Beranda blog Halaman 880

46 Kasus Kebakaran Lahan di Bontang Selama April 2024

0
46 Kasus Kebakaran Lahan di Bontang Selama April 2024
Kebakaran lahan di Kota Bontang. (Dok).

BONTANG – Angka kebakaran hutan di Bontang selama Bulan April 2024 ini mencapai 46 kasus. Hal itu berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan (Disdamkartan) Bontang.

Komandan Kompi Disdamkartan Kota Bontang, Norman menjelaskan, kasus kebakaran lahan tahun ini lebih banyak ketimbang dari tahun sebelumnya. Kejadian kebakaran lahan ini terjadi sejak awal tahun, hingga sampai saat ini. Bahkan, di April ini bisa terbilang kebakaran lahan terjadi hampir setiap hari.

“Bahkan dalam sehari bisa 7 titik lahan yang terbakar, mayoritas di daerah Bontang Utara dan Bontang Selatan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (29/4/2024).

Lahan yang terbakar juga merupakan semak belukar hingga lahan yang kering. Kejadian kebakaran lahan terjadi, terkadang adanya aktivitas pembersihan lahan, yang membiarkan membakar lahan begitu saja tanpa adanya pengawasan.

“Banyak orang yang membersihkan lahan, saat pembakaran tidak diawasi malah ditinggal begitu saja. Sama halnya seperti membakar sampah. Seharusnya dipantau, agar kebakaran tidak merembet kemana-mana,” paparnya.

Perlu diketahui, ada sekitar 48,6 hektar lebih lahan di Bontang yang telah habis terbakar, mulai dari awal tahun hingga April 2024. Ditambah dengan cuaca yang panasnya sangat ekstrim dan juga angin yang cukup kencang.

“Saya ingin masyarakat tidak melakukan pembakaran apapun itu, apalagi dalam keadaan cuaca panas terik. Karena itu sangat mudah menimbulkan kebakaran besar,” jelasnya.

Norman menyatakan, jika adanya kebakaran lahan yang terjadi bisa saja kebakaran itu merembet ke pemukiman. Pastinya akan banyak kerugian yang dialami, mulai dari polusi udara bahkan dari segi kerugian material.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BPBD Bontang Pemantauan dan Pengawasan di Pulau Beras Basah, Ini Sebabnya!

0
BPBD Bontang Pemantauan dan Pengawasan di Pulau Beras Basah, Ini Sebabnya!
Kegiatan pemantauan dan pengawasan rutin yang dilakukan oleh petugas BPBD Bontang. (Dok).

BONTANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang melakukan pengawasan dan pemantauan pengunjung di Pulau Beras Basah, Minggu (28/4/2024) kemarin.

Kepala BPBD Kota Bontang, Usman mengatakan, pemantauan ini bertujuan sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan kunjungan wisatawan yang aman dan nyaman. Serta merupakan sebagian dari kesiapsiagaan dalam pencegahan dan juga penanganan terhadap potensi bencana.

“Kami akan berusaha melakukan patroli rutin di tempat-tempat wisata, contohnya seperti di Pulau Beras Basah,” ucapnya.

Tidak hanya itu, bahkan anggota BPBD yang bertugas selalu memantau kegiatan pengunjung, dan melakukan pengawasan di pelabuhan atau dermaga yang terdapat di Pulau Beras Basah.

“Adanya pemantauan agar kejadian yang lalu tidak terulang kembali, seperti yang kemarin tenggelam atau sebagainya,” jelasnya.

Saat pemantauan berlangsung, ada sebanyak 10 petugas BPBD yang turun langsung ke lokasi. Kegiatan rutin ini pun dilakukan untuk mendukung penuh kemajuan pariwisata yang berada di Kota Bontang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Warga Berbas Pantai Tenggelam di Beras Basah, Begini Kronologisnya!

0
Warga Berbas Pantai Tenggelam di Beras Basah, Begini Kronologisnya!
Evakuasi korban tenggelam di Pulau Beras Basah, Bontang. (Dok).

BONTANG – Kejadian pengunjung tenggelam di Pulau Beras Basah kembali terjadi. Seorang pria berinisial Na (50) warga Berbas Pantai, tenggelam di Pulau Beras Basah, Minggu (28/4/2024) sekitar pukul 09.00 Wita.

Salah satu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang, Usman menjelaskan kronologis kejadian. Saat itu korban beserta pemilik kapal sedang mengantarkan penumpang ke Pulau Beras Basah. Namun ketika sudah sampai tujuan, semua penumpang kapal lalu turun, tidak lama kemudian tiba-tiba kapal hanyut terbawa ombak.

“Korban langsung berenang mengejar kapal yang hanyut, akan tetapi korban mengalami kelelahan saat berenang. Beruntungnya sebelum tenggelam, korban langsung diselamatkan ABK kapal,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Mendengar berita itu, korban langsung dievakuasi oleh petugas BPBD Bontang menuju Pelabuhan Tanjung Laut, dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Saat ini kondisi korban sudah stabil, dan masih dirawat di RS. Kami hanya mengantarkan korban untuk dievakuasi melalui PSC Dinkes,” paparnya.

Adanya kejadian seperti ini, Usman menghimbau agar masyarakat saat berlibur tetap menaati ketentuan dan keselamatan.

Selalu waspada dan berhati-hati, begitu pula para pemilik dan nahkoda kapal. Senantiasa menghimbau penumpangnya untuk menggunakan Life Jacket atau pelampung selama di perjalanan, dan wajib waspada terhadap segala potensi bencana

“Jangan sampai lalai, apalagi meremehkan sesuatu hal. Walaupun memang bisa berenang, namun musibah bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, kita tidak akan pernah tahu,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pemkot Bontang Bebaskan 40 Hektar Lahan di Kanaan untuk Pembuatan Kolam Depresi

0
Pemkot Bontang Bebaskan 40 Hektar Lahan di Kanaan untuk Pembuatan Kolam Depresi
Lahan yang terletak di sebelah Danau Kanaan, di Jalan Soekarno-Hatta, Bontang. (Dok).

BONTANG – Untuk mengatasi permasalahan banjir, Pemkot Bontang membuat kolam depresi dengan anggaran Rp 2,3 miliar, yang ditargetkan pada tahun ini, dimana luas lahan sekitar 40 hektar.

Kepala Bidang (Kabid) Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang, Edi Suprapto mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan yang berada persis di samping Danau Kanaan, yang berada di Jalan Soekarno-Hatta.

Bahkan sebelumnya Pemkot Bontang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 218 juta untuk perencanaan program ini.

“Luas lahan yang dibebaskan sesuai dengan perencanaan awal, dan ini merupakan program kelanjutan dari tahun sebelumnya,” ucapnya saat diwawancarai, Sabtu (27/4/2024).

Pembangunan kolam merupakan salah satu bentuk program untuk penanganan banjir, infrastruktur ini juga diharapkan bisa mengurangi dari dampak kiriman banjir yang sering terjadi saat musim hujan.

“Nantinya kolam juga bisa dipakai sebagai alternatif bahan baku air bersih untuk masyarakat, dimana sekarang Bontang sudah merasakan defisit air bawah tanah,” paparnya.

Edi juga menjelaskan, untuk proses pengadaan lahan akan dijalankan dengan regulasi yang cukup ketat. Harus dilihat sesuai pemanfaatan ruang, letak tanah, keluasan lahan, perkiraan nilai tanah, jangka waktu pengadaan tanah, rencana penganggaran, dan juga preferensi bentuk ganti rugi. (Dwi/Adv).

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pemkot Bakal Lanjutkan Pemasangan Air Bersih di Pulau Gusung

0
Pemkot Bakal Lanjutkan Pemasangan Air Bersih di Pulau Gusung
Pulau Gusung. (Dok)

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan melanjutkan program pemasangan air bersih di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung, Bontang Utara. Perencanaan pemasangan akan dilakukan pada 2025 mendatang.

Kepala Bidang (Kabid) Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Kota Bontang, Edi Suprapto mengatakan, pemasangan jaringan air bersih di Pulau Gusung sudah diusulkan sejak lama, dan sekarang masih akan menunggu hasil dari kemampuan keuangan daerah.

“Anggaran yang diperlukan kurang lebih Rp 5 miliar, semoga program ini bisa berjalan di tahun yang akan datang,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (27/4/2025).

Untuk pemasangan air bersih di wilayah perairan, sudah berlangsung sejak 2022 lalu. Kemudian berlanjut pada 2023 telah dilakukan pemasangan lagi pada dua pesisir yakni Selangan dan Tihi-tihi.

“Pertama pemasangan di Malahing, dengan anggaran Rp 2,9 miliar. Kemudian lanjut di Selangan dan Tihi-tihi dengan anggaran Rp 6 miliar. Semoga nantinya di Gusung cepat direalisasikan,” tutupnya. (Dwi/Adv).

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

ABK Ditemukan Meninggal di Atas Kapal yang Berlabuh di Pelabuhan Loktuan

0
ABK Ditemukan Meninggal di Atas Kapal yang Berlabuh di Pelabuhan Loktuan
Jenazah ABK saat dievakuasi di atas kapal, di Pelabuhan Loktuan, Bontang. (Dok).

BONTANG – Seorang pria berinisial Mu (56) yang berprofesi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ditemukan meninggal dunia di atas kapal yang berlabuh di Pelabuhan Loktuan, Senin (29/4/2024) kemarin.

Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kasat Polairud, Iptu Kahirul Umam mengatakan, menerima informasi dari rekannya, jika korban tidak ada beraktivitas di atas kapal mulai pagi hari.

Saat memasuki kamar, saksi menemukan korban dengan posisi terlentang dengan menggunakan headset yang berada di telinganya, dan handphone yang berada di atas dada.

“Saat dipanggil, korban tidak ada respon. Langsung saksi melapor ke nahkoda kapal untuk memeriksa korban,” ucapnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi mengaku ternyata korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian langsung menghubungi polisi untuk evakuasi.

“Dari keterangan yang diketahui, korban memiliki sakit asam lambung akut,” paparnya.

Tak berselang lama jenazah langsung dibawa ke RSUD Taman Husada, saat dilakukan hasil visum korban meninggal akibat sakit, tidak ada tanda kekerasan pada jenazah.

“Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada korban, dan jenazah akan dibawa pulang ke kampung halamannya,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Sosialisasikan Jabatan Fungsional Pemerintah Kota Bontang dengan Kerjasama Kanreg VIII BKN

0

BONTANG – Jabatan fungsional dalam pemerintahan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kapasitas organisasi dan mencapai tujuan strategis nasional serta untuk mendapatkan pegawai yang dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Namun di sisi lain, dinamika perubahan jabatan fungsional terjadi begitu cepat.

Agar dinamika tersebut dapat diadaptasi dengan cepat dan tepat, Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi jabatan fungsional, yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 29 hingga 30 April 2024.

Acara yang dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang, Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT, juga dihadiri secara daring oleh Kepala Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN, A. Darmuji, S.Sos, M.Si. dan diisi oleh 3 orang narasumber, yaitu Nurhaji Wijaya, SH – Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, Ibu Rismawati, S.Sos serta Dyah Mustikaningtias N W, S.IP yang merupakan Analis SDM Aparatur Ahli Madya BKN.

Dalam sambutannya, Aji Erlynawati menyampaikan bahwa jabatan fungsional adalah jabatan karier, namun seringkali masih dipandang sebelah mata.

Jabatan fungsional dipersepsikan kurang bergengsi dibandingkan dengan jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi. Padahal kenyataannya, seorang pejabat fungsional bekerja berdasarkan bidang keahlian yang dimiliki, baik dari sisi kualifikasi pendidikan maupun pelatihan.

Seorang pejabat fungsional juga bekerja secara mandiri, memperoleh kesempatan yang lebih tinggi untuk meningkatkan karier dan kompetensi, serta terdapat insentif tambahan berdasarkan jenjang jabatan.

Ia menambahkan bahwa, perubahan regulasi tentang jabatan fungsional yang belum dipahami oleh seluruh pegawai jabatan fungsional turut menambah daftar panjang permasalahan jabatan fungsional.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meluruskan kesalahpahaman tentang jabatan fungsional dan agar dapat lebih memahami lagi tentang administrasi dan seluk-beluk pengelolaan jabatan fungsional,” bebernya.
Ditambahkannya, para peserta bisa memperoleh informasi langsung dari narasumber yang berkompeten dalam bidang pengelolaan jabatan fungsional, yaitu narasumber dari Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru untuk kemudian melakukan perbaikan atas pelayanan kepegawaian jabatan fungsional, sehingga bisa memotivasi kinerja dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder melalui penyelesaian tugas perangkat daerah masing-masing secara berkualitas.

“Oleh karena itu, diharapkan seluruh peserta dapat serius dalam mengikuti acara ini. Silakan menyerap ilmu dan bertanya sebanyak-banyaknya, agar apa yang menjadi permasalahan selama ini dalam pengelolaan jabatan fungsional dapat memperoleh solusi terbaik,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kota Bontang, Drs. Sudi Priyanto, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh pejabat penilai kinerja, pengelola kepegawaian, dan perwakilan pejabat fungsional dari seluruh perangkat daerah.
Sekaligus dirangkai dengan penyerahan SK Pensiun TMT 01 Mei 2024 dan SK kenaikan pangkat secara simbolis kepada pegawai yang naik pangkat TMT 1 Juni 2024. Hal ini menunjukkan komitmen BKPSDM untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu. (adv)

Lomba FLS2N, O2SN, dan LKS Tingkat SMK se-Bontang Resmi Dibuka

0
Lomba FLS2N, O2SN, dan LKS Tingkat SMK se-Bontang Resmi Dibuka
Pemukulan gong sebagai tanda pembukaan lomba FLS2N, O2SN, dan LKS se-Kota Bontang, di Hotel Tiara Surya, Bontang. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Pembukaan lomba FLS2N, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat SMK se-Kota Bontang telah dibuka, kegiatan berlangsung di Hotel Tiara, Jumat (26/4/2024).

Wali Kota Bontang, Basri Rase, yang diwakili oleh Staf Ahli Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang, Asdar Ibrahim menjelaskan, ajang perlombaan tingkat SMK seluruh Kota Bontang di dalamnya terdapat tiga jenis lomba, yakni pertama lomba festival seni siswa nasional, kedua bidang olahraga O2SN, dan terakhir LKS.

“Ini adalah event yang harus dilaksanakan untuk membina anak-anak, jadi tidak hanya sisi softskill di sekolah, akan tetapi sisi hardskill juga tentu harus didampingi,” ucapnya saat diwawancarai.

Dijelaskan, contoh seperti LKS yang dimana kegiatan tersebut telah didukung oleh perusahaan, karena memang jurusan SMK mempunyai kegiatan magang di suatu perusahaan tersebut, seperti di bidang otomotif, industri, dan lain sebagainya.

“Itu menandakan bahwa meskipun tidak dalam kewenangan Pemkot, akan tetapi dari sisi sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dengan bantuan tetap Pemkot Bontang harus memperhatikan itu dan selalu mensupport,” paparnya.

Perlombaan ini diikuti oleh seluruh SMK se-Kota Bontang, maupun swasta atau negeri. Karena perlombaan ini hanya untuk ajang tingkat SMK, berbeda dengan program perlombaan di tingkat SMA nantinya.

“Ada banyak sekali perlombaan di dalamnya, jadi setiap siswa yang mengikuti lomba tidak menentu. Karena di masing-masing cabang lomba berbeda, yang pasti siswa yang mengikuti ada ratusan siswa,” tambahnya.

Perlombaan ini mulai diaktifkan kembali terhitung sejak dua tahun terakhir, akibat Covid yang sempat melanda. Dengan begitu, tidak mematahkan semangat para siswa untuk berhenti begitu saja. Bahkan sampai detik ini masih melahirkan juara-juara di berbagai cabang perlombaan.

Asdar berharap dengan para siswa-siswi yang mengikuti perlombaan ini dapat menciptakan generasi-generasi emas, tidak hanya dalam bentuk prestasi di sekolah saja. Bahkan nantinya kedepan anak-anak Bontang mampu bersaing di antara 10 kabupaten/kota dengan bagus, mampu membawa nama Kota Bontang baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Nasional. (Dwi/Adv).

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Antisipasi Penjegalan di Partai, PHM Dukung Basri-Najirah Jalur Independen

0
Antisipasi Penjegalan di Partai, PHM Dukung Basri-Najirah Jalur Independen
Ketua PHM Bontang, Udin Mulyono. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Kota Bontang melakukan persiapkan dukungan kepada Basri Rase – Najirah untuk maju Pilkada 2024 Bontang melalui jalur independen.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi, apabila salah satu partai dari Basri atau Najirah terdapat penjegalan terhadap pencalonan mereka.

“Namun kalau memang tidak ada masalah ya tidak apa, karena kita juga mau melihat survei terkait antusias masyarakat pada pasangan ini,” jelasnya saat ditemui Jumat (26/4/24).

Udin Mulyono mengatakan, pihaknya telah menyebarkan tim sebanyak 200 orang ke tiga kecamatan untuk melakukan survei tersebut, dan sudah berjalan selama satu minggu.

Adapun target yang ingin dicapai adalah terkumpulnya 10 persen data pendukung pasangan Basri-Najirah, dari total penduduk di Kota Bontang.

Hal itu susah ditentukan oleh KPU dimana minimal survei harus 10 persen atau sekitar 13 ribu suara penduduk yang bisa memilih.

“Semoga seminggu lagi terkumpul,” tambahnya.

PHM telah mengumpulkan 10 ribu KTP dan menurut ia akan bisa menembus syarat yang dilayangkan oleh KPU tersebut.

Ia menambahkan, membawa Basri-Najirah di jalur independen adalah keinginan dari dirinya sendiri, apalagi melihat beberapa potensi yang terjadi dalam partai.

“Ini tidak ada paksaan, saya memang ingin melakukan ini,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pemkot Adakan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tingkatkan Pengetahuan PA, KPA, dan PPKOM

0
Pemkot Adakan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tingkatkan Pengetahuan PA, KPA, dan PPKOM
Suasana pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemkot Bontang. (ist)

BONTANG – Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemkot Bontang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis (bimtek). Dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 24 S.D. 27 April 2024 di Hotel Harris dan Labkom SMA 1 Samarinda.

Kegiatan bertujuan untuk memperkuat serta mengupgrade pengetahuan para calon/pemegang sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama bagi Pengguna Anggaran (PA); Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan; Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, termasuk rekan-rekan yang bertugas di bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan dilaksanakan melalui metode blanded learning (dengan e-learning daring dan tatap muka/klasikal serta ujian sertifikasi). Diikuti oleh peserta sebanyak 32 orang dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bontang, yang tergabung bersama peserta dari instansi/ Pemda lainnya seperti Pemkab Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sudi Priyanto, menyampaikan bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimotori oleh LKPP. Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc beralih menjadi tugas yang strategis, dengan melibatkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional dan permanen.

“Sistem pengadaan yang dulunya manual kemudian digantikan secara elektronik, sehingga memungkinkan akuntabilitas, transparansi dan pencegahan korupsi yang lebih handal, serta memunculkan partisipasi publik dalam memantau kinerja pengadaan pemerintah,” ucapnya.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menjawab banyak tantangan, salah satunya agar pengadaan pemerintah dapat menjadi instrumen pembangunan.

“Di sini, kebijakan pengadaan harus bisa bersifat inklusif dan tidak melulu bertujuan untuk mendapatkan value for money, yang semata-mata membeli barang/jasa dengan harga termurah, karena juga mengamanatkan agar mendorong pengembangan UMKM, penelitian, mempromosikan perdagangan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri termasuk mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Sebelumnya telah dilaksanakan e-learning sejak tanggal 18 hingga 28 Maret 2024, dan dilanjutkan pertemuan klasikal/ tatap muka selama 3 hari dari tanggal 24 sampai dengan 26 April 2024 bertempat di Hotel Harris Samarinda dengan materi klasikal yang disampaikan meliputi:
– Pengantar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP)
– Perencanaan PBJP
– Pemilihan penyedia PBJP
– Mengelola kontrak PBJP
– Mengelola PBJP secara swakelola
– Manajemen rental pasok
– Latihan Soal dan pembahasan try out setiap hari setelah penyampaian materi.

Selanjutnya pada tanggal 27 April 2024 dilaksanakan uji kompetensi/sertifikasi PBJP level 1 bertempat di Labkom SMAN 1 Samarinda.
Ujian Sertifikasi dirancang secara khusus bagi setiap ASN, agar mampu mengukur pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika dalam menyusun, mempersiapkan/merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” imbuh Sudi.

Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa.

Disamping itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Beberapa pasal juga telah diubah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ini.

“Kami berharap rekan-rekan peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat fokus dalam proses pembelajaran, dan menyelesaikan ujian sertifikasi dengan hasil yang baik diatas ambang batas kelulusan, dan memperoleh sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah,” harapnya. (adv)

Editor: Yusva Alam