PENAJAM PASER UTARA – Seorang warga RT 4 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara bernama Sabena (58), yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menyadap karet di kebun pada Selasa pagi (12/5/2026), akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari pihak keluarga, Damkar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah Buluminung, PT MHL, Ketua RT 04, hingga personel BPBD Penajam Paser Utara.

Tim menyisir lokasi awal korban diduga hilang hingga area sekitar bendungan PT MHL.

Korban akhirnya ditemukan sekitar 700 meter dari lokasi tempat ia menyadap karet, tepatnya di kawasan bendungan PT MHL.

Kepala Pelaksana BPBD Penajam Paser Utara, Nurlaila, mengatakan korban langsung dievakuasi menuju RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Penajam setelah ditemukan.

“Usai ditemukan korban dibawa ke RSUD RAPB untuk dilakukan penanganan sebelum dimakamkan,” ujarnya dalam keterangan resmi BPBD, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan laporan di lapangan, kondisi tubuh korban mengalami luka berat dan tidak utuh. Sejumlah bagian tubuh dilaporkan hilang serta terdapat luka koyak di area perut hingga punggung.

Sebelumnya, informasi hilangnya korban juga sempat beredar di grup WhatsApp Info Bencana Nusantara.

Dalam pesan yang diteruskan salah seorang anggota grup bernama Pahrian disebutkan korban hilang saat tengah menyadap karet di kebun.

Peristiwa ini menambah daftar kasus konflik satwa liar dengan manusia di wilayah Penajam Paser Utara, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai dan rawa. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menanggapi polemik ancaman boikot yang sempat dilontarkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar terkait pembahasan Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Polemik memanas setelah salah satu anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Faisal, melontarkan ancaman akan memboikot seluruh kebijakan Pemkab Kukar apabila Raperda Pesantren tidak masuk agenda sidang paripurna.

“Kalau perda pesantren tidak masuk, kita akan memboikot semua kebijakan Pak Bupati,” tegasnya dalam rapat sebelumnya.

Meski pada akhirnya pembahasan raperda tetap berlanjut, pernyataan tersebut mendapat respons langsung dari Aulia Rahman Basri.

Dengan nada menohok, Aulia menegaskan dirinya selama ini justru lebih aktif turun langsung ke lingkungan pesantren dibanding pihak-pihak yang ramai melontarkan pernyataan tersebut.

“Saya berani jamin lebih sering saya ke pesantren daripada orang-orang yang mengatakan itu,” ujar Aulia.

Ia meminta publik melihat rekam jejak hubungan pemerintah daerah dengan kalangan pesantren maupun organisasi Islam di Kukar.

Menurutnya, Pemkab Kukar selama ini aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan bersama organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga LDII.

Aulia menyebut kegiatan Safari Subuh hingga agenda keumatan rutin menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

“Teman-teman bisa lihat faktanya. Tidak mungkin pemerintah daerah Kabupaten Kukar itu tidak berpihak ke pesantren,” katanya.

Tak hanya itu, Aulia juga menyinggung program bantuan biaya hidup bagi ribuan santri yang telah dijalankan Pemkab Kukar.

Ia menyebut sebanyak 2.662 santri saat ini menerima bantuan sebesar Rp250 ribu per bulan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap pendidikan pesantren.

Karena itu, ia menilai tudingan bahwa pemerintah daerah tidak mendukung pesantren merupakan hal yang tidak berdasar.

“Menurut hemat saya, sesuatu yang tidak masuk akal,” ucapnya.

Meski polemik sempat memanas di DPRD Kukar, Aulia menegaskan dirinya tidak ingin memperbesar persoalan tersebut.

Menurutnya, Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren tetap merupakan langkah baik yang perlu dilanjutkan demi mendukung pengembangan pendidikan Islam di Kukar.

“Setelah saya dilaporkan sama Kabag Kesra dan Pak Sekda, saya lihat ini bagus untuk pesantren, ya sudah ongoing aja,” katanya.

Aulia juga mengingatkan agar isu keagamaan tidak dijadikan alat membangun polemik politik yang dapat memecah suasana di masyarakat.

“Kita ini sekarang bertujuan bagaimana menjaga kondusivitas daerah. Gunakan energi kita benar-benar untuk membangun daerah kita,” tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar sempat mengancam memboikot kebijakan bupati apabila Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren tidak masuk agenda sidang paripurna DPRD.

Namun setelah sempat diwarnai interupsi dan skorsing rapat, raperda tersebut akhirnya tetap masuk agenda dan disetujui untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Penasehat Aliansi Perjuangan Masyarakat (AMP) Kaltim, Asia Muhidin, menegaskan pentingnya menjaga marwah Kalimantan Timur menjelang sejumlah agenda strategis daerah pada 2026. Salah satu yang menjadi sorotan ialah proses pemilihan Ketua KONI Kaltim dan pemilihan Rektor Universitas Mulawarman yang diminta tetap independen tanpa campur tangan kepentingan politik praktis maupun dinasti politik.

Menurut Asia Muhidin, AMP Kaltim hadir sebagai wadah untuk mengawal aspirasi masyarakat sekaligus memastikan berbagai proses demokrasi dan organisasi di daerah berjalan sesuai aturan.

Ia menilai Kalimantan Timur kini berada dalam sorotan nasional seiring posisinya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta menjaga kehormatan daerah agar tidak tercoreng kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai marwah Kalimantan Timur ini hilang. Kita harus menjaga daerah ini bersama-sama, apalagi Kaltim sekarang menjadi perhatian nasional,” ujarnya.

Asia Muhidin mengatakan dalam waktu dekat terdapat dua agenda penting yang menjadi perhatian publik, yakni pemilihan Ketua KONI Kaltim dan pemilihan Rektor Universitas Mulawarman.

Ia meminta kedua proses tersebut berjalan profesional, transparan, dan sesuai mekanisme organisasi maupun regulasi yang berlaku.

“Jangan sampai politik masuk dalam proses pemilihan itu. Begitu juga dinasti politik, jangan sampai masuk ke lini-lini strategis seperti KONI maupun pemilihan Rektor Unmul. Semua harus berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan kepentingan politik praktis maupun dinasti kekuasaan berpotensi mencederai profesionalisme lembaga, merusak objektivitas, hingga memicu menurunnya kepercayaan publik.

Ia menilai dunia akademik dan olahraga harus dijaga independensinya demi kepentingan masyarakat luas.

“Kampus harus tetap menjadi ruang intelektual yang bebas dari tekanan politik, sementara organisasi olahraga harus fokus pada pembinaan prestasi, bukan menjadi arena kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Selain itu, Asia Muhidin juga mengajak tokoh masyarakat, mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, hingga pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah menjelang berbagai agenda penting tersebut.

“Kita ingin semua proses berjalan damai, bermartabat, dan mengedepankan kepentingan daerah. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang justru merugikan nama baik Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak mampu menempatkan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah di atas kepentingan pribadi maupun golongan agar Kaltim tetap menjadi daerah yang harmonis, berintegritas, dan dihormati di tingkat nasional. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SENDAWAR – Ketua KONI Provinsi Kalimantan Timur Rusdiansyah Aras secara resmi melantik Alsiyus sebagai Ketua KONI sekaligus mengukuhkan jajaran pengurus KONI Kutai Barat periode 2025–2029 di Lamin Melayu Taman Budaya Sendawar (TBS), Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Selasa (12/5/2026) pagi pukul 10.00 WITA.

Pelantikan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Barat Gamas Laden, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat Barong Tongkok Martinus Rudy, Direktur PDAM Untung Surapati, mantan Ketua KONI Kubar Stepanus Ujung dan Tobiyas F Kainama, jajaran KONI Kaltim, hingga para ketua cabang olahraga se-Kutai Barat.

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Kepala Dispora Kubar Gamas Laden, pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat dan harapan besar kepada kepengurusan baru KONI Kubar.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan secara pribadi, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Alsiyus beserta seluruh jajaran Pengurus KONI Kabupaten Kutai Barat masa bakti 2025–2029 yang hari ini resmi dilantik,” ujarnya.

Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta semangat pengabdian demi memajukan dunia olahraga di Kutai Barat.

Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi momentum penting kebangkitan olahraga di Kutai Barat setelah dinamika organisasi yang sempat terjadi akibat kekosongan jabatan Ketua KONI.

“Pelantikan hari ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan dunia olahraga di Kabupaten Kutai Barat. Kita berharap hadirnya kepengurusan baru dapat membawa semangat baru, persatuan baru, dan arah pembinaan olahraga yang lebih baik serta lebih profesional,” katanya.

Pemerintah daerah juga mengapresiasi seluruh pihak yang dinilai mampu menjaga proses organisasi tetap berjalan hingga pelantikan terlaksana.

Lebih lanjut, Gamas menilai tema pelantikan “Kompak Bersinergi Gemilang Meraih Prestasi” sangat relevan dengan tantangan dunia olahraga saat ini.

Menurutnya, kemajuan olahraga daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah, KONI, pelatih, atlet, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Kita memerlukan kekompakan seluruh cabang olahraga dan sinergi semua pihak untuk bersama-sama membangun prestasi olahraga Kutai Barat,” ucapnya.

Ia menegaskan Pemkab Kubar terus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, termasuk melalui sektor olahraga.

Selain itu, Kutai Barat juga tengah mempersiapkan diri menghadapi agenda besar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim yang dijadwalkan berlangsung November 2026 mendatang.

Karena itu, kepengurusan baru KONI Kubar diminta segera menyusun program kerja konkret yang fokus pada pembinaan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatih, penguatan organisasi cabang olahraga, hingga peningkatan prestasi atlet secara berkelanjutan.

“Saya juga mengajak seluruh pengurus cabang olahraga untuk menjaga soliditas dan kekompakan. Jangan lagi ada perpecahan ataupun kepentingan kelompok yang dapat menghambat kemajuan olahraga daerah,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lanjutnya, tetap berkomitmen mendukung pembinaan olahraga sesuai kemampuan daerah. Namun KONI juga diharapkan mampu menghadirkan inovasi, tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan profesional.

“Mari kita bersama-sama membangun iklim olahraga yang kondusif demi mewujudkan Kutai Barat yang gemilang dalam prestasi olahraga serta mampu mencetak atlet-atlet yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Alsiyus resmi menakhodai KONI Kutai Barat setelah terpilih secara aklamasi dan dilantik langsung Ketua KONI Provinsi Kaltim, Rusdiansyah Aras, di Lamin Melayu Taman Budaya Sendawar (TBS), Selasa (12/5/2026) pukul 09.51 WITA.

Usai dilantik, Alsiyus langsung menyiapkan agenda pembenahan organisasi, pembinaan cabang olahraga (cabor), hingga peningkatan kesejahteraan atlet sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kaltim 2026.

Dalam sambutannya, Alsiyus menegaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah membenahi tata kelola organisasi, mulai dari pendataan aset, evaluasi persoalan internal, hingga memetakan kebutuhan masing-masing cabang olahraga.

Seluruh cabor nantinya diminta menyusun proposal kegiatan secara rinci agar pengelolaan anggaran berjalan transparan dan sesuai aturan.

“Semua harus jelas item per-itemnya, karena anggaran yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Alsiyus.

Ia menyebut dalam waktu dekat KONI Kubar akan turun langsung mengunjungi tempat latihan atlet dan cabor untuk melihat kondisi di lapangan, termasuk kesiapan atlet menghadapi agenda olahraga mendatang.

Menurutnya, prestasi tidak cukup hanya mengandalkan semangat atlet, tetapi juga harus ditopang pembinaan yang terukur dan dukungan anggaran memadai.

Alsiyus juga menyoroti bonus atlet berprestasi di Kutai Barat yang dinilai masih perlu dievaluasi. Saat ini bonus atlet peraih medali emas di Kutai Barat berada di angka Rp30 juta, sementara di Mahakam Ulu disebut sudah mencapai sekitar Rp75 juta.

“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar atlet yang telah berjuang membawa nama daerah mendapat penghargaan yang lebih layak. Karena itu dalam waktu dekat kami akan mengajukan hearing dengan DPRD untuk membahas kebutuhan olahraga daerah, termasuk pembinaan cabor, dukungan anggaran hingga peningkatan bonus atlet,” katanya.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan atlet menjadi bagian penting dalam membangun motivasi dan prestasi olahraga daerah.

“Bagaimana mau menuntut atlet meraih prestasi kalau ketika mereka menang apresiasi yang diberikan masih belum maksimal. Ini yang akan kami perjuangkan,” tegasnya.

Selain itu, Alsiyus mengungkapkan persiapan Kutai Barat menuju Porprov Kaltim juga mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah sebesar sekitar Rp10 miliar.

“Rp10 miliar ini akan dicairkan dua tahap, di APBD Murni Rp5 miliar dan APBD Perubahan Rp5 miliar,” jelasnya.

Ia menilai dukungan tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mendorong kemajuan olahraga daerah.

Selain fokus pada pembinaan atlet, Alsiyus juga berharap KONI Kubar ke depan memiliki kantor permanen sendiri agar tidak terus bergantung pada tempat sewa.

“Informasi yang saya dengar, semoga tidak salah, kurang lebih sekitar Rp10 miliar. Kami juga berharap KONI ke depan punya kantor sendiri agar pembinaan dan konsolidasi organisasi bisa berjalan lebih maksimal lagi,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG – PT PLN Persero berhasil memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Datah Bilang dan sekitarnya, Kabupaten Mahakam Ulu secara bertahap pascabanjir yang terjadi pada Senin (11/5/2026).

Setelah melalui proses pengamanan sistem dan pemeriksaan teknis menyeluruh, kelistrikan berhasil dipulihkan 100 persen pada Selasa (12/5/2026) pukul 08.00 WITA.

Manager PLN ULP Melak, Agung Putra Raharjo, menjelaskan penghentian sementara aliran listrik sebelumnya dilakukan sebagai langkah preventif guna menjaga keselamatan masyarakat di wilayah terdampak genangan air. Langkah tersebut telah dikoordinasikan bersama stakeholder terkait di lapangan.

“Sejak awal kejadian, petugas PLN terus bersiaga dan melakukan pemantauan intensif di lapangan untuk memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan aman sebelum dilakukan penormalan. Alhamdulillah, setelah kondisi dinyatakan aman dan melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh, sistem kelistrikan berhasil kami normalkan kembali secara bertahap hingga seluruh pelanggan kembali menyala,” ujar Agung.

Ia menambahkan proses pemulihan dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, baik bagi masyarakat maupun petugas PLN di lapangan.

Agung juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dirasakan pelanggan akibat penghentian sementara aliran listrik tersebut.

“Keselamatan menjadi prioritas utama kami dalam setiap proses penanganan gangguan kelistrikan,” katanya.

Selain itu, PLN turut mengapresiasi dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat sehingga proses pengamanan hingga pemulihan kelistrikan dapat berjalan lancar.

“Ia juga mengapresiasi kolaborasi dan dukungan seluruh stakeholder serta masyarakat sehingga proses pengamanan dan pemulihan kelistrikan dapat berjalan dengan baik,” tambahnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SANGATTA – Di tengah melimpahnya sumber daya alam dan masifnya aktivitas tambang batu bara serta perkebunan sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih ada anak-anak yang harus mempertaruhkan keselamatan demi bisa bersekolah.

Pemandangan itu terlihat di Desa Longjak, Kecamatan Busang. Setiap hari, anak-anak bersama warga harus menyeberangi sungai menggunakan perahu sederhana karena belum adanya jembatan penghubung.

Perjalanan menuju sekolah pun tak selalu mudah. Saat debit air meningkat, arus sungai menjadi lebih deras dan membahayakan. Namun kondisi tersebut sudah menjadi rutinitas yang dijalani warga selama bertahun-tahun.

Ironi ini mencuat setelah video unggahan akun Instagram @emakfarida77 viral di media sosial dan menuai perhatian publik. Dalam video itu, warga memperlihatkan kondisi penyeberangan yang digunakan sehari-hari sekaligus menyampaikan kekecewaan terhadap belum terealisasinya pembangunan jembatan.

“Memang mahal kah? Apa memang selama ini menunggunya?” ucap seorang warga dalam video tersebut.

Tak hanya soal jembatan, dalam beberapa video keseharian yang dibagikan akun tersebut juga terlihat berbagai keterbatasan lain yang masih dialami warga Desa Longjak. Mulai dari akses jalan yang sulit, belum adanya penerangan memadai, hingga layanan air bersih PDAM yang disebut belum dinikmati masyarakat setempat.

Kondisi itu membuat warga harus bertahan dengan fasilitas seadanya di tengah kepungan aktivitas industri besar di wilayah Kutim.

Warga mengaku penantian pembangunan jembatan bukan lagi hitungan tahun, melainkan sudah berlangsung lintas generasi. Bahkan ada yang menyebut dirinya menunggu sejak masih duduk di bangku sekolah hingga kini telah memiliki anak dan cucu.

Kondisi tersebut memicu beragam komentar dari masyarakat. Banyak yang menilai pembangunan jembatan seharusnya menjadi kebutuhan dasar yang bisa diprioritaskan pemerintah daerah, terlebih Kutim dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah.

“Yang sulit mungkin bukan dananya, tapi memulai pembangunan yang merata. Anak-anak semangat sekolah, orangtua berjuang demi pendidikan yang baik,” tulis seorang warga di kolom komentar.

Di sisi lain, sungai yang sama justru rutin dilintasi kapal-kapal pengangkut batu bara. Sementara masyarakat sekitar masih menggantungkan aktivitas sehari-hari pada perahu kecil yang minim perlindungan.

Potret Desa Longjak kini menjadi simbol ketimpangan pembangunan di tengah derasnya arus investasi industri ekstraktif di Kutim. Saat sektor tambang terus berkembang, sebagian warga masih berjuang mendapatkan akses dasar demi masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam