Beranda blog Halaman 871

Upacara HUT Ke-23 Bontang, Basri: Ungkapan Rasa Syukur kepada Pemrakarsa Kota Otonom

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 dengan melaksanakan upacara bendera, Rabu (12/10/2022) di Stadion Bessai Berinta. HUT Kota Bontang kali ini mengangkat tema Pariwisata Maju, UMKM Bangkit dengan selaras visi misi Kota Bontang.

Wali Kota Bontang, Basri Rase dalam amanatnya mengatakan Kota Bontang ke depan dapat tumbuh berkembang dengan hebat masyarakatnya dan hebat kotanya. Dia mengatakan, Kota Bontang dalam usia ke-23 dapat lebih maju.

“Tahun ini, kota Bontang berhasil mendapatkan penghargaan yakni 6 panji keberhasilan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kaltim,” kata Basri dalam amanatnya sebagai inspektur upacara.

Basri juga mengatakan, upacara ini sebagai rasa terima kasih kepada perintis kota Bontang yang telah berjuang memprakarsai berdirinya Kota Bontang sebagai kota otonom. “Ini merupakan rasa syukur kepada yang telah memprakarsai terbentuknya kota otonom,” sebutnya.

Upacara pagi itu dihadiri Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya, Dandim 0908/Bontang Letkol Inf Priyo Handoyo, Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan anggota DPRD Bontang serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bontang.

Pada akhir upacara tampil sebanyak 1.256 penari untuk memeriahkan HUT Kota Bontang. (yah)

Wagub Hadi : MPP Bontang Bisa Jadi Percontohan Daerah Lain

Penulis
redaksi
-
0
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang saat peluncuran MPP. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengakui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang jadi percontohan bagi daerah lain, karena semua layanan dari seluruh OPD, instansi vertikal dan perbankan ada.

“Ini luar biasa, seluruh OPD, intansi dan lembaga vertikal, perbankan, bahkan gerai untuk akad nikah ada disini. Kita sangat apresiasi Pemkot Bontang yang telah bekerja keras membuka gerai-gerai pelayanan yang dipusatkan di Pasar Taman Rawa Indah Kota Bontang,” tegas Hadi Mulyadi, di sela Soft Launching MPP Kota Bontang, Selasa (11/10/2022).

Dibukanya pelayanan MPP ini, lanjut Wagub, masyarakat akan lebih mudah terlayani, baik pelayanan pajak, izin usaha, perbankan, pembuatan SIM, bahkan pelayanan nikah juga ada.

“Keberadaan MPP di Pasar Taman Rawa Indah Kota Bontang ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sambil berbelanja keperluan sehari-hari, juga bisa mengurus izin usaha, membayar pajak, memperpanjang pajak tahunan kendaraan bermotor dan SIM, maupun mengurus izin lainnya,” tandasnya.

Pemprov Kaltim meminta pemerintah kabupaten dan kota bisa mencontoh MPP Kota Bontang dalam mendekatkan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Ini contoh bagi seluruh daerah di Kaltim bahkan Kalimantan. Karena, baru Kota Bontang yang memiliki pelayanan yang terluas dengan melibatkan seluruh OPD dan instansi melalui MPP ini,” ujarnya.

Wagub Hadi Mulyadi menegaskan, MPP di Kota Bontang, merupakan kota keempat dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang telah diresmikan Mal Pelayanan Publiknya yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Kota Bontang.

“Diharapkan daerah lainnya, segera menyusul untuk Mal Pelayanan Publiknya. Dan hadirnya MPP menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat,” harapnya.

Sekretaris Daerah Kota Bontang Hj Aji Erlynawati, mengatakan MPP merupakan salah satu program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang dalam upaya mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyaralat di Bontang.

“MPP ini terletak Pasar Taman Rawa Indah Bontang, dan di MPP ini telah bergabung sebanyak 42 instansi atau lembaga lainnya. Yakni 13 perangkat daerah, 8 instansi vertikal, 10 instansi BUMN perbankan dan 5 instansi BUMD,” sebut Aji Erlynawati. (adv/diskominfokaltim)

Ketua Komisi III Minta Sungai Dahlia Difungsikan, Sebut Bisa Minimalisir Banjir

Penulis
redaksi
-
0
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina

BONTANG – Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina meminta Pemkot segera fungsikan kembali Sungai Dahlia di Jalan Sungai Tampubolon Hop 4, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Utara.

“Dulu itu ini sungai yang biasa digunakan untuk pemancingan tapi karena tidak diperhatikan akhirnya sedimen tanah menumpuk padahal sudah lama diminta untuk difungsikan tapi sampai saat ini belum direalisasikan,” sebutnya.

Menurutnya, jika dilakukan pengerukan pada sungai tersebut secara otomatis akan mengurai penumpukan air dari hulu sungai sehingga dapat meminimalisir banjir yang kerap menggenangi pemukiman warga.

“Ini karena dibiarkan akhirnya terjadi pendangkalan yang menumpuk yang membuat aliran air terputus. Desakan ini juga sudah disampaikan DPRD kepada pansus banjir,” ujarnya.

“Supaya air sungai tidak meluap, itu yang buntu memang perlu segera dikeruk, kurang lebih 2 meter lah. Jadi bisa meminimalisir banjir. Saya minta pemerintah melalui dinas terkait segera menindaklanjuti itu,” tandasnya.

Sementara itu, Fungsional Perencana Muda Bapelitbang, Dian mengungkapkan, kondisi Sungai Dahlia yang dimaksud bukan disebabkan akibat tumpukan sedimen tanah. Melainkan memang telah direkayasa ditutup.

“Itu kan ada semacam tanggul, sepertinya memang ini ada rekayasa (penutupan sungai) tapi kami perlu lakukan kajian karena memang sedang bikin master plan. Nanti kami sampaikan ke teman-teman PU,” katanya. (adv)

Nota Keuangan Raperda APBD 2023, Ketua Hasanuddin: Akan Dibahas Cermat oleh Banggar

Penulis
redaksi
-
0
Rapat Paripurna ke-44 DPRD, di Gedung D DPRD Kaltim, Selasa (11/10/2022).

SAMARINDA – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-44, Selasa (11/10/2022). Salah satu agendanya adalah jawaban Gubernur terkait pemandangan fraksi terhadap nota keuangan Raperda APBD 2023.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud mengatakan, selanjutnya DPRD Kaltim akan membahas lebih detail APBD 2023 di Badan Anggaran (Banggar). Banggar akan membahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait program-program tahun 2023.

“Akan dibahas secara cermat dan mendalam oleh Banggar dan TAPD sebagai suatu pertimbangan, persetujuan, kesepakatan dan laporan akhir yang akan disampaikan pada paripurna berikutnya,” jelas Hasanuddin Masud.

Politisi Golkar ini menambahkan, APBD Kaltim 2023 diproyeksikan sebesar Rp 15,1 triliun. APBD 2023, akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastukur, serta penyelesaian beberapa kegiatan yang belum rampung pada tahun 2022.

“Termasuk RS Korpri, gedung Inspektorat yang dianggarkan lagi. Pendidikan dan juga bonus atlet. Mengakomodasi semua ‘lah yang jelas, harapannya sesuai lah ya,” katanya.

Sementara Christianus Benny Staff Ahli Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesra yang mewakili Gubernur Kaltim, mengatakan jawaban dan tanggapan Gubernur Kaltim terhadap pandangan 8 fraksi DPRD Kaltim.

Benny mengatakan, berkenaan dengan beberapa hal yang mendapat perhatian diantaranya dari Fraksi Partai Golongan Karya. Menurutnya pemerintah sependapat dengan Fraksi Golkar untuk mempertahankan kemandirian fiskal melalui penguatan pendapatan asli daerah (PAD).

Rapat Paripurna ke-44 DPRD, di Gedung D DPRD Kaltim, Selasa (11/10/2022).
Kemudian, lanjut Benny, upaya pencapaian 8 direktif gubernur serta pencapaian program-program prioritas daerah, telah dirumuskan dan dipertajam melalui alokasi anggaran di tahun 2023 sebagai tahun akhir masa iabatan Gubernur Isran Noor dan

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Diantaranya, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan dengan memberikan tambahan penghasilan khusus guru dan hibah bagi tenaga rohaniawan.

“Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui Beasiswa Kaltim Tuntas, sejak 2019 hingga 2022 telah terealisasi beasiswa untuk kelompok umum sebanyak 62.965 orang dan beasiswa untuk kelompok keluarga miskin sebanyak 17.254 orang. Penciptaan lapangan kerja terealisasi sebesar 16.148 orang pada industri kecil dan mikro, serta sebesar 33.289 orang pada industri menengah dan besar,” urai Benny.

Benny juga memaparkan, program pembangunan yang telah dilaksanakan periode 2019-2022 di sektor pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, penyaluran modal usaha untuk UMKM Kaltim, bantuan rumah layak huni (25.000 unit) dan lainnya. Capaian indikator makro pembangunan Kaltim, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan capaian 76,88, laju pertumbuhan ekonomi 2,48 persen, angka kemiskinan 6,54 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,83 persen, indeks gini 0,334 dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,05.

“Semoga jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan Pemprov Kaltim ini dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap berbagai substansi vang disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kaltim, sekaligus penyempurnaan terhadap langkah kebijakan dalam mengemban amanah rakyat Kaltim khususnya dalam penyusunan APBD Kaltim tahun anggaran 2023,” tutup Benny. (adv/dprdkaltim)

Bapenda Kaltim Buka Gerai Samsat di MPP Bontang untuk Dongkrak Penerimaan PKB

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang telah di Soft Launching oleh Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Wali Kota Bontang Basri Rase bersama Wakil Wali Kota Hj Najirah serta Sekkot Bontang Aji Erlynawati.

MPP ini merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim melalui Bapenda Kota Bontang, turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan kepada wajib pajak di kota Bontang.

Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi saat meninjau seluruh gerai MPP Kota Bontang, termasuk gerai Samsat yang berada Pasar Taman Rawa Indah, Lantai 4B, Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kota Bontang, Selasa (11/10/2022).

Wagub Hadi Mulyadi mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak karena pembangunan di Bontang khususnya dan di Kaltim umumnya memerlukan biaya, yang dananya datang salah satunya bersumber dari pajak kendaraan bermotor serta pajak lainnya yang dibayarkan oleh masyarakat.

“Pembangunan di Bontang dan di Kaltim terus berjalan sesuai dengan permohonan dari masyarakat. Tetapi ingat pembangunan butuh uang. Salah satu pemasukan pemerintah adalah dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk taat bayar pajak tepat pada waktunya, dengan memanfaatkan gerai Samsat ini sebaik-baiknya,” pesan Hadi Mulyadi.

Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati mengatakan pihaknya juga membuka gerai Samsat di MPP Kota Bontang, dimana saat peninjauan gerai tadi Wagub Kaltim, didampingi Wali Kota dan Kapolres Bontang berkesempatan menyerahkan langsung notes pajak atau STNK SKPD kepada wajib pajak yang telah membayar pajaknya.

“Kita berharap adanya gerai layanan Samsat yang kita buka ini, memberikan kemudahan dan percepatan dalam pembayaran PKB di Kota Bontang, sehingga bisa mendongkrak penerimaan pajak,” tandasnya.

Ismiati menambahkan, penerimaan hasil pajak daerah terus meningkat, termasuk dari Kota Bontang hampir mencapai Rp200 miliar. Karena itu, adanya gerai Samsat di MPP Kota Bontang bisa mendongkrak penerimaan PKB di Kota Bontang.

“Dibukanya gerai Samsat di MPP ini, kita terus mendekatkan layanan kepada masyarakat wajib pajak, dengan harapan penerimaan PKB terus meningkat di Kota Bontang,” harap Ismiati. (adv/diskominfokaltim)

Apresiasi Launching MPP, Agus Haris: Masyarakat Dimudahkan Pelayanan Satu Pintu

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang launching Mall Pelayanan Publik (MPP) di lantai 4 pasar Taman Rawa Indah (Tamrin), Selasa (11/10/2022). MPP diresmikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi. Katanya, Bontang merupakan Kota keempat di Kaltim yang memiliki MPP dengan jumlah instansi yang banyak. “Ini luar biasa apalagi keterlibatan instansin lain juga banyak,” beber Wagub.

Wali Kota Bontang, Basri Rase mengungkapkan, di dalam MPP terdapat 40 stand pelayanan, baik dari instansi pemerintahan maupun di luar pemerintahan dengan tujuan untuk mempermudah akses masyarakat.

“MPP ini kan memang wajib ada di tiap daerah dan kami ini persiapannya kurang lebih dua bulan sebelum akhirnya launching,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris sangat mengapresiasi dengan adanya MPP. Menurutnya, ini merupakan satu terobosan yang sangat besar mengingat MPP sangat dibutuhkan di satu kota yang mendekati modern.

“Dengan adanya MPP di pasar ini, masyarakat sangat dimudahkan dengan pelayanan satu pintunya semua ada, PDAM, Kepolisian, OPD, Bank juga ada jadi benar-benar terpusat dan masyarakat tidak perlu berkeliling cukup ke MPP semua sudah ada,” ungkap pria yang akrab disapa AH kepada awak media, Selasa (11/10/2022).

Selain itu, memberikan peningkatan perekonomian bagi para pedagang pasar Tamrin pasalnya akan banyak masyarakat yang berkunjung sehingga bisa sekaligus berbelanja.

“Ini tempatnya juga bagus dan luas. Intinya kami sangat mendukung pemerintah dengan peresmian MPP,” tandasnya. (adv)

BEK Jadi Wadah Resmi Pelaku UMKM Bontang

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Pelantikan pengurus Bontang Ekonomi Kreatif (BEK) dilaksanakan tadi malam, tepatnya 10 Oktober 2022 di Pendopo Wali Kota Bontang.

Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bontang Najirah, Wakil Ketua DPRD Agus Haris, perwakilan 0908/Bontang, dan perwakilan masyarakat sadar wisata.

Dewi Setia Lestari selaku Ketua BEK menyampaikan bahwa organisasi ini adalah sebuah forum yang berisi pelaku UMKM yang memiliki keahlian dan  dapat mengajar pelaku UMKM baru.

“Jadi BEK ini isinya orang-orang yang memiliki keterampilan di bidangnya masing-masing yang nanti bisa jadi instruktur, guru atau narasumber. Kami juga arahnya lebih ke pendampingan UMKM baru dengan mengajarkan menganai manajemen, keuangan dan pemasaran,” ujarnya.

Dewi menyampaikan bahwa pendirian BEK juga seiring dengan tujuan pemerintah kota mengenai Bontang kota wisata. Di mana, BEK berperan dalam membantu meningkatkan kualitas UMKM.

Dalam pelantikan tadi malam, kepengurusan BEK terdiri dari 27 orang yang terdiri dari ketua, wakil, bendahara, penasihat dan empat bidang lainnya. (sc)

Bontang Kini Punya Mal Pelayanan Publik, Keempat dan Terbesar di Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang saat peluncuran MPP. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG– Pemerintah Kota Bontang meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pasar Taman Rawa Indah, Selasa, (11/10/2022). Peluncuran MPP dilakukan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi bersama Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wakil Wali  Bontang Najirah, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati mengatakan, terwujudnya MPP di Bontang menyusul munculnya reformasi birokrasi bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Disebutkan pula, Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan dasar dari terlaksananya MPP, dan sesuai arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang mal pelayanan publik. Ini juga merupakan program prioritas wali kota dan wakil wali  Bontang saat ini.

“Ini merupakan arahan dari Menteri PAN-RB. Terletak di lantai 4a dan 4b di Pasar Taman Rawa Indah,” kata Aji Erlynawati, Selasa (11/10/2022).

Aji menjelaskan, MPP menampung  42 instansi baik instansi daerah maupun instansi vertikal dengan  266 jenis layanan. Di samping itu, MPP ini telah dilengkapi beberapa fasilitas bagi instansi yang ada. “Integritas demi menciptakan kecepatan pelayanan dan kemudahan berusaha,” sebut Aji.

Sementara, Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan, pembukaan MPP ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi dan arahan Menteri PAN-RB. Basri menambahkan, MPP terlaksana atas kolaborasi semua instansi pemerintah dan juga instansi vertikal yang ada di Bontang.

“Dalam waktu dua bulan, MPP ini dibuat dibawah arahan Sekda Bontang,” kata Basri.

Dia mengatakan pula, instansi yang belum bergabung di MPP dapat segera bergabung seperti  instansi vertikal. “Ini juga bagian dari Hari Ulang Tahun ke-23 Bontang. MPP ini akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat agar dapat merasakan kepuasan dalam pelayanan publik,” kata Basri.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, Bontang merupakan kota keempat dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim yang memiliki MPP. Sebelumnya, MPP telah ada di Samarinda, Balikpapan, Kukar dan kini Bontang.

“Dari 4 MPP yang ada di Kaltim, Bontang yang terbesar. Juga melibatkan banyak instansi. Mudah-mudahan MPP ini menghidupkan perekonomian di Bontang,” jelas Hadi.

Banyaknya instansi yang dilibatkan dalam MPP, Hadi menilai merupakan bentuk kesatuan dan persatuan di Bontang. “Terbentuknya MPP ini dengan semangat kesatuan dan persatuan yang ada di Bontang,” pungkas Hadi. (yah)

MPP Diharapkan Pemenuhi Kebutuhan Masyarakat

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Soft launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang dilaksanakan pada 11 Oktober 2022 di gedung Pasar Taman Rawa Indah, Jalan Ir H Juanda, Kecamatan Bontang Selatan.

Pembukaan operasional MPP Kota Bontang ini dihadiri Wali Kota Bontang Basri Rase, Wakil Wali Kota Bontang Najirah, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, dan sederet pejabat Pemerintahan Kota Bontang. Termasuk Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris.

Agus Haris berharap, dengan adanya MPP di Kota Bontang dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Bontang.

“Iya ini pasti ekonomi masyarakat semakin baik untuk pelaku ekonomi. Masyarakat juga mudah membeli karena apa-apa jadi dekat. Pelayanan mal ini pasti akan memberikan income yang baik,” ujarnya.

Agus Haris juga berharap dengan adanya MPP dapat memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja yang ada di Kota Bontang.

Diharapkan semua pelaku usaha dapat memberikan usaha terbaik ke depennya, sehingga menarik minat beli masyarakat Bontang dan sekitarnya. (sc)

MPP Dibuka, Aktivitas Masyarakat Makin Mudah

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Mall  Pelayanan Publik (MPP) dibuka hari ini, 11 Oktober 2022 di Gedung Pasar Taman Rawa Indah lantai 4. Total ada 42 gerai yang tersedia. Gerai tersebut diisi oleh instansi pemerintahan dan serta non pemerintah.

Masyarakat menyambut baik dibukanya MPP ini, karena masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus sesuatu. Ketua Asosiasi Pedangang Pasar Rawa Indah, Nurdinmengatakan bahwa inilah inovasi yang ditunggu-tunggu dari pemerintah.

“Dengan adanya MPP ini akan banyak orang yang datang ke sini, sehingga tempat ini tidak sepi,” ungkapnya.

Menurut Nurdin, dari data yang dia terima sebelumya, hampir setengah pedagang di gedung tersebut tidak lanjut berjualan karena kurangnya kunjungan masyarakat.

Pedagang yang berada di gedung ini berharap dengan adanya pelayanan satu pintu, kunjungan masyarakat makin bertambah dan pendapatan pedagang juga menjadi stabil.

Tidak hanya meningkatkan pengunjung. Hal ini juga memudahkan ibu rumah tangga dalam efesiensi waktu dan tenaga dalam kesehariannya.

“MPP ini sangat bagus, karena dengan sekali jalan semua sudah ada di sini,  selain itu setelah mengurus keperluan, kami sebagai ibu bisa langsung belanja ke pasar, jadi tidak jauh-jauh lagi,” jelas Ibu Andi, ibu rumah tangga yang ditemui di acara pembukaan MPP.

Selain itu, Muhammad Thamrin selaku Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil juga ikut senang dengan adanya layanan ini, karena masyarakat bisa dilayani dengan maksimal.

“Hal ini dapat mendekatkan pelayan kepada masyarakat, sehingga bisa lebih efisien dalam waktu dan biaya” Jelasnya. (sya)

1...870871872...1,018Halaman 871 dari 1,018