PASER – Memasuki Ramadan 1447 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Penyembolum Senaken mulai bergerak naik. Komoditas yang paling mencolok adalah cabai tiung yang sempat menyentuh Rp90 ribu per kilogram.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Paser, Yusuf, menyampaikan bahwa lonjakan terutama terjadi pada komoditas bumbu dapur menjelang Ramadan.

“Cabai tiung dari Rp60 ribu menjadi Rp90 ribu per kilogram. Cabai keriting naik dari Rp30 ribu ke Rp40 ribu kemarin. Tapi sekarang sudah mulai turun,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan harga cabai tiung masih bervariasi. Ada pedagang yang menjual Rp90 ribu per kilogram, namun sebagian lain mulai menurunkan harga hingga Rp75 ribu.

Salah satu pedagang, Asri, mengaku harga sempat melonjak lebih tinggi sebelum akhirnya berangsur turun.

“Sempat Rp100 ribu, sekarang sudah turun. Saya modal beli kemarin Rp90 ribu, tapi karena lama, saya jual Rp75 ribu saja,” katanya.

Selain cabai, sejumlah komoditas lain ikut mengalami kenaikan ringan. Tomat naik dari Rp15 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram, kentang dari Rp20 ribu menjadi Rp22 ribu, serta bawang merah dari Rp45 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga cabai keriting hijau masih berada di kisaran Rp40 ribu per kilogram, cabai keriting merah Rp45 ribu, dan cabai teropong Rp50 ribu per kilogram.

Kenaikan harga ini diperkirakan dipicu meningkatnya permintaan menjelang Ramadan serta faktor distribusi pasokan. Disperindagkop UKM Paser memastikan pemantauan rutin terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM Satu Harga ke wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tetap berjalan aman dan normal meski sebelumnya sempat terjadi insiden pesawat kargo.

Melalui koordinasi intensif antara Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dan PT Patra Logistik sebagai anak usaha yang menangani aspek logistik, pengiriman BBM ke kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) kembali dilaksanakan sesuai jadwal.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan bahwa pengiriman pada Sabtu (21/2/2026) dilakukan menggunakan armada pesawat Air Tractor AT-802 untuk mendistribusikan Pertalite ke SPBU 3T Krayan.

“Alhamdulillah, berkat koordinasi dan best effort seluruh tim serta sinergi Pertamina Patra Niaga dan Patra Logistik, proses administrasi maupun operasional pengiriman berjalan lancar sehingga supply BBM ke Krayan tetap terjaga,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Ia menegaskan, stok BBM di Krayan dalam kondisi aman dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa gangguan. Distribusi ini menjadi bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan Program BBM Satu Harga, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah 3T.

“Program ini bertujuan memastikan akses energi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan,” jelasnya.

Pertamina Patra Niaga juga memastikan pengawasan dan koordinasi akan terus diperkuat agar distribusi energi tetap optimal dan andal.

Masyarakat dapat memperoleh informasi layanan dan distribusi energi melalui Pertamina Contact Center 135, email pcc135@pertamina.com, atau media sosial @pertamina135. (MK)

Editor: Agus S

PASER – Antusiasme warga mengikuti seleksi perangkat Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, membludak. Sebanyak 100 orang mendaftar untuk mengisi satu posisi perangkat desa yang kosong.

Dari total pendaftar, sekitar separuh dinyatakan gugur pada tahap seleksi administrasi. Sisanya melaju ke tahap berikutnya, yakni tes tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT), sistem yang lazim digunakan dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Desa Tapis, Dody Ismanu, menjelaskan ujian tertulis digelar pada Senin, 23 Februari 2026, mulai pukul 08.30 Wita di ruang CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser.

“Peserta wajib mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam saat mengikuti tes CAT,” ujar Dody, Minggu (21/2/2026).

Menurutnya, penggunaan sistem CAT merupakan upaya memperketat proses seleksi agar lebih objektif dan transparan. Seluruh persyaratan telah diumumkan sejak awal pendaftaran dibuka.

“Semenjak pendaftaran dibuka, peminatnya sangat banyak. Karena itu sistem seleksi kami perketat dengan CAT,” jelasnya.

Soal ujian disusun oleh akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Tanah Grogot, guna menjamin kualitas materi tes serta independensi proses seleksi.

Dody menyebut, penerapan CAT untuk penjaringan perangkat desa ini menjadi yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Paser.

“Sistem CAT untuk seleksi perangkat desa ini perdana di Paser,” ungkapnya.

Ketua Tim Seleksi Penjaringan, Anwar Sahada, menambahkan setelah tes tertulis dan praktik, tahapan berikutnya adalah wawancara yang dijadwalkan pada Selasa, 24 Februari 2026. Pengumuman hasil akhir akan disampaikan pada Jumat, 26 Februari 2026.

Ia menegaskan, seleksi ketat ini bertujuan menghasilkan perangkat desa yang memiliki kompetensi, wawasan, dan integritas.

“Dengan sistem yang lebih objektif, kami berharap terpilih perangkat desa yang benar-benar unggul dan siap bekerja untuk masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan memperketat pengawasan terhadap operasional Tempat Hiburan Malam (THM) dan arena biliar selama Ramadan hingga Idulfitri. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Wali Kota Balikpapan terkait pembatasan jam operasional usaha hiburan.

Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Boedi Liliono, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan rutin di sejumlah titik yang menjadi lokasi usaha hiburan, termasuk arena bola sodok yang masih beroperasi di luar ketentuan.

“Dalam beberapa hari terakhir, kami masih mendapati arena biliar yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan jam operasional sebagaimana diatur dalam surat edaran. Terhadap pelanggaran itu, kami memberikan sanksi administratif sebagai bentuk pembinaan,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan yang diterapkan tetap persuasif dan humanis. Namun kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi prioritas. Apabila ditemukan pelanggaran berulang, tindakan lebih tegas akan diberlakukan sesuai peraturan daerah.

“Kami tidak serta-merta melakukan tindakan tegas tanpa proses. Pendekatan persuasif tetap dikedepankan. Tetapi apabila terjadi pelanggaran berulang, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 49 botol minuman beralkohol dari salah satu lokasi yang terjaring razia. Penyitaan itu merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah terkait pengendalian peredaran minuman beralkohol, khususnya selama bulan suci.

Boedi menegaskan, langkah penertiban bukan untuk menghambat usaha, melainkan menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan nilai sosial keagamaan masyarakat.

“Ramadan adalah momentum untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati. Kami berharap seluruh pemilik usaha dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan,” tambahnya.

Satpol PP memastikan pengawasan akan terus digelar secara berkala hingga Hari Raya Idulfitri guna menjaga ketertiban dan menciptakan suasana Ramadan yang aman serta kondusif di Kota Balikpapan. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Memasuki Ramadan 1447 Hijriah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan memperkuat langkah pencegahan kebakaran di kawasan permukiman. Peningkatan aktivitas warga saat sahur dan berbuka dinilai berpotensi memicu risiko kebakaran jika tidak diimbangi kewaspadaan.

BPBD melakukan sosialisasi dengan berkeliling menggunakan kendaraan operasional ke sejumlah titik padat penduduk. Melalui pengeras suara, petugas menyampaikan imbauan sekaligus berdialog langsung dengan warga mengenai langkah-langkah antisipasi.

Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, menyebut penggunaan peralatan listrik dan aktivitas memasak cenderung meningkat selama Ramadan, terutama pada dini hari dan menjelang magrib.

“Selama Ramadan, pemakaian listrik dan kompor meningkat cukup signifikan. Kami mengingatkan warga agar memastikan instalasi listrik aman dan tidak meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar kasus kebakaran di kawasan padat penduduk dipicu kelalaian, seperti korsleting listrik maupun kebocoran tabung gas. Karena itu, warga diminta rutin memeriksa kondisi kabel, stop kontak, serta menghindari penggunaan terminal listrik bertumpuk pada satu sumber daya.

Selain memastikan kompor dan tabung gas dalam kondisi layak, masyarakat juga dianjurkan menyiapkan alat pemadam api ringan (APAR) atau minimal ember berisi air sebagai langkah awal penanganan jika muncul percikan api.

Menurut Usman, pencegahan adalah kunci utama menekan angka kebakaran selama bulan suci. Ia berharap kesadaran bersama dapat menciptakan suasana ibadah yang aman dan kondusif bagi seluruh warga.

BPBD Balikpapan memastikan patroli dan sosialisasi akan terus dilakukan secara berkala sepanjang Ramadan 2026 guna meminimalkan potensi musibah dan menjaga keselamatan masyarakat. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Sekitar 20 warga pemilik lahan di kawasan Batu Besaung, Jalan Ring Road Outher 4, RT 41 dan RT 21, menggelar pertemuan konsolidasi untuk menyikapi polemik klaim penguasaan lahan yang muncul belakangan ini. Pertemuan tersebut turut dihadiri kuasa hukum warga, Irwan Saputra Pajerih SH.

Irwan menjelaskan, keresahan warga bermula dari pemasangan spanduk di lokasi yang berisi klaim sepihak atas tanah. Dalam spanduk itu tertulis larangan memasuki lokasi tanpa izin dengan mencantumkan nama Mappa Bengnga serta mencatut nama dan gelar yang diduga merujuk pada institusi kepolisian.

“Secara hukum, tidak ada kewenangan bagi seseorang memasang klaim sepihak seperti itu, apalagi jika mengatasnamakan institusi. Jika benar mencatut nama aparat, itu persoalan serius,” tegas Irwan.

Menurutnya, klaim yang disebut-sebut mencakup lahan seluas kurang lebih 3.000 x 1.000 meter tersebut justru berada di area yang telah dimiliki sejumlah warga secara sah. Di dalamnya terdapat pemilik yang mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dokumen pendukung lainnya.

Irwan menambahkan, warga sempat bertemu langsung dengan pihak yang mengklaim lahan. Dalam pertemuan itu, warga disebut dilarang melakukan aktivitas di atas tanah yang mereka kuasai.

“Padahal banyak warga memiliki dokumen legal lengkap. Jika ada klaim, seharusnya dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan pemasangan spanduk yang membuat masyarakat resah,” ujarnya.

Keberadaan spanduk tersebut membuat warga memilih menahan diri untuk sementara waktu guna menghindari potensi konflik di lapangan. Mereka khawatir gesekan sosial bisa terjadi jika persoalan tidak segera diluruskan.

Irwan memastikan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum guna memperoleh kepastian dan perlindungan hak kepemilikan warga. Konsolidasi yang dilakukan menjadi tahap awal sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada nomor telepon yang tercantum di spanduk telah dilakukan sejak Minggu (22/2) pukul 07.00 hingga 13.00 Wita, namun belum mendapat tanggapan.

Warga berharap penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh secara terbuka dan berdasarkan bukti hukum yang sah agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Isu tanggul tambang kembali mencuat. Temuan pengawasan di sektor lingkungan yang disebut-sebut berkontribusi terhadap banjir membuat persoalan ini kembali disorot publik.

Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan kejadian tersebut harus menjadi catatan serius bagi semua pihak. Terlebih, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

“Memang ini terdampak langsung pada masyarakat kita. Tapi untuk penanganan dan pengawasannya itu kewenangannya ada di atas kita, baik provinsi maupun pusat,” ujarnya saat ditemui usai melaksanakan buka puasa bersama keluarga besarnya, Sabtu (21/2/2026).

Meski kewenangan teknis berada di tingkat provinsi dan pemerintah pusat, DPRD tetap menaruh perhatian karena menyangkut keselamatan warga dan lingkungan. Ia meminta perusahaan memperketat sistem antisipasi, khususnya pada aspek pengamanan tanggul.

Sorotan publik mengarah pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai salah satu perusahaan tambang besar di Kutim. DPRD menilai perusahaan memiliki kapasitas profesional untuk menangani persoalan tersebut, namun penguatan mitigasi tetap diperlukan.

“Kita percaya perusahaan sebesar KPC tentu punya standar operasional yang baik. Saya kira ini bukan sesuatu yang disengaja. Tapi tetap harus ada langkah antisipasi yang lebih kuat agar tidak terulang,” tegasnya.

Ditemui di tempat yang berbeda, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan temuan pengawasan lingkungan yang dikaitkan dengan banjir.

“Terkait itu memang belum ada laporan ke saya, tentu saya belum bisa memberikan analisa. Hal-hal urgen seperti itu tidak bisa disimpulkan hanya dari analisa pribadi,” katanya.

Mahyunadi menambahkan, pemerintah daerah akan menunggu laporan formal sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi.

“Kalau nanti sudah ada laporan resmi, tentu akan kita koordinasikan sesuai ketentuan. Prinsipnya, semua harus berdasarkan data dan hasil pengawasan yang jelas,” tandasnya.

Di tengah sorotan publik, penguatan pengawasan dan transparansi dinilai menjadi kunci agar aktivitas pertambangan tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam