Beranda blog Halaman 872

Jadi Agen Penyebaran Informasi, Diskominfo Berikan Pelatihan Bagi Kelompok Informasi Masyarakat

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, Iskandar

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar pelatihan jurnalistik dan fotografi bagi anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Bontang di Auditorium Taman Tiga Dimensi, Senin (10/10/2022).

KIM sebagai target utama program pelatihan karena diposisikan sebagai agen penyebar informasi pembangunan yang merupakan mitra Dinas Kominfo dalam melakukan desiminasi informasi. Dengan pemberdayaan optimal, mereka diharapkan jauh lebih cepat merespons derasnya arus informasi untuk bisa disampaikan kepada masyarakat sekitarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, Iskandar menjabarkan pelatihan tersebut penting bagi seluruh anggota KIM karena dapat membantu pemerintah dalam hal branding kegiatan pemerintah.

“Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, anggota KIM dapat memahami apa itu jurnalistik dan fotografi sehingga kedepan masyarakat dapat menyebarluaskan informasi kegiatan pemerintah dan pembangunan Kota Bontang,” beber Iskandar selaku Ketua Panitia Pelaksana.

Sementara mewakili Wali Kota Bontang, Nurul Hidayati selaku Asisten III Sekretaris Kota Bontang mengharapkan, masyarakat dapat memiliki bekal pengetahuan jurnalistik serta kemampuan untuk mengemas sebuah tulisan dan foto menjadi konten yang menarik.

“Biasanya berita-berita yang viral itu berbau negatif, tapi saya harap berita yang positif juga bisa viral di masyarakat,” ucap Nurul.

“Tentunya melalui pelatihan ini, fungsi dan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bidang informasi dan komunikasi kepada masyarakat harus diupayakan dengan maksimal. Salah satunya dengan pembuatan konten positif bagi masyarakat luas,” sambungnya.

Ia juga mengimbau seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang didapatkan bermanfaat. (kmf-lusy)

Babinsa Koramil 0908-02/Muara Badak Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Wilayah Binaan

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG–Koramil 02/Muara Badak, Kodim 0908/Bontang Babinsa Desa Badak Baru Serda Ali Mustofa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW  1444 H /2022 M dengan tema Meneladani Aklak Rosulullah Dalam kehidupan Sehari-Hari.bertempat di Mesjid An-Nur RT 25 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditempat terpisah, Danramil 02/Muara Badak Kapten Inf Rukito  mengatakan bahwa kehadiran Babinsa dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh warga masyarakat, merupakan bentuk tanggung jawabnya untuk ikut mensukseskan terselengggaranya kegiatan yang ada di wilayah binaan.

”Kegiatan peringatan Maulid nabi Muhammad SAW merupakan amalan sekaligus sebagai ajang menjalin silaturahmi yang dilakukan oleh Babinsa kepada warga binaannya”, ungkap Danramil.

“Kami berharap dengaan peringatan maulid nabi Muhammad SAW bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta bisa Meneladani Akhlak Rosulullah Dalam kehidupan Sehari-Hari”, pungkas Danramil.

Semoga kegiatan ini bisa menjadikan wilayah Desa Badak Baru yang Guyub, rukun dan kompak serta menjadikan suasana wilayah yang aman, tertib dan kondusif. (Pendim Btg)

Lahan Parkir Pasar Citra Mas Loktuan Dikeluhkan, Tahun Ini Dikerjakan

Penulis
redaksi
-
0
Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam

BONTANG – Saat kunjungan kerja ke pasar Citra Mas Lok Tuan salah satu pedagang mengeluhkan susahnya memarkir kendaraan. Lantaran area parkir pasar yang menurutnya sempit dan akses masuk dan keluar pasar hanya satu arah yang kerap menimbulkan kemacetan.

“Parkirannya sempit jadi kita susah untuk parkir kendaraan. Apalagi akses masuk kendaraan hanya satu pintu yang membuat macet ketika padat aktivitas di pasar,” ujar Azis salah satu pedagang pasar Citra Mas Loktuan saat berdiskusi dengan rombongan Komisi II DPRD Bontang. Senin (10/10).

Mendengar keluhan salah satu pedagang tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam meminta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Bontang untuk segera mencarikan akses jalan lain untuk memudahkan pengunjung dan para pedagang untuk beraktifitas dipasar.

“Kalau kita lihat kondisinya memang terlihat sempit sehingga dijam padat susah untuk keluar masuk. Memang lahan parkir ini harus ditambah dan DPRD telah menyetujui anggaran untuk perluasan lahan parkir di sini. Nanti mekanismenya Diskop-UKMP yang mengaturnya,” ungkap Rustam.

Sementara, Kepala Diskop-UKMP Bontang Kamilan mengatakan, pihaknya bersama DPRD Bontang telah berkoordinasi dengan managemen PT KIE untuk memanfaatkan lahan miliknya yang ada dibelakang pasar. Dimana pihak perusahaan telah bersedia meminjamkan lahannya dengan sistem sewa seluas 15×100 meter.

Kata Kamilan, setahun pertama pihak perusahaan membebaskan biaya sewa kemudian ditahun berikutnya pemerintah ditawari membebaskan lahan atau menyewa lahan tersebut.

“Anggaran yang ada untuk pembukaan lahan parkir. Sembari berjalan, persoalan itu kami bahas karena kedepan kami diminta untuk menentukan sikap apakah lahan itu akan kita beli atau sewa,” jelasnya.

Kamilan menyebut, pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 400 juta untuk perluasan lahan parkir yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2022. Rinciannya Rp.200 juta untuk pematangan lahan parkir dan Rp. 200 juta untuk pembuatan tempat parkir.

“Insya allah pembukaan lahan parkir akan di laksanakan pada November tahun ini,” tutupnya. (adv)

Genangan Air di Pasar Citra Mas Loktuan, Rustam: Harus Cepat Diselesaikan

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Rombongan Komisi II DPRD Bontang meninjau Pasar Citra Mas Loktuan menindaklanjuti banyaknya laporan para pedagang, salah satunya mengeluhkan genangan banjir di dalam gedung pasar, tempat pedagang berjualan. Ikut mendampingi pihak BPKAD, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta UPT Pasar, Senin (10/10/2022).

Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam menyebut genangan air yang ada di dalam pasar biasanya setinggi mata kaki orang dewasa. Sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap didalam pasar yang menyebabkan mengganggu aktifitas para pedagang dan pembeli disana.

“Salah satu penyebab adanya genangan karena pipa ipalnya kecil sehingga mudah tersumbat ketika ada limbah sisa pembuangan potongan ikan dan lainnya,”ujarnya.

Ia mengungkapkan, sejak awal pembangunan pasar itu sudah banyak menimbulkan masalah. Salah satunya adalah soal saluran pipa ipal yang semestinya dipasang sebesar 4 inci. Namun, kenyataannya yang terpasang sebesar 1,5 inci.

“Padahal desainnya disesuaikan dengan pasar modern ternyata kenyataannya jauh dari harapan khususnya di saluran ipal ini,”teranngya.

Iapun berpesan kepada pengelola pasar yakni Diskop-UMP untuk segera menindak lanjuti perseoalan banjir tersebut. Sebab jalan menjadi licin dan membahayakan pedagang dan para pengunjung pasar serta ini bisa membuat pasar jadi sepi karena pembeli enggan kesana karena kondisi tersebut.

“Jadi persoalan Ipal yang menjadi penyebab genangan didalam pasar ini akan segera kami bahas lebih lanjut,” sebutnya.

Kepala Diskop-UKMP Kamilan mengatakan untuk mengurangi dampak genangan dipasar akibat sumbatan pada pipa ipal. Pihaknya akan memyiapkan mobil tangki untuk menyemprot sumbatan tersebut untuk mengurainya. Nantinya penyemprotan akan dilakukan setiap hari, khususnya dilapak ikan sehingga tidak ada lagi genangan air yang diakibatkan sumbatan tersebut.

“Sementara akan kita lakukan penyemprotan dulu agar saluran pembuangannya tidak tersumbat lagi. Kalau pergantian pipa ipal butuh anggaran besar. Jadi akan kita lakukan review ulang secara menyeluruh di 2023 mendatang,” tutupnya. (adv)

Tinjau Sapras SDN 016 Tihi-tihi, Komisi I DPRD: Pondasi Bangunan Harus Diperkuat

Penulis
redaksi
-
0
Kunjungan Komisi I DPRD Bontang ke SDN 016 Tihi-tihi, Bontang Selatan.

BONTANG – Komisi I DPRD Bontang melakukan kunjungan kerja di SDN 016 Tihi-tihi, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang dan Lurah Bontang Lestari.

Anggota Komisi DPRD Bontang, Maming mengatakan, kegiatan ini untuk meninjau sarana dan prasarana SDN 016 Tihi-tihi. Secara umum kondisi gedung sekolah cukup baik meski ada beberapa fasilitas yang harus segera diperbaiki. Seperti perpustakaan, ruang kepala sekolah dan penguatan pondasi.

Menurut politikus partai PDI Perjuangan ini, fasilitas yang harus segera ditindaklanjuti, yakni penguatan pondasi supaya ketika ada ombak besar itu tidak mengancam keselamatan guru dan siswa.

“Kami rasa yang sangat urgent itu penguatan pondasi supaya kalau ada ombak besar gedung sekolah juga tidak mengalami kerusakan dan keselamatan siswa dan guru juga terjamin,” ungkapnya, Selasa (10/10/2022).

Untuk itu, pihaknya mendorong dinas terkait dalam hal ini Disdikbud Bontang untuk segera menganggarkan supaya terealisasi perbaikan tersebut.

Disinggung, total biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan SDN 016 Tihi-tihi. Kata Maming, dia tak bisa menyebutkan angka pasti namun tidak begitu besar.

“Ini tidak besar karena kan hanya memperkuat pondasi tapi karena berbahan ulin jadi tidak bisa di eksekusi di perubahan 2022 ini pasalnya untuk mencari ulin cukup sulit,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Saparudin menyebutkan, sudah ada program perbaikan SDN 016 Tihi-tihi di APBD murni 2023.

“Kalau dikerjakan di APBD perubahan 2022 ini takutnya tidak selesai karena untuk mencari bahan dasarnya yakni ulin itu cukup sulit,” jelasnya. (adv)

Harus Ada Payung Hukum Berupa Perda Tentang Kebahasaan

Penulis
redaksi
-
0
Rusman Ya’qub saat mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun di ruang rapat Kantor Bahasa Provinsi Kaltim, Senin (10/10).

SAMARINDA – Pembangunan sarana prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dilakukan. Hal tersebut tentu akan diikuti oleh penggunaan bahasa di ruang publik yang dibangun. Upaya perencanaan penggunaan bahasa perlu dilakukan agar sesuai kaidah bahasa Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 36 dan 39 tentang pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Kantor Bahasa Provinsi Kaltim, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang melakukan kegiatan Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024 di 50 lembaga sasaran terbina di wilayah Kaltim dan Kaltara. Selain itu, program serupa juga akan dikembangkan di wilayah IKN.

Berkenaan hal tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Kaltim menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Klinik Bahasa Negara (Klisara) di IKN yang digelar di ruang rapat Kantor Bahasa Provinsi Kaltim, Senin (10/10).

Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub selaku Ketua Bapemperda yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kaltim mengikuti diskusi yang dibuka secara daring oleh Muhammad Abdul Khak dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tampak hadir langsung Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (Kemenko PMK) RI Jaziray Hartoyo, Dekan FIB Unmul Masrur Yahya, Asisten Ombudsman Agus Ferdinand serta perwakilan dari Dishub Kaltim, Pemkab Kukar dan Pemkab PPU.

Ali Kusno selaku ketua panitia mengatakan, poin pokok dan tujuan utama dari diskusi adalah mendapatkan saran dan masukan dari peserta diskusi mengenai petunjuk teknis dan SOP pengutamaan bahasa negara di IKN.

“Berikutnya, tersusunnya rekomendasi tindak lanjut bagi setiap instansi dan lembaga dalam upaya pengutamaan bahasa negara di IKN Nusantara dan daerah penyangga,” sambungnya.

Selanjutnya, Rusman Ya’qub menyatakan harus ada gerakan nasional untuk lebih dalam mengimplementasikan undang-undang yang terkait dengan penggunaan bahasa negara, terutama pada ruang publik. Politisi PPP ini mengatakan, diskusi yang diadakan tersebut merupakan momentum untuk memulai aktualisasi bahasa negara di ruang publik, tidak hanya dalam kebahasaan tapi juga dari sisi penulisan.

“Makanya perlu ada satu gerakan yang mengefektifkan dua hal ini, baik tulisan maupun dari sisi penggunaan kebahasaan,” ujar Rusman Ya’qub.

Menurutnya, harus ada percepatan penyelesaian perda tentang kebahasaan ini, karena merupakan dasar atau payung hukum dalam perencanaan, pengawasan, pembinaan, kelembagaan dan penegakan atau penertiban.

“Kuncinya, harus ada payung hukum, salah satunya adalah peraturan daerah, nanti ditingkat kabupaten/kota harus membuat peraturan daerah dalam rangka perlindungan. Khusus untuk IKN, saya kira memang, ini harus dijadikan momentum, jangan sampai di IKN itu, jangan ada salah dalam penggunaan bahasa negara,” pungkasnya. (hms/adv/dprdkaltim)

Hadiri Gebyar Pajak 2022, Nidya Listiyono : Sukses Pajak Hasil Kerja Bersama

Penulis
redaksi
-
0
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiono saat proses pengundian pemenang taat pajak kendaraan bermotor se- Kabupaten/Kota Kaltim

SAMARINDA – Menghadiri Gebyar Pajak 2022 yang dilaksanakan di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/10). Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengapresiasi gelaran acara yang didalamnya melaksanakan pengundian pemenang taat pajak kendaraan bermotor, pemberian reward kepada Bhabinkamtibmas dan Sosialisasi Diskon Pajak Kendaraan Bermotor.

Menyinggung soal soal Pajak, Politisi Golkar ini menyebut bahwa dewan selalu sosialisasikan Perda tentang Pajak Kendaraan bermotor dan selalu gandeng Bapenda.

“Dalam hal ini ibu Ismi selaku Kepala Bapenda Kaltim selalu hadir. Ini untuk menyebarluaskan informasi bahwa pertama bayar pajak mudah, ada rewardnya, ada kelonggarannya, ada hadiahnya ini kemudian menjadi trigger masyarakat untuk mengetahui apa itu pajak lalu mereka membayar pajak,” jelas Tiyo, sapaan akrabnya.

Lebih dari itu, Tiyo juga menerangkan bahwa dengan hal-hal apa saja yang telah diupayakan bersama menjadi salah satu efek domino pendapatan kita dari sisi pajak dan tentunya APBD Kaltim pun naik.

“Saya mengapresiasi kerja Bapenda dan juga pak Gubernur Kaltim, ini menjadi kerja bareng dan sinergis serta tidak bisa dikerjakan sendiri, DPRD Kaltim pun mensosialisasikan hal ini juga,” sebutnya.

Tiyo menyampaikan harapannya agar Bapenda Kaltim dan pak gubernur agar program ini terus dilanjutkan sampai dengan akhir tahun 2022.

“Nanti awal tahun 2023 mulai lagi. Bayarnya gampang, ada diskonnya, dapat hadiah gebyar pajaknya hingga 4 juta rupiah dipotong pajak,” ucapnya.

Sementara itu, Politisi muda ini juga memaparkan adanya sebuah terobosan yang telah ia diskusikan bersama Kepala Bapenda Kaltim.

“Kalau kemarin saya sudah bicara dengan bu ismi ada terobosan baru yaitu STNK popperless, tapi pertanyaannya ini berkaitan dengan beebrapa pihak yaitu Polri apakah mau wajib pajak bisa priont sendiri namun tetap ada biaya yang keluarkan. Selama ini nunggu dari samsat untuk menunggu surat aslinya, setidaknya terobosan yang sudah dijalankan hingga hari ini, tentu sebuah kemajuan luar biasa. Apalagi ada program bebas pajak untuk Ojek Online (ojol), untuk kendaraan bermotornya setahun. Kita lihat apakah diperpanjang, setidaknya ini meringankan,” paparnya.

Diakhir kesempatan, Tiyo menerangkan bahwa segmen bantuan tentu juga dimiliki disektor lain. Dicontohkan, missal bagi ojol ada penghapusan biaya pajak.

“Sekarang pertanyaanya bagaimana sektor lain? UMKM ada bantuan lain, maka bentuk bantuan dan keringanannya berbeda-beda. Masyarakat bisa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian pelajar mahasiswa mendapat Beasiswa. Artinya masing-masing segmen memiliki kebijakan masing-masing untuk meringankan beban mereka,” terang Tiyo mengakhiri. (hms/adv/dprdkaltim)

Kunjungi Pengadilan Tinggi Kaltim, Ketua DPRD Hasanuddin: Jalin Silaturahmi dan Ciptakan Kesepahaman

Penulis
redaksi
-
0
Kunjungan Pimpinan DPRD Kaltim ke Pengadilan Tinggi Kaltim

SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Sekwan Muhammad Ramadhan mengunjungi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Senin (10/10).

Rombongan diterima Kepala Pengadilan Tinggi Kaltim Nyoman Gede Wira dan Wakil Kepala Pengadilan Tinggi Kaltim Ahmad Shalihin.

Hasanuddin Mas’ud mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka silahturrahmi sekaligus guna mempererat hubungan antara DPRD dan Pengadilan Tinggi Kaltim sebagai bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Tidak ada maksud lain selain saling bersilahturrahmi. Menjalin komunikasi dan kesepamahan dalam kaitan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur guna mencapai kesejahteraan masyarakat,” tutur Mas’ud.

Pihaknya berharap komunikasi dalam mencapai kesepamahan bisa terjalin erat dengan seluruh Forkopimda Kaltim agar tercipta Kaltim yang aman dan kondusif, pembangunan yang merata, dan keadilan sosial.

Diakhir kunjungan silahturrahmi DPRD Kaltim juga memberikan plakat cinderamata kepada Pengadilan Tinggi Kaltim sebagai bentuk penghargaan kerjasama antar kedua lembaga tersebut. (hms/adv/dprdkaltim)

Pedagang Keluhkan Lantai Licin di Pasar Taman Citra, DPRD : Sudah Dianggarkan Karpet Karet

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Pedagang ikan di pasar Taman Citra Lok Tuan mengeluhkan lantai yang licin. Salah satu pedagang ikan, Azis mengeluhkan hal tersebut. Katanya, lantai jenis keramik putih yang tak bertekstur tersebut ketika terkena air akan licin apalagi dilapak ikan selalu basah. “Kalau tidak berhati-hati maka kita akan terpeleset. Kasihan pembeli,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menuturkan, jika sudah dianggarkan di APBD perubahan 2022 untuk pemasangan karpet karet.

“Karpetnya sudah dianggarkan, jadi sementara kita lapisi karpet karet supaya tidak licin karena kalau mau dibongkar itu butuh waktu,” ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja di Pasar Taman Citra Lok Tuan, Senin (10/10/2022).

Selain itu, Politikus partai Golkar tersebut juga meminta tangga pasar disebelah kanan lapak ikan turut dipasangin karpet. Pasalnya sudah banyak pembeli maupun pedagang yang terpeleset.

“Tangganya juga itu licin kasian kalau sampai setiap hari ada yang terpeleset. Bahkan kalau menurut daya itu keramiknya dilepas saja supaya tidak licin,” ujarnya.

“Harus ada juga ini fasilitas untuk disabilitas karena kita kan pasar modern,” imbuhnya.

Senada, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP), Kamilan mengatakan pemasangan karpet karet untuk lantai lapak ikan akan dilakukan di perubahan 2023. “Sudah masuk anggaran, kalau tidak salah November 2022 akan dipasang,” ujarnya. (adv)

Lantik 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Gubernur: Perlakukan Bawahan dengan Baik

Penulis
redaksi
-
0
Gubernur Kaltim Isran Noor

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 pejabat pimpinan tinggi pratama (PPTP) di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, Senin (10/10/2022).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Isran Noor berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk memperlakukan bawahan dengan sebaik-baiknya, karena seorang pimpinan tidak akan berhasil dan sukses menjalankan tugas yang diembannya, tanpa dukungan anak buahnya.

“Pesan saya, perlakukan anak buah dengan baik, PNS maupun non PNS,” ucap Gubernur Isran Noor saat memberi arahan usai pelantikan yang dihelat di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, di Jalan Gajah Mada Samarinda.

Gubernur Isran meminta para pejabat eselon II yang dilantik juga melakukan pembinaan dengan baik kepada bawahannya, karena mereka mempunyai peran dalam mendukung suksesnya organisasi perangkat daerah (OPD) maupun institusinya masing-masing.

“Jangan juga muncul sikap pilih kasih dalam pembinaan ke staf,” tuturnya.

Selaku pejabat pimpinan tinggi pratama, lanjut Isran, hendaknya berlaku adil dan menempatkan dirinya dalam posisi netral ketika melakukan proses pembinaan ke bawahan maupun staf. “Jangan sampai ada kubu-kubuan. Itu tidak bagus”ujar Gubernur dengan tegas.

Sebagai pejabat paling tinggi di institusi yang dipimpinnya, PPTP juga harus siap menerima masukan, pandangan dan pemikiran, baik dari bawah maupun samping. Jika semua hal itu dilakukan, maka organisasi akan berjalan baik dan sukses.

“Jangan merasa paling pintar dan meremehkan staf. Usahakan bagaimana mereka bisa mendukung kesuksesan program organisasi,” ucap Isran

Ketiga belas PPTP di lingkup Pemprov Kaltim yang dilantik diantaranya Fahmi Prima Laksana, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. M Fitriansyah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Irhan Hukmaidi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Joko Istanto, Kepala Dinas Kehutanan dan Fahmi Himawan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sementara di lingkup biro di Sekretariat Provinsi Kaltim jabatan PPTP yang terisi diantaranya, Syarifah Alawiyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan. Siti Sugiyanti, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Buyung Dodi Gunawan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Suparmi Kepala Biro Hukum. (adv/diskominfokaltim)

1...871872873...1,018Halaman 872 dari 1,018