Beranda blog Halaman 69

Kapal Feri Fatimah 2 Karam di Mahakam, 8 Orang Selamat

Penulis
redaksi
-
0
Proses evakuasi kapal yang tenggelam di Sirbaya (Istimewa)

TENGGARONG — Insiden tenggelamnya Kapal Feri Fatimah 2 di perairan Sungai Mahakam, Dusun Sirbaya, Kecamatan Sebulu, Selasa (24/2/2026) sore, diduga dipicu kebocoran pada bagian lambung kapal saat melintasi arus deras.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 16.15 Wita di RT 011 Dusun Sirbaya, Desa Sebulu Modern, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Saat kejadian, kapal penyeberangan tersebut membawa enam penumpang dewasa, satu nahkoda, dan satu anak buah kapal (ABK). Total delapan orang berada di atas kapal.

Nahkoda Ujas (29) dan ABK Agus (29), keduanya warga Desa Sebulu Modern, dipastikan selamat. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi tanpa korban jiwa.

Saksi mata Marmoyo (36) menuturkan, saat itu kapal melaju dalam posisi lurus melintasi arus sungai yang cukup kuat. Namun tak lama kemudian terlihat air masuk ke dalam kapal yang diduga berasal dari bagian lambung yang bocor.

Mengetahui kondisi tersebut, kapal sempat dipacu dengan harapan bisa segera mencapai dermaga. Upaya itu tak membuahkan hasil. Feri berhenti sekitar 100 meter dari dermaga sebelum akhirnya perlahan tenggelam.

“Sekitar 100 meter lagi dari dermaga tenggelamnya,” sebut Maryoyo.

Saksi lain, Basuki (46), membenarkan bahwa kejadian berlangsung cepat. Penumpang langsung berusaha menyelamatkan diri begitu kapal mulai kehilangan keseimbangan.

Meski tidak menelan korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai sekitar Rp1 miliar. Kerugian tersebut meliputi satu unit kapal Feri Fatimah 2 serta tiga unit mobil yang berada di atas kapal saat insiden terjadi.

Ketiga kendaraan tersebut ikut terendam bersama badan kapal di perairan Sungai Mahakam.

Dari laporan awal, dugaan sementara penyebab kecelakaan air ini adalah kebocoran pada badan kapal yang membuat air masuk dan mengurangi daya apung. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pendalaman lebih lanjut dari pihak berwenang.

Insiden ini kembali menjadi peringatan penting soal keselamatan transportasi sungai di Kutai Kartanegara, terutama di jalur penyeberangan yang menjadi akses vital mobilitas warga dan distribusi barang setiap hari. (MK)

Editor: Agus S

Gratispol Disorot di Paripurna, Infrastruktur Dasar Masih Dikeluhkan

Penulis
redaksi
-
0
Suasana Rapat Paripurna di Gedung B, Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, (K. Irul Umam/MKN).

SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-3 masa sidang III tahun 2025 DPRD Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026), diwarnai evaluasi tajam terhadap program Gratispol dan kondisi infrastruktur dasar di sejumlah daerah.

Sebanyak 32 anggota dewan menyampaikan hasil reses yang dilakukan pada 25 Januari–1 Februari 2026. Aspirasi dihimpun dari berbagai daerah pemilihan dan mengerucut pada dua isu utama: efektivitas Gratispol serta ketimpangan layanan dasar.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud itu turut dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama jajaran Pemprov dan kepala perangkat daerah.

Dari laporan tujuh fraksi, keluhan masyarakat dinilai relatif seragam. Infrastruktur jalan lingkungan, akses air bersih, drainase, hingga fasilitas pendidikan disebut belum merata. Namun sorotan paling kuat tetap tertuju pada implementasi Gratispol, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Yonavia menilai terdapat sejumlah persoalan teknis dalam Gratispol pendidikan. Proses verifikasi dianggap lambat, sementara skema pembiayaan dinilai belum sepenuhnya gratis.

“Mahasiswa masih menanggung kekurangan UKT karena hanya ditanggung maksimal Rp5 juta per semester. Ada pembatasan usia dan jenis kelas, sehingga dianggap tidak sesuai dengan janji kampanye,” ungkapnya saat membacakan laporan fraksi.

Selain itu, fraksi tersebut juga menyinggung distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang belum optimal. Hambatan regulasi pusat diakui ada, namun pemerintah daerah dinilai perlu mencari solusi alternatif.

“Belajar dari Sulawesi Selatan, alsintan tetap bisa diberikan lewat komunikasi intens antara provinsi dan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Fraksi PAN–NasDem mencatat 312 usulan dari 66 titik desa dan kelurahan. Infrastruktur jalan masih menjadi aspirasi dominan, termasuk keluhan terhadap kondisi Tol Balikpapan–Samarinda yang bergelombang.

Masalah lain yang mencuat meliputi belum meratanya air bersih, lampu penerangan jalan umum (LPJU), serta kebutuhan pembangunan dan renovasi sekolah, mulai dari SMA, SMK hingga PAUD.

Di bidang kesehatan, fraksi menyoroti dinonaktifkannya sejumlah peserta BPJS PBI yang berdampak pada akses layanan masyarakat. Warga berharap Gratispol kesehatan dapat menjadi solusi.

“Program beasiswa juga belum menyeluruh. Banyak siswa dan mahasiswa yang belum mendapatkan manfaatnya,” ujar Baharuddin Demmu membacakan laporan fraksi.

Menanggapi berbagai catatan tersebut, Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas hasil reses DPRD. Ia menyebut laporan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahap kedua, Pemprov telah menganggarkan sekitar Rp1,37 triliun untuk bantuan keuangan pendidikan Gratispol, mencakup mahasiswa hingga semester delapan.

“Kami akui memang mesti ada evaluasi. Tetapi tahap kedua sudah kami anggarkan sekitar Rp1,37 triliun. Tentu ada mekanisme pendaftaran yang harus diikuti mahasiswa,” jelasnya.

Rudy menegaskan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar berdampak pada pengurangan kesenjangan wilayah dan peningkatan layanan publik.

Namun dari berbagai aspirasi yang disampaikan, pesan yang muncul cukup jelas: persoalan tidak hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi pada eksekusi, pemerataan, dan konsistensi antara janji dan realisasi di lapangan.

Reses kali ini menjadi pengingat bahwa di balik angka triliunan rupiah dan program unggulan, masyarakat masih menuntut hal-hal mendasar—jalan yang layak, air bersih yang mengalir, sekolah representatif, dan bantuan yang benar-benar terasa manfaatnya. (MK)

Editor: Agus S

Pengamat Nilai Ada Kejanggalan Politik, Gratispol Absen di Fraksi Pengusung

Penulis
redaksi
-
0
Herdiansyah Hamzah atau Castro, Pengamat Politik sekaligus Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, (K. Irul Umam/MKN).

SAMARINDA – Ketika lima fraksi di DPRD Kalimantan Timur ramai menyoroti dan mengevaluasi program Gratispol–Jospol dalam laporan reses, dua partai pengusung utama gubernur justru tidak menjadikannya isu sentral. Situasi ini memantik tanda tanya di ruang publik.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai sikap Fraksi Golkar dan Gerindra tersebut sebagai sebuah anomali dalam dinamika politik daerah.

“Ini aneh. Program prioritas, bahkan bisa dibilang mahkota politik gubernur, justru tidak menjadi sorotan utama di dua partai pendukungnya sendiri,” ujar akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) tersebut, Selasa (24/2/2026).

Menurut Castro, dalam logika politik yang lazim, partai pengusung seharusnya berada di garda terdepan, tidak hanya memberi dukungan, tetapi juga mengawal serta mengevaluasi program unggulan kepala daerah yang mereka usung. Ketika muncul keluhan publik, partai pendukung mestinya aktif menyerap aspirasi dan mendorong perbaikan implementasi.

Namun dalam laporan reses yang disampaikan, Golkar dan Gerindra justru lebih menekankan isu infrastruktur, pelayanan dasar, sektor pertanian hingga ancaman krisis pangan. Program Gratispol tidak terlihat sebagai agenda yang mendesak.

“Kalau program ini memang dirasakan manfaatnya secara luas, mestinya itu tercermin dalam laporan reses. Kalau tidak muncul sama sekali, publik berhak bertanya: apakah program ini benar-benar terasa? Atau justru tidak dianggap prioritas di tingkat kader?” sindirnya.

Castro melihat ada potensi jarak komunikasi antara kebijakan di level eksekutif dan dinamika politik di legislatif. Ia menyebut kondisi ini ambigu. Lima fraksi lain justru mendorong evaluasi Gratispol–Jospol, sementara dua partai pengusung utama tidak menempatkannya sebagai isu penting dalam forum resmi.

“Ini seperti ada dua arus. Yang bukan pengusung justru kritis dan minta evaluasi. Sementara yang pengusung terdepan malah tidak menjadikannya perhatian utama. Itu yang saya sebut anomali,” tegasnya.

Dalam pandangannya, simbol dan sikap politik memiliki makna. Ketika sebuah program tidak disebut dalam laporan resmi seperti reses, hal itu dapat dibaca sebagai sinyal tertentu—baik soal perubahan prioritas maupun lemahnya konsolidasi internal.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai situasi yang “aneh dan lucu” dalam konteks politik daerah. Sebab secara teori, partai pengusung memiliki kepentingan paling besar untuk memastikan keberhasilan program yang menjadi janji kampanye.

“Jangankan publik, kalau partai pendukungnya sendiri tidak menempatkan itu sebagai agenda prioritas, bagaimana kita berharap ada pengawalan serius?” katanya.

Di tengah besarnya alokasi anggaran dan tingginya ekspektasi publik terhadap Gratispol–Jospol, Castro menekankan bahwa yang diuji bukan hanya besaran dana, melainkan konsistensi politik dan kesungguhan pengawalan.

Baginya, tidak munculnya isu ini dalam laporan dua fraksi penguasa bukan sekadar persoalan teknis reses. Itu mencerminkan bagaimana komitmen politik dijalankan—atau mulai mengendur—di fase awal pemerintahan. (MK)

Editor: Agus S

Setda Gelar Asistensi Klasifikasi Keamanan Arsip, Cegah Kebocoran Data

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus mempercepat langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu pilar penting dalam membangun pemerintahan yang kredibel adalah sistem kearsipan yang tertib serta memenuhi standar nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bontang melalui agenda Asistensi Penyusunan dan Penerapan Sistem Klasifikasi Keamanan arsip dinamis. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Sekda Lantai 2, Senin (23/2/2026).

Asistensi difokuskan pada pengelolaan akses dokumen agar setiap arsip yang tercipta di lingkungan Setda dapat dikelola secara sistematis, aman, dan mudah ditelusuri saat dibutuhkan.

Pendampingan diberikan langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang, Andi Fatma, bersama jajaran arsiparis. Kegiatan ini turut dihadiri Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Ikhwan Agus serta Arsiparis Ahli Muda Nasution.

Seluruh staf unit pengolah di Bagian Sekretariat Daerah juga dilibatkan agar pemahaman mengenai tata kelola arsip merata di setiap lini organisasi.

Selama kegiatan berlangsung, aparatur diberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip klasifikasi keamanan dokumen. Mereka mempelajari mekanisme penentuan hak akses, pengendalian arsip, hingga langkah pencegahan penyalahgunaan dokumen.

Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap dokumen klasifikasi yang sebelumnya telah disusun masing-masing bagian untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi dan standar kearsipan.

Penataan hak akses ini dinilai krusial guna menjaga keseimbangan antara perlindungan informasi yang bersifat rahasia dan kewajiban keterbukaan informasi publik.

Melalui penguatan sistem ini, Setda Kota Bontang menargetkan pengelolaan arsip yang lebih profesional dan transparan secara hukum, sekaligus meminimalkan risiko administratif seperti kebocoran data.

Ke depan, sistem kearsipan yang semakin solid diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi Pemkot Bontang kepada masyarakat menjadi lebih cepat, responsif, dan akuntabel. (MK)

Editor: Agus S

Hadiri HUT YPK, Agus Haris Tegaskan Komitmen Bontang Pintar

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, saat menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-43 Yayasan Pupuk Kalimantan Timur (YPK), Senin sore (23/2/2026).

Upacara berlangsung khidmat di Lapangan SMP YPK, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat. Agus Haris hadir mewakili Wali Kota Bontang yang tengah menunaikan ibadah umrah.

Tahun ini, YPK mengusung tema “Faith, Character, Global Excellence: Berdedikasi, Berinovasi, Berprestasi”. Menurut Agus Haris, tema tersebut mencerminkan kebutuhan pendidikan modern yang tidak hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga keseimbangan spiritual dan emosional.

Membacakan amanat Wali Kota, ia menyampaikan apresiasi atas kiprah YPK selama 43 tahun dalam mencetak generasi berkualitas di Kota Bontang.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menegaskan keberlanjutan Program Bontang Pintar sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan. Program ini diwujudkan melalui pemberian perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta tanpa diskriminasi.

Selain itu, Pemkot Bontang memberikan dukungan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, termasuk insentif khusus untuk guru swasta. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan daya saing generasi muda melalui beasiswa stimulan bagi mahasiswa hingga menyelesaikan pendidikan tinggi.

Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang beserta jajaran semakin menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan sektor pendidikan.

Upacara yang dipimpin Rizky Ramadhani Nurham tersebut turut dihadiri Ketua Pembina Yayasan, Wildan Hamdani, selaku pembina upacara.

Di akhir kegiatan, pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat kepada para guru dan karyawan yang menerima penghargaan pengabdian atas dedikasi dan prestasi mereka, baik di tingkat kota maupun nasional. (MK)

Editor: Agus S

Safari Ramadan di At Taqwa, Agus Haris Soroti Investasi dan Pengangguran

Penulis
redaksi
-
0
PPID SETDA

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali menggelar Safari Ramadan sebagai upaya mempererat hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan kultural. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid At Taqwa, Kelurahan Berebas Tengah, Senin (23/2/2026).

Rombongan pemerintah dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, didampingi Pj Sekretaris Daerah Akhmad Suharto, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian, para kepala OPD, serta Ketua PKK Nur Kalbi Agus Haris.

Agenda diawali dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari Pemkot Bontang kepada pengurus Masjid At Taqwa untuk mendukung kegiatan syiar Islam selama Ramadan.

Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah selalu dijiwai nilai-nilai Ramadan, seperti kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab.

Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, Pemkot Bontang mencatat tren positif berupa penurunan angka pengangguran yang selaras dengan peningkatan realisasi investasi.

Selain itu, peningkatan tata kelola pemerintahan juga ditunjukkan melalui berbagai penghargaan yang diraih di tingkat regional.

“Pemerintah juga terus mendorong inovasi daerah melalui penyusunan peta jalan sistem inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,” urai Agus Haris.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan Kota Bontang berjalan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak terlepas dari peran masyarakat. Fungsi kontrol dan partisipasi publik dinilai penting untuk menjaga kualitas birokrasi.

Agus Haris pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung, terlibat aktif, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Melalui momentum Ramadan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin kuat demi mewujudkan kesejahteraan warga Kota Bontang secara berkelanjutan. (MK)

Editor: Agus S

Jalan Lohan Amblas, Perbaikan Sementara Segera Dilakukan

Penulis
redaksi
-
0
Kondisi jalan amblas yang akan diperbaiki sementara. (Syakurah)

BONTANG – Salah satu badan jalan di wilayah Kelurahan Tanjung Laut Indah mengalami longsor. Tepatnya di Jalan Lohan.

Salah satu warga, Dumadil mengungkapkan jalanan ini sudah telihat retak sejak pertengahan 2025. Tidak lama setelah itu jalanan tersebut berangsur amblas yang cukup parah.

“Makin lama makin panjang ini retakannya, takutnya sampai gang depan,” ujarnya, Selasa (24/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa kondisi jalanan yang amblas dikarenakan bagian bawah telihat kosong. Untuk itu perlu adanya penimbunan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan.

“Kita sudah, melapor hari ini baru datang exca untuk bongkar, mau ditimbun dulu,” ujarnya.

Adapun Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, mengatakan sebagai langkah awal pihaknya akan melakukan penanganan sementara, dengan memasang penahan guna mencegah luasan tanah sekitarnya yang longsor.

“Saat ini kalau melalui Anggaran murni 2026 belum bisa perbaikan permanen,” pungkasnya.

Pihaknya memastikan perbaikan sementara terlebih dahulu di titik yang sudah parah. Dilanjutkan, pada APBD perubahan 2026 akan diusukan perbaikan permanen, namun realisasinya tetap menunggu kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian.

“Tentu sudah ada program skala prioritas, kita sesuaikan,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Penilaian Adipura Merosot, Rencanakan Bangun TPA di 18 Kecamatan

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman saat diwawancara. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA – Capaian Adipura Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terjun bebas. Nilainya kini jauh dari standar penghargaan yang pernah diraih pada 2014 silam. Pemerintah Kabupaten Kutim pun tak tinggal diam. Strategi besar disiapkan, membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di 18 kecamatan.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengakui penilaian terbaru menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Bahkan, nilainya disebut berada di bawah ambang penghargaan Adipura.

“Sekarang nilainya sudah jauh dari Adipura. Tahun 2014 kita pernah mendapatkan. Tapi tahun ini nilainya di bawah,” ujarnya Bupati Ardiansyah.

Menurutnya, penurunan itu tak lepas dari perubahan indikator penilaian yang kini lebih ketat dan komprehensif. Dalam skema terbaru Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat tiga indikator utama.

Pertama, sistem pengelolaan sampah dengan bobot 50 persen. Kedua, dukungan anggaran dan kebijakan daerah sebesar 20 persen. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur pendukung sebesar 30 persen.

Tak hanya itu, cakupan penilaian kini diperluas. Jika sebelumnya fokus pada ibu kota kabupaten, kini seluruh kecamatan turut dinilai.

“Ternyata penilaian bukan hanya di Sangatta saja. Semua kecamatan menjadi bagian penilaian. Jadi harus kami rencanakan dengan baik,” tegasnya.

Sebagai respons, Pemkab Kutim merancang pembangunan TPA di setiap kecamatan. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga mengintensifkan program Kampung Bersemi dan gerakan Jum’at Bersih sebagai upaya membangun budaya sadar lingkungan di tingkat desa.

Ardiansyah optimistis, dengan penguatan infrastruktur dan keterlibatan masyarakat, Kutim bisa kembali bersaing dalam penilaian Adipura ke depan.

“Kami akan terus berusaha. Mudah-mudahan penilaian pengelolaan lingkungan Kutim meningkat. Sehingga masyarakat bisa merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Bupati Tegaskan Layanan Kesehatan Tetap Prioritas, RS Muara Wahau Pindah ke Wanasari

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi Pembangunan RS Tipe D Muara Wahau. (AI)

SANGATTA – Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan layanan kesehatan tetap menjadi prioritas dan tidak ada pengurangan anggaran pada sektor vital tersebut.

“Kalau bidang layanan kesehatan kita masih prima. Tidak ada yang dikurangi,” tegasnya kepada awak media.

Ia memastikan pembiayaan BPJS Kesehatan, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sempat menjadi perhatian, dalam kondisi aman. “BPJS aman. Yang PBI di Kutim tidak ada masalah,” sebutnya.

Di sisi lain, Pemkab juga melanjutkan rencana pembangunan rumah sakit Tipe D di Kecamatan Muara Wahau. Ardiansyah memastikan tidak ada persoalan lahan, hanya saja luas lokasi awal belum memenuhi standar kebutuhan.

“Bukan bermasalah. Kemarin itu cuma satu hektare lebih, sementara rumah sakit kita butuh minimal enam hektare,” jelasnya.

Karena itu, lokasi pembangunan dipindahkan ke Desa Wanasari yang telah menyiapkan lahan seluas enam hingga tujuh hektare. Lahan tersebut merupakan aset desa dan berada di kawasan transmigrasi tanpa alih fungsi.

“Sudah clear. Tidak ada alih fungsi lahan. Itu lahan desa dan sudah siap,” tandasnya.

Dengan kepastian tersebut, tahapan pembangunan tinggal menunggu proses teknis dan administrasi lanjutan. Ardiansyah menegaskan, di tengah pengetatan fiskal, kesehatan tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat yang tidak boleh terganggu.

“Kesehatan ini kebutuhan utama masyarakat. Jadi tetap kita prioritaskan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Edarkan Pil LL di Guntung, Dua Pria Diciduk Satresnarkoba

Penulis
redaksi
-
0
Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan (Ist).

BONTANG — Satuan Reserse Narkoba Polres Bontang mengamankan dua pria berinisial Us (51) dan RR (33) yang diduga terlibat peredaran obat keras jenis pil LL di Jalan Pupuk Raya, RT 21, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Senin (23/2/2026) malam.

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 22.30 Wita setelah petugas menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga berujung penindakan.

Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano, melalui Kasat Resnarkoba AKP Larto menjelaskan, dari tangan tersangka Us, polisi menemukan 93 butir pil LL dalam satu bungkus plastik, serta 84 bungkus lainnya yang masing-masing berisi tiga butir. Total keseluruhan barang bukti yang diamankan mencapai 345 butir pil LL.

Selain itu, petugas turut menyita plastik bening, dua tas, serta uang tunai sebesar Rp78 ribu yang diduga hasil penjualan.

“Tersangka mengaku mendapatkan pil tersebut dari seseorang yakni RR, sehingga polisi melakukan penangkapan terhadap RR, juga mengamankan satu unit handphone merek Samsung yang diduga digunakan untuk transaksi,” ucapnya, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan pengakuan tersebut, petugas segera bergerak dan berhasil mengamankan RR yang diduga sebagai pemasok. Satu unit telepon genggam merek Samsung yang disita kini tengah diperiksa untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain.

Kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Bontang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk memastikan asal-usul barang dan jalur distribusi pil LL tersebut.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (MK)

Editor: Agus S

1...686970...996Halaman 69 dari 996