TENGGARONG – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang guru ngaji di Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, terus berkembang. Jika sebelumnya hanya muncul satu laporan, kini polisi menduga jumlah korban mencapai sekitar 12 anak.

Perkara ini menjadi perhatian serius karena dugaan pelecehan terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan anak dan melibatkan korban berusia sekitar 10 hingga 13 tahun.

Polsek Kembang Janggut saat ini masih melakukan pendalaman terhadap keterangan korban dan saksi, termasuk pemeriksaan psikologis untuk memastikan kondisi anak-anak yang diduga menjadi korban.

Kapolsek Kembang Janggut, AKP Dedy Supriyanto, mengatakan hingga saat ini memang baru satu laporan resmi yang diterima kepolisian. Namun dari proses pengembangan, penyidik menemukan adanya dugaan korban lain.

“Kalau yang melapor memang baru satu, tapi ada beberapa korban lain yang sudah diminta keterangan. Jumlahnya sementara kurang lebih ada 12 orang dan kemungkinan masih akan terus didalami,” sebutnya.

Polisi menduga peristiwa yang dialami para korban terjadi dalam waktu berbeda dan bukan dalam satu kejadian tunggal.

Sejumlah korban disebut baru berani mengungkap pengalaman mereka setelah laporan pertama masuk pada April lalu. Dari situlah penyidik mulai menemukan rangkaian dugaan kejadian lain yang berkaitan.

Saat ini penyidik masih terus memeriksa saksi-saksi dan korban, termasuk mendalami keterangan dari pihak terduga pelaku yang statusnya masih sebagai terperiksa.

AKP Dedy menegaskan proses hukum tetap berjalan dengan sangat hati-hati karena perkara tersebut melibatkan anak di bawah umur.

“Belum ditahan. Kemarin sudah diminta keterangan dan sekarang kami masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi,” sambungnya.

Kasus ini memunculkan keresahan di masyarakat Kembang Janggut. Polisi juga mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait perkara tersebut agar membantu proses penyelidikan sehingga seluruh fakta dapat terungkap secara menyeluruh.

Selain proses hukum, pendampingan psikologis terhadap korban kini menjadi perhatian penting agar anak-anak yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan selama penanganan perkara berlangsung. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Praktik penyelewengan BBM subsidi di Balikpapan kembali terbongkar. Polresta Balikpapan mengungkap tiga kasus penyalahgunaan solar dan Pertalite subsidi dengan modus antre berulang di SPBU menggunakan barcode MyPertamina dan kendaraan berbeda.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan enam tersangka dan menyita ratusan liter BBM subsidi yang diduga akan dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Kapolresta Balikpapan, Jerrold Kumontoy, mengatakan pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan Satreskrim Polresta Balikpapan bersama Polsek Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara dalam beberapa waktu terakhir.

“Dari tiga kasus yang berhasil kami ungkap, total ada enam tersangka yang sudah diamankan. Barang bukti yang berhasil disita berupa 720 liter solar subsidi dan 500 liter Pertalite,” ujarnya saat konferensi pers, Rabu (13/5/2026).

Selain BBM subsidi, polisi turut mengamankan lima unit truk, satu unit mobil Panther, jeriken, mesin penyedot hingga selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke tempat penampungan.

Jerrold menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan antre di SPBU KM 13 menggunakan kendaraan berbeda sambil memanfaatkan barcode MyPertamina untuk memperoleh BBM subsidi.

Setelah mengisi BBM, para pelaku menuju lokasi tertentu yang dianggap aman untuk menyedot isi tangki kendaraan ke dalam jeriken sebelum dijual kembali kepada penampung.

“Setelah mengisi BBM subsidi, mereka menuju tempat yang dianggap aman untuk memindahkan isi tangki ke jeriken. Selanjutnya dijual kembali kepada penampung,” jelasnya.

Untuk mengelabui petugas SPBU, sebagian pelaku bahkan mengganti pelat nomor kendaraan agar dapat kembali mengantre dan memperoleh BBM subsidi lebih dari satu kali.

Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu tersangka diketahui sudah menjalankan praktik tersebut sejak 2025 dengan estimasi keuntungan mencapai Rp700 juta hingga Rp800 juta. Sementara tersangka lain baru mulai beroperasi sejak awal tahun ini.

Dalam kasus Pertalite, salah satu pelaku membeli BBM subsidi di wilayah Samboja, Kutai Kartanegara, dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter, lalu menjualnya kembali di Balikpapan seharga Rp11.500 per liter.

Sedangkan solar subsidi dibeli dengan harga sekitar Rp6.800 per liter dan kembali dijual hingga Rp12 ribu per liter.

Kapolresta menegaskan pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap praktik penyelewengan BBM subsidi karena dinilai merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menerima hak subsidi tersebut.

“BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, kami akan terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan,” tegasnya.

Saat ini polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain serta dugaan modifikasi kendaraan yang digunakan untuk mendukung praktik ilegal tersebut. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda bersama Satlantas Polresta Samarinda kembali bergerak menertibkan parkir liar yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Dalam razia gabungan di Jalan Anggi, samping Masjid Islamic Center Samarinda, pelanggar langsung ditindak menggunakan sistem tilang elektronik handheld.

Pengendara yang parkir berlapis maupun berhenti di luar area resmi parkir langsung didokumentasikan petugas dan diberikan barcode pelanggaran untuk proses tilang elektronik.

Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas Dishub Samarinda, Duri, mengatakan penertiban tersebut merupakan agenda rutin karena kawasan Jalan Anggi sering memicu kemacetan akibat parkir sembarangan.

“Kami tegaskan, Jalan Anggi dari arah Slamet Riyadi menuju Jalan Cendana (sisi kiri) itu parkir di area celukan dengan posisi serong. Retribusinya resmi Rp7.000 sekali parkir dan pembayarannya menggunakan QRIS sehingga terpantau sistem. Di luar celukan itu, berarti pelanggaran,” tegas Duri.

Sementara untuk jalur dari arah Jalan Cendana menuju Jalan Slamet Riyadi, posisi parkir diwajibkan lurus mengikuti arah arus lalu lintas.

“Tidak boleh ada parkir berlapis. Itu yang sering memicu kemacetan,” tambahnya.

Dalam razia tersebut, Satlantas Polresta Samarinda menggunakan perangkat handheld untuk mendata pelanggar secara elektronik. Setidaknya empat kendaraan langsung ditindak menggunakan sistem tersebut.

Kasubnit Turwali Satlantas Polresta Samarinda, Ipda Tafyudi Anugrah, menjelaskan sistem handheld bekerja dengan mendokumentasikan plat nomor kendaraan secara otomatis.

“Cara kerja handheld ini hanya mendokumentasikan plat kendaraan. Secara otomatis, identitas pemilik dan jenis pelanggaran akan muncul di aplikasi. Pemilik kendaraan nantinya akan mendapatkan barcode di kendaraannya untuk di-scan guna melihat detail pelanggaran,” jelas Ipda Tafyudi.

Selain Jalan Anggi, Dishub juga menyoroti maraknya parkir liar di Jalan Semeru, tepatnya di kawasan antara Kantor Gubernur dan Bank Indonesia atau depan Korem.

Duri menegaskan pungutan parkir sebesar Rp5 ribu di kawasan tersebut merupakan aktivitas ilegal karena bukan lokasi parkir resmi binaan Dishub.

“Itu bukan binaan kami, itu murni parkir liar. Parkir di situ tidak dibenarkan, seharusnya diarahkan ke kantong parkir yang tersedia seperti di Teras Samarinda,” katanya.

Dishub mengakui penertiban juru parkir liar masih menjadi tantangan karena para pelaku sering bermain “kucing-kucingan” dan kembali beroperasi saat petugas sudah meninggalkan lokasi.

“Kami sering menindak sejak tahun-tahun sebelumnya, tapi mereka kembali lagi saat petugas pulang. Hulunya adalah adanya aktivitas jualan di sana. Kami juga menghimbau masyarakat agar jangan mau membayar parkir di tempat yang jelas-jelas dilarang. Tanpa dukungan masyarakat yang sadar aturan, kami tidak bisa berbuat banyak,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan barang milik Mega Swalayan di Jalan Kalimantan, Samarinda, Rabu (13/5/2026) siang. Petugas pemadam kebakaran harus menembus kepulan asap pekat di lantai tiga gedung menggunakan alat bantu pernapasan untuk mencapai titik api.

Asap tebal yang memenuhi ruangan membuat proses pemadaman berlangsung cukup menegangkan. Personel damkar bahkan terpaksa menjebol jendela gedung demi membuka akses udara sekaligus mempermudah pencarian sumber api.

Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Samarinda, Akhmad Supriyanto, mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 12.30 WITA.

Berdasarkan informasi awal, api muncul di area penyimpanan barang pecah belah dan bahan habis pakai di lantai tiga bangunan.

“Informasi yang kami terima, di lantai tiga itu merupakan gudang penyimpanan tisu dalam jumlah banyak. Itu yang memicu api cepat menyebar,” ujar Akhmad Supriyanto di lokasi kejadian.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam proses pemadaman adalah posisi api yang berada di lantai atas dengan sirkulasi udara terbatas. Asap tebal membuat personel tidak dapat masuk tanpa perlengkapan khusus.

Untuk mengantisipasi risiko sesak napas, Disdamkarmat menurunkan tim khusus yang dilengkapi Breathing Apparatus (BA) atau alat bantu pernapasan.

“Karena ini gedung bertingkat dan asapnya sangat tebal di dalam, kita harus memakai BA untuk mengantisipasi risiko sesak napas. Ada lima personel yang menggunakan BA untuk menembus titik api di pojok kanan lantai tiga,” jelasnya.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, Disdamkarmat Samarinda mengerahkan tiga unit armada dari Posko 1. Proses pemadaman juga dibantu puluhan relawan yang membantu melokalisir area agar api tidak merembet ke bangunan sekitar.

Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan proses pendinginan setelah titik api berhasil ditemukan.

“Alhamdulillah, titik api sudah kelihatan dan dalam penanganan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sepenuhnya padam,” tutup Akhmad.

Belum diketahui pasti total kerugian akibat kebakaran tersebut. Namun sejumlah karyawan sempat terlihat menyelamatkan barang dagangan berupa sembako ke area parkir saat api mulai membesar. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

TENGGARONG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mewanti-wanti ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor pertambangan menyusul rencana pembatasan produksi batu bara yang diperkirakan mulai berlaku pada 2026 hingga 2027.

Kondisi tersebut dinilai bisa menjadi pukulan serius bagi perekonomian daerah yang selama ini masih bergantung besar pada sektor tambang batu bara.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan pembatasan produksi diproyeksikan mencapai sekitar 35 persen. Penurunan itu disebut akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja di sektor pertambangan.

“Produksi batu bara, kita ada pembatasan yang cukup besar kurang lebih sekitar 35 persen penurunan produksi yang akan terjadi di Kaltim dan tentu saja akan membuat pemutusan hubungan kerja massal,” ujar Seno Aji dalam sambutannya pada Temu Karya Karang Taruna Provinsi Kaltim di Grand Elty Singgasana Hotel, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, situasi tersebut menjadi sinyal bahwa Kaltim tidak bisa terus bergantung pada ekonomi berbasis sumber daya alam. Pemprov Kaltim kini mulai mendorong perubahan arah pembangunan menuju sektor berbasis sumber daya manusia dan ekonomi kreatif.

Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi dampak sosial yang lebih luas apabila aktivitas industri tambang mulai menurun drastis.

“Nah ini kita upayakan bagaimana caranya kita melakukan shifting ekonomi dari ekonomi alam atau sumber daya alam menjadi ekonomi sumber daya manusia atau ekonomi kreatif,” ucapnya.

Seno Aji menilai penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat tetap memiliki daya tahan ekonomi ketika sektor tambang mulai mengalami perlambatan.

Ia mengingatkan, tanpa mitigasi yang matang, pembatasan produksi batu bara berpotensi meningkatkan angka pengangguran hingga kemiskinan di Kaltim.

“Ini sangat penting karena menghindarkan penurunan tenaga kerja dan peningkatan kemiskinan. Kita hanya bisa melakukan kerja-kerja penambahan ekonomi kerakyatan yang ada di Kaltim,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SANGATTA – Suasana bermain layang-layang di kawasan Dermaga Baru Kenyamukan berubah menjadi mencekam. Seorang pelajar SMP di Sangatta menjadi korban serangan buaya saat berusaha mengambil layang-layang putus yang jatuh di sungai kecil sekitar dermaga, Rabu (13/5/2026).

Korban diketahui bernama Andi Alifiansyah (13), siswa kelas VII SMPN 1 Sangatta Selatan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek serius di bagian kaki kiri setelah digigit buaya dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit PKT Sangatta.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban sebelumnya berpamitan kepada orang tuanya sekitar pukul 11.00 WITA untuk bermain layang-layang bersama teman-temannya di kawasan dermaga.

Sekitar pukul 17.30 WITA, layang-layang yang dimainkan korban putus dan jatuh di area sungai kecil dekat dermaga. Korban bersama teman-temannya kemudian berusaha mengambil layangan tersebut.

Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, korban turun ke air dengan kedalaman sekitar satu meter. Tiba-tiba seekor buaya muncul dari dalam air dan langsung menggigit kaki kiri korban.

Teriakan korban sontak membuat panik teman-temannya dan warga sekitar. Salah satu saksi mata, Muhammad Aidil, mengaku langsung berlari menuju lokasi setelah mendengar suara minta tolong.

“Korban sempat ditarik buaya ke arah air, tapi berhasil diselamatkan karena temannya langsung menarik korban ke pinggir,” ujar seorang warga di lokasi kejadian.

Warga bersama teman korban kemudian berjibaku menyelamatkan Andi agar tidak terseret lebih jauh ke dalam sungai. Setelah beberapa saat, buaya tersebut akhirnya melepaskan gigitannya dan kembali masuk ke air.

Korban lalu dievakuasi menggunakan ambulans PMI menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa itu membuat warga dan pengunjung dermaga ketakutan, mengingat kawasan perairan Kenyamukan dikenal sebagai habitat buaya liar.

Kapolres Kutai Timur, Fauzan Arianto, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar perairan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas terlalu dekat dengan bibir sungai atau kawasan yang berpotensi menjadi habitat buaya. Pengawasan terhadap anak-anak juga harus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga meminta warga segera melapor apabila melihat kemunculan buaya di sekitar pemukiman maupun area aktivitas masyarakat agar dapat segera dilakukan langkah antisipasi.

Saat ini, pihak kepolisian bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian guna mengantisipasi munculnya buaya di kawasan dermaga.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai berdampak pada kehidupan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Tak sedikit pegawai yang kini harus memutar otak mencari penghasilan tambahan, demi menutupi kebutuhan rumah tangga dan cicilan yang telanjur diambil saat kondisi ekonomi masih stabil.

Sejumlah ASN mengaku mulai menjalani pekerjaan sampingan usai nominal TPP yang diterima mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Ada yang menjadi pengemudi ojek online (ojol) selepas jam kerja, berjualan makanan rumahan, hingga membuka usaha kecil-kecilan untuk bertahan.

“Kalau hanya mengandalkan gaji pokok sekarang cukup berat. Cicilan rumah, kendaraan, sekolah anak tetap jalan. Mau tidak mau harus cari tambahan,” ujar salah seorang ASN di Sangatta yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, saat kondisi TPP masih normal, banyak ASN memberanikan diri mengambil kredit rumah maupun kendaraan karena merasa kemampuan finansial masih aman. Namun setelah TPP berkurang, kondisi berubah drastis.

“Dulu hitungannya masih cukup. Sekarang harus benar-benar dihemat. Ada teman yang malam narik ojol, ada juga yang jual nasi kuning dan kue,” katanya.

Fenomena ASN nyambi pekerjaan sampingan kini mulai ramai diperbincangkan di kalangan pegawai. Beberapa di antaranya bahkan memanfaatkan media sosial untuk menjual makanan, minuman, hingga jasa titip demi menambah pemasukan.

Seorang ASN perempuan lainnya mengaku kini rutin menerima pesanan katering kecil-kecilan dari tetangga dan rekan kantor. Usaha itu dilakukan untuk membantu membayar cicilan yang terus berjalan setiap bulan.

“Kadang habis pulang kantor lanjut masak sampai malam. Yang penting kebutuhan rumah aman dulu,” ucapnya.

Kondisi ini disebut menjadi tantangan tersendiri bagi ASN di tengah meningkatnya biaya hidup. Di sisi lain, sebagian pegawai berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian terkait kondisi TPP agar para ASN bisa kembali menyusun perencanaan keuangan dengan lebih tenang.

Di tengah keterbatasan, mereka kini dituntut lebih kreatif demi menjaga dapur tetap mengepul dan cicilan tetap terbayar.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Sebanyak 128 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN), usai menuntaskan Pelatihan Dasar (Latsar) angkatan 116, 117 dan 118 tahun 2026.

Penutupan Latsar dilakukan langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Meranti, Rabu (13/5/2026). Prosesi berlangsung khidmat ditandai dengan pelepasan tanda peserta sebagai simbol berakhirnya masa pelatihan dasar CPNS.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Nina Dewi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Noviari Noor, Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ardiansyah menegaskan bahwa para peserta kini tidak lagi hanya berstatus CPNS, melainkan telah menjadi bagian dari ASN yang memiliki tanggung jawab besar terhadap bangsa dan masyarakat.

“Artinya saudara-saudara memang siap untuk menjadi abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga berfokus pada membangun bangsa tanpa memikirkan apapun selain dedikasi,” ujarnya.

Ardiansyah juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan nama baik korps ASN. Menurutnya, status PNS melekat dengan sumpah jabatan yang harus dijaga penuh tanggung jawab.

Ia meminta para ASN baru tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, instansi maupun masyarakat. Disiplin, profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan disebut menjadi pondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

“Jangan mencederai apa yang sudah dilalui melalui proses ini. Jaga marwah Korps Pegawai Republik Indonesia dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, ASN baru juga diharapkan mampu menjadi teladan di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Senada dengan Bupati, Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Nina Dewi, menyampaikan bahwa Latsar yang berlangsung sejak 9 Februari hingga 13 Mei 2026 tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan proses pembentukan karakter ASN.

Para peserta dibekali berbagai materi mulai dari etika pemerintahan, wawasan kebangsaan, hingga penguatan nilai-nilai pelayanan publik.

“Ini bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi awal untuk membangun karakter, integritas dan kompetensi saudara agar tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga bermental melayani,” ungkap Nina.

Ia berharap para ASN baru mampu menghadirkan inovasi dan ide kreatif yang berdampak langsung bagi kemajuan organisasi dan masyarakat di Kutai Timur.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diikuti 128 peserta dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Kutim yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan sebelum diangkat menjadi PNS.

Metode pembelajaran dilakukan secara komprehensif, mulai dari pembelajaran mandiri, aktualisasi di unit kerja masing-masing selama 30 hingga 40 hari, hingga sesi klasikal. Pelatihan juga memadukan pendekatan profesi dan sosial kultural guna memastikan kesiapan mental para peserta sebagai ASN.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam