SAMARINDA – PT Multi Harapan Utama (MHU) menerima penghargaan Regional Leadership kategori Korporasi, BUMD, BUMN, Perguruan Tinggi, dan Institusi dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Media Kaltim Network. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam membangun komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Penghargaan diterima Government Relation Specialist PT MHU, Muhammad Irsan Hadiwijaya, dan diserahkan oleh Direktur Radar Samarinda, Andi Desky Randy Pranata.

CEO Media Kaltim Network, Agus Susanto, mengatakan penghargaan tersebut diberikan kepada lembaga dan perusahaan yang dinilai mampu membangun komunikasi publik secara baik, adaptif terhadap perkembangan media digital, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Penghargaan yang kami berikan merupakan bentuk apresiasi atas komunikasi yang transparan, akuntabel, berdampak, dan memiliki peran luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, PT MHU dinilai mampu menjaga hubungan yang baik dengan media dan para pemangku kepentingan sehingga berbagai informasi mengenai kegiatan perusahaan dapat tersampaikan secara terbuka kepada publik.

Sementara itu, Direktur Radar Samarinda, Andi Desky Randy Pranata, berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi PT MHU untuk terus memperkuat hubungan dengan masyarakat maupun insan pers.

“Kami menilai kolaborasi antara PT MHU dan insan pers menjadi salah satu faktor penting dalam menghadirkan informasi yang akurat sekaligus mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Government Relation Specialist PT MHU, Muhammad Irsan Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima perusahaan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen PT MHU dalam membangun sinergi dan kolaborasi bersama media.

“Penghargaan ini berkesan bagi kami sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang kita jalin. Ini juga menunjukkan komitmen kami untuk berperan serta dalam publikasi yang transparan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kontribusinya sebagai mitra pembangunan daerah.

“Tentu penghargaan seperti ini memberikan evaluasi yang baik bagi perusahaan agar ke depan bisa terus meningkatkan kontribusi sebagai mitra pembangunan daerah,” katanya.

Irsan juga berharap Media Kaltim Network terus berkembang sebagai media yang konsisten menghadirkan informasi berkualitas dan menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur.

“Semoga Media Kaltim terus maju dan tetap menjadi mitra kami dalam menghadirkan berita-berita yang faktual, informatif, serta ikut mengawal pembangunan di Bumi Etam,” tutupnya.

Pewarta: Hadi Winata
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda bersama Kejari Kotabaru dan Polsek setempat berhasil menangkap seorang terpidana kasus perlindungan anak dan penganiayaan yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2017.

Terpidana bernama Rahmatullah alias Rahmat (32) ditangkap di kediamannya di Jalan Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 00.15 Wita.

Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Haedar, mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil koordinasi dan pelacakan intensif setelah keberadaan terpidana terdeteksi berada di wilayah Kalimantan Selatan.

“Berkat kerja sama dan kolaborasi Tim Tabur Kejari Samarinda bersama Kejari Kotabaru, keberadaan terpidana berhasil terdeteksi hingga akhirnya dilakukan penyisiran dan penangkapan,” ujarnya saat konferensi pers di Kejari Samarinda, Kamis (23/7/2026).

Rahmatullah merupakan terpidana perkara pelanggaran Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 K/PID.SUS/2016, ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang anak melakukan persetubuhan serta melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan korban mengalami luka.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama delapan tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta denda Rp60 juta subsider tiga bulan kurungan.

Namun, setelah Kejari Samarinda menerbitkan DPO Nomor B-1534 Tahun 2017, terpidana melarikan diri sehingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat segera dieksekusi.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Samarinda, Bara Mantio Irsahara, mengungkapkan selama pelariannya Rahmatullah berusaha menyamarkan identitas dengan mengubah penampilan.

“Terpidana sekarang mengubah penampilannya menjadi lebih gondrong, sehingga cukup sulit untuk memastikan identitasnya secara kasat mata. Sebenarnya ada upaya melarikan diri, namun berhasil kita deteksi,” katanya.

Selama berada di Kotabaru, Rahmatullah diketahui bekerja sebagai tukang di salah satu koperasi desa.

“Saat ditangkap di rumahnya sekitar pukul 00.00 malam, terpidana sedang beristirahat dan tidak melakukan perlawanan. Yang bersangkutan diketahui sudah bekerja sebagai tukang di koperasi desa tersebut sekitar tujuh bulan,” jelas Bara.

Setelah diamankan, terpidana dibawa ke Kejari Kotabaru sebelum dijemput Tim Penuntut Umum Kejari Samarinda untuk menjalani proses eksekusi.

Pada Kamis (23/7/2026), Rahmatullah resmi dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Samarinda untuk menjalani sisa hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung.

Kejaksaan juga kembali mengingatkan seluruh buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang agar segera menyerahkan diri.

Sesuai imbauan Jaksa Agung, seluruh DPO diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi buronan yang terus diburu aparat penegak hukum.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda tengah mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sempadan Sungai. Regulasi tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menjadi dasar penataan kawasan permukiman di sepanjang bantaran sungai.

Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan penyusunan Raperda dilatarbelakangi masih banyaknya warga yang merasa khawatir dan bingung mengenai batas sempadan sungai serta potensi pembebasan lahan.

“Sebenarnya berapa sih jarak yang paling benar dari aturan itu yang tidak kena penggusuran? Nah, itu yang kita tentukan,” ujarnya, Kamis (23/7/2026).

Menurut Arie, penetapan batas sempadan sungai harus dilakukan secara jelas dan menyesuaikan kondisi di lapangan agar proses penataan kawasan tidak memunculkan persoalan sosial di kemudian hari.

“Itulah yang disesuaikan dengan adanya raperda ini, kita buat kepastian hukumnya dari situ,” tegasnya.

Ia menjelaskan, salah satu manfaat utama regulasi tersebut adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan bantaran sungai.

“Warga juga tenang, ‘Oh, ini aku kena bongkar enggak ya?’ Kalau nanti Raperda-nya muncul, sudah jelaslah jaraknya,” katanya.

Arie mengungkapkan, berdasarkan hasil sosialisasi awal yang dilakukan kepada masyarakat, respons warga cukup positif setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan penyusunan regulasi tersebut.

“Ya alhamdulillah dengan adanya kita masuk sosialisasi Raperda ini, mereka juga pas-pas lah tanggapannya,” ujarnya.

Ia mengatakan pembahasan Raperda Sempadan Sungai telah berjalan sekitar satu tahun. Selama turun ke lapangan, DPRD kerap menerima keluhan masyarakat yang khawatir rumah mereka sewaktu-waktu akan digusur.

“‘Pak, kita mau atur nih yang baik.’ Baru mereka paham. Mereka juga kasih masukan, boleh enggak begini, boleh enggak begitu,” ungkapnya.

Pada tahap awal, sosialisasi diprioritaskan di daerah pemilihannya, yakni Samarinda Utara dan Sungai Pinang, karena kedua kawasan tersebut memiliki permukiman padat di sepanjang aliran sungai.

“Jadi karena saya di Dapil Samarinda Utara–Sungai Pinang, kita lebih fokus sosialisasi ke situ,” ujarnya.

Setelah tahapan sosialisasi selesai, DPRD akan kembali menggelar koordinasi bersama instansi terkait, termasuk Balai Wilayah Sungai, sebelum pembahasan memasuki tahap berikutnya.

“Setelah sosialisasi kita pasti rapatkan lagi, kita koordinasi lagi dengan Balai. Ini kan masih pra nih,” jelas Arie.

Ia memperkirakan proses penyusunan hingga pemberlakuan Perda membutuhkan waktu sekitar dua tahun. Meski demikian, Komisi III berkomitmen menuntaskan pembahasannya sebelum masa jabatan anggota DPRD berakhir.

“Biasanya kalau begini dua tahun,” pungkasnya.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai merealisasikan program Gratispol Seragam bagi siswa baru jenjang SMA, SMK, SLB, dan MA. Penyaluran tahap pertama ditargetkan dimulai pada akhir Juli 2026 dengan tiga sekolah sebagai penerima awal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan proses pengadaan seragam untuk siswa kelas X masih berjalan sesuai kontrak yang telah disiapkan pemerintah.

“Sampai sekarang paket seragam untuk anak-anak kelas X masih on progress. Kami bekerja berdasarkan kontrak yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan akhir Juli ini sudah siap dibagikan untuk tiga sekolah terlebih dahulu,” katanya.

Tiga sekolah yang menjadi prioritas penyaluran adalah SMAN 10 Samarinda, SMAN 3 Tenggarong, dan SMAN 2 Sangatta Utara. Ketiganya dipilih karena telah lebih dahulu menyelesaikan proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), sehingga data penerima bantuan sudah lengkap.

“Kenapa tiga sekolah ini lebih dulu? Karena mereka sudah siap dari awal datanya, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Sekolah lainnya akan menyusul secara bertahap,” ujarnya.

Armin memperkirakan sekitar 800 siswa akan menerima bantuan pada tahap pertama. Dari jumlah tersebut, SMAN 10 Samarinda menjadi sekolah dengan penerima terbanyak, yakni sekitar 350 siswa.

Program Gratispol Seragam merupakan bantuan perlengkapan sekolah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bagi siswa baru kelas X SMA, SMK, SLB, dan MA. Secara keseluruhan, program ini menargetkan lebih dari 65 ribu penerima di seluruh Kalimantan Timur.

Setiap siswa akan menerima satu paket perlengkapan sekolah yang terdiri atas seragam sesuai jenjang pendidikan, tas, topi, dan sepatu.

Armin optimistis seluruh distribusi seragam Gratispol dapat diselesaikan secara bertahap dalam satu hingga dua bulan ke depan.

“Insya Allah satu sampai dua bulan semua sekolah sudah selesai menerima seragam gratis,” tuturnya.

Ia juga meluruskan anggapan yang menyebut program tersebut mengalami keterlambatan. Menurutnya, proses produksi memang harus menunggu data siswa dari masing-masing sekolah agar ukuran seragam sesuai dengan penerima.

“Ini bukan keterlambatan. Kami memang harus menunggu data dari sekolah karena seragam harus sesuai ukuran. Jangan sampai nanti ada yang kebesaran atau kekecilan,” jelas Armin.

Menurutnya, pengadaan seragam berbeda dengan pengadaan buku karena membutuhkan data ukuran yang akurat agar kualitas dan kenyamanan seragam yang diterima siswa tetap sesuai spesifikasi dalam kontrak pengadaan.

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur terus menambah sekolah dan rombongan belajar (rombel) untuk mengatasi keterbatasan daya tampung peserta didik baru di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan agar semakin banyak lulusan SMP dapat diterima di sekolah negeri.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan daya tampung.

“Di Kutim memang masih ada sekitar 400 anak yang belum terakomodasi di sekolah negeri. Sebenarnya mereka bisa masuk ke sekolah swasta, tetapi sebagian besar orang tua masih menginginkan sekolah negeri,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membuka SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Selain itu, pada tahun ajaran mendatang juga akan dibuka SMA Negeri 3 Sangatta Utara guna menambah kapasitas penerimaan peserta didik.

Di Kota Balikpapan, pemerintah juga mulai mengoperasikan dua sekolah baru, yakni SMA Negeri 10 Balikpapan dan SMA Negeri 8 Balikpapan.

“Memang tahun ini kedua sekolah tersebut baru membuka penerimaan siswa dengan masing-masing dua rombongan belajar terlebih dahulu,” jelas Armin.

Menurutnya, penambahan sekolah baru maupun rombongan belajar dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan di masing-masing daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah siswa yang belum tertampung setiap tahun ajaran baru.

“Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan ruang belajar dan daya tampung agar akses pendidikan bagi masyarakat semakin merata,” tutupnya.

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S.