SANGATTA – Isu tanggul tambang kembali mencuat di tengah sorotan publik terhadap persoalan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Temuan pengawasan sektor lingkungan yang disebut-sebut berkontribusi terhadap luapan air membuat persoalan ini kembali menjadi perhatian.

Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi catatan serius bagi semua pihak, mengingat dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Memang ini terdampak langsung pada masyarakat kita. Tapi untuk penanganan dan pengawasannya itu kewenangannya ada di atas kita, baik provinsi maupun pusat,” ujarnya usai melaksanakan buka puasa bersama keluarga besarnya, Sabtu (21/2/2026).

Meski kewenangan teknis berada di tingkat provinsi dan pemerintah pusat, DPRD tetap memberikan perhatian khusus karena menyangkut keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Ia meminta perusahaan tambang memperketat sistem antisipasi, khususnya pada aspek pengamanan tanggul.

Sorotan publik turut mengarah pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai salah satu perusahaan tambang besar yang beroperasi di Kutim. DPRD menilai perusahaan memiliki kapasitas dan standar operasional yang memadai, namun penguatan mitigasi tetap diperlukan.

“Kita percaya perusahaan sebesar KPC tentu punya standar operasional yang baik. Saya kira ini bukan sesuatu yang disengaja. Tapi tetap harus ada langkah antisipasi yang lebih kuat agar tidak terulang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan temuan pengawasan lingkungan yang dikaitkan dengan banjir.

“Terkait itu memang belum ada laporan ke saya, tentu saya belum bisa memberikan analisa. Hal-hal urgen seperti itu tidak bisa disimpulkan hanya dari analisa pribadi,” katanya.

Mahyunadi menambahkan, pemerintah daerah akan menunggu laporan formal sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi.

“Kalau nanti sudah ada laporan resmi, tentu akan kita koordinasikan sesuai ketentuan. Prinsipnya, semua harus berdasarkan data dan hasil pengawasan yang jelas,” tandasnya.

Di tengah sorotan publik, penguatan pengawasan serta transparansi aktivitas pertambangan dinilai menjadi kunci agar kegiatan industri tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat dan keseimbangan lingkungan. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Sebuah masjid keluarga tengah dibangun di kawasan tepi Pelabuhan Kenyamukan, Kutai Timur. Hingga kini, rumah ibadah tersebut masih dalam tahap pengerjaan dan belum memiliki nama resmi.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menjelaskan bahwa pembangunan masjid ini merupakan inisiatif keluarga. Meski berstatus masjid keluarga, fasilitas tersebut terbuka untuk masyarakat umum.

“Ini memang masjid keluarga, tapi terbuka untuk masyarakat. Siapa pun boleh datang dan beribadah di sini,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Sejumlah fasilitas utama masih dalam proses penyelesaian, mulai dari pengecoran lantai, pembangunan tempat wudu, toilet, hingga rumah imam. Karena itu, pelaksanaan salat lima waktu belum berjalan secara penuh dan rutin.

“Kalau fasilitasnya sudah siap dan representatif, tentu akan dimaksimalkan. Kita tidak ingin terburu-buru sementara sarana pendukung belum lengkap,” jelasnya.

Masjid tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 300 jemaah. Meski berada di tepi pelabuhan dan relatif jauh dari permukiman padat, lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan jangka panjang.

Ke depan, kawasan pelabuhan diproyeksikan semakin berkembang dan aktif. Kehadiran masjid diharapkan menjadi tempat singgah bagi masyarakat yang hendak bepergian, para pemancing, hingga warga yang beraktivitas di sekitar pelabuhan.

“Jangan sampai orang kesulitan mencari tempat ibadah. Minimal ada tempat untuk salat Magrib atau Isya sebelum berangkat,” katanya.

Di sekitar lokasi tercatat sekitar 60 kepala keluarga. Namun akses jalan menuju masjid masih perlu pembenahan, terutama saat hujan yang membuat area menjadi becek.

Nama masjid masih dirumuskan bersama keluarga. Jika seluruh pengerjaan rampung, tidak menutup kemungkinan masjid ini dapat difungsikan penuh untuk salat berjemaah rutin, bahkan pelaksanaan salat Id.

“Kita ingin masjid ini hidup dan bermanfaat untuk masyarakat luas,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Rencana penyegelan Pesona Coffee di Jalan Pelita 3 resmi dibatalkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, Sabtu (22/2/2026). Keputusan itu diambil setelah dokumen izin usaha kafe tersebut terbit pada pagi hari, tepat sebelum tindakan penertiban dilakukan.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswanti, menjelaskan bahwa agenda awal hari itu adalah penyegelan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi (Rakor) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dugaan pelanggaran perizinan.

“Sebetulnya agenda kita hari ini adalah penyegelan Pesona Coffee. Namun sekitar pukul 09.00 WITA, saya menerima tembusan bahwa izin usaha mereka sudah terbit hari ini,” ujar Anis.

Meski penyegelan dibatalkan, Satpol PP memberi catatan tegas. Berdasarkan dokumen yang terbit, Pesona Coffee terdaftar dengan kode KBLI 56303, yakni usaha penyediaan minuman untuk dikonsumsi di tempat atau kategori kafe/rumah makan.

“KBLI-nya sudah dikunci di sana. Artinya fungsi utamanya tempat makan dan minum. Jika nanti ditemukan aktivitas di luar ketentuan, seperti live music berlebihan, DJ, atau hiburan malam lainnya, itu sudah menyalahi aturan,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengawasan, pemilik Pesona Coffee dijadwalkan dipanggil pada Senin mendatang ke kantor Satpol PP. Mereka diwajibkan menandatangani surat pernyataan untuk menjalankan usaha sesuai peruntukan izin.

“Kami akan berikan surat perjanjian. Mereka harus menjalankan usaha sesuai kode KBLI. Jika melanggar, konsekuensinya jelas sesuai perundangan dan Perda yang berlaku. Kami bisa lakukan penertiban kembali,” pungkas Anis.

Saat ini Pesona Coffee tetap beroperasi, namun berada dalam pengawasan ketat Satpol PP dan OPD terkait guna memastikan tidak terjadi pelanggaran tata ruang maupun penyalahgunaan izin usaha. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Upaya penataan atau relokasi Pasar Ramadan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun ini dipastikan bukan perkara mudah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim mengakui kendala utama terletak pada ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran.

Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya ingin pasar Ramadan lebih tertib dan terorganisir. Namun persoalan klasik selalu muncul, yakni ketiadaan lahan gratis yang bisa dimanfaatkan pedagang tanpa membebani mereka biaya tambahan.

“Yang kita cari itu tempat yang gratis. Gratis dalam arti pedagang tidak dipungut biaya apa pun. Pertanyaannya, ada enggak lahan seperti itu?” ujar Benita, Sabtu (21/2/2026).

Ia menjelaskan, penataan pasar tidak bisa diputuskan sepihak. Disperindag harus berkoordinasi dengan camat, UPT Pasar, kepala desa hingga asosiasi pedagang agar kebijakan tidak menimbulkan polemik di lapangan.

Salah satu lokasi yang sempat diwacanakan adalah kawasan Town Hall. Namun area tersebut dikelola yayasan sehingga membutuhkan izin dan administrasi khusus. Konsekuensinya, pedagang harus membayar sewa tempat.

“Kalau mereka masuk ke Town Hall, mereka bayar. Sementara keuntungan pedagang itu tidak besar. Omzet Rp200 ribu, untung bersih mungkin Rp50 ribu. Kalau harus bayar tempat, belum tentu menutup biaya hari itu,” jelasnya.

Alternatif lain seperti lapangan sepak bola juga dinilai tidak sepenuhnya gratis. Kebutuhan tenda, listrik, dan fasilitas pendukung tetap membutuhkan biaya operasional. Bahkan lokasi folder yang selama ini digunakan tetap memunculkan beban, misalnya untuk penggunaan air dan kebersihan.

Benita juga mengingatkan, pemusatan seluruh pedagang di satu titik justru berisiko meningkatkan persaingan tidak sehat. Dengan daya beli masyarakat yang terbatas, penumpukan pedagang bisa merugikan sebagian besar pelaku usaha kecil.

“Kalau ditumpuk di satu tempat, persaingan otomatis tinggi. Daya beli masyarakat belum tentu cukup untuk semuanya,” katanya.

Menurutnya, pola pedagang yang tersebar di sejumlah titik seperti Teluk Lingga, Sangatta Utara, Sangatta Selatan hingga kawasan perumahan justru lebih realistis. Selain mendekatkan pedagang dengan konsumen, pola ini juga dinilai mampu meminimalkan potensi kemacetan.

“Kalau tersebar, warga belanja di sekitar tempat tinggalnya saja. Tidak perlu jauh-jauh karena jualannya hampir sama,” tambahnya.

Ia menegaskan Disperindag tidak lepas tangan, namun setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi pedagang kecil.

“Kalau ada dana dan ada lahan, ayo. Tapi kita juga harus memikirkan dampaknya. Jangan sampai terkesan memaksakan kehendak dan memberatkan masyarakat kecil,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda sejak Jumat malam hingga Sabtu (21/2/2026) pagi kembali membuat Perumahan Rapak Binuang, Jalan PM Noor, Kelurahan Sempaja Selatan, lumpuh total. Ketinggian air dilaporkan mencapai 1,2 meter, menjadikannya salah satu banjir terparah sejak 2020.

Pantauan di lapangan menunjukkan air merendam akses jalan utama dan masuk ke dalam rumah warga. Aktivitas masyarakat praktis terhenti. Kendaraan tidak dapat melintas, sementara sebagian warga memilih bertahan di dalam rumah sambil menunggu air surut.

Miftahul Ulum, salah satu warga terdampak, mengaku kondisi ini bukan hal baru bagi mereka. Namun ia menilai situasi beberapa tahun terakhir semakin parah.

“Kalau intensitas hujan tinggi, pasti begini situasinya. Mau dibingungkan apa lagi, dinikmati saja lagi,” ujarnya dengan nada pasrah.

Warga menyebut sedikitnya ada tiga faktor utama yang memperburuk banjir di kawasan tersebut. Pertama, drainase di sepanjang Jalan PM Noor dinilai belum sepenuhnya terkoneksi hingga muara, sehingga aliran air dari Sempaja dan Batu Cermin menumpuk di satu jalur. Kedua, persoalan klasik sampah di saluran air yang mempersempit kapasitas aliran. Ketiga, pembangunan kawasan perumahan baru serta area sekitar GOR dan rumah sakit yang dinilai mengurangi daya resap air.

Samosir, warga lainnya, mengatakan air mulai naik sejak malam hari dan biasanya baru surut satu hingga dua hari kemudian.

“Sekarang jelas kewalahan. Barang-barang di dalam rumah hancur, mau bergerak susah, tidur pun susah. Aktivitas keluar rumah sama sekali tidak bisa,” keluhnya.

Ia menambahkan, persoalan tak berhenti saat banjir surut. Lumpur tebal dan sumbatan di parit harus dibersihkan secara manual oleh warga agar aliran air kembali normal.

“Kami berharap pemerintah lebih serius memperhatikan kondisi di sini. Ini bukan sekali dua kali. Setiap hujan lebat pasti begini. Kami butuh solusi nyata,” tegasnya.

Hingga siang hari, genangan di kawasan Jalan PM Noor masih tinggi. Warga diminta tetap waspada mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Penangkapan seorang remaja berusia 16 tahun di pinggir Jalan Mada, Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (20/2/2026) dini hari, membuka tabir jaringan peredaran sabu lintas wilayah Sangasanga–Palaran, Samarinda.

Remaja berinisial MS (16) diamankan sekitar pukul 00.45 Wita oleh tim Satresnarkoba Polres Kukar. Dari dashboard sepeda motor yang dikendarainya, polisi menemukan dua bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 2 gram yang disembunyikan di dalam bungkus rokok.

Kepala Satresnarkoba Polres Kukar, AKP Yohanes Bonar Adiguna, menjelaskan pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat sejak 17 Februari 2026 terkait maraknya transaksi sabu di kawasan Sangasanga Dalam.

“Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan beberapa hari. Saat yang bersangkutan diamankan, ditemukan dua paket sabu. Dari situ kami lakukan pengembangan,” ujar Yohanes, Sabtu (21/2/2026).

Dari hasil pemeriksaan, MS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari pria berinisial MZ (26), warga Palaran, Samarinda. Sekitar pukul 01.30 Wita, tim bergerak ke rumah MZ di Jalan Adi Sucipto, Rawa Makmur.

Di lokasi itu, polisi mengamankan MZ dan menemukan 28 bungkus sabu dengan berat kotor 39,63 gram di dalam kamar. Turut disita timbangan digital, alat pres plastik, plastik klip, dua unit telepon seluler, satu unit sepeda motor, serta uang tunai Rp1,9 juta.

“Barang bukti ditemukan di lantai kamar. Yang bersangkutan mengakui sabu itu miliknya,” kata Yohanes.

Pengembangan kembali dilakukan setelah MZ mengaku sebagian sabu telah diserahkan kepada pria lain berinisial AW (27) di Sangasanga.

Sekitar pukul 09.00 Wita di hari yang sama, tim menggerebek rumah AW di Jalan Simpang Tani, Kelurahan Jawa, Sangasanga. Polisi menemukan empat bungkus sabu dengan berat kotor 0,92 gram yang disembunyikan di bawah mesin cuci. Selain itu, diamankan alat isap, plastik klip, telepon seluler, serta uang tunai Rp300 ribu.

AW mengaku menerima sekitar 5 gram sabu dari MZ dan sebagian telah habis terjual.

Dalam waktu kurang dari sembilan jam, polisi berhasil mengamankan tiga tersangka dari dua wilayah berbeda. Total barang bukti sabu yang disita mencapai 42,55 gram berat kotor, terdiri atas 2 gram dari MS, 39,63 gram dari MZ, dan 0,92 gram dari AW.

Selain narkotika, polisi menyita tiga unit telepon seluler, dua unit sepeda motor, timbangan digital, alat pres plastik, alat isap, serta uang tunai total Rp2,2 juta.

Yohanes menyebut pola distribusi yang terungkap menunjukkan jaringan berjenjang, dari pemasok di Samarinda, turun ke pengedar di Sangasanga, hingga menyasar remaja.

“Yang memprihatinkan, pelaku awal masih berusia 16 tahun. Ini menjadi alarm bahwa jaringan narkotika menyasar usia sangat muda,” tegasnya.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana berat. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pemasok di atas MZ serta jalur masuk sabu ke wilayah pesisir Kukar. (MK)

Editor: Agus S

SENDAWAR – Meski harus menempuh jarak cukup jauh dari lokasi penugasan, personel Satgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat tetap menunaikan kewajiban Sholat Jumat dengan penuh semangat. Personel Tim TMAB yang dipimpin Letda Inf Iskan berjalan menuju Masjid At-Taqwa di Tering Seberang, Jumat (20/2/2026).

Di tengah kesibukan pembangunan sasaran fisik berupa sumur bor dan MCK di Kampung Tering Lama, anggota Satgas berangkat lebih awal agar dapat mengikuti rangkaian ibadah dengan khusyuk. Perjalanan yang ditempuh menjadi bagian dari komitmen prajurit dalam menjaga kewajiban sebagai umat beragama.

Letda Inf Iskan menegaskan bahwa di mana pun bertugas, ibadah tetap menjadi prioritas.

“Tugas pembangunan tetap berjalan, namun kewajiban kepada Allah SWT juga tidak boleh ditinggalkan. Meski jauh dari masjid, kami tetap berusaha melaksanakannya tepat waktu,” ujarnya.

Kehadiran Satgas TMMD Wiltas ke-127 di wilayah tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi teladan kedisiplinan dan komitmen spiritual di tengah masyarakat.

Usai menunaikan Sholat Jumat, personel Satgas kembali ke lokasi untuk melanjutkan pekerjaan dengan semangat kebersamaan. Dedikasi itu mencerminkan bahwa pengabdian TNI melalui TMMD tidak hanya membangun secara fisik, tetapi juga memperkuat nilai keimanan dan kebersamaan bersama warga. (MK)

Editor: Agus S