SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur menggelar syukuran dan silaturahmi atas rampungnya renovasi ruang pertemuan di Sekretariat PWI Kaltim, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara insan pers dan DPRD Samarinda dalam mendorong lahirnya jurnalisme yang profesional serta menangkal penyebaran hoaks.

Acara dihadiri Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo, bersama jajaran pengurus PWI Kaltim dan insan pers.

Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Arie Wibowo yang membantu proses renovasi ruang pertemuan hingga ruang kerja sekretariat.

“Gedung atau ruang pertemuan yang kita tempati saat ini tidak lepas dari bantuan atau uluran tangan dari Bang Arie Wibowo yang melakukan proses renovasi hingga begitu cepat saat eksekusinya,” ujar Rahman.

Menurutnya, keberadaan fasilitas yang lebih representatif sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan peningkatan kapasitas wartawan di Kalimantan Timur.

Ia mengungkapkan, sebelumnya PWI Kaltim kerap menghadapi kendala fasilitas saat menggelar pelatihan maupun kegiatan organisasi.

“Serba salahnya, kalau kita bikin kegiatan pagi yang datang enggak ada. Tapi kalau kita bikin kegiatan sore, itu kepanasan semua,” selorohnya.

Meski menerima dukungan dari berbagai pihak, Rahman menegaskan PWI tetap berkomitmen menjaga independensi sebagai organisasi profesi.

“Teman-teman harus pahami bahwa posisi PWI adalah lembaga yang harus independen, menjaga kesetaraannya, dan yang paling penting menjaga harkat dan martabat wartawan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Arie Wibowo mengatakan kehadirannya merupakan bentuk komitmen mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik antara pers dan pemerintah daerah.

“Masih panjang rasanya umur kita, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk terus bersilaturahmi,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu menilai koordinasi yang baik antara pemerintah dan media menjadi penting agar berbagai informasi mengenai pembangunan daerah dapat tersampaikan secara akurat kepada masyarakat.

“Kalau untuk Kota maupun Provinsi, insyaallah saya bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi masukan,” ungkapnya.

Arie juga menyatakan siap menyalurkan aspirasi insan pers serta berharap fasilitas baru PWI Kaltim dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi wartawan dan memperkuat peran media dalam melawan penyebaran informasi palsu.

“Mudah-mudahan dengan syukuran hari ini, bisa menjadi sarana yang tepat buat teman-teman belajar untuk menjadi profesional,” harapnya.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Rencana penggunaan hak angket DPRD Kalimantan Timur kembali berada di persimpangan. Meski Badan Musyawarah (Banmus) telah menjadwalkan rapat paripurna pada Senin (27/7/2026), status agenda yang masih tentatif memunculkan keraguan apakah hak penyelidikan tersebut benar-benar akan bergulir atau kembali tertunda.

Pengamat politik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menilai persoalan utama bukan lagi terletak pada aspek administratif, melainkan pada konfigurasi kekuatan politik di internal DPRD Kaltim.

“Hak angket itu secara substansi merupakan hak DPRD yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen politik fraksi-fraksi yang ada di DPRD,” ujar Saipul saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.

Dalam Pasal 115 ayat (3), penggunaan hak angket mensyaratkan rapat paripurna dihadiri sedikitnya tiga perempat jumlah anggota DPRD, sedangkan persetujuan harus diberikan oleh paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.

Menurut Saipul, ketentuan tersebut memang bersifat kuantitatif, tetapi proses untuk memenuhi persyaratan itu sepenuhnya dipengaruhi oleh dinamika politik.

“Secara teknis memang kuantitatif, hitung-hitungan jumlah anggota yang hadir. Tetapi proses menuju ke sana sangat kualitatif karena ditentukan oleh komitmen politik. Nah, dua hal ini yang menurut saya saat ini belum bertemu,” katanya.

Ia mengaku pesimistis hak angket dapat berjalan dalam waktu dekat. Menurutnya, komposisi politik di DPRD Kaltim belum menunjukkan adanya konsolidasi yang cukup untuk memenuhi syarat kuorum.

Saipul menilai Fraksi Partai Golkar memegang posisi paling menentukan. Selain menjadi fraksi terbesar di DPRD Kaltim dengan sekitar 15 anggota, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim juga dijabat Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang menjadi salah satu pihak yang dikaitkan dalam tuntutan penggunaan hak angket.

“Kuncinya ada di Golkar. Kalau Fraksi Golkar tidak setuju, maka akan sulit memenuhi syarat kuorum. Dari 55 anggota DPRD, minimal harus hadir sekitar 42 orang. Kalau 15 anggota Golkar tidak hadir, otomatis angka itu sulit dicapai,” ujarnya.

Menurutnya, peluang hak angket semakin kecil apabila Fraksi Golkar mampu membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain agar tidak mendukung usulan tersebut.

“Kalau fraksi terbesar tidak mendukung, bahkan mampu mengajak fraksi lain untuk menolak atau tidak hadir, maka hak angket akan semakin sulit diwujudkan,” katanya.

Di sisi lain, Saipul justru menilai dasar penggunaan hak angket semakin kuat dari aspek substansi. Berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belakangan menjadi perhatian publik dinilai layak menjadi dasar bagi DPRD untuk menggunakan hak penyelidikannya.

Ia mencontohkan polemik pengadaan mobil dinas, renovasi rumah jabatan dan ruang kerja pejabat, hingga sejumlah persoalan administrasi penganggaran yang menurutnya perlu didalami secara komprehensif.

“Kalau melihat temuan-temuan yang berkembang, sebenarnya basis argumentasi penggunaan hak angket justru semakin kuat. Hak angket diperlukan agar DPRD dapat menggali secara komprehensif siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kebijakan tersebut,” tegasnya.

Saipul juga menepis anggapan bahwa kegagalan memenuhi kuorum disebabkan kendala teknis. Menurutnya, tata tertib DPRD Kaltim telah mengakomodasi rapat paripurna secara hybrid sehingga anggota yang tidak hadir secara fisik tetap dapat mengikuti rapat secara daring.

“Kalau hanya alasan teknis, sebenarnya sudah ada solusi melalui rapat hybrid. Tetapi kalau memang tidak ada kemauan politik untuk hadir, tentu banyak cara untuk menghindari kuorum. Jadi ini bukan lagi soal teknis, tetapi soal dinamika politik,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai strategi yang paling mungkin ditempuh untuk menggagalkan hak angket adalah dengan tidak memenuhi kuorum, sehingga rapat tidak dapat mengambil keputusan tanpa harus melalui mekanisme pemungutan suara.

“Bisa saja strategi yang ditempuh adalah tidak memenuhi kuorum. Tidak perlu sampai voting kalau rapatnya sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Itu juga bagian dari strategi politik,” katanya.

Saipul juga mengingatkan agar penjadwalan ulang yang terus terjadi tidak membuat perhatian publik terhadap substansi persoalan semakin memudar.

“Jangan sampai strategi mengulur waktu membuat masyarakat melupakan persoalan-persoalan yang menjadi dasar tuntutan hak angket. Yang harus dikedepankan seharusnya adalah kepentingan publik dan perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar kepentingan politik,” ucapnya.

Menurutnya, rapat paripurna yang dijadwalkan pada 27 Juli mendatang akan menjadi ujian penting bagi DPRD Kaltim, baik dalam memenuhi syarat formal penggunaan hak angket maupun membuktikan independensinya sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah.

Apabila kembali gagal memenuhi kuorum atau kembali ditunda tanpa kepastian, publik berpotensi menilai DPRD lebih mengedepankan kalkulasi politik dibanding menjalankan mandat konstitusionalnya.

“Pada akhirnya masyarakat akan melihat apakah DPRD benar-benar menggunakan haknya untuk kepentingan publik atau justru membiarkan momentum itu berlalu karena pertimbangan politik,” tutupnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

PASER – Penyelenggaraan perdana Paser International Table Tennis Championship (ITTC) 2026 mendapat apresiasi dari atlet Tim Nasional (Timnas) Filipina. Meski baru pertama kali digelar, kejuaraan tenis meja berskala internasional tersebut dinilai telah memenuhi standar penyelenggaraan yang baik, mulai dari fasilitas hingga atmosfer pertandingan.

Atlet Timnas Filipina, Kheith Rhynne Cruz, mengaku terkesan dengan kualitas venue dan tingginya persaingan yang dihadirkan dalam kejuaraan tersebut.

“Lingkungan pertandingannya sangat-sangat bagus. Seperti venue yang besar dan banyak pemain-pemain besar yang ikut, jadi saya rasa ini bagus,” katanya, Kamis (23/7/2026).

Kheith menjelaskan, Paser ITTC 2026 menjadi kejuaraan tenis meja ketiganya di Indonesia. Sebelumnya ia pernah mengikuti Asian Championship 2019 di Yogyakarta dan SEA Youth Table Tennis Championships 2025 di Jakarta.

Menurutnya, untuk sebuah turnamen internasional yang baru pertama kali digelar, penyelenggaraan Paser ITTC sudah berjalan dengan sangat baik. Meski demikian, ia berharap pada edisi berikutnya jumlah peserta maupun negara yang berpartisipasi dapat semakin bertambah.

“Untuk penyelenggaraan selanjutnya, akan lebih baik jika lebih banyak yang datang, seperti lebih banyak negara-negara yang ikut, dan lebih banyak peluang bagi pemain,” ujarnya.

Sementara itu, atlet Timnas Filipina lainnya, Angle Lou Joyce Laude, mengungkapkan perjalanan menuju Kabupaten Paser menjadi pengalaman tersendiri bagi rombongannya.

Ia mengatakan perjalanan dari Filipina menuju lokasi pertandingan memakan waktu hampir 24 jam. Rombongan harus transit di Singapura sebelum melanjutkan penerbangan menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, kemudian melanjutkan perjalanan darat sekitar tiga jam menuju Kabupaten Paser.

“Setelah sampai, kami masih harus melanjutkan perjalanan sekitar 3 jam dari Bandara Sepinggan ke sini,” terangnya.

Meski harus menempuh perjalanan panjang, semangat mereka untuk mengikuti Paser ITTC 2026 tidak berkurang. Sebelum berangkat ke Indonesia, para atlet telah menjalani persiapan intensif melalui latihan rutin dan fisik.

“Kami berlatih dari pagi hingga sore, setiap hari Senin, Selasa dan Jumat. Dan kami juga melakukan beberapa latihan fisik,” jelasnya.

Keikutsertaan atlet Timnas Filipina bersama sejumlah negara Asia lainnya menunjukkan bahwa Paser ITTC mulai mendapat perhatian di tingkat internasional. Turnamen ini diharapkan terus berkembang menjadi agenda olahraga tahunan yang mampu menarik lebih banyak atlet dan negara peserta pada penyelenggaraan mendatang.

Pewarta: Nash
Editor: Agus S.

BERAU – Polres Berau membuka ruang dialog dengan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. Forum tersebut melibatkan masyarakat, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan secara langsung terhadap layanan yang diberikan.

Melalui forum itu, Polres Berau ingin memastikan pelayanan kepolisian semakin sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kritik maupun saran yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelayanan publik.

Wakapolres Berau, Kompol Noor Dhianto, menegaskan Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda rutin atau pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen Polri untuk membangun pelayanan yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Forum ini kami buka tanpa sekat. Kami ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat. Apa yang menurut kami sudah baik, belum tentu dirasakan sama oleh masyarakat. Karena itu kami membutuhkan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi,” ujarnya saat membuka kegiatan, Rabu (22/7/2026).

Ia menjelaskan, tugas Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu prioritas yang terus dilakukan Polres Berau.

Sejumlah layanan yang menjadi fokus evaluasi dalam forum tersebut meliputi pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Seluruh layanan tersebut terus dibenahi agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Polres Berau juga terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu inovasi yang telah diterapkan adalah layanan pendaftaran SKCK secara daring sehingga masyarakat dapat melakukan proses awal pengajuan tanpa harus datang langsung ke kantor polisi.

“Pemanfaatan teknologi akan terus kami kembangkan agar pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” katanya.

Dalam sesi diskusi, peserta forum juga menyoroti kebijakan masa berlaku SIM yang masih dibatasi selama lima tahun.

Menanggapi hal tersebut, Kompol Noor menjelaskan bahwa SIM bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi juga bukti kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan sekaligus sarana registrasi dan identifikasi pengemudi.

Menurutnya, kondisi fisik dan kesehatan seseorang dapat berubah seiring waktu sehingga diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan pengemudi masih memenuhi persyaratan keselamatan berkendara.

“Selama lima tahun bisa terjadi perubahan kondisi fisik maupun kesehatan seseorang. Karena itu diperlukan pemeriksaan ulang untuk memastikan pengemudi masih memenuhi syarat mengemudikan kendaraan secara aman,” jelasnya.

Ia menambahkan, faktor usia, kondisi kesehatan, hingga kemampuan mengemudikan kendaraan menjadi pertimbangan dalam proses perpanjangan SIM. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan berlalu lintas sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan.

Menutup kegiatan, Kompol Noor menegaskan Polres Berau akan terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap upaya peningkatan pelayanan. Seluruh masukan yang diterima melalui Forum Konsultasi Publik akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi internal.

“Kami tidak anti kritik. Justru forum ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Berau,” pungkasnya.

Pewarta: SRN
Editor: Agus S.

BERAU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau melibatkan masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengevaluasi standar pelayanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan semakin transparan, responsif, dan sesuai kebutuhan pengguna.

Evaluasi digelar melalui forum terbuka yang menjadi bagian dari penyempurnaan sistem pelayanan di lingkungan Diskominfo Berau.

Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, mengatakan standar pelayanan tidak dapat disusun secara sepihak. Pengguna layanan perlu dilibatkan agar prosedur yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Standar pelayanan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, masukan dari OPD maupun pengguna layanan menjadi bagian penting untuk menyempurnakan kualitas pelayanan yang kami berikan,” ujar Didi.

Ia menjelaskan, forum evaluasi digunakan untuk menghimpun berbagai masukan mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, hingga efektivitas penyelesaian layanan.

Seluruh saran tersebut akan menjadi bahan perbaikan agar standar pelayanan lebih mudah dipahami dan diakses masyarakat.

Menurut Didi, standar pelayanan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai mekanisme mendapatkan layanan pemerintah. Informasi tersebut mencakup jenis layanan, persyaratan, alur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya apabila ada, serta mekanisme penyampaian pengaduan.

“Pelayanan publik yang memiliki prosedur jelas dan mudah diakses akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Karena itu, evaluasi berkala diperlukan agar pelayanan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat maupun perkembangan teknologi informasi,” katanya.

Dalam forum tersebut, setiap bidang di lingkungan Diskominfo Berau memaparkan layanan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pemaparan meliputi proses pelayanan, target waktu penyelesaian, persyaratan administrasi, serta sistem penanganan pengaduan.

Diskusi dilakukan secara terbuka. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan kritik, saran, dan masukan terhadap layanan yang selama ini berjalan.

Melalui evaluasi partisipatif tersebut, Diskominfo Berau berharap berbagai kendala yang masih ditemukan dapat segera ditindaklanjuti melalui perbaikan standar pelayanan.

Didi menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya harapan masyarakat menuntut pemerintah daerah menghadirkan layanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

“Harapan kami, standar pelayanan yang terus disempurnakan ini mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Berau,” pungkasnya.

Pewarta: SRN
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Kalimantan Timur bersiap menghadapi perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah beberapa tahun menikmati lonjakan pendapatan yang ditopang sektor pertambangan dan tingginya dana transfer pusat, kemampuan fiskal daerah pada 2027 diproyeksikan hanya mencapai Rp12,1 triliun. Jika angka tersebut bertahan hingga APBD disahkan, maka untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Kaltim resmi meninggalkan era anggaran jumbo.

Proyeksi tersebut mengemuka dalam pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2027. Dibandingkan APBD Perubahan 2023 yang mencapai Rp25,32 triliun, kemampuan fiskal daerah diperkirakan menyusut lebih dari Rp13 triliun atau sekitar 52 persen.

Kondisi itu membuat DPRD Kalimantan Timur mulai menyusun ulang skala prioritas pembangunan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPRD, diminta bersiap menghadapi ruang fiskal yang jauh lebih sempit, tanpa mengabaikan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penurunan Fiskal Berlangsung Bertahap

Perjalanan APBD Kaltim dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam.

Pada 2021, APBD Kaltim masih berada di kisaran Rp11,4 triliun, saat daerah mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Memasuki 2022, kemampuan fiskal meningkat menjadi sekitar Rp14,9 triliun seiring membaiknya harga komoditas dan meningkatnya Dana Bagi Hasil (DBH).

Puncaknya terjadi pada 2023. Melalui APBD Perubahan, nilai anggaran melonjak hingga sekitar Rp25,32 triliun, tertinggi sepanjang sejarah Kalimantan Timur. Lonjakan tersebut ditopang tingginya harga batu bara dunia, meningkatnya penerimaan sektor migas, serta besarnya transfer pemerintah pusat.

Namun kondisi itu tidak berlangsung lama.

Pada 2024, APBD turun menjadi sekitar Rp20,68 triliun. Tahun berikutnya, APBD murni 2025 ditetapkan sekitar Rp21 triliun dan meningkat menjadi Rp21,74 triliun melalui APBD Perubahan.

Memasuki 2026, penurunan semakin terasa. APBD turun menjadi Rp15,15 triliun atau berkurang sekitar Rp6,6 triliun dibanding APBD Perubahan 2025.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya pendapatan daerah, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer pemerintah pusat.

Kini, dalam pembahasan awal KUA 2027, kemampuan fiskal kembali diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp12,1 triliun.

Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap sektor sumber daya alam. Ketika harga komoditas melemah dan transfer pusat ikut menurun, kemampuan belanja pemerintah daerah pun langsung terdampak.

DPRD: Semua Harus Bersiap

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan pembahasan awal KUA 2027 masih menggunakan prognosis yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meski demikian, seluruh asumsi akan dikaji secara mendalam sebelum pembahasan memasuki tahap berikutnya.

“Kita percaya sama prognosis daripada TAPD, tapi dewan juga akan mengoreksi itu,” ujar Ekti usai rapat pembahasan KUA APBD 2027, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, dampak penurunan kemampuan fiskal akan dirasakan seluruh perangkat daerah.

“Semuanya turun. Anggaran DPRD turun, anggaran OPD semua turun. Tahun 2027 kita mulai dengan proses kemandirian,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa seluruh OPD harus mulai menyesuaikan pola penyusunan program dengan kondisi keuangan yang jauh berbeda dibanding beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, Ekti menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena kemampuan fiskal menurun.

“Semua berproses sesuai RPJMD. Kalau tidak masuk dalam RPJMD, tentu kita protes,” tegasnya.

Ia mengakui sejumlah program prioritas kemungkinan akan mengalami penyesuaian.

“Ya, tentu dengan anggaran yang sedikit, visi misi itu juga akan menyesuaikan. Semua OPD juga berkurang. Tapi ini baru pembahasan pertama, nanti masih ada rapat-rapat berikutnya,” ujarnya.

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Ekti memastikan pembahasan APBD 2027 masih akan berlangsung cukup panjang. Seluruh fraksi akan mencermati setiap komponen belanja agar anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.

“Di Banggar semua keterwakilan tujuh fraksi ada. Orang-orang hebat semua. Tentu kita akan membongkar semuanya, termasuk soal Bankeu yang masih belum jelas,” katanya.

Ia juga meluruskan informasi mengenai rencana kunjungan DPRD Kaltim ke Komisi XI DPR RI yang sempat disebut batal.

“Bukan ditolak. Mereka hanya minta dijadwalkan ulang karena sedang ada agenda lain. Jadi kita masih akan tetap ke sana,” tutupnya.

Menyusun Ulang Prioritas Pembangunan

Proyeksi APBD sebesar Rp12,1 triliun masih merupakan angka awal dalam pembahasan KUA 2027 dan masih dapat berubah mengikuti perkembangan pendapatan daerah maupun besaran transfer dari pemerintah pusat.

Namun, angka tersebut sudah menjadi gambaran bahwa Kalimantan Timur memasuki fase baru pengelolaan keuangan daerah. Jika selama beberapa tahun terakhir pemerintah memiliki ruang fiskal yang luas untuk membiayai berbagai program, maka mulai 2027 fokus bergeser pada efektivitas penggunaan anggaran.

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah dan DPRD dituntut lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dipastikan akan menjadi fokus utama, sementara belanja yang tidak mendesak berpotensi dikurangi agar pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.