Pemahaman penggunaan pakaian, atribut, dan simbol adat Dayak Kenyah menjadi fokus kegiatan “Katuk Adat Ngan Alaq Tawai” di Balikpapan. Foto: Istimewa/MKN
BALIKPAPAN – Lembaga Adat Dayak Kenyah Kota Balikpapan menggelar kegiatan adat bertajuk “Katuk Adat Ngan Alaq Tawai” di Hotel The New Bena Kutai, Balikpapan, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai penggunaan barang adat, pakaian adat, aksesoris, hingga atribut adat Dayak Kenyah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaannya.
Acara turut dihadiri sejumlah tokoh adat Dayak, di antaranya Firminus Kunum, Viktor Juan, Gun Ingan, Abriantinus, serta Lampang Bilung.
Turut hadir pula perwakilan instansi pemerintah, sanggar seni, dan para sesepuh adat Dayak dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
Dalam kegiatan tersebut, para tokoh adat menyampaikan wejangan mengenai filosofi adat, seni, dan budaya Dayak Kenyah yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan alam serta Sang Pencipta.
Ketua Adat Dayak Kenyah Kota Balikpapan, Lampang Bilung menjelaskan bahwa “Katuk Adat Ngan Alaq Tawai” memiliki makna mendalam dalam tradisi Dayak Kenyah.
“‘Katuk’ artinya nasihat adat, ‘Ngan’ berarti dan, sedangkan ‘Alaq Tawai’ adalah orang yang pernah dinasihati atau dipulihkan kembali semangatnya. Ini tradisi adat Dayak Kenyah dalam memberikan nasihat serta penyelesaian persoalan secara arif dan bermartabat,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang edukasi terkait makna dan filosofi berbagai atribut adat, termasuk bentuk topi adat Dayak Kenyah agar tidak disalahgunakan atau dipahami secara keliru.
“Tadi kami memberikan pengetahuan mengenai makna beberapa bentuk topi adat Dayak Kenyah supaya tidak ada lagi informasi simpang siur. Semua harus dipahami dengan komunikasi yang baik,” katanya.
Ia menambahkan, dalam budaya Dayak Kenyah, nilai persaudaraan dan perdamaian menjadi prinsip utama dalam kehidupan masyarakat adat.
Karena itu, setiap prosesi penyambutan tamu yang menggunakan simbol adat seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak yang memahami adat istiadat Dayak Kenyah.
“Kami selalu membuka ruang diskusi supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan simbol adat, karena setiap atribut memiliki makna tersendiri,” tambahnya.
Dalam prosesi acara juga dilakukan penyerahan dua mandau dari pihak sanggar seni sebagai simbol persaudaraan dan hubungan baik antarsesama masyarakat adat.
“Mandau bukan sekadar senjata tradisional, tetapi simbol perekat hubungan persaudaraan dan jembatan hubungan baik,” tutup Lampang Bilung. (MK)
Ular piton sepanjang lebih dari 4 meter yang ditangkap warga RT 25 Desa Suka Raja usai banjir melanda wilayah Sepaku. Foto: Yusuf/MKN
PENAJAM PASER UTARA – Seekor ular piton sepanjang lebih dari empat meter ditangkap warga RT 25 Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku, usai banjir melanda kawasan tersebut.
Kemunculan ular besar itu diduga berkaitan dengan luapan air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara sejak Minggu malam hingga Senin dini hari.
Ketua RT 25 Desa Suka Raja, Waras Rahmad Abdillah, mengatakan ular piton tersebut ditemukan warga di dekat lokasi tambatan perahu yang biasa digunakan warga memancing ikan.
“Oleh-oleh banjir. Dekat kapal sana, di selatan,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Menurut warga setempat, kemunculan ular piton berukuran besar di kawasan itu bukan pertama kali terjadi saat banjir.
Ketua RT 21, Yusuf, menyebut ular piton sering tersangkut di jaring warga ketika debit air meningkat.
“Sudah empat kali ini terperangkap jaring ketika banjir,” jelasnya.
Demi menghindari hal-hal yang membahayakan warga, ular tersebut akhirnya dimusnahkan.
Sebelumnya, wilayah Kecamatan Sepaku diguyur hujan deras disertai petir sejak Minggu malam hingga Senin dini hari yang menyebabkan sejumlah titik permukiman warga terendam banjir.
Bahkan pada Senin sore, hujan kembali turun cukup deras di kawasan tersebut.
Meski begitu, hingga malam hari sejumlah wilayah rawan banjir dilaporkan masih dalam kondisi aman.
Sekretaris Desa Bukit Raya, Adi Suryadi, mengatakan kondisi debit air di wilayah RT 1 Bukit Raya yang sebelumnya sempat terendam kini masih terkendali.
“Sore pak. Posisi air hari ini masih aman,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Otorita IKN dari Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam juga terlihat mendatangi lokasi banjir di RT 25 Desa Suka Raja untuk memantau kondisi lapangan pascabanjir. (MK)
Asrama Tunggal Panaluan Presisi Polresta Samarinda yang diresmikan Kapolri di kawasan Jalan Gelatik, Samarinda. Foto: Abdi/MKN
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembangunan Asrama Tunggal Panaluan Presisi Polresta Samarinda yang diresmikan langsung oleh Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Andi Harun, pembangunan hunian modern bagi personel kepolisian tersebut bukan hanya sebatas proyek infrastruktur, tetapi juga menjadi simbol peningkatan kesejahteraan dan martabat anggota Polri di Samarinda.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Samarinda sejak awal memang berharap Kapolri hadir langsung meresmikan bangunan tersebut karena memiliki ikatan historis dengan proyek pembangunan asrama itu.
Pasalnya, Kapolri sebelumnya juga turun langsung melakukan peletakan batu pertama pembangunan kawasan tersebut pada tahun lalu.
“Kami dari Pemerintah Kota dan mewakili seluruh masyarakat Samarinda sangat mengharapkan Bapak Kapolri bisa hadir secara langsung di sini untuk meresmikan fasilitas ini. Karena beliau sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunan asrama ini setahun yang lalu,” ujar Andi Harun, Senin (18/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga mengenang kondisi kawasan Jalan Gelatik sebelum dilakukan pembangunan.
Menurutnya, wilayah tersebut sebelumnya dikenal sebagai kawasan yang rawan banjir dan memiliki kondisi permukiman yang kurang layak bagi personel kepolisian.
Kini kawasan itu berubah menjadi hunian vertikal modern dengan fasilitas yang jauh lebih baik dan nyaman.
“Hari ini kita bisa menyaksikan bersama sebuah transformasi yang luar biasa dan sangat progresif. Tempat yang dulu sering tergenang air dan kumuh kini telah berubah total menjadi hunian vertikal yang sangat layak, bersih, dan nyaman bagi para perwira serta prajurit Polri,” tuturnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menilai pembangunan fasilitas hunian seperti asrama dan rumah susun akan memberikan dampak positif terhadap semangat kerja personel kepolisian.
Lingkungan tempat tinggal yang nyaman, menurutnya, akan membantu meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan aparat kepada masyarakat.
“Semoga hunian baru ini menjadi pemantik semangat baru, memotivasi, serta menambah daya juang pengabdian bagi seluruh personel Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (MK)
Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat di tengah memanasnya situasi geopolitik global. Ilustrasi: Shutterstock
JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Pada perdagangan Senin (18/5/2026), rupiah ditutup melemah 83 poin ke level Rp17.680 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.597.
Pengamat ekonomi dan mata uang, Ibrahim Assuaibi, menilai penguatan dolar AS dipicu lonjakan harga minyak dunia dan kekhawatiran pasar terhadap konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pelaku pasar memperkirakan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, masih akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama.
“Penguatan dolar AS terjadi karena meningkatnya risiko inflasi yang didorong oleh tingginya harga minyak yang memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu yang lebih lama,” ujar Ibrahim.
Ia menjelaskan situasi global semakin panas setelah muncul laporan serangan drone di wilayah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, ditambah belum adanya tanda meredanya konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
“Serangan drone di UEA dan Arab Saudi serta retorika dari AS dan Iran menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik,” katanya.
Selain faktor eksternal, Ibrahim juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut sebagian masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari sehingga dampaknya dianggap tidak terlalu terasa.
Menurut Ibrahim, kondisi masyarakat desa saat ini sudah jauh lebih terbuka terhadap perkembangan ekonomi global karena akses teknologi dan informasi semakin merata.
“Kondisi masyarakat di desa saat ini lebih pandai dibandingkan masyarakat kota karena teknologi sudah merata, sehingga salah kalau Prabowo mengatakan orang desa tidak mengenal dolar AS,” ujarnya.
Ia menilai pernyataan kepala negara seharusnya dipersiapkan lebih matang agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah situasi pasar yang sensitif.
“Sangat disayangkan di sekitaran presiden terutama sekretaris kabinet tidak bisa mengarahkan pidato presiden sesuai dengan protokol yang sudah ada,” ucapnya.
Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah masih akan fluktuatif dalam beberapa hari ke depan dan berpotensi bergerak di kisaran Rp17.680 hingga Rp17.750 per dolar AS. (MK)
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat memberikan keterangan kepada awak media terkait pembenahan Stadion Segiri. Foto: Abdi/MKN
SAMARINDA – Keberhasilan Borneo FC Samarinda memastikan tiket menuju kompetisi antarklub Asia mendapat respons cepat dari Pemerintah Kota Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pihaknya siap melakukan pembenahan dan peningkatan fasilitas Stadion Segiri agar memenuhi standar Asian Football Confederation (AFC).
Menurut Andi Harun, keberhasilan Borneo FC tampil di level Asia menjadi momentum penting bagi dunia olahraga di Kalimantan Timur sekaligus kebanggaan masyarakat daerah.
Karena itu, pemerintah daerah akan berupaya maksimal melakukan renovasi fasilitas stadion sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Ini adalah momentum besar bagi dunia olahraga kita. Oleh karena itu, kami akan berusaha seoptimal mungkin, mengerahkan kemampuan yang ada untuk memperbaiki infrastruktur di Stadion Segiri,” ujarnya kepada awak media, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, proses pembenahan tetap harus disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah yang saat ini berjalan.
Meski begitu, Pemkot Samarinda tetap menargetkan sejumlah fasilitas penting dapat segera ditingkatkan agar Stadion Segiri lolos verifikasi AFC.
Andi Harun juga mendorong adanya sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung kesiapan markas Borneo FC tersebut.
Menurutnya, keberhasilan Borneo FC bukan hanya menjadi kebanggaan Samarinda, tetapi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
“Borneo FC ini bukan lagi sekadar milik atau kebanggaan warga Kota Samarinda saja. Kehadiran sinergi yang kuat antara Pemkot dan Pemprov tentu akan sangat mempercepat pemenuhan fasilitas-fasilitas vital yang dibutuhkan di kawasan GOR Segiri ini,” katanya.
Lebih lanjut, Andi Harun menyebut standar stadion untuk kompetisi AFC jauh lebih tinggi dibanding kebutuhan pertandingan domestik.
Karena itu, sejumlah komponen utama stadion harus segera diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.
Beberapa fasilitas yang menjadi prioritas pembenahan antara lain sistem penerangan stadion, kualitas rumput lapangan utama, fasilitas toilet penonton, hingga ruang ganti pemain.
“Beberapa fasilitas publik dan teknis yang mendesak untuk segera kita benahi bersama antara lain kualitas sistem penerangan atau lux lampu stadion, kualitas rumput lapangan utama, serta fasilitas pendukung lainnya seperti toilet penonton hingga ruang ganti pemain,” pungkasnya. (MK)
Gerai Alfamidi di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, mulai beroperasi dan melengkapi pertumbuhan bisnis di kawasan penyangga IKN. Foto: Atmaja R/MKN
NUSANTARA – Aktivitas investasi dan geliat ekonomi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan pertumbuhan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur besar, sektor bisnis ritel dan komersial juga mulai berkembang di kawasan inti maupun wilayah penyangga terdekat.
Otorita IKN mencatat hingga saat ini sudah terdapat 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS) investasi yang dikemas untuk pembangunan Nusantara.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 PKS berasal dari investor asing yang melibatkan delapan perusahaan dari enam negara, yakni Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura.
Sementara 64 kerja sama lainnya berasal dari pelaku usaha domestik.
Pertumbuhan investasi itu mulai terlihat melalui hadirnya berbagai fasilitas komersial hingga meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan IKN.
Salah satu yang terbaru yakni hadirnya brand roti nasional Roti’O di kawasan inti Nusantara.
Gerai milik PT Sebastian Citra Indonesia tersebut mulai mencoba pasar baru di kawasan IKN setelah sebelumnya berkembang di Balikpapan dan Penajam Paser Utara.
Kepala Toko Roti’O, Harfi, mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi sejak awal pembukaan.
“Kalau di sini mungkin akan ramai, apalagi kemungkinan untuk orang-orang liburan segala macam bakal ke sini. Ke depannya mungkin makin ramai,” ujarnya.
Tak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), geliat ekonomi juga mulai terasa di Kecamatan Sepaku sebagai wilayah penyangga utama IKN.
Bisnis retail modern perlahan tumbuh dan semakin lengkap.
Terbaru, Alfamidi resmi membuka gerai pertamanya di kawasan Nusantara tepatnya di Desa Bumi Harapan pada 13 Mei 2026.
Lokasinya berada sekitar tiga hingga empat kilometer dari kawasan KIPP IKN.
Kehadiran Alfamidi sekaligus menambah daftar retail modern nasional yang sudah lebih dulu hadir di Sepaku, seperti Indomaret dan Alfamart.
Saat ini jumlah gerai retail modern di kawasan Sepaku dan KIPP diperkirakan hampir mencapai 20 unit.
Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan nilai investasi yang masuk ke IKN hingga kini telah mencapai sekitar Rp72,39 triliun.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pembangunan Nusantara terus berjalan sesuai tahapan dan mulai dibaca investor sebagai pasar masa depan.
“Ketika infrastruktur dasar, hunian, energi, layanan publik, dan aktivitas ekonomi mulai terbentuk, di situlah kota ini mulai hidup. Investasi ini menjadi jembatan dari pembangunan menuju kehidupan kota,” ujar Troy. (MK)
Barang bukti yang diamankan Kejari PPU dalam kasus dugaan korupsi BUMDes Makmur Mandiri Desa Bumi Harapan. Foto: Deddy/MKNN
PENAJAM PASER UTARA – Penanganan dugaan korupsi pengelolaan pendapatan jasa kepelabuhanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Mandiri Desa Bumi Harapan terus berkembang.
Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara (Kejari PPU) bahkan membuka peluang munculnya tersangka baru dalam perkara yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp9 miliar tersebut.
Kasus itu kini dinilai tidak lagi sekadar persoalan administrasi pengelolaan BUMDes, melainkan mengarah pada dugaan praktik korupsi terstruktur yang melibatkan pengelolaan dana desa dan jasa kepelabuhanan selama periode 2022 hingga 2024.
Kepala Seksi Intelijen Kejari PPU, Eko Purwantono, menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan terbuka terhadap kemungkinan pengembangan perkara.
“Proses ini masih terbuka. Jika dalam perkembangan ditemukan bukti baru, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” ujar Eko dalam press rilis Kejari PPU, Senin (18/5/2026).
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati maupun terlibat dalam aliran dana pengelolaan jasa kepelabuhanan BUMDes Makmur Mandiri.
Sejauh ini, Kejari PPU telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala Desa Bumi Harapan berinisial K, mantan Direktur BUMDes berinisial IL, serta mantan Kepala Seksi Kesejahteraan berinisial MF.
Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa sekitar 60 saksi termasuk saksi ahli serta melakukan penyitaan berbagai barang bukti.
Kejari PPU juga melakukan digital forensik terhadap perangkat elektronik milik para tersangka untuk menelusuri komunikasi maupun aliran transaksi keuangan.
“Barang bukti yang telah kita sita di antaranya uang tunai lebih dari Rp2 miliar, satu unit Mitsubishi Pajero, satu unit Honda Civic, hingga sebuah rumah di kawasan Balikpapan yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi,” terang Eko.
Besarnya aset yang disita dinilai menunjukkan dugaan kuat bahwa perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan administrasi desa, tetapi juga berpotensi mengarah pada dugaan pencucian uang melalui penguasaan aset pribadi.
Selain itu, Kejari PPU memastikan penanganan perkara tetap berjalan meski sempat diwarnai gugatan praperadilan dari pihak tersangka.
Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap mantan Direktur BUMDes sempat dibatalkan melalui putusan praperadilan. Namun penyidik kembali menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka setelah memperoleh alat bukti baru.
Gugatan praperadilan terbaru pun akhirnya ditolak majelis hakim.
Dengan putusan tersebut, posisi hukum Kejari PPU dinilai semakin kuat untuk melanjutkan proses hingga tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.
“Kita menargetkan pelimpahan perkara dilakukan pada Juni 2026 setelah berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum,” tegasnya.
Kasus ini sekaligus menjadi sorotan terhadap lemahnya pengawasan pengelolaan BUMDes yang selama ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Minimnya sistem kontrol dan pengawasan dinilai membuka celah penyimpangan, terlebih ketika usaha desa mulai mengelola sektor dengan nilai ekonomi besar seperti jasa kepelabuhanan.
“Apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan fakta baru, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berkembang lebih luas dan menyeret pihak-pihak lain yang selama ini belum tersentuh oleh proses hukum,” pungkas Eko. (MK)
Kegiatan Fun Run & Walk dalam Miles & Bridge Vol.1 – Jakarta, 17 Mei 2026. (Ist.)
JAKARTA – Virtual Run for EMPATHY 2026 adalah sebuah gerakan sosial yang digagas oleh AFS NEUROCARE Community, untuk memperingati Hari Kesadaran Autisme Sedunia sekaligus merayakan hari jadi ke-70 AFS Indonesia – Yayasan Bina Antarbudaya.
Event ini sekaligus ingin menyampaikan semangat inkkusivitas, yang digaungkan sepanjang periode 27 April hingga 15 Mei 2026.
Tak ayal, ratusan peserta dari berbagai kota di Indonesia pun telah bergabung di event ini.
Returnee dari komunitas AFS Indonesia -Yayasan Bina Antarbudaya ikut serta di egiatan Fun Run & Walk dalam Miles & Bridge Vol.1 (Ist.)
Ajang ini bukan sekadar event olahraga biasa. Mengusung slogan “Berlari • Peduli • Berdampak”, para peserta ditantang menyelesaikan kategori jarak 3K, 7K, atau 15K sebagai simbol dukungan bagi individu autistik dan neurodivergen lainnya di seluruh dunia.
Afrini Puspita, Founder AFS NEUROCARE Community, menjelaskan bahwa gerakan ini berawal dari kepedulian sesama alumni AFS. Sejak Oktober 2025, Afrini bersama beberapa rekan alumni yang juga merupakan keluarga neurodivergent berinisiasi membentuk komunitas non-profit tersebut.
“Awalnya, komunitas ini merupakan bagian dari impact incubator project team yang dibangun sebagai bentuk dedikasi memperingati 70 tahun AFS pada tahun ini. Namun dalam perkembangannya, anggota Neurocare kini tidak hanya berasal dari internal keluarga AFS, tetapi juga meluas kepada pemerhati, pendidik, hingga praktisi di bidang neurodevelopmental disorder/neurodiversity,” jelasnya.
Terkait penyelenggaraan Virtual Run for EMPATHY tahun ini, Afrini menekankan bahwa event yang membebaskan peserta untuk lari maupun jalan sehat ini, bertujuan untuk mengubah stigma menjadi penerimaan. Menurutnya, autisme seharusnya dipandang sebagaimana basis ilmu sudah membuktikan, sebagai keberagaman cara kerja otak yang membawa kekuatan unik, bukanlah suatu penyakit.
Ia menambahkan, partisipasi dalam event lari ini menjadi langkah awal yang sangat krusial, di mana dukungan awareness dan acceptance dari lingkungan sekitar sangat dibutuhkan.
“Terima kasih kepada seluruh peserta. Partisipasi kita semua menjadi bagian dari EMPATHY (Empowering & Promoting Autism Acceptance Together Globally) dan rasa hormat terhadap keunikan yang berbeda,” ucapnya.
Sebagai puncak acara, pada Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 21.00 WIB, dilakukan Virtual Awarding. Dimana selain merayakan keberhasilan para peserta dalam menyelesaikan target jarak tempuh, pihak panitia juga mengumumkan deretan nama yang beruntung mendapatkan hadiah doorprize menarik, serta apresiasi untuk unggahan media sosial dengan narasi paling inspiratif.
Berikut adalah daftar lengkap pemenang
Virtual Run for EMPATHY 2026:
Pemenang Caption Terbaik (Masing-masing mendapatkan E-money sebesar Rp 150.000 via OVO/GoPay/ShopeePay):
• @dedykelana
• @lai.va
• @kaiyuuu1
•
Setiap kilometer yang telah ditempuh oleh para peserta, baik melalui lari maupun jalan sehat yang terekam lewat aplikasi pelacak seperti Strava, kini telah menjelma menjadi pesan kuat bahwa dunia harus menjadi tempat yang lebih ramah dan inklusif bagi semua orang.
Semarak perayaan tidak hanya bergaung secara virtual. Sehari setelah penutupan periode virtual run, atmosfer solidaritas ini dibawa ke jalanan ibu kota melalui kegiatan Fun Run & Walk dalam Miles & Bridge Vol.1 yang berlangsung di Jakarta pada Minggu, 17 Mei 2026.
Berpusat di meeting point Rumah Pemuda Bina Antarbudaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, aksi nyata ini dihadiri langsung oleh para alumni dan returnee dari komunitas AFS Indonesia – Yayasan Bina Antarbudaya.
Menariknya, kegiatan tatap muka ini dirancang sebagai agenda reguler yang akan diadakan setiap 3-4 minggu sekali sepanjang tahun ini, sebagai bagian dari rangkaian perayaan 70 tahun kiprah AFS di Indonesia.
Bagi masyarakat atau alumni yang ingin bergabung pada volume berikutnya, informasi dan pembaruan terkini dapat dipantau melalui akun Instagram resmi @70th.binaantarbudaya.
Ia juga menyampaikan pesan empatik dalam event ini dari Sara Dhewanto (Ketua AFS Impact Incubator Team), “Everyone has their own genius. Let’s help each other discover the genius within“.
Dan untuk semua peserta, congratulations participants! Thank you for running or walking with heart and spreading empathy in every step you take. (Rls)
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim, Marhadin. (Ramlah/Radar Bontang)
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memperketat aturan bagi jaringan ritel modern yang ingin berekspansi di daerah. Selain wajib merekrut minimal 80 persen tenaga kerja lokal, ritel modern juga diminta memberi ruang bagi produk UMKM Kutim masuk ke rantai pemasaran mereka.
Kebijakan tersebut ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim, Marhadin, usai resmi dilantik menjabat di Gedung Meranti, Sangatta, Senin (18/5/2026) kemarin.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap membuka peluang investasi bagi pelaku usaha luar daerah. Namun, keberadaan ritel modern tidak boleh hanya menguntungkan investor semata tanpa memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal.
“Kalau ingin berkembang di Kutim, maka masyarakat Kutim juga harus ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Marhadin menyebut, kewajiban merekrut tenaga kerja lokal menjadi salah satu langkah untuk menekan angka pengangguran yang mulai meningkat di tengah melambatnya sektor pertambangan.
Tidak hanya itu, ritel modern juga diwajibkan membuka akses pasar bagi produk-produk UMKM lokal. Dengan begitu, pelaku usaha kecil di Kutim memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar modern.
“Kita ingin produk lokal bisa naik kelas. Jangan sampai toko modern tumbuh banyak, tapi UMKM daerah justru tersisih,” tegasnya.
Ia menilai, selama ini banyak pelaku UMKM lokal kesulitan menembus pasar ritel modern karena keterbatasan akses distribusi dan standar pemasaran. Karena itu, pemerintah akan mulai mendorong pola kemitraan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Kutim untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor tambang. Di tengah melemahnya pasar batu bara global, koperasi dan UMKM mulai dipersiapkan sebagai fondasi ekonomi baru daerah.
Selain memperluas akses pasar, Dinas Koperasi dan UMKM juga tengah membenahi database pelaku usaha hingga ke pelosok desa. Pendataan ulang itu dilakukan untuk mendukung program bantuan modal usaha Rp25 juta bagi UMKM agar tepat sasaran.
Pemerintah juga menyiapkan skema kolaborasi dengan perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR) guna memperkuat ekonomi masyarakat desa.
Di sisi lain, program Koperasi Merah Putih dari pemerintah pusat turut diharapkan menjadi motor penggerak kebangkitan koperasi di Kutim, termasuk menghidupkan kembali sekitar 1.000 koperasi nonaktif.
“Kami ingin ekonomi daerah lebih mandiri. UMKM harus tumbuh, tenaga kerja lokal harus terserap, dan manfaat investasi harus dirasakan masyarakat Kutim,” tandasnya.
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah. (Ramlah/Radar Bontang)
SANGATTA – Dugaan kecurangan dalam sistem absensi elektronik Aparatur Sipil Negara (ASN) mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim menemukan indikasi manipulasi presensi digital menggunakan aplikasi pemalsu lokasi atau fake GPS.
Sedikitnya 15 ASN dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdeteksi melakukan praktik tersebut. Temuan itu terungkap setelah BKPSDM melakukan pemeriksaan terhadap data absensi elektronik, yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam penelusuran sementara, sejumlah pegawai diketahui tetap tercatat hadir di sistem meski tidak berada di kantor saat jam kerja berlangsung.
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, mengatakan modus yang digunakan ialah memanfaatkan aplikasi tertentu untuk merekayasa titik lokasi pengguna. Dengan cara itu, sistem absensi membaca pegawai seolah-olah berada di area kantor ketika melakukan presensi.
“Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan adanya penggunaan fake GPS dan akun tertentu untuk mengakali absensi elektronik. Jadi walaupun pegawai tidak berada di kantor, di sistem mereka tetap tercatat hadir,” ujarnya saat diwawancara awak media.
BKPSDM kini masih melanjutkan investigasi internal dan mendalami kemungkinan adanya pola serupa di perangkat daerah lainnya. Tidak menutup kemungkinan jumlah ASN yang terlibat akan bertambah seiring proses pemeriksaan berjalan.
“Untuk sementara ada 15 orang yang sudah terdeteksi dan tersebar di tiga perangkat daerah. Pemeriksaan masih terus berlangsung,” katanya.
Sebagai langkah awal penanganan, BKPSDM langsung memblokir akun absensi ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran. Langkah tersebut dilakukan agar sistem presensi tidak kembali disalahgunakan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Selain itu, BKPSDM juga telah mengirim surat kepada pimpinan perangkat daerah terkait agar segera menindaklanjuti temuan tersebut sesuai aturan disiplin ASN.
Penanganan kasus itu akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Misliansyah menegaskan, sanksi yang diberikan nantinya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai. Mulai dari teguran tertulis hingga hukuman disiplin berat.
“Kami meminta kepala perangkat daerah segera memproses penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Ini penting untuk menjaga integritas ASN,” pungkasnya.
