SAMARINDA – Pembukaan Temu Karya Taman Budaya (TKTB) XXI tahun 2022 menampilkan Tari Kolosal Pesona Kalimantan di halaman kantor UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Kemakmuran Samarinda, Senin (19/9/2022). Tarian hasil kolaborasi lima provinsi di Pulau Kalimantan ini berhasil memukau para tamu undangan dan peserta TKTB XXI.

Tarian kolosal ini melibatkan sebanyak 110 penari dari gabungan lima provinsi, yaitu Kaltim, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar). “Luar Biasa! Banyak sekali penarinya, sampai tidak berkedip kami dibuatnya,” puji Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi usai menyaksikan tampilan tari kolosal Pesona Kalimantan.

Tari kolosal tersebut berhasil memadu-padankan berbagai macam elemen, atraksi, dan unsur seni budaya dalam satu penampilan yang sempurna. Didukung dengan penampilan apik dari para penari dan instrumen musik yang menggelegar.

Tarian Kolosal Pesona Kalimantan, mengisahkan sejarah kebesaran Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Juga menggambarkan kehidupan suku yang ada di Pulau Kalimantan. Seperti Dayak, Melayu, Banjar, Jawa dan Tionghoa.

Penampilan sempurna tari kolosal ini, berkat inisiasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Budaya Kaltim, Ismid Rizal. Tangan dinginnya selaku pimpinan produksi dan penulis skenario, berhasil menggarap tari kolosal gabungan lima provinsi.

“Karena Kaltim tuan rumah, saya ingin menampilkan kebesaran dan kemegahan Kalimantan. Jadi bukan hanya kita dikenal karena kita jadi IKN (Ibu Kota Negara). Tapi karena kita juga punya budaya yang luar biasa untuk dilestarikan,” kata Ismid kepada sejumlah awak media usai acara pembukaan TKTB XXI, Senin (19/9/2022) sore.

Jumlah penari dari Kaltim yang terlibat dalam produksi tari kolosal sebanyak 60 orang. Kemudian sebanyak 50 penari gabungan, berasal dari empat provinsi lain. Pelatihan secara intensif dimulai sejak 10 September 2022 atau sepekan sebelum penyelenggaraan TKTB. Masing-masing provinsi memiliki peran dalam menyiapkan penampilan terbaiknya.

“Saya hanya penulis skenario saja. Sisanya, saya mengkoordinir agar teman-teman di setiap provinsi turut mengambil bagian,” ucap Ismid dalam balutan setelan beskap hitam, Baju Adat Takwo khas Kutai.

Ismid menjelaskan, ia membagi tim provinsi di setiap bagian. Dengan komposisi penata tari dari Kalbar, penata musik dari Kalteng, dan penata busana dari Kalsel.

Busana tari yang ditampilkan pun beragam. Ada busana adat Dayak, Melayu, Kutai, dan Banjar. Di penghujung tari, dibentangkan bendera merah putih sebagai lambang penyatuan suku dan budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Tari kolosal Pesona Kalimantan yang ditampilkan selama lebih kurang 30 menit itu pun, berhasil menyihir para tamu undangan yang berasal dari 32 provinsi se-Indonesia. (adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim sangat mengapresiasi penyelenggaraan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Pra Popnas) Zona IV 2022 di Benua Etam dengan menghadirkan tujuh provinsi.

Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi ketika menutup Pra Popnas Zona IV mengingatkan, meski saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi, namun para pelajar harus terus berprestasi dan tetap belajar.

“Alhamdulillah pandemi mulai menurun. Mari pelajar terus berprestasi, berkarya dan berolahraga dan jangan lupa tetap semangat belajar,” ucap Hadi Mulyadi usai penutupan di Gedung Serbaguna Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda.

Khusus even pra Popnas menurut Hadi, ada cabang olahraga yang diunggulkan dan tidak. Terpenting, lanjut Hadi, bukan hanya mencari prestasi tetap bagaimana para pelajar bisa bersilaturahmi.

“Juara atau tidak itu biasa. Tapi, bagaimana membangun jaringan antar sesama pelajar itu paling penting. Karena itu, pelajar tetap semangat berprestasi dan belajar meski kondisi masih pandemi,” pintanya. (adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Setelah menempuh perjuangan panjang dalam mengupayakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah penghasil, pemerintah pusat akhirnya menyetujui pemberian transfer dana dari sektor industri sawit kepada daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diketahui menjadi salah satu inisiator pembagian DBH Sawit ini kepada daerah. Bersama 22 provinsi penghasil sawit lainnya, Kaltim mendesak pemerintah pusat untuk memberikan DBH dari sektor sawit. Seperti DBH lain dari sektor batu bara, migas, dan tembakau.

Usulan DBH Sawit ini, akhirnya diakomodir pemerintah pusat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, Ismiati mengatakan, regulasi pemberian DBH Sawit telah masuk dalam arah kebijakan umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023. Sehingga, pembagian DBH Sawit ini dipastikan bisa terealisasi tahun depan.

“Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani telah menginformasikan tahun 2023 akan direalisasikan DBH Sawit,” jelas Ismiati kepada sejumlah awak media, saat menjawab perihal realisasi DBH Sawit di Kaltim.

Namun ia menyebut, pihaknya belum mengetahui berapa nominal DBH Sawit yang akan diterima oleh Kaltim. Karena ada indikator perhitungan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembagian DBH.

“Kita tidak tahu berapa kisarannya, karenakan ada indikator perhitungannya. Seperti luasan perkebunan yang kita miliki dan sebagainya. Kita belum tahu, karena ini baru pertama,” ucap Ismiati.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup, Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Kaltim, Dr. Ir. Zulkarnain menjelaskan, usulan pembagian DBH Sawit yang diminta ke pemerintah pusat adalah 90:10. Yakni 90 persen untuk daerah dan 10 persen untuk pemerintah pusat.

“Kami usulkan 90 persen masuk daerah. Misal pungutan ekspor kita sekitar Rp 5-6 triliun. Yah kalau 90 persen, Rp 4,5 triliun bisa masuk daerah,” ungkap Zulkarnain menghitung potensi penerimaan DBH Sawit.

Selama ini diketahui, pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tanpa ada pembagian ke daerah penghasil. Ini yang dituntut oleh Pemprov Kaltim. Karena, sudah sepantasnya daerah juga turut menikmati hasil Sumber Daya Alam (SDA) untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah.

“Dari yang kami hitung, nilai ekonomi komoditas Sawit dari Kaltim ini sekitar Rp 200 triliun lebih. Itu baru CPO dan kernel, belum yang lain. Jadi, sebenarnya kita bisa transformasi ekonomi pasca tambang, kalau itu dibagi ke daerah,” ungkap dosen Fakultas Pertanian Unmul ini.

Selain DBH Sawit, pihaknya bersama Bapenda juga tengah mengukur potensi penerimaan DBH lain yang berpotensi diterima Kaltim. Diantaranya DBH dari bidang Kehutanan, ESDM, Telekomunikasi dan Perhubungan. (krv/pt/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Harga komoditas cabai mengalami kenaikan selama beberapa pekan terakhir. Kenaikan ini, terjadi secara nasional. Dikutip dari keterangan Asosiasi Petani Cabai Indonesia, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga cabai mengalami kenaikan.

Di antaranya seperti berkurangnya jumlah petani cabai di daerah penghasil yang mencapai 70 persen, karena beralih ke komoditi lain. Kenaikan harga cabai juga dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak menentu, dan memburuknya kondisi tanah karena penggunaan pupuk kimia selama bertahun- tahun.

Kemudian, adanya serangan hama dan jamur juga menyebabkan penurunan produksi cabai di daerah sentra, seperti Jawa Timur (Jatim). Kenaikan harga komoditi di daerah pemasok itu, berimbas pada harga cabai di Kalimantan Timur (Kaltim).

Untuk diketahui, harga cabai di Kaltim meningkat di atas 3 persen sejak pekan lalu. Per 15 September 2022, kenaikan harga cabai bahkan mencapai 8 persen. Dengan rata-rata harga komoditi cabai merah besar mencapai Rp 58 ribu per kilogram (kg). Cabai merah keriting Rp 57 ribu per kg, dan cabai rawit merah Rp 60 – 62 ribu per kg.

Menyikapi kenaikan harga cabai ini, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, (Disperidagkop) Kaltim, Muhammad Sa’duddin, Ak, CA mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi intervensi pasar. Bentuk intervensi itu, salah satunya dengan melakukan operasi pasar di daerah kabupaten/kota dengan gap harga tertinggi.

“Harga di kabupaten/kota kan tidak seragam. Kami akan memilih daerah yang harganya paling tinggi, lalu kami lakukan target operasi pasar,” kata Sa’duddin ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.

Selain operasi pasar, Disperindagkop Kaltim rencananya juga akan melakukan subsidi ongkos angkut untuk distribusi komoditas cabai. Subsidi ongkos angkut ini, akan diberikan dalam dua jalur. Baik dari jalur sentra produksi ke wilayah Kaltim. Mau pun jalur distribusi antar kabupaten/kota di Kaltim.

“Kita lihat dulu kondisinya nanti. Kalau yang tinggi gap harganya antara daerah pemasok dengan Kaltim, kita akan subsidi jalur distribusinya dengan produsen. Tapi kalau yang tinggi gap harganya di kabupaten/kota, kita subsidi yang internal wilayah Kaltim,” jelas mantan Kepala BPKAD Kaltim ini.

Dari pantauan Disperindagkop, disebutkan harga cabai tertinggi terjadi di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, dan Bontang. Hal itu disebabkan karena lokasi yang jauh dan kondisi jalan yang rusak. Sementara, Kabupaten Paser, meski memiliki kondisi geografis serupa, namun daerah itu diuntungkan karena dekat dengan daerah pemasok cabai dari Kalimantan Selatan (Kalsel).

Disperindagkop Kaltim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga akan melaksanakan Gerakan Nasional Tim Pengendalian Inflasi Khusus Pangan yang dikoordinir oleh Bank Indonesia (BI) Kaltim. Dengan lead sector, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH).

Dalam gerakan itu, akan dilakukan gerakan produksi cabai dengan pembagian bibit gratis kepada warga. Lalu dilakukan penanaman masif secara urban farming di dalam pot di setiap rumah.

Meski mengalami kenaikan harga, Sa’duddin menyampaikan, stok kebutuhan cabai di kabupaten/kota masih cenderung aman. Dari Data Pasokan Indikatif Barang Kebutuhan Pokok di Kaltim per September 2022, stok cabai tercatat sebanyak 8.994 ton. Dengan rata-rata ketahanan stok sebesar 1,9 ton per bulan. (krv/pt/diskominfokaltim)