.
Selain itu, pihak DPRD Bontang juga ingin memastikan masyarakat agar tetap bisa mendapatkan akses layanan kesehatan, di tengah kebijakan pemutusan BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat.
“Dari hasil koordinasi, pihak manajemen RS Amalia menegaskan bahwa mereka tetap akan menerima dan melayani masyarakat yang ingin berobat, meskipun pasien tersebut belum mengantongi kepesertaan BPJS,” ucapnya, Selasa (19/5/2026).
Selain itu, Heri juga menjelaskan masyarakat tidak perlu panik apabila belum memiliki BPJS Kesehatan. Sebab, pembiayaan pengobatan masih dapat diakomodasi, melalui program Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), maupun program jaminan kesehatan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bontang.
Menurutnya, keberadaan program tersebut menjadi solusi sekaligus jaring pengaman, agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala administrasi kepesertaan BPJS.
Komisi A DPRD Bontang juga menegaskan pentingnya komitmen seluruh fasilitas kesehatan swasta, untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Intinya, kami meminta rumah sakit swasta untuk tidak menolak pasien. Tangani dulu dengan baik, perkara urusan jaminan kesehatan bisa diverifikasi kemudian,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Bontang dalam memastikan, pelayanan kesehatan di daerah tetap berjalan optimal, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis secara cepat dan tepat
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
BONTANG — Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.
Menurutnya, pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak bisa dilakukan secara umum tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Karena itu, diperlukan pembahasan teknis dan rinci, bersama instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang.
“Untuk teknis dan detailnya tentu nanti bisa dibicarakan bersama Disdikbud. Itu harus benar-benar detail karena tidak semua orang memahami kebutuhan mereka. Tetapi intinya, penyandang disabilitas harus mendapat layanan khusus sesuai kondisi mereka,” ujar Saeful, Selasa (19/5/2026).
Saeful turut menjelaskan, setiap penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dalam akses pendidikan, fasilitas umum, maupun pola pelayanan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dinilai perlu memastikan seluruh program dan kebijakan benar-benar ramah, serta inklusif bagi kelompok disabilitas.
Selain sektor pendidikan dan pelayanan publik, Saeful juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Ia mengatakan negara telah memberikan perlindungan hukum melalui regulasi yang mendorong perusahaan untuk membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
“Undang-undang sudah memberikan rekomendasi agar perusahaan memberi kesempatan minimal satu persen untuk menerima karyawan disabilitas. Tidak boleh ada penolakan karena ini sifatnya mandatory,” katanya.
Adapun untuk keterbukaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, merupakan bentuk kesetaraan hak yang wajib dijalankan oleh perusahaan maupun instansi pemerintah.
Namun demikian, perusahaan juga harus mampu menyesuaikan jenis pekerjaan, serta bagaimana sistem kerja dengan kemampuan pekerja disabilitas.
Saeful menilai penyesuaian tersebut penting agar penyandang disabilitas dapat bekerja secara optimal tanpa dipaksakan menjalankan tugas di luar kemampuan maupun kondisi fisik mereka.
“Yang penting itu bagaimana kondisi mereka diakomodir. Tugasnya seperti apa, sistem kerjanya bagaimana, karena tidak bisa penyandang disabilitas disamakan begitu saja dengan pekerja lain,” jelasnya.
Ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Bontang.
Menurut Saeful, pemenuhan hak disabilitas bukan hanya sekadar menjalankan aturan, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
SANGATTA – Polemik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga kerja lokal di lingkungan PT Pama Persada Nusantara Site KPCS terus memanas. Remaong Koetai Berjaya (RKB) turun langsung menggelar aksi unjuk rasa, menuntut perusahaan membuka transparansi terkait kebijakan pemberhentian pekerja.
Aksi dilakukan di Kantor PAMA Site KPCS dan berlanjut ke Kantor DPRD Kutai Timur, hingga Kantor Bupati Kutai Timur. Massa membawa tuntutan agar perusahaan menghentikan PHK terhadap tenaga kerja lokal dan memprioritaskan masyarakat Kutai Timur dalam perekrutan pekerja.
Ketua RKB Kutai Timur, Fauzi, mengatakan pihaknya menerima banyak aduan dari keluarga pekerja yang merasa dirugikan akibat kebijakan perusahaan.
“Kami menerima laporan dari keluarga besar eks pekerja lokal PT PAMA terkait pemberhentian sepihak tanpa transparansi,” ujar Fauzi saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2026).
Menurut Fauzi, keresahan masyarakat muncul karena di tengah pengurangan tenaga kerja lokal, perusahaan justru dinilai masih mendatangkan pekerja dari luar daerah.
“Di sisi lain, perusahaan justru memobilisasi pekerja dari luar daerah. Ini yang menjadi keberatan masyarakat,” katanya.
Dalam aksi tersebut, RKB menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, meminta PAMA menghentikan PHK terhadap tenaga kerja lokal dan mempekerjakan kembali karyawan yang telah dirumahkan. Kedua, mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait membatasi masuknya tenaga kerja dari luar Kutai Timur.
Fauzi menegaskan masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton di daerah yang kaya sumber daya alam.
“Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Penyerapan tenaga kerja lokal harus diutamakan,” tegasnya.
Sementara itu, Human Capital Dept Head PAMA Site KPCS, Tri Rahmat Soleh, menegaskan perusahaan menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan RKB.
“Kami menghormati penyampaian aspirasi dari teman-teman RKB. Kebebasan menyampaikan pendapat bukan sesuatu yang kami hindari, tetapi metode dan caranya perlu dikomunikasikan dengan baik,” ujarnya.
Tri menjelaskan, kondisi operasional perusahaan saat ini tengah mengalami tekanan akibat berkurangnya area kerja. Dari tiga area operasional di Kutai Timur, kini hanya tersisa satu area aktif sehingga perusahaan harus melakukan optimalisasi tenaga kerja.
Menurutnya, sekitar 400 pekerja telah dikeluarkan dari wilayah Kutai Timur dan mayoritas merupakan tenaga kerja non-lokal. Ia membantah keputusan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa pertimbangan.
Selain itu, PAMA juga menyatakan tetap berkomitmen terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal. Perusahaan mengaku akan kembali mengkaji mekanisme perekrutan, termasuk mempertimbangkan aspek asal-usul dan keterikatan calon pekerja dengan daerah Kutai Timur.
Pertemuan antara manajemen PAMA dan RKB kemudian ditutup dengan penyusunan notulensi hasil diskusi yang akan ditandatangani kedua pihak sebagai tindak lanjut pembahasan.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
BALIKPAPAN — Serikat Perusahaan Pers Kalimantan Timur resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2029 dalam sebuah acara yang digelar di Grand Tjokro Balikpapan, Rabu (20/5/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi tonggak dimulainya kepemimpinan baru SPS Kaltim di tengah tantangan industri media yang terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi dan transformasi digital.
Ketua SPS Kaltim terpilih, Ajid Kurniawan mengatakan industri pers saat ini dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan profesionalisme dan independensi sebagai pilar demokrasi.
“Di era transformasi digital yang bergerak cepat, industri media dituntut untuk terus beradaptasi, menjaga relevansi, profesionalisme, dan independensinya sebagai pilar demokrasi,” ujarnya.
Ia berharap rangkaian kegiatan pengukuhan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan industri media, khususnya di Kalimantan Timur.
“Semoga rangkaian acara hari ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan industri media di Kalimantan Timur dan Indonesia,” tambahnya.
Pengukuhan pengurus SPS Kaltim periode 2025-2029 bertujuan memberikan legitimasi formal dari Ketua Umum SPS Pusat, membangun komitmen bersama dalam menjalankan program kerja organisasi, memperkuat solidaritas antar perusahaan pers, serta membuka ruang dialog mengenai masa depan industri media.
Kegiatan ini mengusung tema “Media Berkelanjutan: Membangun Ekosistem Pers yang Profesional dan Independen di Kalimantan Timur”.
Dalam susunan kepengurusan yang baru, Ajid Kurniawan dipercaya menjabat sebagai Ketua SPS Kaltim, didampingi Sumarsono sebagai Sekretaris dan Supriyono sebagai Bendahara.
Selain itu, SPS Kaltim juga membentuk sejumlah bidang strategis untuk mendukung program organisasi ke depan.
Pada Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Edwin Agustyan dipercaya sebagai ketua bidang bersama Tommy Simanjuntak dan Devi Alamsyah.
Bidang Pendidikan dan Pengkaderan dipimpin Adhi Abdian bersama Indra Zakaria dan Thomas Dwi Priyandoko.
Sementara Bidang Antar Lembaga diketuai Doni Ari Wardana bersama Eddy Adha dan Nur Rahman Sacroni.
Untuk Bidang Advokasi dan Regulasi dipimpin H. Sugito bersama Agusman.
Bidang Kemitraan dan Kolaborasi diketuai Romdani bersama Anti Rahayu dan Nurifani Hairunnisa.
Kemudian Bidang Digitalisasi dan Inovasi Media dipimpin Herdi bersama Rendy Fauzan dan Ira Rosalina.
Pada Bidang Ekonomi dan Bisnis Media, Firman Wahyudi dipercaya sebagai ketua bidang bersama Nur Samsi dan H. Djani.
Sedangkan Bidang Pengawasan Etika dan Standar Jurnalistik dipimpin Muhammad Nazaruddin bersama Suyono dan Sofian Sauri.
Melalui kepengurusan baru ini, SPS Kaltim diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar perusahaan pers sekaligus menghadapi tantangan industri media yang semakin dinamis di era digital. (MK)
Penulis: Aprianto
Editor: Agus S
RADARBONTANG.com dipayungi PT RADAR MEDIA MEGATAMA, Berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0065806.AH.01.01 tahun 2021, dengan aktivitas Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya. Email: redaksi@radarkukar.com
