BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menyoroti masih terbatasnya akses pengalaman kerja, bagi lulusan siswa-siswi di Bontang, di tengah keberadaan perusahaan-perusahaan besar salah satunya di PT Badak LNG.

Saat kunjungan Heri menyebutkan, masih banyak lulusan SMA dan SMK di wilayah Bontang yang masih kesulitan mendapatkan pengalaman pekerjaan. Mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk masuk ke lingkungan industri, agar dapat belajar dan memperoleh pengalaman kerja awal.

“Anak-anak SMA/SMK ini sebenarnya tidak menuntut soal honor, mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman. Itu saja sebenarnya,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Heri turut menilai kondisi seperti ini menjadi miris bagi kota industri seperti Bontang. Di tengah banyaknya perusahaan besar yang beroperasi, lulusan lokal justru belum sepenuhnya mendapatkan ruang, untuk memulai karier dan mengenal dunia industri secara langsung.

Heri menyebut hambatan utama yang dihadapi pencari kerja, bukan semata kemampuan dasar, melainkan syarat pengalaman kerja yang sulit dipenuhi oleh lulusan baru.

Akibatnya, banyak pelamar lokal kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah, yang telah memiliki pengalaman, maupun jam terbang lebih tinggi di sektor industri.

“Kalau bisa perusahaan agar lebih terbuka dalam menyediakan program magang, pelatihan kerja, hingga pembinaan tenaga kerja pemula secara berkelanjutan,” tambahnya.

Menurutnya, pemberian akses pengalaman kerja sejak dini bukan hanya membantu generasi muda memperoleh keterampilan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten.

“Kalau tidak diberi ruang belajar dari awal, mereka akan terus tertinggal dalam persaingan kerja. Jangan hanya menerima karyawan yang sudah berpengalaman saja, coba kasih sedikit buat mereka yang belum bisa untuk pengalaman pertama di dunia kerja,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Pjs Vice President Business Support Badak LNG, Ravito Karismael mengatakan bahwa pihak perusahaan telah menjalankan sejumlah program pengembangan sumber daya manusia, seperti management trainee dan graduate development program.

Ia menjelaskan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama mengikuti seleksi.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Neni Moerniaeni menyoroti masih tingginya kasus stunting di sejumlah wilayah di Kota Bontang, meski daerah tersebut dikelilingi perusahaan besar.

Dalam rapat paripurna DPRD Bontang terkait rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2025, Neni menyebut kondisi itu sebagai sesuatu yang ironis bagi kota industri seperti Bontang.

“Saya ironis banget, di kota industri masih ada stunting,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Ia menyebut wilayah dengan angka stunting tertinggi berada di Bontang Lestari dengan 124 balita stunting atau sekitar 22,71 persen. Neni meminta lurah bersama perusahaan di sekitar wilayah tersebut ikut terlibat aktif melakukan intervensi.

Menurutnya, keberadaan perusahaan besar seperti PAMA dan Indominco di kawasan Bontang Lestari, seharusnya dapat membantu percepatan penanganan stunting.

Selain Bontang Lestari, Neni juga menyoroti Kelurahan Guntung yang masih memiliki 83 balita stunting. Ia meminta pemerintah kelurahan memanfaatkan keberadaan perusahaan besar di sekitar kawasan tersebut, untuk mendukung program penanganan stunting.

“Guntung ini kan tinggal 83 anak saja. Masa enggak bisa selesai?” katanya.

Tak hanya itu, wilayah Tanjung Laut Indah tercatat memiliki 146 balita stunting, sedangkan Tanjung Laut mencapai 147 balita. Sementara sejumlah wilayah lain dengan kasus di atas 100 balita antara lain Api-Api, Gunung Elai, Loktuan, dan Bontang Kuala.

Neni meminta seluruh camat dan lurah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan serta perusahaan, agar intervensi terhadap balita stunting bisa berjalan maksimal.

Ia juga menekankan program pemberian makanan tambahan melalui Gerakan Masyarakat Melawan Stunting harus terus diperkuat. Dalam program itu, balita stunting mendapatkan bantuan makanan senilai Rp25 ribu per hari selama 56 hari intervensi.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Eko Mashudi, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi titik penarikan retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala (BK).

Pemungutan retribusi yang sebelumnya dilakukan di jalan maupun dekat pemukiman warga, direncanakan dipindahkan ke area pelataran BK. Selain itu, sistem tarif juga akan diubah dari sebelumnya per orang kini nantinya menjadi per kendaraan, termasuk untuk kendaraan bentor.

Eko menjelaskan, langkah tersebut diambil setelah pihaknya melakukan penyesuaian, terhadap ketentuan dalam peraturan daerah mengenai retribusi jasa layanan pemerintah.

“Kami membaca di dalam perda, yang dimaksud retribusi dalam perda adalah jasa yang dipungut pemerintah dan pelayanan yang diberikan pemerintah,” kata Eko Mashudi, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, di area pelataran BK merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah dengan anggaran sekitar Rp24 hingga Rp26 miliar, sehingga dinilai masuk dalam objek layanan yang dapat dikenakan retribusi.

“Artinya fasilitas di pelataran BK ini kurang lebih menghabiskan anggaran sekitar Rp24-26 miliar. Ini termasuk aset dan fasilitas yang dibangun pemerintah,” ujarnya.

Eko mengakui pemungutan retribusi yang dilakukan di jalan dan dekat pemukiman warga, sebelumnya menjadi bahan evaluasi pemerintah, yang dimana wilayah tersebut tidak masuk dalam kawasan pariwisata.

“Mungkin kesalahan kami memungut retribusi di jalanan atau dekat pemukiman warga, sehingga akan kami lakukan evaluasi,” katanya.

Karena itu, ke depan pemungutan retribusi direncanakan hanya dilakukan di wilayah pelantaran BK saja, yang merupakan area tersebut merupakan fasilitas milik pemerintah.

Meski demikian, kebijakan tersebut diperkirakan tetap menimbulkan tantangan, terutama dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di kawasan setempat.

Eko menyebut terdapat sekitar 40 pelaku UMKM, yang sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak penarikan retribusi, terhadap kunjungan wisatawan dan aktivitas usaha mereka.

“Awalnya kami lakukan pemungutan di situ, para UMKM bilang bakal terdampak dari pemungutan retribusi,” ucapnya.

Namun demikian, Dispopar menilai pemungutan di area penelantaran merupakan langkah yang paling sesuai dengan ketentuan perda, dibanding dilakukan di jalan umum maupun dekat kawasan permukiman warga.

“Karena sesuai dengan perda, mau tidak mau kami akan melakukan pemungutan retribusi di pelataran BK, tidak lagi di jalan atau dekat dengan pemukiman warga,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menghadiri sekaligus memimpin rapat koordinasi terkait penyaluran BBM Bersubsidi (Bio Solar), yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wali Kota Bontang, Selasa (12/5/2026).

Di rapat kali ini, pihaknya membahas sejumlah persoalan distribusi BBM subsidi, mulai dari antrean kendaraan di SPBU, sinkronisasi data kendaraan pengguna barcode, hingga rencana penambahan SPBU baru di wilayah Kota Bontang.

Dalam arahannya, Agus Haris menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi, harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak menerima.
“Data kendaraan operasional dan pengguna barcode harus diverifikasi ulang, agar kuota yang tersedia dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak,” ucapnya.

Kesempatan yang sama, pihak dari Pertamina menjelaskan antrean biosolar bukan hanya terjadi di wilayah Bontang saja, melainkan hal ini sudah menjadi isu nasional. Kondisi tersebut dipicu tingginya peralihan pengguna Dexlite dan Pertamina Dex, ke biosolar subsidi akibat selisih harga yang cukup tinggi.

“Maka dari itu saya meminta pengawasan diperketat terhadap antrean kendaraan di SPBU, termasuk dugaan penyalahgunaan barcode dan praktik modifikasi tangki kendaraan, untuk memperoleh BBM subsidi lebih banyak,” tegas Agus Haris.

Sehingga dari hasil rapat tersebut, sejumlah poin disepakati sebagai langkah untuk menindaklanjuti. Di antaranya usulan penambahan kuota BBM subsidi, peninjauan kembali surat edaran pengendalian distribusi BBM, pendataan ulang kendaraan pengguna BBM subsidi, hingga penguatan pengawasan barcode dan antrean SPBU.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang, Eko Mashudi, menyebutkan untuk pelaksanaan penarikan retribusi di kawasan wisata, di Bontang Kuala (BK) mulai dilakukan tepat di 8 Mei 2026, namun sifatnya masih uji coba atau “try out”.

Menurut Eko, langkah tersebut dilakukan untuk melihat potensi pendapatan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi pemerintah sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.

“Kami coba melaksanakan retribusi di 8 Mei 2026. Kami melaksanakan ini sebenarnya try out, yang dimana kami hanya menggelar retribusi selama 4 jam saja, mulai dari pukul 16.00 sampai 20.00 Wita,” jelas eko, Selasa (12/5/2026).

Dari pelaksanaan di hari pertama, Dispopar mencatat jumlah kunjungan mencapai sekitar 631 orang, dengan pendapatan retribusi lebih dari Rp3 juta hanya dalam waktu empat jam.

Sementara itu di hari selanjutnya, tepatnya di Sabtu (9/5/2026) lalu, hasil dari retribusi disebut meningkat cukup tajam, hingga pihaknya mendapatkan sekitar Rp4,5 juta, dengan jumlah kunjungan sekitar 894 orang.

Meski demikian, Eko menegaskan tidak semua pengunjung dikenakan retribusi. Beberapa aktivitas masyarakat seperti jogging, bersepeda, berangkat pengajian, hingga les tetap diperbolehkan masuk tanpa pungutan. Selain itu, ada pula wisatawan yang tidak membawa uang, tetap dipersilakan masuk ke kawasan wisata.

“Ini kami lakukan tidak ada unsur pemaksaan sama sekali, jadi tidak semua orang yang mau lewat kami tarik untuk retribusi,” ujarnya.

Selain itu Eko juga mencontohkan, kendaraan bentor yang membawa empat penumpang namun hanya memiliki uang terbatas tetap diperbolehkan melintas, tanpa dikenakan pungutan penuh, agar pengunjung tetap bisa berbelanja di kawasan wisata tersebut.

Eko menegaskan seluruh kekurangan maupun kelalaian dalam pelaksanaan uji coba retribusi, menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala dinas.

“Bila ada kesalahan dan kelalaian, itu semua menjadi tanggung jawab saya. Teman-teman yang sudah berjuang di lapangan untuk pejuang PAD ini saya patut memberikan apresiasi yang luar biasa,” katanya.

Menurut dia, pelaksanaan uji coba penting dilakukan agar pemerintah memiliki bahan evaluasi, sebelum menentukan kebijakan selanjutnya terkait pengelolaan retribusi kawasan wisata.

“Kalau kita tidak mencoba hal seperti ini, kita tidak akan pernah coba melakukan evaluasi,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam