BONTANG – Para pemuda Bontang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bontang Mengawal Konstitusi (AMB-MK) melaksanakan aksi demo di depan KPU Bontang dan depan Plaza Ramayana, Jumat (23/8/2024).

Aksi tersebut merespon revisi RUU pilkada yang dilakukan oleh DPR RI yang disinyalir ingin menundukkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan rilis yang dibacakan oleh perwakilan massa aksi, berikut pernyataan dari AMB-MK.

AMB-MK melakukan pengawalan kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dari pembegalan DPR-RI dan Presiden Joko Widodo yang mengangkangi Konstitusi.

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia khususnya di Kota Bontang mendapatkan kabar yang tidak mengenakkan bagi keberlangsungan demokrasi sehat. MK mengeluarkan amar putusan, dengan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menafsirkan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang semula mengatur persyaratan ambang batas pengusungan pasangan calon kepala daerah, Berdasarkan perolehan kursi dan suara di Pemilu DPRD, menjadi berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota berdasarkan rasio jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.

Selain itu, dikutip dari release Constitutional and Administrative Law Society (CALS) bahwa pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, MK menegaskan bahwa secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain.

Syarat usia pencalonan kepala daerah dihitung dari titik sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan pasangan calon terpilih sebagaimana anomali yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Artinya, putusan ini dapat menggulung karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah yang belum memenuhi syarat usia saat penetapan pasangan calon.

Penjegalan ini ditengarai tidak terlepas dari peran Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) yang hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan. Koalisi gemuk dan gurita dinasti politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024), dengan mengabaikan dua Putusan MK.

Upaya pengabaian ini dilakukan untuk mengakali Pilkada 2024 agar di sejumlah daerah, terutama Daerah Khusus Jakarta. Dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang riil, dan memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Meskipun belum memenuhi syarat usia pencalonan kepala daerah. Pengabaian tersebut akan dijalani oleh Presiden dan DPR dengan merevisi sejumlah ketentuan UU Pilkada dalam waktu singkat dan serampangan. Bertujuan menganulir garis-garis batas konstitusional yang diterbitkan MK, yang direncanakanpada hari Rabu, 21 Agustus 2024.

Oleh karena itu, jika partai politik pendukungnya melalui DPR-RI dan Presiden Joko Widodo dapat melakukan pembangkangan konstitusi maka rakyat Indonesia khususnya Kota Bontang akan melakukan pembangkangan sipil harus dilawan demi supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Untuk itu, AMB-MK menyatakan sikap:

1. Memerintahkan DPRD Kota Bontang secara kelembagaan menyampaikan kepada DPR RI untuk menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024.

2. Mendesak kepada KPU Kota Bontang untuk menyampaikan kepada KPU RI untuk segera membuat PKPU menindaklanjuti Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024.

3. Mendesak DPRD Kota Bontang untuk membuat petisi dan video pernyatakan sikap menolak RUU Pilkada atas nama kelembagaan DPRD Kota Bontang.

4. Menuntut kepada partai politik melalui fraksi di DPRD Kota Bontang untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Menyerukan kepada seluruh rakyat untuk menjaga demokrasi, menjaga marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi dalam berbangsa dan bernegara.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Beberapa organisasi kepemudaan bakal melangsungkan aksi demo merespon keputusan Revisi RUU Pilkada, Jumat (23/8/24) besok.

Humas AMB-MK (Aliansi Masyarakat Bontang Mengawal Konstitusi), Jaya mengungkapkan, jumlah massa yang rencananya akan diturunkan berkisar 500 orang. Berlangsung pada pukul 07.00 wita di depan Kantor DPRD Kota Bontang.

“Mereka yang turun dari perwakilan organisasi kepemudaan nasional, organisasi mahasiswa, dan organisasi pemuda masyarakat, malam ini di fix kan organisasinya,” terangnya.

Isi dari orasi yang akan dibacakan secara garis besar yakni, mengawal Putusan MK dari upaya pembegalan dan pembangkangan DPR-RI dan Presiden Joko Widodo terhadap konstitusi.

“Kami meminta DPRD Kota Bontang untuk menandatangi petisi dan membuat pernyataan sikap mendukung putusan MK,” jelasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pengadilan Negeri Bontang menjatuhkan vonis hukuman 12 tahun penjara kepada FM, pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Bontang Selatan, setelah terbukti bersalah dalam kasus pelecehan seksual yang ia lakukan kepada seorang santriwati.

Humas Pengadilan Negeri Bontang, I Ngurah Manik mengatakan, keputusan tersebut diambil pada 20 Agustus 2024 dalam persidangan. FM juga dikenakan denda sebesar Rp 25 juta.

Sebelumnya FM sempat dituntut dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 25 juta. Namun, saat putusan akhir persidangan, hukuman terdakwa ditingkatkan menjadi 12 tahun penjara.

“Untuk nominal denda masih sama. Tapi kalau FM tidak mampu membayar, maka diganti dengan menambah enam bulan masa tahanan,” terangnya.

Pengadilan juga telah memberikan waktu tujuh hari, agar terdakwa bisa mengajukan banding, namun hingga saat ini, pihak kuasa hukum FM masih belum menyatakan banding. Sehingga kasus ini dinyatakan selesai di pengadilan.

Sebelumnya, kasus pelecehan yang dilakukan oleh FM telah ditangani oleh Polres Bontang sejak November 2023 lalu. Kasus tersebut terungkap setelah korban berani mengadukan perbuatan asusila yang dialaminya kepada kakaknya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Terjadi kebakaran di salah satu rumah warga, di Jalan WR. Soepratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, tepatnya di seberang Gedung Aini Rasyifa, Rabu (21/8/2024), sekitar pukul 17.00 Wita.

Komandan Kompi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang, Amir Hamza mengatakan, warga menginfokan di wilayah Berbas muncul api serta asap tebal dari salah satu rumah warga.

“Dilihat pas di lokasi, diduga akibat adanya korsleting listrik dari arah dapur,” ucapnya saat diwawancarai.

Beruntung saat petugas sudah berada di tempat kejadian, api tidak semakin besar dan menyebar, sehingga api yang muncul bisa langsung segera dipadamkan.

“Untuk kebakarannya kami lihat sekitar 25-30 persen, beruntung api tidak sampai ke rumah utama,” paparnya.

Saat petugas hendak memadamkan api, ada sedikit kendala yang dialami, yakni kondisi dapur yang tinggi serta curam. Bahkan dapur yang terbuat dari kayu pun sudah sangat lapuk.

“Karena kondisi kayu dapurnya sudah lapuk, jadi kami agak sedikit kesusahan. Tidak ada korban jiwa juga, pemilik rumah langsung menyelamatkan diri keluar dibantu Ketua RT,” jelasnya.

Petugas membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit saat pemadaman api, ada sekitar 40 petugas yang turun ke lokasi dengan 5 armada.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Mulawarman angkatan ke-50 tahun 2024 telah resmi berakhir dalam jangka waktu 46 hari.

Sebanyak 190 mahasiswa yang terbagi dalam 16 kelompok, tersebar di 15 kelurahan dan satu di Pulau Malahing akan resmi kembali besok, Kamis (22/8/24).

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Yasur mengungkapkan, bahwa seluruh program kerja (proker) dari masing-masing kelompok telah rampung sesuai dengan waktu KKN berjalan. Pihaknya juga rutin mengontrol para mahasiswa dan proker apakah berjalan dengan lancar.

“Kami rutin ke posko mereka untuk melakukan pengecekan, apakah ada masalah yang harus diselesaikan atau berjalan lancar, alhamdulillah semua lancar,” jelasnya, Rabu (21/8/24).

Ia juga tidak mendapatkan laporan dari warga maupun lurah yang mengeluhkan kegiatan-kegiatan KKN mahasiswa unmul itu. Ia justru mendapati kontribusi para mahasiswa yang aktif membantu kegiatan di kelurahan maupun masyarakat.

“15 kelompok di masing-masing kelurahan, nah satu kelompok ini ditaruh di Malahing, mereka punya proker khusus,” jelasnya.

Untuk mahasiswa yang ditempatkan di Malahing, mereka mendapatkan proker khusus yakni memasarkan dan memamerkan kekayaan alam Malahing. Mulai dari pembuatan video edukasi wisata, dan membantu pengembangan wisata.

“Alhamdulillah mereka yang di Malahing juga tuntas mengerjakan proker tersebut,” terangnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dua orang warga Bontang Kuala (BK) menjadi korban pembongkaran trotoar di Jalan Piere Tendean tepatnya jalan masuk menuju BK, Selasa (20/8/2024).

Kedua warga BK itu terperosok ke dalam lubang trotoar, saat hendak menghindari banjir rob yang rutin terjadi di wilayah tersebut.

Diketahui, kondisi trotoar yang terbuat dari kayu tersebut dibongkar untuk proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Dinas Perhubungan Kota Bontang. Akibat pembongkaran itu, membahayakan masyarakat sekitar, karena dibiarkan terbuka dan tidak langsung dikerjakan oleh kontraktor.

Ketua Ikatan Pemuda Bontang Kuala, Tri Sudarmono menjelaskan, setelah dibongkar, pihak kontraktor hanya menaruh dua papan yang terbentang tanpa penahan.

“Pagi tadi BK dilanda banjir rob lagi, ada dua warga itu ingin beraktivitas, jadi harus melalui trotoar dan lewatlah di atas papan itu,” jelasnya.

Namun, papan tersebut amblas dan menyebabkan kedua warga itu jatuh ke lubang tersebut. Diklaim itu terjadi karena papan trotoar tidak dikembalikan seperti semula.

“Ini berbahaya bagi warga sekitar, aktivitas warga juga terhambat, padahal trotoar menjadi akses utama ketika Bontang Kuala terkena banjir rob,” katanya.

Mereka sempat mengadukan kejadian tersebut ke Lurah Bontang Kuala. Kontraktor datang untuk memperbaikinya. Namun mereka hanya mengembalikan papan seperti semula dan hanya diperbaiki seadanya.

“Kami minta ada pertemuan kembali, selain perbaikan trotoar, pertanggungjawaban kepada korban yang mengalami kerugian motor rusak dan handphonenya tenggelam,” jelasnya.

Lurah Bontang Kuala, Sanusi mengatakan, pihaknya akan meminta kontraktor untuk bertanggung jawab atas kerugian korban yang terperosok tersebut. Ia memang meminta trotoar dibongkar dan memasang lampu 42 titik.

“Memang trotoar dibongkar, tapi nanti kami minta kontraktor untuk ganti rugi dan memperbaiki ke sedia kala papan-papan trotoar itu,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam