BONTANG – Pengurusan perizinan tenaga kesehatan kini dilakukan melalui aplikasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital sektor kesehatan, yang terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Kesehatan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berperan dalam proses penerbitan izin melalui tahapan verifikasi administrasi.

Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Sofyansyah, menjelaskan DPMPTSP tidak hanya memberikan pendampingan kepada pemohon, tetapi juga memastikan seluruh persyaratan telah sesuai sebelum permohonan diproses dalam sistem nasional.

“Kami melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, barulah proses dilanjutkan melalui aplikasi yang terhubung dengan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Ia mengatakan aplikasi tersebut dikembangkan pemerintah pusat, untuk mengintegrasikan data tenaga kesehatan secara nasional. Berbeda dengan sebelumnya yang masih memanfaatkan sistem daerah, kini seluruh proses dilakukan melalui platform khusus sektor kesehatan.

Sebelum mengajukan permohonan, tenaga kesehatan diwajibkan memiliki akun Satu Sehat dan memenuhi persyaratan kompetensi, termasuk kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang diperoleh melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi.

Menurut Sofyansyah, data kompetensi tersebut akan terbaca secara otomatis pada sistem, sehingga menjadi salah satu dasar dalam penerbitan izin praktik.

Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah berharap proses perizinan menjadi lebih efektif, sekaligus mempermudah pengawasan terhadap kompetensi tenaga kesehatan. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan di Kota Bontang, memang mengalami penurunan pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi pada semua profesi. Beberapa bidang justru mencatatkan peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang mengurus izin praktik.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menunjukkan, Dokter Spesialis Neurologi menjadi salah satu profesi yang mengalami kenaikan. Jumlah SIP yang diterbitkan meningkat dari tiga pada 2025 menjadi enam pada 2026.

Peningkatan serupa juga terlihat pada profesi Radiografer Level 5. Jika pada 2025 hanya tercatat satu SIP, tahun ini jumlahnya bertambah menjadi enam SIP.

Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, mengatakan bertambahnya tenaga kesehatan pada profesi tertentu menjadi sinyal positif bagi penguatan layanan kesehatan di daerah.

“Semakin banyak tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik, semakin besar pula peluang masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih lengkap sesuai kebutuhannya,” ujarnya.

Menurutnya, DPMPTSP terus berkomitmen memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan sesuai ketentuan, agar tenaga kesehatan dapat menjalankan praktik secara legal. Proses penerbitan SIP, juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjamin kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Harapannya tren peningkatan pada profesi kesehatan spesialis dan tenaga penunjang medis, dapat terus berlanjut seiring berkembangnya fasilitas kesehatan di Kota Bontang,” tutupnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Lembaga pendidikan nonformal yang akan beroperasi di Kota Bontang, diminta memastikan kesiapan administrasi maupun kelembagaan sebelum mengajukan izin operasional. Hal tersebut disampaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pendidikan nonformal yang tertib dan sesuai ketentuan.

Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Sofyansyah, mengatakan ketentuan tersebut berlaku bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Menurutnya, sebelum izin diterbitkan, pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan kesiapan lembaga. Karena itu, pemohon perlu memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi sejak awal pengajuan.

“Izin operasional menjadi bukti bahwa, lembaga telah memenuhi ketentuan untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal,” katanya.

Ia menjelaskan, dokumen yang harus disiapkan antara lain surat permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Bontang, program kerja lembaga, Nomor Induk Berusaha (NIB), akta pendirian atau akta notaris, serta identitas pengurus.

Selain itu, lembaga juga diwajibkan melampirkan AD/ART, NPWP, rekening lembaga, surat keterangan domisili, susunan organisasi, serta rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Ketersediaan sarana dan prasarana beserta dokumen kepemilikan atau penggunaan gedung, juga menjadi bagian dari persyaratan yang akan diperiksa.

Sofyansyah menambahkan, khusus perlindungan tenaga kerja, pemohon juga harus menyertakan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan beserta slip pembayaran iuran terakhir.

Melalui pemenuhan seluruh persyaratan tersebut, proses penerbitan izin operasional dapat berjalan lebih efektif. Selain memberikan kepastian hukum, izin operasional juga menjadi dasar bagi lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal secara resmi di Kota Bontang. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mengajak seluruh pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk secara berkala memeriksa masa berlaku izin operasional lembaganya. Langkah tersebut dinilai penting, agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sesuai ketentuan.

Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Sofyansyah, mengatakan pengajuan perpanjangan sebaiknya dilakukan sebelum izin berakhir, sehingga proses pelayanan dapat berjalan tanpa kendala administrasi.

“Izin operasional yang masih berlaku, menjadi salah satu bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini,” katanya.

Untuk mengajukan perpanjangan, pengelola perlu melengkapi surat permohonan, SK izin operasional sebelumnya, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta dokumen lain apabila terdapat perubahan kepengurusan, badan hukum, maupun lokasi operasional.

Selain itu, PAUD swasta juga diwajibkan melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan beserta slip pembayaran iuran terakhir sesuai persyaratan yang berlaku.

Sofyansyah berharap pengelola tidak menunggu hingga izin habis masa berlakunya. Dengan persiapan dokumen sejak awal, proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat, dan operasional lembaga tetap berjalan tanpa hambatan. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam