BONTANG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mempertanyakan perubahan sikap pemerintah dalam pembahasan revisi RTRW. Ia menilai terdapat tidak konsistennya antara penjelasan pemerintah pada rapat sebelumnya dengan pembahasan terbaru.

Menurut Heri, pada pembahasan awal pemerintah menyampaikan usulan perubahan kawasan tidak dapat dimasukkan dalam revisi RTRW, karena tidak tercantum dalam kajian akademik. Namun, dalam rapat lanjutan, pemerintah justru membuka peluang agar usulan tersebut ikut dibahas.

“Kalau kemarin disampaikan tidak bisa dimasukkan karena tidak masuk kajian akademik, hari ini justru bisa dibahas. Ini yang membuat saya bertanya-tanya, ada apa,” ujarnya saat rapat Pansus RTRW.

Ia mengingatkan perubahan sikap tersebut harus memiliki dasar yang jelas, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menurutnya, DPRD membutuhkan data pembanding dan kajian yang disusun pemerintah, bukan hanya mengacu pada dokumen milik perusahaan.

Heri juga menyoroti proses pengajuan usulan, yang dinilainya belum melalui kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia meminta pemerintah tetap menjaga marwah kelembagaan, dengan memastikan seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Edy Prabowo menjelaskan perubahan sikap pemerintah terjadi setelah adanya koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tim penilai dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), serta kementerian terkait.

PUPR menyebut, pada awalnya pemerintah memang menyarankan agar usulan tersebut tidak dimasukkan dalam pembahasan. Namun, setelah memperoleh arahan terbaru, pemerintah menilai usulan itu tetap perlu dibahas bersama DPRD, karena keputusan akhirnya berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Pertimbangannya, mumpung masih dibahas bersama dewan sekalian saja dibahas. Toh penentunya tetap di kementerian,” jelasnya.

Meski demikian, Heri menegaskan dirinya tetap berharap setiap perubahan RTRW didasarkan pada kajian yang komprehensif, agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik di masa mendatang. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RTRW DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mendesak Pemerintah Kota Bontang segera menyusun masterplan pembangunan jangka panjang sebagai acuan dalam penataan ruang daerah.

Menurutnya, revisi RTRW seharusnya tidak hanya berpatokan pada usulan maupun masterplan perusahaan, tetapi juga didukung dokumen induk yang menggambarkan arah pembangunan Kota Bontang selama 20 tahun ke depan.

“Kita menuntut perusahaan memiliki masterplan, tapi pemerintah sendiri harus punya masterplan pembangunan Kota Bontang. Mau dibawa ke mana kota ini 20 tahun ke depan harus jelas,” katanya, Senin (27/7/26).

Heri menilai dokumen tersebut penting, agar setiap pergantian kepala daerah tidak selalu diikuti perubahan arah pembangunan. Ia mencontohkan perubahan jaringan jalan maupun penetapan kawasan yang kerap berubah, karena belum adanya rencana induk yang menjadi pedoman bersama.

Selain itu, ia meminta pemerintah memperhatikan pemerataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di seluruh wilayah kota, bukan hanya terpusat di lokasi tertentu. Menurutnya, penetapan kawasan industri maupun RTH harus mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, serta dampak sosial yang mungkin timbul.

Ia juga mengingatkan, agar pemerintah memiliki data dan kajian sendiri sebelum mengambil keputusan strategis terkait tata ruang, sehingga tidak bergantung pada kajian yang disusun pihak perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Bontang, Edy Prabowo menyampaikan proses pembahasan RTRW masih terus berjalan, dan keputusan akhir belum ditetapkan. Pemerintah, kata mereka, masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tim penilai ITS, serta kementerian.

PUPR juga mengungkapkan telah menerima surat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) pada 23 Juli, yang meminta pemerintah memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai dokumen perencanaan daerah, serta melakukan inventarisasi dan kajian terpadu bersama akademisi terkait populasi orangutan dan upaya konservasi satwa liar di kawasan yang diusulkan.

Menurut PUPR, seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi sebelum Kementerian ATR/BPN mengambil keputusan atas revisi RTRW Kota Bontang. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Panitia Khusus (Pansus) RTRW DPRD Kota Bontang menilai perlindungan lingkungan harus menjadi syarat utama, apabila usulan perubahan fungsi kawasan Wana Tirta milik PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) diakomodasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW.

Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla Padang, mengatakan pembangunan kawasan tidak boleh hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi juga harus tetap menjaga fungsi ekologis kawasan.

“Kalau usulan ini diterima, pemerintah harus mengatur pemanfaatannya. Misalnya mewajibkan adanya kawasan konservasi untuk penyelamatan satwa yang dilindungi. Jangan hanya membangun, tetapi juga memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.

Menurut Joni, Pansus juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyusun kajian tersendiri terhadap usulan PKT. Kajian tersebut diperlukan untuk melihat dampak perubahan tata ruang terhadap kawasan hijau, termasuk tahapan pembangunan yang direncanakan perusahaan.

“Yang kami harapkan bukan hanya kajian dari PKT. Pemerintah juga harus melakukan analisis sendiri terhadap uji lingkungan yang mereka buat. Karena kajian itu disusun oleh pihak yang mengusulkan, tentu perlu diverifikasi agar menjadi dasar yang objektif bagi Pansus,” katanya.

Ia juga menilai keberadaan lahan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) milik PKT, harus menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan. Menurutnya, apabila kawasan tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, perlu dipastikan apakah telah ada kesepakatan maupun kompensasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati DLH Bontang, Andi Hasanuddin, mengingatkan perubahan fungsi kawasan harus memperhatikan potensi banjir, erosi, kelestarian satwa liar, termasuk orangutan, serta fungsi kawasan sebagai daerah resapan air.

Ia menjelaskan, berdasarkan pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kawasan Wana Tirta sebelumnya tidak menjadi isu sehingga belum dibahas secara khusus. Namun jika kini muncul usulan perubahan fungsi, maka aspek lingkungan harus dikaji secara mendalam.

Selain itu, DLH juga mengingatkan pentingnya penyediaan koridor satwa untuk mengurangi potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Menurut Andi, perlindungan kawasan konservasi tidak hanya menjadi kepentingan daerah, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam