Oleh:

Dian Eliasari, S.KM.

Member Akademi Menulis Kreatif

Pernikahan sejatinya menjadi dambaan setiap laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa. Hari pernikahan menjadi momen yang disambut dengan bahagia dan suka cita keluarga besar. Berharap agar hubungannya langgeng sampai maut memisahkan. Karena itulah dibutuhkan persiapan baik sebelum maupun setelahnya. Mulai dari ilmu kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban suami istri, masalah kesehatan ibu dan anak, manajemen konflik, dan lainnya.

Undang-undang telah menetapkan usia seseorang boleh menikah yaitu saat berumur 19 tahun. Sedangkan untuk anak di bawah umur 19 tahun, jika ingin menikah harus membuat surat permohonan dispensasi nikah dari pengadilan agama dan disertai alasannya.

Beberapa tahun ini, Pengadilan Agama (PA) Kota Bontang menerima banyak permohonan dispensasi nikah meskipun trennya terus menurun. Sebagian besar dari mereka ingin segera menikah karena hamil duluan. Dari data (PA) Kota Bontang, angka perkara dispensasi nikah pada 2023 berada di angka 21 perkara. Terjadi penurunan angka perkara, yang sebelumnya di 2020 mencapai 71 perkara, 2021 mencapai 58 perkara, dan 2022 mencapai 31 perkara. (radarbontang.com.//03/05/2024)

Oleh karena itu Pemerintah Kota (pemkot) Bontang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPKB), menggelar kegiatan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Perkawinan Anak, Kamis (02/05/24) di Auditorium 3 Dimensi. Sebagai bentuk pencegahan dan penanganan terhadap perkawinan anak menjadi prioritas.

Lukman yang menjabat sebagai Kepala Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menyampaikan, bahwa untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan anak, dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada, mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat.

Nikah Dini Dicegah, Gaul Bebas Dibiarkan

Meskipun pemerintah berhasil mencegah angka pernikahan dini dengan berkurangnya pengajuan permohonan dispensasi nikah. Tapi hal itu tidak bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan perlindungan anak. Karena di tengah masyarakat masih banyak anak yang terjerumus pada pergaulan bebas dan itu tidak terdata.

Bahkan sampai hari ini kekerasan seksual pada perempuan dan anak terus meningkat,  padahal aparat juga tidak pernah berhenti menyuarakan dan mendorong dibuatnya aturan-aturan yang bisa melindungi perempuan dan anak. Namun upaya tersebut masih terbatas pada upaya kuratif, belum sampai menyentuh akar masalah kekerasan pada anak maupun nikah dini.

Padahal jika kita amati, maraknya pergaulan bebas bersumber dari pola kehidupan liberal yang serba bebas. Tidak adanya aturan hidup yang bersumber dari agama (sekuler), menjadikan remaja bergaul tanpa batasan dan hanya mengikuti kemauannya saja. Tidak ada support sistem baik dari keluarga maupun lembaga pendidikan yang mampu membentuk kepribadian anak sehingga kehidupan anak mengalir mengikuti arus pergaulan bebas. Akubatnya adalah kehancuran generasi yang saat ini tersaji di depan mata kita serta di berbagai media.

Jadi meskipun upaya menekan pernikahan dini terus digencarkan, tapi tidak ada upaya yang sinergis untuk mencegah pergaulan bebas. Maka permasalahan anak akan tetap ada dan semakin beragam. Karena itu kita butuh solusi yang mendasar, sehingga permasalahan anak bisa tuntas sampai ke akarnya dan tidak menjadi fenomena gunung es.

Islam Melindungi Anak dari Pergaulan Bebas

Solusi mendasar untuk melindungi anak adalah dengan menerapkan aturan Islam dalam kehidupan. Islam memiliki aturan yang bersifat preventif (pencegahan) yang berupa sistem aturan pergaulan dalam Islam. Selain itu ada juga sistem sanksi yang bisa memeberi efek jera buat masyarakat dan penebus dosa bagi pelakunya.

Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan aturan pergaulan Islam dalam kehidupan, di antaranya :

Pertama: Pada tataran keluarga, ada aturan kehidupan khusus. Aturan mengetuk pintu ketika bertamu lalu menunggu sampai tuan rumah siap dan jika tidak dibukakan maka tidak boleh masuk, batasan aurat dengan muhrim dan orang asing, aturan minta izin ke kamar orang tua, aturan pengasuhan, dan lain-lain.

Kedua: Pada tataran lembaga pendidikan. Menyiapkan kurikulum yang tujuannya adalah membentuk pola sikap dan pola pikir Islami, paham dengan ilmu dunia dan ilmu agama. Sehingga punya pemahaman dan sikap terkait pergaulan.

Ketiga: Adanya larangan berkhalwat (berdua-duaan), tabarruj (dandan berlebihan yang menarik perhatian lawan jenis), menundukan pandangan,  aturan interaksi yang dibolehkan yang berupa pendiidkan, kesehatan, muamalah dan hukum, serta aturan khimar dan jilbab di tempat umum. Masyarakat yang faham aturan agama juga akan terbiasa dengan amar makruf nahi munkar. Mengingatkan serta melaporkan apabila terjadi penlanggaran dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Keempat: Negara menerapkan aturan pergaulan di tengah masyarakat, kemudian mengawasi berjalannya aturan tersebut dengan menyebarkan petugas patroli dari kepolisian yang melakukan kontrol dan menegur pelaku pelanggaran. Negara juga menerapkan sanksi terhadap para pelaku kejahatan seksual. Bagi pelaku zina yang belum menikah dicambuk 100 kali. Sedangkan bagi pelaku zina yang belum menikah dirajam, yaitu dengan ditanam sampai batas leher kemudian dilempari dengan batu. Pelaksanaan hukuman ini disaksikan oleh masyarakat sehingga memberi efek jera.

Demikianlah aturan Islam terkait dengan pergaulan bebas. Dengan demikian akan mampu memberi perlindungan secara total bagi anak-anak dari para pelaku kekerasan seksual, sekaligus mampu menghindarkan anak dari pergaulan bebas yang dapat merusak generasi masa depan.

Wallahu a’lam bisshowwab

Oleh:

Alumni Pascasarjana Unlam Banjarmasin

Perkawinan anak makin marak. Dalam rangka pencegahan perkawinan anak usia dini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bontang, Lukman secara resmi membuka acara Advokasi Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. Kegiatan digelar di Auditorium Taman 3 Dimensi Bontang, Kamis, 2 Mei 2024 lalu.

Dalam sambutannya, Lukman mengatakan kegiatan advokasi dan sosialisasi ini sangat membantu dalam mengantisipasi dan mencegah perkawinan anak usia dini. Data yang diperoleh dari pengadilan Agama Kota Bontang tentang dispensasi nikah pada 2023 lalu mengalami peningkatan kasus mencapai 31 perkara. Hal ini disebabkan karena maraknya kasus hamil diluar nikah.

Hal yang sama diutarakan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kota Bontang, Nurhidayah. Dia mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan advokasi ialah sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait implementasi prinsip perlindungan anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002.

“Serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menunjukkan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah anak menikah pada usia dini, menstimulasi nilai gotong royong antara lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam mewujudkan Kota Bontang layak anak dan Indonesia layak anak tahun 2033,” ujar wanita yang juga berperan sebagai ketua panitia di acara tersebut. (Beritakaltim.co, 2/5/2024)

Saat ini dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah memang terbilang tinggi. Kegiatan advokasi diharapkan mampu menekannya. Namun benarkah demikian sedangkan gaul bebas atau pacaran dibiarkan.

Mampukah advokasi antisipasi perkawinan anak?

Antisipasi Kapitalis Sekuler

Pemerintah telah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Larangan nikah dini di bawah 19 tahun dianggap masalah. Oleh karena itu perlu dibatasi umur dan dipersulit dengan pengajuan dispensasi nikah melalui pengadilan.

Advokasi cegah perkawinan anak dan pendewasaan usia perkawinan diharapkan menurunkan angka pernikahan dini. Selanjutnya, dispensasi nikah juga seakan menjadi “hadiah” bukan hukuman untuk memaklumi fenomena seks bebas di kalangan remaja yakni hamil di luar nikah di usia dini. Padahal, kalau pelaku dihukum tentu akan memberi efek jera bagi pelaku dan filter remaja lain agar tidak ikut-ikutan.

Oleh karena itu, ada kekeliruan dalam memandang akar masalah pernikahan dini. Advokasi cegah pernikahan dini dilakukan namun tidak antisipasi terhadap penyebabnya seperti gaul bebas dan pacaran. Kapitalisme sekuler yang melahirkan kebebasan berupa pergaulan bebas termasuk pacaran seharusnya dilarang. Aturan pergaulan diberlakukan sehingga nikah benar-benar sakral, bukan sekedar legal karena hamil duluan.

Sayangnya aturan pergaulan ini tidak diterapkan oleh negara, diserahkan kepada individu atas nama kebebasan. Akhirnya, kebebasan berujung kebablasan karena meninggalkan atau memisahkan aturan agama dari kehidupan (sekuler). Keluarga, lingkungan, masyarakat, sekolah, dan negara tidak menyiapkan generasi untuk siap menikah dengan bekal ilmu menjadi suami/ isteri. Negara pun gagal melindungi generasi dari pergaulan bebas sehingga perkawinan anak marak.

Nikah Dini Tidak Dilarang

Dari Abdullah bin Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”. (HR Bukhari & Muslim)

Dalam Islam dispensasi nikah tidak ada. Hamil duluan maka terkategori zina dan dirazam. Oleh karena itu, Islam mengatur interaksi laki-laki dan perempuan. Islam menganjurkan menikah bagi para pemuda yang mampu. Islam melarang khalwat/ berdua-duaan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Islam juga melarang ikhtilat/ campur baur laki-laki dan perempuan.

Islam membolehkan laki-laki dan perempuan berinteraksi dalam hal muamalah, pendidikan, kesehatan, pengadilan, dan khitbah. Islam juga mengajarkan bagaimana memilih dan menentukan pasangan tanpa pacaran dan gaul bebas. Islam juga mengajarkan bagaimana pernikahan dan walimah syar’i, serta menentukan hak dan kewajiban suami isteri.

Betapa sempurnanya Islam, tentunya pergaulan dalam Islam ini didapat dari mengkaji Islam. Ngaji saja tidak cukup perlu didakwahkan agar remaja gaul dengan Islam. Jika remaja bertakwa maka akan terhindar dari seks bebas. Hanya saja ketakwaan individu tidak cukup, perlu kontrol dari masyarakat dan peran negara.

Oleh karena itu yang diperlukan saat ini adalah penerapan aturan pergaulan yang sesuai dengan syariat. Tentu sistem pergaulan dalam Islam sepaket dengan sistem Islam lainnya akan terlaksana jika negara sebagai pelaksana.

Wallahu’alam.