SANGATTA— Jajaran pimpinan Polres Kutai Timur (Kutim) membuktikan perang terhadap narkoba dengan langkah bersih-bersih dimulai dari internal.

Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto bersama seluruh Pejabat Utama (PJU) menjalani tes urine mendadak di Mapolres Kutim. Pemeriksaan dilakukan Tim Urusan Kesehatan (Urkes) dan diawasi langsung Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Hasilnya? Seluruhnya negatif. Tidak ditemukan kandungan narkotika maupun psikotropika dalam sampel urine Kapolres dan jajaran PJU.

Kapolres menegaskan, transparansi dan keteladanan adalah kunci utama dalam penegakan hukum. Menurutnya, mustahil memberantas peredaran narkoba jika aparat penegak hukum sendiri tidak bersih.

“Sebelum kami membersihkan penyakit masyarakat, khususnya peredaran narkoba, kami harus memastikan bahwa sapu yang kami gunakan itu bersih. Ini bentuk transparansi dan komitmen kami,” tegasnya saat dikonfirmasi, Kamis (26/2/2026).

Ia menambahkan, tes mendadak ini bukan seremoni. Pengawasan internal akan terus dilakukan secara berkala dan acak, menyasar seluruh personel hingga tingkat Polsek jajaran wilayah hukum Kutai Timur.

Zero tolerance menjadi harga mati. Kapolres memastikan tidak ada kompromi bagi anggota yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Sanksi tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sudah menanti.

Langkah ini diharapkan memperkuat marwah institusi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

“Penegakan hukum harus dimulai dari diri sendiri. Itu prinsip yang kami pegang,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Anak jalanan (anjal) kembali terlihat di sejumlah simpang lampu merah bahkan di sejumlah toko modern terlihat “mangkal” menjajakan dagangan. Padahal, penertiban sebelumnya sempat dilakukan. Namun, fenomena itu kembali berulang dalam hitungan pekan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Chalid, mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan di lapangan.

“Ngaruh sekali. Kami tidak punya dana operasional untuk turun melakukan operasi. Bahkan anggaran untuk kelanjutan pembinaan anak juga tidak tersedia,” ujarnya saat diwawancara Media Kaltim, Selasa (25/2/2026).

Idham menegaskan, persoalan anak jalanan bukan sepenuhnya menjadi kewenangan DP3A. Penanganan di jalan, kata dia, merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan koordinasi lintas sektor bersama Dinas Sosial dan Satpol PP.

“Sudah kami koordinasikan. Karena ini tidak bisa satu dinas saja. Harus lintas sektor,” tegasnya.

Menurutnya, operasi penertiban memang kerap dilakukan. Namun, tanpa dukungan pembinaan berkelanjutan dan solusi jangka panjang, anak-anak tersebut kembali turun ke jalan.

“Biasanya setelah beberapa minggu ditertibkan, muncul lagi. Ini yang jadi tantangan,” katanya.

Ia juga menyinggung dampak efisiensi anggaran yang membuat sejumlah program tidak bisa berjalan maksimal. Saat ini, hanya dua bidang yang tetap berjalan tanpa dukungan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan lanjutan.

“Kita harus menunggu perubahan anggaran. Untuk sekarang memang tidak ada,” tandasnya.

Meski demikian, Idham memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam dan tetap berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan bisa lebih terarah.

“Kami tidak ingin ini hanya jadi penertiban sesaat. Anak-anak ini harus dilindungi dan dibina. Begitu ada dukungan anggaran, kami siap bergerak bersama,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA— Ramadan tak membuat distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kutai Timur (Kutim) terhenti. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) APT Pranoto justru memutar strategi. Menu basah digeser, makanan kering dijadikan andalan.

Langkah itu diambil demi menjaga kualitas pangan sekaligus menghormati siswa yang menjalankan ibadah puasa.

Kepala SPPG APT Pranoto Kutai Timur (Kutim), Dinand Perdana, menegaskan perubahan menu merupakan tindak lanjut arahan resmi dari Badan. Selama Ramadan, makanan yang dibagikan dipastikan lebih tahan lama dan aman dikonsumsi saat berbuka.

“Menu yang dipakai sekarang menu kering, artinya makanan yang bisa bertahan 4 sampai 6 jam. Jadi yang dibagikan itu seperti roti, donat, risol, dan nanti rencana puding buah,” ujar Dinand saat diwawancara, Rabu (25/2/2026).

Seluruh menu diproduksi langsung di dapur SPPG. Pihaknya menghindari makanan berisiko cepat basi, terutama karena distribusi kini menyesuaikan jam pulang sekolah.

Tak lagi pagi hari, pengantaran dilakukan mendekati waktu siswa pulang. Kebijakan itu diterapkan khususnya di sekolah dengan mayoritas siswa muslim.

“Kasihan guru-gurunya juga. Mereka kan mengajarkan anak-anak puasa. Kalau kita datang jam 8 seperti biasa, itu bisa mengganggu,” katanya.

Sebelum perubahan jadwal diterapkan, koordinasi dilakukan dengan pihak sekolah agar tidak terjadi salah paham. Jika ada sekolah yang keberatan, jadwal disesuaikan kembali.

“Kalau sekolah tidak berkenan, tidak masalah. Kita sesuaikan distribusinya,” tambahnya.

Untuk sekolah negeri maupun sekolah dengan siswa non-muslim, distribusi relatif berjalan tanpa kendala. Bahkan beberapa sekolah menyatakan fleksibel menerima menu kering maupun basah.

Ramadan juga mengubah ritme dapur. Jika sebelumnya produksi dilakukan besar-besaran sejak dini hari, kini tim dapur lebih fokus pada pengemasan menu ringan.

“Kami mulai habis sahur jam 5 atau paling lambat jam 6. Masaknya hanya sekitar 8 sampai 10 persen saja, menu yang simpel,” jelas Dinand.

Pengiriman menyesuaikan jam pulang. Sekolah yang bubar pukul 12.00 menerima distribusi sekitar pukul 11.00. Sekolah yang pulang lebih awal mendapat kiriman lebih cepat.

Menu yang sudah dibagikan dalam beberapa hari terakhir di antaranya roti dan donat. Risol mulai diuji coba, sementara puding buah disiapkan sebagai tambahan variasi.

Distribusi menggunakan totebag khusus bertuliskan identitas SPPG yang dipakai berulang. Untuk menjaga kebersihan, disiapkan dua hingga tiga kantong berbeda.

“Kalau cuma satu dipakai sebulan, pasti kotor,” ujarnya.

Dinand juga menyinggung sistem zonasi dapur. Pembagian wilayah dilakukan agar distribusi lebih efektif. Beberapa sekolah seperti SMP 3 tidak masuk cakupan SPPG APT Pranoto karena terdapat dapur lain yang lebih dekat.

“Supaya lebih maksimal. Kalau dapur terlalu jauh, distribusinya makan waktu,” katanya.

Wilayah Sangatta Utara menjadi kawasan dengan jumlah penerima manfaat terbesar.

“Data terakhir penerima manfaat di Sangatta Utara itu mencapai 70 ribu,” sebutnya.

Saat ini, SPPG APT Pranoto melayani enam sekolah dan satu posyandu dengan total penerima manfaat sekitar 2.750 orang.

Selain siswa, MBG juga disalurkan untuk kelompok B3 balita, ibu hamil, dan ibu menyusui melalui posyandu. Distribusi dilakukan dua kali sepekan, Senin dan Kamis.

Untuk kelompok ini, standar keamanan lebih ketat.

“Balita itu tidak boleh sembarangan. Teksturnya harus lembut, karena kalau keras bisa berisiko,” ujarnya.

Menu posyandu selama Ramadan meliputi roti abon, roti kacang hijau, donat, susu UHT, serta susu khusus ibu hamil.

Dinand menegaskan prinsip “zero mistake” menjadi komitmen utama agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) seperti di sejumlah daerah lain.

“Yang paling penting itu makanan harus segar. Jangan masak hari ini, besok baru distribusi. Itu bahaya,” tegasnya.

Hingga kini, distribusi MBG di Kutim dipastikan berjalan aman tanpa laporan KLB. Soal wacana penggantian MBG menjadi bantuan tunai, Dinand menegaskan pihaknya tetap bekerja sesuai fungsi dapur.

“Kami ini pelaksana. Kalau ada aturan baru, tentu kami ikut,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA— Jembatan Sungai Nibung resmi difungsikan setelah diresmikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud. Infrastruktur sepanjang 390 meter itu kini menjadi penghubung vital Desa Kandungan Jaya dan Desa Pelawan.

Tak sekadar mempersingkat jarak tempuh, jembatan tersebut diyakini menjadi pemantik kebangkitan ekonomi wilayah Kecamatan Kaubun dan Sangkulirang.

Camat Kaubun, Saprani, menegaskan kehadiran jembatan menjadi angin segar bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan adanya jembatan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kami,” ujarnya.

Selama bertahun-tahun, warga hanya mengandalkan ponton untuk menyeberangkan hasil perkebunan. Saat cuaca buruk, distribusi kerap tersendat. Dampaknya, kualitas komoditas terutama kelapa sawit ikut terpengaruh.

Kini, akses darat terbuka lebar. Biaya logistik diprediksi lebih efisien, waktu tempuh semakin singkat.

Tak hanya menopang sektor perkebunan, Jembatan Nibung juga memperlancar jalur menuju kawasan wisata di Kabupaten Berau, khususnya Biduk-Biduk. Daerah yang dikenal dengan pantai eksotis dan wisata baharinya itu menjadi destinasi favorit di Kaltim.

Dengan akses yang semakin mulus, arus kendaraan dari Kutim menuju Biduk-Biduk dipastikan meningkat. Efek dominonya, peluang usaha di sepanjang jalur penghubung ikut menggeliat. Warung makan, penginapan, bengkel, hingga pelaku UMKM lokal diprediksi kecipratan berkah.

Kepala Desa Pelawan, Nurhanuddin, tak menyembunyikan rasa syukurnya. Pembangunan yang dimulai sejak 2014 itu akhirnya rampung.

“Mewakili masyarakat Desa Pelawan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur,” katanya.

Ia berharap keberadaan jembatan benar-benar menjadi titik balik pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan Kutim–Berau.

“Semoga dengan adanya jembatan ini bisa lebih meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya warga Pelawan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam