BONTANG – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Bontang, masih mengkaji usulan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) terkait perubahan peruntukan lahan Wana Tirta seluas sekitar 300 hektare.

Anggota Pansus RTRW DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan usulan tersebut pada prinsipnya diterima untuk dibahas, namun belum menjadi kesepakatan DPRD karena masih harus melalui berbagai tahapan kajian hukum dan teknis.

“Pada prinsipnya kita terima dulu usulannya, tetapi belum menjadi sebuah kesepakatan untuk dimasukkan dalam perubahan RTRW,” katanya.

Menurutnya, usulan tersebut sebelumnya tidak masuk dalam draf RTRW yang diajukan pemerintah, karena PKT belum melengkapi dokumen kajian akademik maupun masterplan saat proses penyusunan berlangsung.

Akibatnya, pemerintah daerah tidak dapat memasukkan usulan tersebut ke dalam naskah yang diajukan ke DPRD.

Pansus pun telah memanggil pihak PKT, untuk memberikan penjelasan mengenai usulan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Heri juga menegur perusahaan karena pada awalnya mengajukan permohonan langsung ke kementerian tanpa melalui pemerintah daerah.

“Jangan seperti negara sendiri. Seharusnya proses pengusulan dilakukan dari bawah melalui pemerintah daerah dan DPRD,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kementerian akhirnya mengarahkan agar pembahasan dilakukan sesuai mekanisme melalui pemerintah daerah dan DPRD.

Selanjutnya, Pansus RTRW akan menggelar rapat internal pekan depan sebelum berkonsultasi dengan akademisi, Kementerian Hukum, serta kementerian teknis terkait guna memastikan usulan tersebut dapat dimasukkan dalam pembahasan tanpa melanggar aturan.

Selain itu, DPRD juga akan mempertimbangkan ketentuan terbaru mengenai kewajiban Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 persen, serta melakukan peninjauan lapangan sebelum mengambil keputusan.

“Jangan sampai kita memasukkan usulan di tengah jalan tetapi justru menimbulkan pelanggaran hukum. Semua aspek akan kami kaji terlebih dahulu,” tutupnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi A DPRD Kota Bontang mendukung langkah Pemerintah Kota Bontang menggandeng perusahaan, untuk membantu pembiayaan peserta BPJS Kesehatan yang tidak lagi ditanggung pemerintah pusat.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan skema tersebut merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam mencari solusi, setelah sekitar 15 ribu peserta BPJS dinonaktifkan akibat perubahan kebijakan pusat.

Menurutnya, DPRD sejak awal telah menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk melakukan kunjungan ke sejumlah rumah sakit swasta dan menyampaikan aspirasi ke kementerian terkait.

“Skema-skema yang dilakukan pemerintah itu, bagian dari inisiasi untuk mencari langkah-langkah solusi dan itu tepat. Kami sependapat dengan langkah tersebut,” ujarnya.

Heri berharap perusahaan di Kota Bontang bersedia ikut berpartisipasi, sehingga masyarakat yang kehilangan jaminan kesehatan tetap memperoleh perlindungan.

Ia mencontohkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah menerapkan pola serupa, melalui sistem gotong royong perusahaan dalam membantu pembiayaan peserta BPJS yang tidak lagi dijamin.

“Harapan kami tidak ada perusahaan yang menolak. Kalau bisa semua ikut membantu agar masyarakat tetap terlindungi,” katanya.

Meski demikian, ia menilai mekanisme pelaksanaannya perlu disusun secara jelas agar memiliki dasar yang kuat dan mudah dijalankan.

Heri mengakui persoalan tersebut cukup kompleks, karena pemerintah pusat menjadikan data kemiskinan sebagai dasar pemberian bantuan iuran BPJS. Sementara itu, Kota Bontang selama ini berupaya keluar dari kategori daerah miskin, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah peserta yang ditanggung pemerintah.

Karena itu, Komisi A mendukung penuh langkah Pemkot mencari solusi alternatif, agar tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan.

“Pada prinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Harapan kami jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya mendapat perlindungan justru terlewat,” pungkasnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menyoroti tata kelola bisnis Kapal Roro yang dikelola perusahaan daerah. Menurutnya, pengelolaan usaha tersebut belum memberikan manfaat optimal bagi Pemerintah Kota Bontang, dan justru terus memunculkan persoalan.

Rustam mengatakan, bisnis Kapal Roro seharusnya mampu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, kondisi yang terjadi saat ini justru membuat pemerintah daerah harus menghadapi berbagai persoalan, termasuk sengketa yang berujung pada ancaman penyitaan aset.

“Harusnya usaha ini bisa memberikan pendapatan bagi daerah. Tapi yang terjadi justru kita dibuat pusing dengan berbagai persoalan tata kelola dan SOP bisnisnya,” ujar Rustam.

Ia menegaskan kapal Roro merupakan aset yang dipisahkan, namun kepemilikannya tetap berada di tangan Pemerintah Kota Bontang. Karena itu, segala persoalan yang muncul berpotensi berdampak terhadap aset daerah.

Menanggapi ancaman penyitaan kapal berdasarkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Rustam menilai proses tersebut belum dapat langsung dilakukan.

“Kalau hanya putusan BANI, saya pikir belum cukup kuat. Tetapi jika sudah ada perintah melalui Pengadilan Negeri, itu baru menjadi persoalan yang harus dihadapi,” katanya.

Rustam juga menilai permasalahan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh jajaran direksi saat ini, melainkan merupakan akumulasi persoalan yang telah berlangsung sejak kepengurusan sebelumnya.

Karena itu, ia meminta Dewan Pengawas perusahaan mengambil langkah aktif melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap tata kelola perusahaan.

“Saya berharap dewan pengawas turun tangan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah pembenahan tata kelola, agar usaha ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi daerah,” tegasnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam