TENGGARONG — Di tepian Sungai Mahakam, sebuah masjid di jantung Kota Raja menunjukkan bahwa fungsi rumah ibadah tak berhenti pada ritual semata. Masjid Jami’ KH. Muhammad Sadjid di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, tumbuh menjadi ruang singgah yang ramah bagi musafir dan duafa.

Sejak 2023, pengurus masjid menyediakan kamar khusus untuk tamu yang membutuhkan tempat beristirahat. Ruang tersebut sebelumnya merupakan Sekretariat Yayasan dan Ikatan Remaja Masjid (IRMA) yang kemudian dialihfungsikan menjadi kamar musafir.

“Awalnya di atas itu Sekretariat IRMA yang kami fungsikan jadi kamar musafir dan sekarang Sekretariat IRMA bergabung dengan Yayasan,” tutur Rudy Indra Winarto, salah satu pengurus Yayasan Masjid Jami’ KH. Muhammad Sadjid.

Saat ini tersedia tiga kamar singgah. Satu kamar ber-AC biasa digunakan untuk penceramah atau ustaz yang mengisi kajian. Dua kamar lainnya sederhana tanpa pendingin udara, namun tetap layak dan nyaman untuk beristirahat. Fasilitas dasar seperti tempat tidur, air minum, kopi, dan teh disediakan bagi tamu.

Toilet tersedia di lantai atas agar penghuni tidak perlu turun untuk mandi, sementara akses wudu dan salat tetap berada di ruang utama masjid. Sistem pendataan tamu pun dikelola secara tertib melalui buku tamu berbasis barcode yang tersimpan di laptop pengurus. Rata-rata 10 hingga 15 musafir menginap setiap bulan.

“Fasilitasnya tidak selengkap hotel, namun cukup untuk memulihkan lelah perjalanan,” tambah Rudy.

Pembangunan kamar singgah ini lahir dari donasi jamaah dan dukungan melalui media sosial. Pemerintah Kabupaten Kukar pada masa kepemimpinan Bupati Edi Damansyah juga turut memberikan hibah berupa kursi, televisi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Sepengetahuan pengurus, Masjid Jami’ KH. Muhammad Sadjid menjadi masjid pertama di Kukar yang memiliki kamar singgah khusus musafir. Upaya tersebut berbuah manis ketika masjid ini dinobatkan sebagai masjid ramah duafa dan musafir terbaik tingkat nasional dalam Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah (AMPeRa) 2024.

Masjid ini berhasil mengungguli nominasi dari berbagai provinsi, termasuk Yogyakarta di posisi kedua dan Aceh di peringkat ketiga.

Aturan menginap pun jelas: maksimal tiga hari dan wajib menunjukkan identitas. Pengurus tetap selektif demi menjaga keamanan.

“Soalnya kami juga tidak berani kan terima asal terima, takutnya itu buronan kah atau apa. Nah itu yang kami hindari,” jelasnya.

Masjid ini menerima tamu lintas latar belakang, bahkan nonmuslim yang membutuhkan tempat singgah. Prinsipnya sederhana: datang, lapor, penuhi syarat, dan pintu dibuka.

Kini, kisah Masjid Jami’ KH. Muhammad Sadjid bukan sekadar tentang kamar singgah. Ia menjadi simbol bagaimana rumah ibadah memaknai keramahan sebagai ibadah sosial—membuka pintu seluas-luasnya bagi mereka yang membutuhkan. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA — Kebakaran hebat melanda sebuah rumah kayu tunggal di Desa Sri Pantun, Kecamatan Kombeng, Senin (23/2/2026) siang. Peristiwa tersebut berakhir tragis setelah pemilik rumah, Hartoyo, ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Korban diketahui memiliki riwayat sakit stroke dan diduga berada seorang diri di dalam rumah saat api mulai membesar. Kondisi fisik yang terbatas membuatnya tidak mampu menyelamatkan diri ketika kobaran api dengan cepat melalap bangunan berukuran sekitar 6 x 10 meter itu.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur menerima laporan sekitar pukul 12.46 WITA. Tim pemadam langsung bergerak dan tiba di lokasi pukul 13.10 WITA setelah menempuh jarak kurang lebih 8,1 kilometer dari pos.

“Kejadian terjadi kemarin. Saat tim tiba, api sudah cukup besar. Petugas langsung melakukan pemadaman dan pendinginan lokasi sekaligus mengevakuasi korban,” ujar Eko Purnomo, Kasi Pemadaman, Pengendali Operasi, dan Komunikasi Disdamkartan Kutim, Selasa (24/2/2026).

Informasi awal di lapangan menyebutkan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Namun, penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Dalam upaya penanganan, lima unit armada dikerahkan, yakni Unit Supply 312, Fire 324, Supply 325, Fire 308, dan Red Car. Operasi turut dibantu Damkar Kecamatan Kombeng serta Damkar Kecamatan Muara Wahau.

Pengamanan lokasi dilakukan Babinsa Kombeng dan Polsek Kombeng. Petugas PLN Rayon Muara Wahau juga memastikan jaringan listrik di sekitar titik kebakaran dalam kondisi aman selama proses pemadaman berlangsung.

Tim menghadapi tantangan berupa jarak tempuh yang cukup jauh serta kondisi akses jalan menuju lokasi yang masih berupa tanah dan tidak rata, sehingga mobilisasi kendaraan pemadam tidak maksimal.

Api berhasil dikendalikan dan dilakukan pendinginan sekitar 15 menit guna mencegah perambatan ke bangunan lain. Hingga kini, kerugian material masih dalam pendataan, sementara pihak damkar menegaskan laporan ini bersifat sementara.

“Kami masih melakukan pendalaman terkait penyebab kebakaran,” pungkas Eko. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA — Operasi Keselamatan Mahakam 2026 di wilayah hukum Kutai Timur (Kutim) resmi berakhir dengan catatan menggembirakan. Selama 14 hari pelaksanaan, sejak 2 hingga 15 Februari 2026, Satlantas Polres Kutim tidak mencatat satu pun kasus kecelakaan lalu lintas.

Meski angka kecelakaan nihil, penindakan terhadap pelanggaran tetap berjalan. Sebanyak 1.568 pelanggaran lalu lintas berhasil terekam melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik statis, mobile, maupun handheld.

Kepala Satlantas Polres Kutim, AKP Rezky Nur Meihendra, menyebut capaian zero accident tersebut tidak lepas dari pendekatan pencegahan yang diperkuat secara masif sepanjang operasi.

“Sepanjang operasi tahun ini, kami mencatat nihil kejadian kecelakaan lalu lintas,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, strategi preemtif menjadi kunci utama. Sosialisasi, edukasi, dan imbauan keselamatan dilakukan secara intensif kepada berbagai elemen masyarakat. Total tercatat 42.491 kegiatan selama operasi berlangsung.

Jika dibandingkan Operasi Keselamatan Mahakam 2025, jumlah kegiatan edukasi meningkat tajam hingga 1.745 persen. Peningkatan itu dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

Namun demikian, pelanggaran masih ditemukan. Mayoritas pelanggaran dilakukan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm serta pengemudi kendaraan roda empat yang tidak mengenakan sabuk pengaman.

“Penegakan hukum tetap kami jalankan sebagai bentuk konsistensi menciptakan budaya tertib berlalu lintas,” tegasnya.

Selain penindakan ETLE, Satlantas juga melakukan ramp check bersama Dinas Perhubungan Kutim. Dari 51 kendaraan angkutan umum yang diperiksa di Terminal Sangatta dan sejumlah titik travel, hanya 25 kendaraan dinyatakan laik jalan.

Hasil operasi ini sekaligus menjadi bahan evaluasi menghadapi Operasi Ketupat Mahakam 2026 menjelang arus mudik Lebaran. Jalur rawan kecelakaan dari wilayah Kongbeng hingga Teluk Pandan telah dipetakan sebagai bagian dari program Zero Accident.

Menjelang Ramadan, kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari aktivitas berisiko seperti balap liar, penggunaan knalpot tidak standar, hingga konvoi sahur yang berpotensi mengganggu ketertiban.

AKP Rezky menegaskan operasi keselamatan akan terus digelar secara berkelanjutan.

“Kami tidak ingin ada kesan pembiaran terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan,” sebutnya.

Ia menambahkan, sebagian besar kecelakaan di lapangan dipicu kelalaian pengendara, seperti tidak memakai helm, melanggar rambu, dan kurang disiplin. Karena itu, operasi keselamatan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan langkah konkret menekan risiko kecelakaan di jalan raya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Proses distribusi kios di gedung baru Pasar Pagi Samarinda terus bergerak. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perdagangan (Disdag) mencatat hingga 21 Februari, sebanyak 222 pedagang pemilik Surat Keterangan Tempat Usaha Berdagang (SKTUB) telah menerima kunci dari total 379 nama yang terdata.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahap awal verifikasi. Kuasa Pedagang SKTUB Pasar Pagi, La Sila, menjelaskan bahwa pada tahap pertama hanya 171 pedagang yang dinyatakan aktif dan lolos verifikasi. Setelah dilakukan pembaruan dan pencocokan ulang dokumen, jumlah penerima bertambah menjadi 222 orang.

“Artinya, sudah 222 pemilik SKTUB resmi menerima kiosnya. Proses ini masih berjalan dan terus diperbarui,” ujarnya.

La Sila menegaskan, pihaknya bersama Pejuang SKTUB 379 tetap mengawal penuh proses distribusi tersebut. Ia memastikan seluruh pemilik dokumen fisik SKTUB harus mendapatkan haknya sesuai kesepakatan.

Dalam pertemuan sebelumnya saat aksi damai di Balai Kota Samarinda, telah disepakati bahwa setiap pemilik SKTUB berhak memperoleh satu kios lebih dulu, tanpa membedakan status aktif maupun tidak aktif.

Meski demikian, masih terdapat sekitar 157 pedagang yang belum menerima kunci. Menurut La Sila, kondisi itu terjadi karena proses sinkronisasi serta verifikasi data masih berlangsung.

“Jika ada data yang belum cocok, perlu disampaikan secara transparan apakah karena berkas belum lengkap atau memang belum terverifikasi,” tegasnya.

Ia memaparkan, sebelumnya terdapat 208 data yang belum terakomodasi usai verifikasi awal. Dalam proses pencocokan lanjutan ditemukan selisih sekitar 39 data.

Sebagai bagian dari validasi, sebanyak 167 dokumen fisik SKTUB kembali dikumpulkan untuk diverifikasi ulang sebelum diserahkan kepada pemerintah kota.

Hasil pembaruan terakhir menunjukkan sekitar 10 nama dalam pengajuan tambahan ternyata sudah masuk dalam daftar penerima kunci. Dengan demikian, jumlah riil pedagang yang masih menunggu distribusi kini berkisar 157 orang.

La Sila memastikan perjuangan belum berhenti sampai seluruh pedagang mendapatkan haknya.

“Pastinya kita akan mengawal pedagang yang belum terakomodasi sampai mendapatkan kios untuk berdagang agar roda ekonomi di Pasar Pagi bisa bergerak kembali,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menepis anggapan bahwa Program Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan periode sebelumnya lebih unggul dibandingkan Program GratisPol Pendidikan yang kini dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Penegasan itu disampaikan Rudy dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026). Ia menyebut isu perbandingan kedua program kerap muncul saat masa reses dan perlu diluruskan berdasarkan data.

Menurut Rudy, perbedaan mendasar terletak pada orientasi kebijakan. Jika sebelumnya bersifat terbatas, GratisPol disebut lebih inklusif dan menjangkau lebih luas.

“Saat ini kita menganggarkan GratisPol untuk sekitar 158 ribu mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kalau ada pemutusan sepihak, itu urusan kampus. Di Kaltim ada 52 kampus, dan semua berjalan dengan aturan,” tegasnya.

Ia memaparkan, pada 2023 Program Kaltim Tuntas dan Stimulan menjangkau sekitar 28 ribu mahasiswa dengan anggaran Rp365,34 miliar atau rata-rata Rp12,94 juta per mahasiswa.

Sementara Program GratisPol pada 2026 dialokasikan sebesar (Rp819,57 miliar) untuk 157.090 mahasiswa dengan rata-rata bantuan Rp5,17 juta per mahasiswa.

“Kalau dibandingkan dengan Kaltim Tuntas dan Stimulan tahun 2023, jumlah mahasiswanya hanya sekitar 28 ribu,” ujarnya.

Rudy menilai besaran bantuan per mahasiswa tidak bisa dilihat secara parsial. Ia menegaskan GratisPol menitikberatkan pada pemerataan akses pendidikan.

Ia juga menyebut sasaran GratisPol tidak hanya mahasiswa umum, tetapi mencakup aparatur sipil negara (ASN) di OPD serta para guru.

“Kenapa kita sasar OPD dan guru? Karena kita ingin improve SDM kita. Kalau SDM meningkat, pelayanan dan pendidikan juga ikut naik,” katanya.

Rudy menegaskan program ini tidak bersifat memaksa. Mahasiswa yang telah menerima beasiswa lain tetap diberi pilihan.

“Kita tidak memaksa. Kalau sudah punya beasiswa lain atau tidak mau ikut, ya tidak masalah,” tambahnya.

Sebagai catatan, Program Kaltim Tuntas dan Stimulan diluncurkan pada 16 September 2019 melalui Badan Pengelola Beasiswa (BPB) Kaltim berdasarkan Pergub 422/2019.

Sementara GratisPol yang diluncurkan 21 April 2025 berpayung hukum Pergub 24/2025 dan dikelola melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, dengan konsep pendidikan gratis dari SMA hingga S3. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, angkat bicara terkait polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang ramai diperbincangkan publik. Ia menegaskan, hingga kini kendaraan tersebut belum digunakan untuk operasionalnya di wilayah Kaltim.

Rudy menyebut, dalam aktivitas sehari-hari di daerah, dirinya masih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara mobil dinas yang telah diadakan ditempatkan di Jakarta untuk mendukung kegiatan kepala daerah.

“Mobil yang diadakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Persoalan harga, ada harga ada kualitas,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Menurut Rudy, penempatan kendaraan dinas di Jakarta berkaitan dengan intensitas kunjungan pejabat pusat, tamu daerah, hingga perwakilan negara sahabat ke Kaltim, terutama setelah provinsi ini menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kaltim ini sering menerima tamu dari berbagai daerah dan negara. Karena itu, kendaraan tersebut disiapkan untuk menunjang kegiatan kepala daerah,” katanya.

Ia memastikan pengadaan kendaraan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Dalam aturan tersebut, kapasitas mesin kendaraan dinas pejabat dibatasi maksimal 3.000 cc untuk sedan dan 4.200 cc untuk jenis jip.

Berdasarkan data sistem Inaproc Pemprov Kaltim, kendaraan yang dimaksud memiliki kapasitas mesin 2.996 cc dengan tenaga 434 horsepower. Mobil tersebut berjenis SUV hybrid, dilengkapi baterai 38,2 kWh dengan torsi 620 Nm.

Rudy menilai kendaraan dinas kepala daerah bukan sekadar alat transportasi, melainkan bagian dari representasi daerah di tingkat nasional maupun internasional.

“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil ala kadarnya? Jangan dong. Jaga dong marwah Kaltim. Ini marwahnya Kaltim,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Arpan, menegaskan pengadaan kendaraan telah mengikuti seluruh regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah.

“Selama dasar hukumnya jelas, harganya sesuai, dan manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan, itu yang menjadi prinsip kami,” pungkas Arpan. (MK)

Editor: Agus S