BONTANG – Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Pemkot Bontang pada tahun ini capai Kategori Tinggi yaitu 85,34 poin. Kota Bontang termasuk dalam 11 Instansi Pilot Projects Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai IP ASN dari 46 Instansi level pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Regional Kalimantan. Ini juga kali pertama dalam sejarah profesionalitas ASN se-Kalimantan terdapat 7 instansi yang capai kategori profesionalitas tinggi dengan Bontang sebagai pemuncak-nya.

Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, melalui Kepala Bidang Penilaian kinerja, Penghargaan, Dokinfo dan Fasilitasi Profesi ASN sekaligus sebagai Pejabat Pengelola IPASN Kota Bontang, Arif Supriyadi mengatakan, bahwa Kota Bontang telah dijadikan sebagai salah satu pilot project atau percontohan program nasional bertajuk “Transformasi Pengukuran Nilai IP ASN Berbasis Meritokrasi” besutan Direktorat Jabatan BKN.

Dalam proyek percontohan tersebut, dari 623 instansi yang tersebar dari kementerian pusat hingga daerah, Kota Bontang dipilih bersama 10 instansi lain se-Indonesia karena dinilai berhasil melejitkan nilai IP ASN instansinya dalam 3 tahun belakangan.

“Tahun 2022 Bontang sempat masuk kategori sangat rendah, Tahun 2023 lalu naik satu strip dan Alhamdulillah tahun ini masuk kategori tinggi. Atas kenaikan yang signifikan inilah BKN melirik Bontang sebagai instansi percontohan,” terangnya.

Ditanya jurus-jurus jitu peningkatan IP ASN itu, Sudi mengulas peran penting pengumpulan data IP ASN sebagai kuncinya. Sudi mengurai bahwa IP ASN diukur dari 4 Dimensi utama, yakni: Pertama, Kualitas Pendidikan tiap ASN. Kedua, Raihan Target Kinerja tiap ASN. Ketiga, Kompetensi tiap ASN dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya dan Keempat, Kedisiplinan tiap ASN dalam mematuhi hak dan kewajibannya sebagai aparatur penyelenggara negara.

“Kami berharap dengan jadinya percontohan, banyak orang yang mau datang ke Bontang, dan mengadaptasi bagaimana Bontang meningkatkan nilai Profesionalitas tersebut,” terangnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pengadilan Negeri (PN) Kota Bontang telah menerima sebanyak 13 gugatan perdata, terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, dalam proyek percepatan pembangunan tahun 2006 yang belum terbayarkan beberapa tahun lalu.

Humas Pengadilan Negeri Bontang, I Ngurah manik menuturkan, sudah ada sebanyak 6 perusahaan teregister pada Rabu (14/8/2024) lalu, dan 7 orang penggugat perorangan yang telah terdata pada akhir Juli 2024 lalu, dengan total 13 penggugat.

Untuk yang pertama M Rian, menggugat perdata kerugian Rp 19,2 miliar, kedua M Jefri Maulana kerugian Rp 17,7 miliar. Ketiga Sri Wahyuni kerugian Rp 22,2 miliar. Keempat Risfani kerugian Rp 16,5 miliar. Kelima Mochamad Toyib kerugian Rp 20,8 miliar. Keenam Faisal Rizal kerugian Rp 7,7 miliar. Terakhir M Jefri Maulana kerugian Rp 14,2 miliar

“Kalau ditotal secara keseluruhan, kerugian yang digugat sebesar Rp 130 miliar,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (3/9/2024).

Nantinya ke-13 penggugat akan didampingi oleh dua kuasa hukum. Seperti penggugat perorangan akan didampingi kuasa hukum Rostan, dan untuk penggugat perusahaan akan didampingi kuasa hukum Ngabidin.

“Untuk penggugat perorangan sudah di babak akhir persidangan, dan nantinya akan dilanjutkan kembali Kamis (5/9/2024) besok. Begitupun dengan 6 perusahaan, yang baru memasuki sidang pertama dan akan dimulai kamis,” ungkapnya.

Kuasa hukum penggugat, Ngabidin Nur Cahyo menjelaskan, untuk pekerjaan fisik yang telah dilakukan oleh kliennya sudah selesai sejak tahun 2007, dan manfaatnya dari hasil pekerjaan tersebut sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Bontang, terutama di lokasi pembangunan.

“Proyek-proyek tersebut meliputi peningkatan jalan, pembuatan parit, normalisasi dan penutupan sungai, serta pembangunan turap di berbagai wilayah di Kota Bontang,” paparnya saat ditemui, Kamis (29/8/2024) kemarin.

Ada enam kontraktor yang terlibat dalam gugatan ini, meliputi CV Tandung Mayang, CV Rana Gemilang, CV Widas Perkasa, CV Khosugi, CV Putra Kharisma, dan PT Kelaprindo.

Pertama dari CV Tandung Mayang, mencapai Rp 1,2 miliar dengan kerugian materiil sebesar Rp 3,6 miliar, dan kerugian immaterial sebesar Rp 2,1 miliar, sehingga total kerugian yang dialami mencapai Rp 5,7 miliar.

Kedua dari CV Rana Gemilang, mengerjakan proyek senilai Rp 795 juta dengan kerugian materiil sebesar Rp 2,3 miliar, dan kerugian immaterial sebesar Rp 1,4 miliar, sehingga total kerugian mencapai Rp 3,8 miliar.

Kegiatan dari CV Widas Perkasa, yang mengerjakan proyek senilai Rp 402 juta mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1,2 miliar, dan kerugian immaterial sebesar Rp 723 juta, dengan total kerugian sebesar Rp 1,9 miliar.

“Tentunya dalam perjalanan pengerjaannya hingga detik ini, klien kami mengalami kerugian yang terbilang cukup besar, bahkan kerugian yang dialami juga bervariasi, baik itu secara materiil dan immaterial,” jelasnya.

Selanjutnya yang keempat dari CV Khosugi, yang mengerjakan proyek senilai Rp 309 juta mengalami kerugian materiil sebesar Rp 928 juta, dan kerugian immaterial sebesar Rp 557 juta dengan total kerugian sebesar Rp 1,4 miliar.

Kelima dari CV Putra Kharisma, mengerjakan proyek senilai Rp 286 juta dengan kerugian materiil sebesar Rp 860 juta, dan kerugian immaterial sebesar Rp 516 juta, sehingga total kerugian mencapai Rp 1,3 miliar.

Terakhir yang keenam dari PT Kelaprindo, yang mengerjakan proyek senilai Rp 1,1 miliar mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3,4 miliar, dan kerugian immaterial sebesar Rp 2 miliar, dengan total kerugian sebesar Rp 5,5 miliar.

“Kerugian ini timbul karena pembayaran yang seharusnya diterima dari Pemkot Bontang, melalui Dinas PUPR Bontang pada saat itu tidak kunjung dilakukan sejak proyek diselesaikan,” jelasnya.

Selanjutnya, dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Bontang, Edy Prabowo menyampaikan, jika gugatan tersebut tertuju pada proyek pengerjaan di tahun 2006 lalu.

“Itu gugatan proyek di 2006, bahkan sudah ada pembentukan timnya,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Permasalahan kembali timbul di proyek pemasangan box culvert di Jalan Cipto Mangunkusumo atau tepatnya di tanjakan YPK. Pipa PDAM yang melintang di area proyek tersebut mengalami kebocoran, Selasa (3/9/2024).

Manager Perumda Tirta Taman Kota Bontang, Mulia Nur menjelaskan, kebocoran pipa terjadi sekitar pukul 08.00 Wita, saat aktivitas perbaikan jalan dimulai.

Pihak kontraktor mengabarkan bahwa adanya pipa PDAM yang terkena alat berat, sehingga mengalami kebocoran.

Padahal dikatakan Nur, sebelumnya pihak PDAM telah menghimbau kepada kontraktor dan pengawas proyek, agar bisa lebih berhati-hati dalam pengerjaan jalan, jangan sampai alat berat tersebut mengenai pipa PDAM yang sudah terlihat, tetapi hal yang ditakutkan justru terjadi.

“Padahal kemarin sudah kami briefing di sini, untuk mengerjakan jalan ini harus berhati-hati karena ada pipa PDAM yang sudah terlihat jelas. Tetapi pipa malah terkena injakan dari alat berat, sehingga menimbulkan kebocoran,” ucapnya saat diwawancarai.

Beruntungnya untuk kebocoran yang terjadi di lapangan tidak terlalu besar, nantinya akan diatasi dengan temporer menggunakan sistem klem sadel, supaya aliran distribusi air tidak terhenti.

“Kalau nantinya kita putus, terus disambung kembali pastinya aliran akan terhenti, dan dampaknya tidak mengalir ke masyarakat. Jadi kebocoran ini kita atasi dengan menggunakan klem sadel saja, sebagai penutup kebocoran,” paparnya.

Untuk menutupi kebocoran tersebut, nantinya akan memakan waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam, agar aliran air kembali normal. petugas yang turun langsung ke lapangan sekitar 6-7 orang, dengan 5 pekerja dan 2 pengawas.

“Penutupan kebocoran ini hanya sementara, untuk ke depannya nanti kita akan buat penyambungan yang permanen, kita masih mencari waktu yang pas, kemungkinan dilakukan nanti selesai proyek ini selesai,” jelasnya.

Diketahui, kebocoran pipa PDAM ini dari suplay booster di Loktuan, yang mengalir ke kota, khususnya di wilayah Bontang Utara. Bahkan saat kebocoran terjadi, distribusi air tetap mengalir, akan tetapi sebagian air terbuang akibat adanya kebocoran.

“Tetap mengalir, hanya saja volume berkurang. Setidaknya jika ada kebocoran, aliran air ke masyarakat tetap berjalan tanpa adanya pemberhentian distribusi air,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Polres Bontang berhasil mengamankan seorang pria berinisial AR (38), salah satu warga BTN PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Minggu (1/8/2024) kemarin, sekitar pukul 14.00 Wita.

Kapolres Bontang, Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kasat Resnarkoba, AKP Rihard Nixon Lumban Toruan mengatakan, usai dilakukan pengembangan lebih lanjut dari penangkapan DBK (31) di salahsatu penginapan di Loktuan, tak berselang lama kemudian tim gabungan Polres Bontang langsung menangkap yang kedua.

Yakni AR (38) di sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Kapal Layar, Gang 1, RT.21, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara.

Polisi langsung menggeledah di kosan tersebut, dan didapati enam bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu seberat 5,75 gram.

“Langsung kami amankan, diduga pelaku juga sehabis menjual sabu,” ucapnya.

Barang bukti lainnya yang berhasil diamankan, di antaranya uang tunai sebesar Rp 874 ribu, dan satu handphone Vivo Y27 berwarna hitam.

“Tersangka dan barang bukti sudah kami amankan, sekarang kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi,” paparnya.

Diketahui, sabu yang mereka dapatkan berasal dari warga Samarinda. Hingga saat ini Polres Bontang masih akan terus, melakukan pengembangan.

Tersangka akan dijerat pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam