BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam menilai, harga Stand Animal Fest yang akan diselenggarakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang Oktober 2023 mendatang terlalu mahal bagi para pelaku UMKM.

Menurutnya, harga stand senilai Rp 2,7 juta untuk enam hari itu dinilai tidak sejalan dengan misi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

“Dengan harga segitu, berarti mereka harus bisa dapat Rp 450 ribu sehari. Sanggup nggak pelaku usaha ini dapat segitu, apalagi kalau cuman jual minuman, saya rasa tidak tercover itu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Politisi Golkar itupun menawarkan solusi agar membagi setiap cluster stand, dengan harga yang berbeda antar setiap penyewa.

”Lebih baik dibedakan harganya. Misalnya penjual minuman Rp 450 ribu enam hari, penjual makanan dan lainnya Rp 500 ribu, dan stand pameran atau promosi misalnya perbankan bisa Rp 2 juta, karena mereka (pameran/promosi) outputnya untuk memperkenalkan bukan keuntungan, beda dengan UMKM. Jadi jangan dipukul rata itu keliru,” imbuhnya.

Dirinya berharap kegiatan ini bisa sejalan dengan mengutamakan para pelaku UMKM, demi kesejahteraan masyarakat Bontang.

“Paling penting bagaimana setiap kegiatan instansi pemerintahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tidak perlu mencontoh dari luar. Misal di Samarinda gandeng perusahaan, lembaga dan lainnya. Beda dengan pelaksanaan di Bontang yang didominasi pelaku UMKM. Jadi tidak adil kalau mau disamakan orang perbankan sama penjual minuman,” tekannya.

Rustam menegaskan, pasca covid-19 banyak pelaku UMKM sedang berusaha memulihkan ekonomi mereka. Pemerintah harusnya membuka ruang bagi mereka, bukan malah justru mengambil untung dari aktivitas ekonomi masyarakat kecil.  (al/adv)

BONTANG – Upaya penegakan perda penertiban anak jalanan (anjal) maupun gelandangan dan pengemis (gepeng) yang kian marak di Kota Bontang, mendapat dukungan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris.

Penanganan masalah sosial ini menurutnya sudah seharusnya dilakukan, agar  tercipta kota taman yang kondusif, tertib, aman dan nyaman.

“Kami sepakat dan sangat mendukung. Apalagi kebanyakan mereka (gepeng) ini dari luar Bontang. Kalau kita biarkan malah nanti semakin banyak,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Apabila para gepeng tersebut merupakan warga Bontang, maka dirinya mengaku siap membantu bersama pemerintah daerah. Seperti menyediakan rumah tinggal layak huni, pemberdayaan sosial dan ekonomi, pemberian bantuan sosial, dan lain-lain.

”Kalau betul-betul murni orang Bontang yang mengemis karena tidak mampu, oke akan kita bantu. Tapi kan realitanya kebanyakan ada yang koordinir dan bukan asli dari Bontang,” terangnya.

Selain itu kendala lainnya adalah, para gepeng ini dapat membahayakan pengguna lalu lintas, lantaran meminta-minta di pinggir jalan. Ia meminta semua pihak ikut berpartisipasi dengan tidak memberikan sesuatu, agar tidak membahayakan dirinya sendiri juga orang lain.

“Kami tidak larang masyarakat bersedekah. Tapi jangan sampai kebaikan kita justru memicu semakin banyak gepeng ke sini, dan menimbulkan masalah sosial baru. Mereka malah lebih milih ngemis daripada kerja yang lebih layak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol-PP Bontang Ahmad Yani melalui Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol-PP Eko Mashudi mengatakan, upaya penertiban Anjal dan Gepeng ini terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bontang sesuai dengan Perda Kota Bontang yang berlaku.

“Hal ini sesuai dengan Perda Bontang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Serta Perlindungan Masyarakat. Maka upaya penertiban para gepeng di Kota Bontang perlu semakin massif dilakukan,” pungkasnya. (al/adv)

BONTANG – Legislatif kembali menyuarakan usulan kenaikan insentif perangkat RT, guru mengaji, hingga Kader Posyandu. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang usai rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Menurut BW sapaan akrabnya, usulan tersebut disampaikannya kembali lantaran mereka kerap menanyakan kepastian kapan Insentif itu bisa segera diberikan

“Mereka sudah sering menanyakan instensif ini kepada saya. Saya tidak bisa jawab karena memang belum bisa memberikan kepastian. Saya minta tindak lanjutnya ini pemerintah seperti apa,” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini insentif yang diterima oleh jajaran RT saat ini berkisar Rp1 juta, sedangkan besaran insentif untuk para kader dan guru mengaji saat ini ialah Rp150 ribu.

Menurutnya insentif itu masih terlalu kecil sehingga perlu ditambah.”Harus ditambah, terlalu kecil itu. Ini juga kan sebagai bentuk perhatian pemerintah,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Basri menyebut akan menaikkan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan. Artinya, insentif yang akan diterima sebesar Rp1,1 juta.

“Tambahan Insentif RT kita rata semua Rp 100 ribu termasuk kader posyandu dan guru-guru ngaji,” tandasnya.

Diketahui, saat ini Pemkot Bontang sudah memastikan akan menaikkan insentif RT di Oktober 2023 ini senilai Rp 100 ribu. Perangkat RT itu terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, realisasi dengan insentif baru akan dilakukan pada Oktober 2023. Karena alokasi anggaran masuk dalam APBD Perubahan  2023 yang baru saja diketuk Rp 2,5 triliun. (al/adv)

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, mendukung rencana pemerintah menjadikan Pulau Gusung sebagai objek destinasi wisata baru di Kota Bontang. Tetapi dirinya meminta agar infrastrukturnya dibenahi terlebih dulu.

“Saya pribadi dukung rencana itu. Potensi sumber daya dan kearifan lokal di Pulau Gusung sangat potensial dimanfaatkan lebih maksimal,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, upaya ini sejalan dengan visi misi Pemkot Bontang untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan pariwisata Bontang.

Karenanya dia meminta agar pemerintah daerah bisa segera membenahi infrastruktur sarana dan prasarana di Pulau Gusung, sehingga layak dijadikan sebagai lokasi wisata.

Menurutnya, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang sejalan dengan rencana pengembangan potensi wisata di sana.

“Jangan sampai kita mau kembangkan wisatanya, tapi masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan justru diabaikan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Kadispopar) Bontang,  Ahmad Aznem mengatakan, rencana pengembangan potensi wisata Pulau Gusung saat ini tengah digodok.

Adapun tahap kajian Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) Pulau Gusung hampir rampung.

“Semua daerah yang berpotensi itu akan kami kembangkan. Seperti Tihi-Tihi dan Selangan. Kami inginnya bisa seperti Malahing juga,” terangnya. (al/adv)