BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal menyarankan agar dibangun sebuah penangkaran buaya di Bontang. Hal ini sebagai solusi mengatasi banyaknya kasus buaya yang muncul ke pemukiman warga beberapa tahun belakangan ini.

Hal itu diungkapkan Faisal saat Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakannya, kondisi habitat buaya saat ini dan dahulu jauh berbeda. Saat ini dengan semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan di Bontang, maka habitat buaya juga ikut tergeser. Alhasil, semakin banyak buaya yang keluar dari habitatnya untuk mencari mangsa.

Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan, lantaran kehadiran buaya di pemukiman warga akan mengganggu warga yang tinggal di lokasi tersebut. Bahkan seringkali terjadi penerkaman buaya kepada warga.

“Semoga Dinas Pariwisata bisa juga jadikan penangkaran buaya itu sebagai tempat wisata ke depannya. Biar Pak Ambo bisa kasih makan Buaya Riska dan jadi objek wisata pengunjung,” ungkapnya.

Dikatakan Wali Kota Bontang bahwa usulan penangkaran buaya juga pernah diajukannya sewaktu dirinya menjadi Anggota DPRD Bontang Komisi III. Namun usulan tersebut selalu tertolak, lantaran ada aturan yang mengatur terkait buaya.

“Kita terbentur aturan. Buaya ini ranahnya BKSDA Kaltim. Kalau kita yang membuat penangkaran buaya itu justru kita bisa kena sanksi, karena buaya hewan yang dilindungi,” ucapnya.

Ia berharap dari OPD terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) bisa mengusulkan ke BKSDA Kaltim karena ada juga aturan terkait penangkaran buaya di sungai.

“Kalau BKSDA yang minta bantuan ke kita baru bisa kita bantu. Namun ranahnya tetap di BKSDA,” imbuhnya.

Ditambahkannya, ide yang dahulu pernah ingin dilakukan adalah bukan penangkaran permanen melainkan, penampungan sementara atau tempat singgah bagi buaya.

“Sementara saja. Jadi buayanya masuk di tempat singgah terus dilepas lagi ke alamnya,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking meminta Wali Kota Bontang agar lebih memperhatikan UMKM di Kota Taman, sebutan Kota Bontang. Lantaran meningkatnya perekonomian di Bontang salahsatunya dipengaruhi kondisi UMKM nya.

Hal itu diungkapkan Raking saat Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakannya, saat ini APBD-P Bontang cukup besar mencapai Rp 2,6 Triliun. Karenanya ia meminta agar anggaran besar tersebut bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian Bontang. Setidaknya bantuan dapat diberikan kepada para pelaku UMKM pemula.

Menurutnya, para pelaku UMKM pemula sangat membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya dalam hal permodalan. Lantaran, permodalan dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

“Tolong betul-betul dimaksimalkan untuk bantuan modal UMKM. Agar ekonomi kerakyatan di Bontang bisa meningkat, paling tidak di semester terakhir di tahun 2023 ini, sehingga Bontang menghasilkan peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang menanggapi masukkan tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya tak bosan-bosannya terus mensosialisasikan kepada pelaku UMKM, bahwa industri migas di Bontang ini akan habis. Karenanya perlu transformasi agar tidak lagi berharap pada industri migas, namun beralih ke bidang lainnya seperti perdagangan.

“Kami terus sosialisasi ke masyarakat agar jangan lagi berpikir untuk mencari kerja, tapi mulai berpikir bagaimana menyediakan pekerjaan,” kata Basri.

Selain itu pihaknya juga sudah menjembatani para pelaku UMKM dengan perusahaan. Agar difasilitasi pelatihan-pelatihan hingga permodalan. Namun begitu menurutnya, upaya tersebut masih belum membuahkan hasil.

“Sudah difasilitasi bantuan modal tapi masih begitu-begitu aja. Belum ada peningkatan UMKM,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Salahsatu sarana prasarana yang masih dirasa kurang di Pasar Citra Mas Loktuan adalah parkiran. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal saat Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakan Faisal, saat ini kondisi parkiran Pasar Citra Mas belum terlalu bagus dan tidak terlihat rapi, sehingga perlu diperhatikan untuk perbaikannya.

Ditambah lagi luas parkiran masih dirasa minim. Menyebabkan banyak kendaraan baik pengunjung maupun pedagang yang terparkir semrawut. Sehingga lalu lintas kendaraan yang akan keluar masuk pasar menjadi terhambat.

“Kondisi ini perlu diperhatikan pak wali, agar pengunjung yang ingin mencari kebutuhan di Pasar Citra Mas semakin bersemangat berbelanja,” ujarnya.

Sementara ini status lahan parkir Pasar Citra Mas, pemerintah masih menggunakan lahan KIE dengan sistem pinjam pakai. Waktunya pun hanya berlangsung selama setahun.

Menjawab masukkan tersebut, Wali Kota Bontang mengatakan akan berkoordinasi dengan  Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP). Ia akan meminta DKUKMP untuk melengkapi dan membenahi kekurangan yang ada pada parkiran pasar.

Menurutnya, tak hanya parkiran di Pasar Citra Mas yang butuh pembenahan. Masih banyak sisi lainnya yang butuh dibenahi, seperti talang, WC, dan lain sebagainya.

“Semoga di perubahan nanti DKUKMP sudah memasukkan usulan itu. Nanti saya akan koordinasikan,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyayangkan angka kemiskinan di Bontang yang belum mengalami penurunan secara signifikan. Padahal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) Bontang sebesar Rp 2,6 Triliun.

Hal itu diungkapkannya saat Rapat Paripurna masa sidang ke-16, Jumat (18/8/2023) lalu.

Menurutnya, angka kemiskinan di Kota Taman, sebutan Bontang sangat penting untuk diperhatikan. Untuk memperbaiki penilaian bagi Kota Bontang. Serta mengangkat kesejahteraan warga miskin.

“Seharusnya anggaran sebesar itu bisa dimaksimalkan untuk menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menegaskan, bahwa anggaran sebesar Rp 2,6 Triliun itu baru diketok di perubahan kali ini. Sehingga tidak bisa serta merta langsung mengurangi angka kemiskinan.

Menurut Basri ada banyak sektor dan bidang yang perlu diperhatikan juga. Tidak hanya masalah kemiskinan yang harus diselesaikan.

“Anggaran sebesar itu harus dibagi-bagi untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengawasan, dan lain sebagainya. Tidak bisa digunakan untuk satu masalah saja,” ungkapnya.

“Kalau tidak ada masalah lainnya, digunakan hanya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan saja, inysaallah bisa,” imbuhnya. (adv/al)

BONTANG – Salahsatu sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Bontang adalah kendaraan roda 4. Pemerintah Kota Bontang (Pemkot) Bontang diminta untuk dapat meyediakan fasilitas tersebut. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal saat rapat paripurna beberapa waktu lalu di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Faisal mengatakan, bahwa hal yang disampaikannya tersebut merupakan aspirasi dari pegawai KUA Bontang. Mobil dibutuhkan untuk menjalankan beragam pekerjaan yang dimiliki.

Tak hanya itu, dirinya pun mengaku melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa kendala yang dirasakan pegawai KUA yang akan menikahkan warga adalah cuaca panas dan hujan.

“Saya lihat sendiri mereka kalau pergi menikahkan warga. Panas kepanasan hujan kehujanan,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi tersebut.

Karenanya dirinya meminta agar Wali Kota Bontang dapat memenuhi aspirasi tersebut di anggaran perubahan nanti. Menurutnya, dari 3 KUA yang ada di Bontang setidaknya bisa terpenuhi 2 mobil.

“Semoga di perubahan nanti, 2 roda 4 dapat diakomodir oleh wali kota,” imbuhnya.

Wali Kota Bontang menanggapi aspirasi tersebut dengan meminta agar KUA dapat bersurat langsung ke Pemkot Bontang. Lantaran pemkot tidak dapat mengabulkan tanpa ada dasar yang jelas, yaitu mengikuti mekanisme yang berlaku.

“Sampai sekarang belum ada surat yang masuk terkait permintaan mobil dari KUA. Harusnya bersurat dulu, karena kami juga harus mengetahui apakah permintaan tersebut sifatnya pinjam pakai atau hibah,” ungkap Basri.

“Segera saja bikin suratnya kalau memang dibutuhkan. Siapa tau di perubahan nanti bisa dianggarkan. Mungkin nanti dari saya 1 mobil dari pak Faisal 1 mobil,” ucapnya sembari berkelakar. (adv/al)

BONTANG – Salahsatu masalah yang dihadapi pengurus Masjid Agung Al Hijrah adalah habisnya masa Surat Keputusan (SK) pengurus masjid. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III, Amir Tosina saat rapat paripurna beberapa waktu lalu di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Politisi Partai Gerindra tersebut meminta agar Wali Kota Bontang, Basri Rase segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Dirinya meminta hal itu diselesaikan lantaran sering menerima keluhan dari para takmir Masjid Agung Al Hijrah.

“SK Kepengurusan Masjid Al Hijrah sudah cukup lama habis waktunya. Sehingga mereka tidak berani berbuat apa-apa jika SK tersebut tidak segera diperbaharui,” ujarnya saat menyampaikan masalah tersebut dihadapan Wali Kota Bontang.

Ia meminta agar wali kota dapat segera mengambil tindakan dengan mengadakan rapat bersama para pengurus Masjid Al Hijrah. Segera disusun kembali kepengurusan yang baru. Sehingga para pengurus baru nantinya bisa memulai aktivitas kembali di Masjid Al Hijrah.

“Kepengurusan Masjid Al Hijrah ini perlu diperhatikan. Agar pengurus baru bisa segera menjalankan agenda-agenda keagamaan,” ungkapnya. (adv/al)