SAMARINDA — Keluhan warga mengenai jalan rusak di Kota Samarinda kerap diarahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot). Padahal, tidak seluruh ruas jalan di ibu kota Kalimantan Timur tersebut berada di bawah kewenangan Pemkot Samarinda.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Budy Santoso, menjelaskan pengelolaan infrastruktur jalan terbagi menjadi tiga kewenangan, yakni pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pembagian tersebut. Akibatnya, setiap kerusakan jalan langsung ditujukan kepada Pemkot, meskipun ruas yang dimaksud bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

“Contohnya, ruas Jalan Cendrawasih menuju Jalan A. Yani hingga Jalan DI Panjaitan itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sementara akses menuju Bandara APT Pranoto adalah jalan nasional,” ujar Budy.

Meski begitu, Pemkot Samarinda tetap membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Warga dapat melaporkan kondisi jalan rusak melalui akun Instagram resmi Dinas PUPR Samarinda maupun aplikasi pengaduan milik Pemkot.

Budy menegaskan, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi lebih dahulu. Jika ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemkot dan telah masuk program tahun berjalan, perbaikan akan segera dilakukan.

Namun apabila membutuhkan anggaran besar dan belum tersedia, usulan tersebut akan disurvei untuk diajukan dalam perencanaan tahun berikutnya.

“Setiap aduan warga pasti kami tindaklanjuti, namun eksekusinya menunggu anggaran berjalan,” terangnya.

Selain menerima laporan masyarakat, Dinas PUPR juga rutin melakukan pendataan kondisi jalan dengan turun langsung ke lapangan setiap tahun. Hasil survei dan surat permohonan warga dihimpun sebagai bank data untuk dihitung kebutuhan anggarannya sebelum diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“PUPR itu pelaksana teknis. Kami bukan pemilik anggaran. Semua usulan tetap harus melalui mekanisme penganggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Budy berharap masyarakat dapat memahami pembagian kewenangan tersebut sehingga tidak semua kerusakan jalan otomatis menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda.

“Penting untuk diketahui kalau jalan di Samarinda, tidak semuanya kewenangan kami (Pemkot Samarinda),” tandasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur menegaskan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat besar dalam menopang keberlangsungan layanan rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.

Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut sebagian besar pendapatan rumah sakit saat ini berasal dari pelayanan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahkan, pada banyak rumah sakit, klaim BPJS menyumbang hampir 90 persen dari total pemasukan.

“Kalau dilihat dari komposisi pendapatannya, BPJS justru menjadi sumber utama. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan ketika masih ada rumah sakit yang memberikan layanan kurang optimal kepada peserta BPJS,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dana BPJS tidak digunakan untuk menggaji pegawai tetap rumah sakit pemerintah. Gaji aparatur serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara dana klaim BPJS dialokasikan sebagai jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan atas layanan yang diberikan kepada pasien.

Menurut Jaya, skema tersebut semestinya menjadi insentif untuk meningkatkan mutu pelayanan, bukan dijadikan alasan pembatasan layanan bagi peserta BPJS.

“Dana BPJS itu adalah tambahan kesejahteraan dari jasa pelayanan. Artinya, semakin baik layanan, semakin besar pula manfaat yang diterima rumah sakit dan tenaga kesehatannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, banyak rumah sakit justru berlomba menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini menunjukkan kemitraan tersebut tetap memberikan keuntungan secara finansial bagi fasilitas kesehatan.

“Kalau BPJS dianggap merugikan, tentu tidak akan ada rumah sakit yang berebut menjadi mitra,” tegasnya.

Dinkes Kaltim pun mengingatkan seluruh rumah sakit agar tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap peserta BPJS. Dana BPJS berasal dari iuran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pelayanan yang diberikan harus adil dan optimal.

“Tidak ada lagi anggapan bahwa pasien BPJS itu tidak mendatangkan profit, ataupun didiskriminasi dari segi pelayanan,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Kasus meninggalnya bayi berusia enam bulan dalam perjalanan menuju rumah sakit setelah mendapat penanganan awal di Puskesmas Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memasuki tahap baru. Upaya mediasi yang difasilitasi pemerintah desa dengan mempertemukan keluarga korban, pihak puskesmas, serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar dan Provinsi Kalimantan Timur belum menghasilkan kesepakatan.

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu berjalan dinamis. Masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan argumentasi. Meski tidak mencapai titik temu, mediasi tersebut membuka ruang evaluasi terhadap sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah Kukar.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kukar, Waode Nuraida, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya pada layanan puskesmas.

“Hari ini mediasi berjalan dengan lancar dan membuka mata kita semua. Banyak hal yang harus kita perbaiki dalam pelayanan kesehatan,” ujar Waode usai mediasi, Rabu (25/2/2025).

Ia menegaskan puskesmas sebagai garda terdepan harus selalu siap menangani kondisi kegawatdaruratan. Evaluasi yang dilakukan akan mencakup aspek sumber daya manusia, kompetensi tenaga kesehatan, hingga kelengkapan peralatan medis.

“Puskesmas harus selalu siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tegasnya.

Waode mengakui keterbatasan tenaga kesehatan serta fasilitas menjadi persoalan yang tidak hanya terjadi di Batuah, tetapi juga berpotensi dialami puskesmas lain. Ia menyebut regulasi perekrutan tenaga honor turut memengaruhi kesiapan layanan.

“SDM nakes masih sangat kurang. Ini menjadi komitmen kami untuk meningkatkan kapasitas tenaga terutama dalam penanganan kegawatdaruratan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Dinkes Kukar akan menggelar rapat internal bersama 32 puskesmas untuk memitigasi risiko pelayanan. Khusus Puskesmas Batuah, pelatihan kegawatdaruratan dengan melibatkan dokter spesialis anak akan digelar setelah Ramadan.

“Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi kami dan akan kami laporkan ke pemerintah kabupaten sebagai bahan perbaikan sistem,” katanya.

Sementara itu, penasihat hukum keluarga korban, Titus Tibayan Pakalla, menegaskan mediasi belum menyentuh substansi persoalan secara tuntas.

“Mediasi sudah selesai, tetapi belum ada kesepakatan. Perkara ini belum selesai,” ujarnya.

Ia menyoroti kesiapan fasilitas seperti tabung oksigen dan ambulans yang disebut tidak siaga. Permintaan maaf dari perwakilan Dinas Kesehatan dinilai menjadi catatan penting bagi keluarga korban.

“Permintaan maaf itu menjadi penegasan bahwa ada hal yang perlu dibenahi,” katanya.

Titus menambahkan, langkah hukum tetap menjadi opsi apabila unsur kelalaian dinilai terpenuhi, meski pihaknya tetap menghormati rencana mediasi lanjutan yang difasilitasi pemerintah desa.

“Kalau unsur-unsurnya terpenuhi, kami akan menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah beredar video pelayanan di Puskesmas Batuah yang dinilai kurang sigap menghadapi kondisi gawat darurat. Bayi tersebut dilaporkan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Berdasarkan diagnosa dokter, korban meninggal akibat kekurangan oksigen yang diduga dipicu kegagalan membuka tuas oksigen serta lambatnya respons ambulans. (MK)

Editor: Agus S

PASER — Ikhwan Antasari kembali dipercaya memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Paser setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Ballroom Hotel Bumi Paser, Rabu (25/2/2026). Ia menjadi calon tunggal dalam forum tersebut.

Keputusan aklamasi itu menegaskan soliditas internal partai berlambang pohon beringin di Paser. Para pemilik suara sepakat melanjutkan kepemimpinan Ikhwan untuk lima tahun ke depan, menyusul capaian politik yang dinilai positif selama periode sebelumnya.

“Terima kasih atas kepercayaan ini. Amanah yang diberikan tentu menjadi tanggung jawab besar, khususnya dalam menjalankan program kerja hasil Musda hingga akhir masa jabatan 2030,” ujar Ikhwan yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Paser.

Ia menegaskan komitmennya memperkuat sinergi antara Partai Golkar dan Pemerintah Kabupaten Paser dalam mendukung visi-misi pembangunan daerah bersama Bupati Fahmi Fadli, yakni Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera (TUNTAS).

Selain itu, Ikhwan memasang target peningkatan perolehan kursi DPRD pada Pemilu mendatang.

“Target kami jelas, perolehan kursi DPRD harus meningkat. Mau itu delapan, sembilan, atau sepuluh kursi, yang penting Golkar menang,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, M. Husni Fahruddin, menyebut terpilihnya kembali Ikhwan bukanlah hasil instan, melainkan buah dari konsistensi kaderisasi dan kerja politik yang terukur.

“Pemilik suara memilih Ikhwan karena dinilai berhasil mengembangkan partai. Perolehan kursi DPRD Paser naik dari lima menjadi tujuh kursi, bahkan telah berhasil menjadi wakil bupati,” jelasnya.

Menurut Husni, dinamika Musda yang berlangsung secara mufakat menunjukkan tingkat kepercayaan dan apresiasi kader terhadap kinerja kepemimpinan sebelumnya.

Ia berharap capaian tujuh kursi DPRD tidak menjadi titik akhir, melainkan pijakan untuk meraih kemenangan lebih besar di Paser pada Pemilu berikutnya.

“Harapan kita agar tidak berhenti di tujuh kursi, tetapi meningkat dan menjadikan Golkar sebagai pemenang di Paser,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

PPU — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Penajam Paser Utara kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, polemik muncul saat pelaksanaan program memasuki bulan Ramadan. Sejumlah orang tua siswa mempertanyakan kesesuaian menu dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp15 ribu per porsi.

Keberatan tersebut disampaikan setelah para orang tua menerima dokumentasi menu yang dibagikan kepada siswa. Menu yang terlihat berupa susu kotak dan roti dinilai terlalu sederhana dan tidak mencerminkan nilai anggaran yang beredar di masyarakat.

“Kalau memang nilainya Rp15 ribu, tentu kami berharap ada penyesuaian menu yang lebih layak. Jangan terlalu jauh berbeda,” ujar salah satu orang tua siswa, Rabu (25/2/2026).

Menurut para orang tua, persoalan bukan semata pada bentuk makanan, tetapi pada transparansi dan kesesuaian perencanaan program. Mereka memahami bahwa selama Ramadan pola konsumsi anak-anak berbeda, namun tetap berharap penyusunan menu dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi dan nilai anggaran.

Sebagian orang tua bahkan mengusulkan agar selama bulan puasa, skema MBG ditinjau ulang. Opsi penggantian dalam bentuk lain, termasuk bantuan yang lebih fleksibel, dinilai dapat menjadi alternatif selama anak-anak menjalani ibadah puasa.

“Kalau memang tidak memungkinkan dengan pola seperti ini, mungkin bisa disesuaikan atau dievaluasi. Anak-anak kan puasa, jadi kebutuhannya berbeda,” tambahnya.

Para orang tua juga menilai komunikasi antara penyelenggara program dengan wali murid belum optimal. Informasi terkait standar gizi, komposisi menu, hingga mekanisme perhitungan anggaran dinilai belum tersampaikan secara terbuka.

Mereka berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait dapat memberikan klarifikasi resmi agar polemik tidak berkembang menjadi asumsi liar di masyarakat.

“Kami hanya ingin penjelasan yang jelas. Supaya kami sebagai orang tua paham bagaimana sebenarnya perhitungan dan kebutuhan gizinya,” ujar salah satu wali murid lainnya.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program sosial, terlebih yang menyasar anak-anak sekolah, membutuhkan transparansi, komunikasi terbuka, dan penyesuaian kontekstual, termasuk saat memasuki bulan Ramadan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara program terkait evaluasi menu Ramadan tersebut. (MK)

Editor: Agus S