BONTANG – Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Ahmad Aznem meninjau Stadion Bessai Berinta, Rabu (20/9/2023). Tak hanya seorang diri, Aznem didampingi Sekretaris Dispopar, Rita Atin Widiarti, Kabid Olahraga Mukhtar, dan Sofyan Amir selaku konsultan yang ikut turun ke lapangan.

Aznem meninjau lapangan yang terletak di Jalan KS Tubun tersebut, dalam rangka memantau kondisi terkini sebelum dilakukan rehab oleh Pemkot Bontang. Khususnya di area tribun Stadion Bessai Berinta yang akan diperbaiki.

“Harapannya, kondisi lapangan dan tribun tersebut bisa memiliki standar nasional usai direhab nantinya,” ujarnya.

Saat ini, pihak Dispopar masih menggodok beberapa administrasi yang perlu dilengkapi. Selain itu juga pembuatan master plan terkait dengan renovasi lapangan Lang-Lang tersebut. Pihaknya berharap perbaikan Stadion Bessai Berinta dapat memberikan dampak baik kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di wilayah teresebut.

“Perbaikan Stadion Bessai Berinta ini tidak hanya untuk kebaikan masyarakat saat berolahraga, namun juga pelaku UMKM yang nantinya dapat berjualan di sekitar lapangan,” bebernya. (al/adv)

BONTANG – Setiap bangunan gedung yang dibangun oleh masyarakat, meskipun berasal dari dana swadaya namun harus tetap dalam pengawasan Bidang Bina Konstruksi (Bikon) Dinas PUPR Bontang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon), Dedy Nugraha.

Dikatakan Dedy, pengawasan dari Bikon PUPR Bontang tersebut masih banyak yang belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Karenanya pihaknya akan terus mensosialisasikan hal tersebut, baik ke tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Pengawasan bangunan swadaya masyarakat ini sebenarnya tugas baru bagi Bikon PUPR Bontang. Sebelumnya Bikon bertugas untuk memberikan pelatihan bagi tukang-tukang bangunan yang belum punya sertifikat, atau menguruskan bagi yang belum memiliki sertifikat, mati, atau kadaluarsa.

Kemudian bertambah tugas pengasawan terhadap 3 T (Tertib usaha, Tertib penyelenggaraan/pemanfaatan, dan Tertib K3).

“Tugas Tertib K3 ini adalah pengawasan K3 untuk gedung-gedung, sesuai Permen PU No 1 Tahun 2023 pengawasan konstruksi,” bebernya.

Ditambahkannya, pengawasan tersebut tidak hanya untuk bangunan milik pemerintah dan swasta. Tapi termasuk juga pengawasan pembangunan masyarakat yang berasal dari dana swadaya.

Menurutnya, pengawasan ini perlu dilakukan lantaran terkait gagal atau runtuhnya bangunan. Jangan sampai apabila ada permasalahan pada konstruksi bangunan tersebut wali kota yang disalahkan.

“Misalnya bangunan masjid, kemudian runtuh dan ada korban. Lalu wali kota yang disalahkan. Nah sebelum itu terjadi, bikon harus lakukan pengawasan. Benarkah sudah ada ijin-ijinnya, apakah perhitungan sudah dilakukan oleh insinyur/arsitektur sipil, apakah sudah diawasi oleh ahlinya, dan sebagainya,” jelasnya. (al/adv)

BONTANG – Selain akan mengadakan pelatihan operator alat berat, Bidang Bina Konstruksi (Bikon) Dinas PUPR Bontang juga akan mengadakan pelatihan tukang bangunan gedung.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon), Dedy Nugraha.

Dikatakan Dedy, pelatihan tukang bangunan gedung ini rencananya akan digelar di Bulan Oktober 2023 bersamaan dengan pelatihan operator alat berat. Namun kegiatan berlangsung di tempat yang berbeda, apabila pelatihan operator alat berat di Kantor PU lama di Jalan DI Pandjaitan, Kelurahan Bontang Baru, sementara pelatihan tukang di Universitas Trunajaya.

“Dana pelatihan ini mendapat anggaran dari Kementerian PUPR, sehingga gratis untuk seluruh peserta. Jadi masyarakat khususnya profesi tukang harus manfaatkan betul pelatihan ini,” ujar Dedy saat diwawancara redaksi Radarbontang.com.

Ditambahkannya, anggaran dari kementerian ini hanya ada di tahun 2023. Tahun 2024 sudah tidak ada lagi. Karenanya, mumpung gratis harus dimanfaatkan betul. Kalau ikut pelatihan mandiri, tentu harganya mahal.

Kuota peserta yang ditampung mencapai 50 peserta. Durasi waktu pelatihan selama 12 hari, 2 hari teori dan sisanya praktek dan uji kompetensi.

Sementara Syarat peserta jenjang 1, yaitu peserta dengan pendidikan lulusan SD dan SMP pengalaman minimal 0 tahun, dan peserta non pendidikan (dengan PBK) pengalaman minimal 2 tahun.

Beberapa jenis skill tukang yang akan diajarkan, di antaranya tukang pasang batu, batako, pembesian beton, kayu, dan pengecatan.

“Pelatihan dari pondasi hingga menjadi satu bangunan utuh,” imbuhnya.

Peserta akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang terstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan sertifikasi standar BNSP akan bisa digunakan di tingkat nasional atau seluruh wilayah Indonesia, bahkan digunakan untuk proyek atau bekerja di IKN. (al/adv)

BONTANG – Saat ini masih banyak tukang-tukang bangunan yang belum peduli pada sertifikasi, padahal ke depannya sertifikasi sangat dibutuhkan profesi tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon) Dedy Nugraha saat diwawancara redaksi Radarbontang.com, Selasa (19/9/2023).

Diungkapkan Dedy, ke depannya sertifikasi hampir dibutuhkan di semua lini pekerjaan, seperti proyek-proyek konstruksi. Ke depan syarat agar bisa mengikuti tender proyek salahsatunya adanya sertifikasi, utamanya sertifikasi yang terstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tak hanya insinyurnya saja yang harus tersertifikasi, namun tukang-tukangnya pun juga harus.

“Kalau tidak ada sertifikasinya bisa jadi gugur tendernya,” ujarnya singkat.

Dengan sertifikasi standar BNSP akan bisa digunakan di tingkat nasional atau seluruh wilayah Indonesia, bahkan digunakan untuk proyek atau bekerja di IKN.

Dikatakannya, seharusnya para tukang dapat memanfaatkan betul apabila ada pelatihan tersertifikasi gratis. Lantaran apabila mengikuti pelatihan mandiri biayanya cukup mahal.

“Masih ada yang tidak mengetahui fungsi sertifikasi di masa mendatang. Kata tukang tanpa sertifikat pun sekarang sudah bisa dapat pekerjaan. Seharusnya mereka bisa meninggalkan sebentar pekerjaan mereka, untuk ikut pelatihan yang waktunya paling lama 2 minggu,” bebernya.

Sekali lagi pihaknya menyarankan kepada para tukang untuk memanfaatkan momen pelatihan tersertifikasi. Hal ini untuk kebaikan profesi mereka ke depannya. (al/adv)

BONTANG – Hingga akhir tahun nanti, Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Bontang masih akan menggelar beberapa pelatihan, salahsatunya pelatihan operator alat berat. Bagi warga Bontang yang berminat bisa bersiap-siap untuk mendaftar!

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon) Dedy Nugraha mengatakan, pelatihan operator alat berat ini rencananya akan dilaksanakan Oktober 2023 mendatang. Kapasitas kuota peserta yang bisa ditampung adalah 35 peserta.

“Alhamdulillah dana pelatihan ini dari anggaran perubahan dan sudah diketok kemarin,” ujar Deddy saat diwawancara Redaksi Radarbontang.com, Selasa (19/9/2023) kemarin.

Durasi pelatihan ini akan berlangsung selama 12 hari. Untuk pemberian teori,  akan berlangsung di  Kantor PU lama di Jalan DI Pandjaitan. Sementara sisa waktunya akan digunakan untuk praktek dan ujian kompetensi.

Sementara untuk syarat peserta, pihaknya mengikuti ketentuan yang sudah berlaku nasional. Khusus pelatihan operator alat berat ini masuk pada syarat peserta jenjang 2, artinya bagi peserta lulusan SMK tidak dipersyaratkan pengalaman kerja. Sedangkan untuk lulusan SMA harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun dan lulusan SD dan SMP pengalaman yang harus dimiliki minimal 2 tahun.

“Syarat ini sesuai dengan persyaratan kompetensi khusus tenaga kerja konstruksi (terampil) dari kementerian,” imbuhnya.

Dikatakan Dedy, di pelatihan ini tidak hanya diajarkan cara mengoperasikan alat berat, namun juga bagaimana pemeliharaan mesin-mesin alat berat. Seperti memperhatikan olinya dan lain-lain. Sehingga tidak hanya bisa menjalankan alat berat saja namun juga bisa memeliharanya.

“Jangan sampai bisa jalankan tapi kalau mesin rusak gak bisa ngapa-ngapain,” ungkapnya.

Nantinya peserta yang berhasil lulus akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari BNSP. Sertifikat ini berlaku untuk tingkat nasional bahkan untuk proyek di IKN.

Apabila ada lowongan kerja di proyek IKN, peserta sudah bisa melamar dengan mencantumkan sertifikat tersebut.

“Sekarang sertifikat harus standar BNSP yang diterbitkan oleh kementerian. Sehingga berlaku nasional,” pungkasnya. (al/adv)