BONTANG – Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris menyayangkan tingginya angka pengangguran di Kota Bontang. Padahal, Bontang merupakan kota kecil dengan banyak industri di dalamnya.

Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja, mengatur setiap pemberi kerja atau perusahaan wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada kepala perangkat daerah.

Juga ada Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Pekerja Ahli Daya. Perda tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi pengangguran di Kota Bontang. Tetapi, realisasi perda tersebut dianggap belum maksimal penerapannya oleh para investor atau perusahaan di Bontang.

“Penerapan perda tersebut belum maksimal, sehingga angka pengangguran di Kota Bontang masih terbilang cukup tinggi,” jelasnya.

Agus Haris menekankan kepada Pemerintah Kota Bontang melalui dinas terkait, yaitu Dinas Ketenagakerjaan untuk semakin meningkatkan komunikasi dengan investor maupun kontaktor yang ada sebagai bentuk pengawasan.

“Pengawasan ini dalam artian intens dalam berbicara dengan kontraktor yang ada di Kota Bontang. walaupun pengawasan melekat sudah diambil oleh provinsi tetapi domain pemerintah itu tetap ada untuk mengawasi para pekerja di tiap-tiap perusahaan itu. Tetap pemerintah Kota Bontang memiliki hak penuh untuk mengatur daerahnya,” ujarnya.

Diharapkan, pemerintah kota dapat menyelaraskan para pencari kerja dan kesempatan kerja yang ada. Maksudnya adalah ketika ada kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan seperti kesempatan kerja di PT PKT, Indominco, PT Badak maupun di dalam kota seperti perbankan, dan bidang pelayanan publik lain dapat diselaraskan dengan jumlah pencari kerja. (sc)

BONTANG – DPRD Bontang meminta pengawasan ketat hendaknya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang atas progres pembangunan proyek yang ada di Kota Bontang.

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengingatkan, Pemerintah Kota Bontang melalui leading sector masing-masing agar intens melakukan peninjauan untuk mencapai progres pekerjaan selesai sesuai target.

“Bagi pekerjaan yang sudah berjalan lama, pemerintah hendaknya mengawasi pemenang tender itu, tidak ada alasan bagi kontraktor untuk menyelesaikan. Pemerintah harus turun,” ucapnya.

Agus Haris menilai jika kegiatan yang baru saja dikerjakan dalam anggaran perubahan 2022, akan sulit selesai sesuai target. Namun, ia meyakini tidak ada proyek yang membutuhkan waktu panjang dianggarkan dalam APBD Perubahan. Ia pun menyadari pemerintah pun sudah mengkaji penetapan jadwal kerja pihak ketiga.

“Kalau yang masuk perubahan ini jika ada fisik biasanya berupa pekerjaan mudah dan cepat selesai seperti pengawasan,” ungkapnya.

Agus mewanti lagi, kedepan sekira bulan Nopember musim penghujan akan intens mengguyur. Ia khawatir dengan musibah banjir kembali melanda. Untuk itu proyek drainase hingga master plan tetap jadi program penting saat ini.

Diketahui kegiatan fisik menggunakan bantuan keuangan provinsi dan pusat saat ini sedang dalam pengerjaan. Sebut saja proyek penurapan sungai di Jalan Brokoli dan pembuatan saluran air di Jalan R Suprapto. Proyek fisik tersebut diwanti Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris untuk ketat diawasi agar tuntas sesuai waktu yang diberikan. (adv)

BONTANG –  Rapat dengar pendapat (RDP) terkait perselisihan kontraktor lokal Bontang PT Krida Sejahtera Jaya (KSJ) dengan PT Wijaya Karya (Wika) digelar DPRD Bontang, Senin (31/10). PT KSJ yang merupakan sub kontraktor PT Wika sejak 11 September 2021 lalu mengklaim merasa dirugikan hingga lebih dari Rp 3 miliar akibat pihak PT Wika lalai dalam pengadaan material yang telah disepakati.

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan bahwa pihaknya akan menfasilitasi perselishan tersebut meski ini adalah bisnis, namun menurut Agus Haris akibat perselisihan ini kontraktor lokal yang mempekerjakan warga Bontang jadi terkendala. “Saya minta bukti-bukti kesepakatan kerjanya untuk menjadi bahan kami dalam rangka mendalami perselihan ini,” kata Agus Haris.

Agus Haris pun, menyikapi pihak PT Wika yang tak hadir dalam RDP, ia mengatakan apabila dalam panggilan ke tiga kali tidak hadir maka pihaknya akan mengutus Komisi I melakukan sidak ke PT Wika. “Kalau sampai tiga kali tidak datang, kami akan utus Komisi I kesana,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD, Irfan mengatakan bahwa terkait kesepakatan kerjasama dengan PT Wika apabila SPK akan lebih kuat dan wajib dipertanyakan. “Kesepakatan terkait kontrak meski lewat email sekalipun memang harus dipertanyakan. Apabila PT Wika tidak hadir dalam RDP kami undang lagi, dan kalau tidak hadir lagi maka kami akan sidak,” tegas Irfan.

Irfan menambahkan, kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan karena dapat mengangap remeh permasalahan yang merugikan kontraktor lokal Bontang. “Kalau dibiarkan nantinya pihak PT Wika menganggap ini tidak apa-apa. Tapi kalo dasarnya SPK wajib dibayar,” tegas Irfan.

Di temui wartawaN, Project Manager PT KSJ Andi Herman menuturkan, pihaknya merasa dirugikan akibat PT Wika ingkar janji dari kontrak kerja. “PT Wika sudah ingkar janji daripada kontrak, pada prinsipnya kami ingin menyelesaikan secara baik-baik saat bertemu. Jadi ini klaim tahap ke dua kami minta pihak DPRD untuk memfasilitasi terkait klaim yang kami ajukan yang dibantahkan oleh PT Wika,” bebernya Andi.

Lebih lanjut Andi mengatakan, pada saat PT Wika membantah tidak ada surat dasarnya. “Sedangkan kami mengajukan klaim ada dasarnya, karena kontrak kami terakhir berakhir 14 Maret 2022 tapi PT Wika belum memenuhi kewajibannya menyiapkan matrial,” ungkap Andi.

Meski pihak PT Wika mempersilahkan perselisihan ini diajukan ke pengadilan, namun Agus menolaknya. “Bukan kelasnya pengusaha lokal harus ke pengadilan,” katanya.

Akibat PT Wika tidak melaksanakan kewajibannya berupa menyiapkan material, pihak PT KSJ merasa dirugikan, pasalnya sistem kontrak kerja dengan sistem unit pres.

“Artinya apa yang kami pasang itulah yang dibayar, dengan kedatangan matrial itu mempengaruhi volume. Contoh, seharusnya bulan ini kami target 10 ton tapi buktinya yang kami pasang 1 ton, artinya kami ada kerugian besar disitu. Sedangkan metode kerja yang sudah kita buat sesuai kontrak yang sudah kita sepakati, dengan kedatangan material mereka sampai bulan Desember seharusnya sudah datang, tapi kenyatannya tidak bisa,” terangnya.

Akibat keterlambatan material dari pihak PT Wika, Andi menyebut ia mengalami kerugian sekira lebih dari Rp 3 miliar.

Andi menegaskan, apabila PT Wika sudah tidak bisa mengakomodir perselisihan tersebut pihaknya akan menyatakan ke pihak pemkot Bontang bahwasannya PT Wika yang merupakan BUMN sudah tidak bisa lagi membesarkan perusahaan lokal. “Dan sudah tidak percaya lagi dengan PT Wika,” pungkasnya. (adv)