TENGGARONG – Pelarian pelaku penggelapan mobil di Kutai Kartanegara akhirnya berakhir. Seorang pria berinisial AM (26) diciduk Tim Garangan Polsek Loa Janan saat berada di Cafe Lipan Hill, Kelurahan Harapan Baru, Kamis (13/5/2026).

Yang mengejutkan, saat diamankan polisi menemukan senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung warna coklat terselip di pinggang pelaku.

Kasus tersebut bermula ketika korban meminta bantuan seseorang untuk mengantarkannya menuju Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar melalui Kapolsek Loa Janan AKP Abdillah Dalimunthe menjelaskan, pelaku saat itu menawarkan diri mengantar korban dengan upah Rp150 ribu.

“Pelaku menawarkan diri dan korban meminta tolong untuk mengantarkannya dengan upah sebesar Rp150 ribu,” terang AKP Abdillah Dalimunthe.

Setelah perjalanan selesai, korban kemudian meminta pelaku membantu menyimpan mobil Toyota Rush miliknya di rumah rekannya berinisial HM.

Awalnya tidak ada kecurigaan. Namun beberapa hari kemudian korban mulai kehilangan kontak dengan pelaku dan mendapati mobil beserta STNK miliknya sudah tidak berada di lokasi penyimpanan.

Lima hari setelah kendaraan dititipkan, korban akhirnya mengetahui mobil tersebut telah dibawa kabur tanpa izin.

Kasus itu kemudian dilaporkan ke Polsek Loa Janan. Tim Garangan langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak keberadaan pelaku di kawasan Cafe Lipan Hill.

Saat penangkapan berlangsung, polisi menemukan badik yang dibawa pelaku sehingga menambah perhatian aparat dalam proses pengamanan.

Dari hasil pemeriksaan awal, AM mengaku mobil Toyota Rush milik korban telah digadaikan kepada seseorang berinisial EI dengan nilai Rp20 juta.

“Dari hasil penangkapan pelaku AM, mobil berhasil ditemukan tim garangan di pinggir Jalan Raya Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang yang diakui pelaku mobil tersebut telah digadai seharga Rp20 juta kepada EI yang saat ini menjadi DPO Unit Reskrim Polsek Loa Janan,” tutup Kapolsek.

Saat ini polisi masih memburu EI yang diduga menerima gadai kendaraan tersebut. Sementara mobil korban berhasil diamankan sebagai barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Kasus tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati menitipkan kendaraan maupun dokumen penting kepada orang yang belum benar-benar dikenal. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tidak memengaruhi keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Sebaliknya, putusan tersebut dinilai semakin memperkuat kepastian hukum pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.

Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan MK justru memperjelas bahwa pemindahan ibu kota sudah memiliki landasan hukum yang sah dan konstitusional. Menurutnya, proses pemindahan efektif hanya tinggal menunggu penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

“Sebagaimana diamanatkan dalam UU IKN (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022). MK justru menegaskan ini sudah tepat dan konstitusional,” jelas Troy.

Ia menegaskan, putusan MK sama sekali tidak menghambat pembangunan fisik maupun nonfisik di kawasan IKN. Otorita tetap fokus menyiapkan infrastruktur, layanan dasar, hingga ekosistem kota agar pemindahan pemerintahan nantinya berjalan lancar.

“Justru, putusan ini memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk terus melangkah maju. Seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana induk yang telah ditetapkan,” ujar Troy dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026) malam.

Menurut Troy, gugatan terhadap UU IKN bukan hal baru. Namun hingga kini Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menyatakan UU IKN konstitusional sehingga fondasi hukum pembangunan ibu kota baru dinilai semakin kuat.

Ia juga menepis anggapan adanya disharmoni antara UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagaimana dipersoalkan pemohon dalam gugatan.

Dalam pertimbangannya, MK telah menjelaskan bahwa UU DKJ baru berlaku efektif setelah Keppres pemindahan ibu kota diterbitkan Presiden.

“Artinya, kedua undang-undang tersebut harmonis dan saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Sehingga tidak ada kekosongan hukum,” ulasnya.

Troy menilai uji materi ke MK merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dalam negara demokrasi.

“Dan kami menghormati itu sepenuhnya. Otorita justru percaya diri karena landasan hukum IKN yang kuat. Keterbukaan terhadap pengujian hukum adalah tanda bahwa IKN dibangun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Ia memastikan Otorita IKN tetap fokus menjalankan pembangunan sesuai Rencana Induk IKN dan arah kebijakan pemerintah yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

“Fokus kami adalah memastikan pembangunan berjalan bertahap, terukur, dan berkelanjutan, termasuk penguatan ekosistem pemerintahan, investasi, pelayanan publik, serta kualitas hidup masyarakat di IKN,” tandas Troy.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga menanggapi santai putusan MK tersebut. Menurutnya, status Jakarta sebagai ibu kota negara memang masih berlaku karena Keppres pemindahan belum diterbitkan.

“Oh itu kan, saya baca ya, kan memang belum ditetapkan (pemindahan ibu kota). Nanti ditetapkan pada tahun 2028, sekarang masih di sana (Jakarta sebagai ibu kota negara),” ujar Basuki, Rabu (14/5/2026).

Basuki menambahkan pembangunan tahap kedua IKN saat ini terus berjalan, khususnya kawasan legislatif dan yudikatif yang ditarget selesai pada akhir 2027 atau paling lambat semester pertama 2028.

“Kami fokus membangun IKN yang inklusif ini. Sesuai arahan Bapak Presiden, dan Perpres 79 Tahun 2025. Bahwa tahun 2028 ekosistem legislatif-yudikatif harus berdiri melengkapi eksekutif yang ekosistemnya sudah bisa kita lihat sekarang ini,” sebut Basuki. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

SAMARINDA – Gelombang tekanan publik terhadap DPRD Kalimantan Timur terkait pengguliran hak angket belum juga mereda. Setelah aksi besar Aliansi Rakyat Kaltim dalam gerakan 214 Jilid II memanas di depan Gedung DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, massa kini mulai menyiapkan aksi lanjutan.

Desakan tersebut muncul setelah enam fraksi di DPRD Kaltim dikabarkan menyatakan dukungan agar usulan hak angket dibawa ke rapat paripurna.

Fraksi yang disebut mendukung yakni Gerindra, PKB, PDI Perjuangan, PAN-NasDem, Demokrat-PPP dan PKS. Sementara Fraksi Golkar disebut masih menolak usulan tersebut.

Bagi Aliansi Rakyat Kaltim, dukungan mayoritas fraksi belum menjadi akhir perjuangan. Massa menilai tahapan paling menentukan justru baru dimulai menjelang pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) dan paripurna DPRD.

Humas aksi Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica, mengatakan perjuangan massa dalam aksi sebelumnya berlangsung penuh tekanan.

Ia menyebut massa bahkan harus menghadapi pengamanan ketat hingga memanjat pagar berduri demi menyampaikan tuntutan mereka.

“Walaupun panjang kali lebar kami dipersulit. Pagar berduri harus dipanjat, harus mutar ke belakang, lempar sana-sini. Tapi alhamdulillah mereka berjanji hak angket akan disuarakan di paripurna,” ujar Bella saat diwawancarai, Selasa (12/5/2026).

Bella mengaku bersyukur karena tuntutan masyarakat mulai mendapat respons dari mayoritas fraksi di DPRD Kaltim.

Meski demikian, ia tetap menyoroti masih adanya pihak di internal dewan yang dianggap belum berpihak terhadap tuntutan publik.

“Bersyukur iya, kecewa juga ada sedikit. Tapi yang penting hasil akhirnya tetap diperjuangkan,” katanya.

Desakan pengguliran hak angket sendiri bermula dari kritik publik terhadap sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.

Massa aksi menuntut adanya audit terbuka terhadap sejumlah program yang dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.

Beberapa isu yang disorot antara lain dugaan pemborosan anggaran renovasi rumah dinas dan fasilitas mewah senilai Rp25 miliar, dugaan praktik KKN di lingkungan Pemprov Kaltim hingga tuntutan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Meski usulan hak angket disebut segera masuk pembahasan Bamus sebelum diparipurnakan, Aliansi Rakyat Kaltim memastikan pengawalan akan terus dilakukan.

Menurut Bella, masyarakat tidak ingin hak angket hanya dijadikan alat kompromi politik atau sekadar janji untuk meredam demonstrasi.

“Langkah berikutnya memastikan janji wakil rakyat ini bukan cuma omon-omon atau upaya meredam massa aksi,” tegasnya.

Ia juga menilai dinamika politik di DPRD Kaltim akan semakin memanas menjelang paripurna, terlebih adanya sorotan publik terhadap posisi Ketua DPRD Kaltim yang memiliki hubungan keluarga dengan gubernur sehingga memunculkan dugaan konflik kepentingan.

Bagi Aliansi Rakyat Kaltim, persoalan tersebut kini bukan sekadar urusan politik parlemen, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Bahkan, massa memberi sinyal akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar apabila hak angket gagal dilanjutkan.

“Ini soal kepercayaan publik. Rakyat sedang melihat apakah DPRD benar-benar berdiri untuk rakyat atau justru membiarkan suara masyarakat diabaikan. Kalau aspirasi tidak didengar, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tutup Bella. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai mematangkan pembangunan dan renovasi RSUD Gerbang Sehat Mahulu sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan di wilayah perbatasan.

Tahapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan kegiatan pemberian penjelasan atau aanwijzing pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun pembangunan dan renovasi rumah sakit di Ruang Rapat Balkon Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan dibuka langsung Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, dan dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pengadaan Konstruksi, tim teknis hingga peserta tender proyek.

Program tersebut menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang kesehatan sekaligus upaya peningkatan status RSUD Gerbang Sehat Mahulu dari tipe D menjadi tipe C.

Dalam sambutannya, Stephanus Madang menegaskan pembangunan dan renovasi RSUD Gerbang Sehat Mahulu merupakan program strategis yang sangat penting bagi masyarakat Mahulu, khususnya wilayah terpencil dan perbatasan.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit berkualitas menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan layanan kesehatan di daerah 3T.

“Pemkab Mahulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan RI atas dukungan yang diberikan melalui program pembangunan rumah sakit berkualitas ini. Kami berharap seluruh proses berjalan lancar sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tim teknis dan penyedia jasa agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai target.

Selain kualitas bangunan, proyek juga diminta tepat waktu dan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Stephanus mengingatkan kondisi geografis Mahulu memiliki tantangan tersendiri yang harus dipahami seluruh peserta tender dan pelaksana pekerjaan.

“Kondisi alam Mahulu berbeda dengan daerah lain. Mobilisasi material, akses transportasi sungai, hingga faktor cuaca harus diperhitungkan secara matang. Karena itu diperlukan rekayasa teknik dan manajemen pekerjaan yang benar-benar memahami kondisi lapangan,” tegasnya.

Setelah tahapan aanwijzing, agenda dilanjutkan dengan kunjungan lapangan atau site visit untuk memberikan gambaran langsung terkait lokasi pekerjaan dan kondisi eksisting kawasan pembangunan.

Pemkab Mahulu berharap seluruh peserta tender memiliki pemahaman yang sama terkait ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis hingga mekanisme pelaksanaan proyek.

Dengan demikian, pembangunan dan renovasi RSUD Gerbang Sehat Mahulu diharapkan berjalan optimal dan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang lebih modern, representatif dan mudah diakses masyarakat perbatasan Kalimantan Timur. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S