SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan eksistensinya sebagai provinsi dengan kontribusi besar bagi Indonesia. Salah satunya untuk urusan ekspor.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 1 September 2022, provinsi yang akhirnya dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi lokasi baru ibu kota negara Indonesia itu kembali sukses menduduki posisi kedua provinsi yang berkontribusi besar terhadap ekspor nonmigas nasional.

“Benar, Kaltim kembali berada di urutan kedua provinsi yang berkontribusi terhadap ekspor nasional di bawah Provinsi Jawa Barat,” kata Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim M Sa’duddin, beberapa waktu lalu.

Kaltim berada di posisi ekspor nonmigas kedua terbesar dengan nilai 18,2 miliar USD atau setara dengan Rp 254,8 triliun (kurs Rp 14.000). Di posisi pertama Jawa Barat dengan nilai kontribusi sebesar 22,3 miliar USD.

Tahun lalu kontribusi ekspor Kaltim masih sebesar 10,7 miliar USD atau terdapat perubahan signifikan sebesar 68,8%. Berbeda dengan Jawa Barat yang hanya terjadi perubahan sekitar 19,7%.

“Kontribusi Kaltim untuk total ekspor nonmigas nasional sebesar 11,6%, sedangkan Jawa Barat 14,2%. Jadi tren kontribusi Kaltim semakin mendekati Jawa Barat,” beber mantan Kepala BPKAD Kaltim itu.

Ekspor nonmigas Kaltim itu terdiri dari batu bara, pupuk, lemak dan minyak hewani/nabati serta produk disosiasinya, lemak olahan, bahan kimia anorganik, olahan makanan hewan, produk nabati lainnya, aneka produk kimia, kapal dan struktur terapung, kayu dan barang dari kayu, arang kayu, bahan kimia organik dan lain-lain.

Sementara posisi ketiga dan keempat provinsi dengan kontribusi terhadap ekspor nasional diisi oleh Provinsi Jawa Timur dan Riau. Jawa Timur dengan kontribusi 14,2 miliar USD (9%) dan Riau 11,6 miliar USD (7,4%).

“Semoga kita bisa terus mendorong peningkatan ekspor nonmigas Kaltim di waktu-waktu ke depan,” tutup Sa’duddin.

Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi pun terus memberi semangat agar pelaku UKM tidak kendur di masa pandemi, bahkan bisa terus bergerak di masa sulit serta sukses naik kelas menjadi UKM ekspor. (adv/diskominfokaltim)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kaltim mengapresiasi enam talenta muda Benua Etam ketika Puncak HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta, Rabu 17 Agustus 2022. Bahkan, keenam anak muda ini berhasil menarik perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) usai prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih.

“Alhamdulillah, kita sangat mengapresiasi atas keberhasilan anak muda Kaltim. Apalagi, Presiden Jokowi sangat kagum atas penampilan orkestra musik yang mereka tampilkan. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi daerah atas penampilan generasi muda Benua Etam,” ucap Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim H Muhammad Kurniawan, di Samarinda, Rabu 21 September 2022.

Bagi Kurniawan, penampilan keenam anak muda ini tentu menjadi motivasi bagi generasi muda Kaltim lainnya. Sebab, untuk masuk menjadi perwakilan dari daerah lumayan berat. Karena, sebelum ke Istana Negara ada empat dari enam anak muda tersebut usai mengikuti Gita Bahana Nusantara (GBN) Tingkat Provinsi Kaltim 2021.

Empat peserta ini merupakan pemenang GBN Tingkat Provinsi Kaltim yang digelar Disdikbud Kaltim 2021 dan seharusnya mengikuti GBN di Istana Negara pada HUT ke-76. Tetapi, karena kondisi pandemi Covid-19 masih tinggi, maka dilaksanakan secara virtual.

“Kita bersyukur mereka dipercaya untuk tampil di Istana Negara. Ketika tingkat provinsi, kita juga memberikan hadiah uang pembinaan masing-masing Rp3,75 juta juga ada hadiah pembinaan dari Pemerintah Pusat,” jelas Kurniawan.

Pada saat ke Jakarta pun biaya transportasi dari provinsi, sedangkan biaya akomodasi dan konsumsi selama karantina dari Pemerintah Pusat. Alhasil, dari semangat yang dibangun Pemprov Kaltim melalui Disdikbud, mereka tampil memukau. Adapun putra-putri asal Kaltim yang tampil di Istana Negara, yakni Dimas Bintang Mahaputra Adipradana (instrumen Tuba), Alif Fakod (Sape), Juan Carlos (vokal Tenor), Gabriella Vilvi Lorensa (vokal Alto), Jesinta Alri Meisy Putri (vokal Sopran), Gilberd Maranda Pakpahan (vokal Bas).
.
“Kami bersyukur mereka semua sudah menjalani pendidikan perguruan tinggi di luar Kaltim, ada yang di ISI Yogyakarta dan UNS Surabaya,” jelasnya. (adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Setiap rumah sakit memerlukan kebijakan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Korps Pegawai Republik Indonesia (RSUD Korpri) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan guna mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya mengenai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

Rakor dibuka Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, di Hotel Grand Inna Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (21/9/2022). Wagub Hadi dalam sambutannya menjelaskan pelayanan kepada masyarakat sangatlah penting dan harus dilaksanakan dengan baik. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2019, terdapat peraturan mengenai otonomi yang lebih luas yang bisa dijalankan oleh Direktur RSUD. Sedangkan untuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 79 Tahun 2018 adalah tentang Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan.

“Karena itu saya menganggap Rakor ini sangat penting agar Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kaltim bisa bekerja secara maksimal melayani masyarakat,” kata Hadi Mulyadi.

Dengan Rakor ini, diharapkan Pemprov Kaltim dapat membuat turunan produk hukum RSUD Korpri, utamanya mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan UOBK dan status PPK (Pola Pengelolaan Keuangan) BLUD secara penuh.

Hadi Mulyadi juga mengingatkan agar Direktur RSUD dapat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban.

“Laporannya antara lain seperti laporan atas pengelolaan keuangan, barang dan jasa, serta pengelolaan kepegawaian. Sementara itu, pihak Rumah Sakit tetap saja menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah,” ujar Hadi.

Terakhir, orang nomor dua di Kaltim itu meminta organisasi perangkat daerah terkait seperti Biro Hukum dan Biro Organisasi untuk dapat menindaklajuti UOBK ini agar benar-benar berfungsi dengan baik.

Tampak Sekretaris Dinkes Provinsi Kaltim Masitah dan Direktur RSUD Korpri Prov Kaltim Dr E Harleni Aroma. Hadir pula narasumber Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI Dr Cheka Virgowansyah dan Kasubdit Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan, Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI Eko Wulandaru dan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia Dr R Heru Aryadi. (adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Staf Ahli bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Provinsi Kaltim, Diddy Rusdiansyah mewakili Gubernur Kaltim menghadiri rapat paripurna ke-40 DPRD Kaltim di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Provinsi Kaltim pada Rabu (21/9/2022).

Pada Rapat Paripurna ke-40 ini terdapat nota penjelasan pemerintah daerah atas penyampaian tiga buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni Perda tentang perubahan kedua Perda Nomor 9 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, Perda tentang pencabutan atas Perda Nomor 14 tahun 2012 tentang pengelolaan air dan Perda tentang pencabutan Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklamasi dan pasca tambang.

Dalam kesempatan ini, Diddy Rusdiyansyah menyampaikan nota penjelasan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas dasar hukum, latar belakang, maksud dan tujuan yang mendasari dibuatnya rancangan Perda Provinsi Kaltim.

“Mewakili pemerintah daerah, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian para dewan dalam menanggapi secara positif serta kesediaannya untuk membahas rancangan Perda, sehinga nantinya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelas Diddy.

Rapat dilanjutkan pengesahan revisi agenda kegiatan DPRD Provinsi Kaltim masa sidang III tahun 2022. Rapat ini dihadiri 33 anggota DPRD Kaltim baik secara offline maupun online, pimpinan dan perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim. (adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi meminta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya selalu memakai masker yang baik dan benar, meskipun saat ini tren kasus Covid-19 di Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan.

Tren penurunan terlihat berdasarkan rilis data Satgas penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim, per Rabu 21 September 2022, kasus harian turun 1 kasus menjadi 40 kasus, dari hari sebelumnya 41 kasus.

“Meskipun tren harian Covid di Kaltim terus menurun, kami selalu mengingatkan masyarakat jangan terlena terkait informasi kasus Covid-19 yang terus menurun, tetap waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas. Seperti selalu memakai masker yang baik dan benar agar kita, keluarga dan orang lain akan terlindungi dari penyebaran virus corona,” pesan Hadi.

Mantan legislator Karang Paci dan Senayan itu juga minta masyarakat untuk mempercepat vaksin. Artinya yang belum menerima vaksin kedua untuk segera divaksin, begitu juga vaksin booster, termasuk menjaga imunitas tubuh dengan melaksanakan pola hidup sehat.

“Sampai saat ini Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota dibantu TNI dan Polri bersama dinas instansi terkait lainnya terus berusaha meningkatkan capaian vaksinasi, dan kita bersyukur kasus sembuh lebih tinggi dari terkonfirmasi positif. Namun, tetap waspda dan jangan kendur prokes,” papar Hadi Mulyadi.

Update perkembangan harian Covid-19 Kaltim, Rabu 21 September 2022, terkonfirmasi ada 40 kasus berasal dari Kutai Kartanegara 2 kasus, Kutai Timur 3 kasus, Paser 1 kasus, Penajam Paser Utara 1 kasus, Balikpapan 26 kasus, Bontang 2 kasus, dan Samarinda 4 kasus.

Pasien sembuh 22 pasien, sehingga total sembuh 203.267 pasien. Meninggal dunia tidak ada penambahan kasus. Dan yang masih dirawat ada penambahan 18 pasien sehingga berjumlah 300 pasien. (adv/diskominfokaltim)