SAMARINDA — Antusiasme penonton terhadap film drama keluarga “Yang Lain Boleh Hilang, Asal Kau Jangan” terus meningkat menjelang penayangan resminya pada 13 Mei 2026.

Film produksi Rapi Films, Screenplay Films dan Vortera Studios itu bahkan dilaporkan sold out di sejumlah kota dalam program “Nonton Duluan” yang digelar serentak di 40 kota di Indonesia.

Di Samarinda, penonton memadati CGV Plaza Mulia pada Minggu (10/5/2026) untuk menyaksikan lebih awal kisah emosional keluarga Yuke dan Kesha sebelum tayang nasional.

Film karya sutradara Kuntz Agus dengan skenario tulisan Alim Sudio tersebut mengangkat tema tentang caregiving, kehilangan ingatan, dan pentingnya memori keluarga.

Cerita berfokus pada Kesha yang diperankan Yasmin Napper, seorang mahasiswi film yang sedang memasuki fase dewasa dan ingin hidup mandiri.

Namun kehidupannya berubah ketika sang ibu, Yuke Yolanda yang diperankan Lulu Tobing, mulai kehilangan ingatan akibat penyakit Alzheimer.

Di tengah konflik keluarga dan hubungan antar saudara, Kesha harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibunya perlahan mulai melupakan berbagai kenangan penting dalam hidup mereka.

Film ini juga dibintangi Sofia Shireen, Jordan Omar, dan Ibnu Jamil.

Suasana haru terasa sepanjang pemutaran film di Samarinda. Sejumlah penonton tampak menangis dan teringat momen kebersamaan bersama keluarga mereka masing-masing.

Salah seorang penonton, Anggi, mengaku datang bersama keluarganya untuk menonton film tersebut.

Menurutnya, film itu memberikan pesan mendalam tentang pentingnya menjaga kenangan bersama orang-orang tercinta.

“Filmnya relate sekali sama kehidupan keluarga. Saya datang sama keluarga dan jujur banyak adegan yang bikin teringat masa kecil sama orang tua. Setelah nonton rasanya ingin lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga,” ujarnya.

Penonton lainnya, Rio, juga mengaku tersentuh setelah menyaksikan film tersebut.

Ia menilai kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mampu menyampaikan pesan emosional secara kuat.

“Jarang ada film keluarga yang emosinya sampai seperti ini. Banyak adegan yang bikin saya sadar kalau waktu bersama keluarga itu sangat berharga,” katanya.

Selain menghadirkan drama keluarga yang menyentuh, film ini juga mengajak penonton untuk lebih menghargai setiap memori dan waktu bersama orang-orang terdekat.

Tiket program “Nonton Duluan” masih dapat dipesan melalui aplikasi M-TIX, TIX ID, CGV dan Cinepolis sebelum penayangan serentak nasional pada 13 Mei 2026. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Penayangan film dokumenter “Pesta Babi” di Rumah Ladang, Samarinda, Sabtu (9/5/2026), menjadi ruang diskusi terbuka terkait kebebasan berpendapat, isu lingkungan, hingga hak masyarakat adat di tengah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kegiatan tersebut berlangsung di tengah munculnya pembubaran pemutaran film serupa di sejumlah daerah dan kampus di Indonesia.

Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Mulawarman, Tian Rado, menyayangkan adanya pembatasan terhadap pemutaran film dokumenter tersebut di beberapa wilayah.

“Di beberapa tempat saat melakukan nobar film ini terjadi pembubaran, bahkan di kampus di kota Ternate, Mataram, dan di berbagai tempat lainnya birokrat kampus sampai aparat melakukan pembubaran karena menganggap film tersebut sifatnya provokatif,” ujarnya.

Menurut Tian, tindakan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan teknis kegiatan, tetapi juga menyentuh ruang kebebasan berekspresi dan penyampaian kritik di lingkungan akademik.

Ia menilai mahasiswa memiliki hak untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan isu kemanusiaan dan lingkungan.

“Apa yang sudah kita lakukan dan pelihara sampai hari ini, saya kira adalah bentuk kesehatan jiwa dan pikiran karena kita perlu curiga terhadap segala hal yang ditawarkan oleh pemerintah,” katanya.

Film “Pesta Babi” sendiri mengangkat persoalan konflik antara pembangunan PSN dengan hak masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya terkait kerusakan hutan sagu milik suku Marind, Awyu, dan Muyu.

Tian menilai kondisi serupa juga dapat dilihat di Kalimantan Timur, terutama dalam relasi antara pemerintah dan industri ekstraktif.

“Kita melihat ketidakberdayaan pemerintah di hadapan oligarki, yang mana pemerintah hari ini seperti menjadi alat untuk kemudian melakukan eksploitasi dengan dalih pembangunan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dampak sosial dari kawasan industri tambang terhadap generasi muda, terutama terkait rendahnya minat melanjutkan pendidikan karena tergiur pekerjaan sektor tambang.

“Anak-anak muda yang hidup di lingkungan tambang melihat upah yang diberikan itu menjamin, sehingga minim yang mempunyai niat untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus dari bangku sekolah,” ujarnya.

Menurut Tian, kondisi tersebut secara perlahan membentuk pola ketergantungan dan menggeser nilai budaya masyarakat.

“Kehidupan masyarakat yang kental dengan budaya dan tradisi berusaha digeser dengan gaya hidup yang dapat menguntungkan kapitalis. Itu bentuk ketergantungan,” katanya.

Ia menilai sistem pendidikan saat ini juga mulai kehilangan fungsi membangun daya kritis mahasiswa.

“Pendidikan terkesan seperti disepelekan, padahal produksi bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi memperbudak manusia, yang mana kita memang dilatih untuk taat dan patuh terhadap sistem,” ucapnya.

Dalam film tersebut, sutradara Dandhy Laksono menggunakan istilah Pork Barrel Politics atau Politik Gentong Babi untuk mengkritik eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan elite politik.

Meski menuai tudingan terkait pendanaan asing, Dandhy disebut tetap terbuka dengan mencantumkan seluruh kolaborator seperti Greenpeace, Pusaka Bentala Rakyat, dan WatchDoc dalam kredit film.

Di tengah berbagai tekanan dan pembatasan, diskusi dan pemutaran film “Pesta Babi” di Samarinda justru menunjukkan tingginya antusiasme publik terhadap ruang-ruang diskusi alternatif mengenai isu lingkungan, demokrasi, dan masyarakat adat. (MK)

Penulis: Abika Ramadhan
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar Exit Meeting bersama Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Jumat (8/5/2026) lalu itu dihadiri langsung Bupati Kutai Barat Frederick Edwin didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, para asisten, serta Kepala Inspektorat Kutai Barat.

Exit meeting tersebut menjadi agenda penyampaian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Tim Audit BPK RI selama kurang lebih 35 hari.

Dalam kesempatan itu, Pj Sekda Kamius Junaidi menyampaikan apresiasi kepada Tim Audit BPK RI sekaligus permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Ia menegaskan seluruh hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.

“Hal-hal yang menjadi catatan dalam pemeriksaan ini tentu akan menjadi perhatian bersama untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah,” ujar Kamius.

Sementara itu, Tim Audit BPK RI Perwakilan Kaltim menyampaikan sejumlah temuan dan catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.

Beberapa poin yang menjadi sorotan di antaranya laporan aset tetap yang belum dilengkapi dokumen sumber pengerjaan, akun hutang jangka pendek yang belum tercatat, kekurangan volume dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas, hingga hibah yang terindikasi menimbulkan kerugian.

Tim audit menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bahan tindak lanjut dan perbaikan ke depan.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI merupakan bagian penting dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan agar semakin profesional dan akuntabel.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi salah satu indikator terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

“Pemeriksaan ini bukan semata mencari kesalahan, namun menjadi bagian dari proses perbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Frederick Edwin juga menekankan seluruh unsur pemerintahan memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Di akhir kegiatan, Bupati Kutai Barat secara resmi menerima hasil temuan pemeriksaan dari Tim BPK RI Perwakilan Kaltim sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kutai Barat yang juga Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin menegaskan Bung Karno Cup bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi momentum memperkuat persatuan dan semangat gotong royong masyarakat.

Hal itu disampaikan Frederick Edwin saat membuka Turnamen Sepak Bola dan Volleyball Bung Karno Cup I Tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola Rarakuta, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (9/5/2026) sore.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Bung Karno. Semangat Bung Karno tentang persatuan, gotong royong, nasionalisme, dan semangat membangun bangsa harus terus kita hidupkan, salah satunya melalui olahraga,” ujarnya.

Turnamen tersebut mengusung tema “Sempekat Bersama, Pasti Bisa” yang dinilai sangat relevan dengan semangat kebersamaan masyarakat Kutai Barat.

Frederick Edwin mengapresiasi seluruh pihak yang telah menggagas kegiatan tersebut dan berharap Bung Karno Cup mampu menjadi ruang positif bagi generasi muda.

Menurutnya, olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan disiplin, mempererat persaudaraan hingga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM dan aktivitas ekonomi lokal selama turnamen berlangsung.

“Olahraga bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang membangun karakter, kerja sama, semangat juang, serta mempererat persaudaraan,” katanya.

Ia berharap Bung Karno Cup dapat melahirkan atlet-atlet muda potensial dari Kutai Barat yang nantinya mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain itu, Frederick Edwin juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan fair play selama pertandingan berlangsung.

“Menang jangan sombong, kalah jangan berkecil hati. Kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu menjaga persatuan dan kehormatan bersama,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lanjut dia, mendukung penuh kegiatan positif seperti Bung Karno Cup dan berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda tahunan olahraga masyarakat di Barong Tongkok.

“Semoga Bung Karno Cup terus berlanjut menuju Bung Karno Cup II dan seterusnya demi mewujudkan Kutai Barat yang semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat,” pungkasnya.

Usai menyampaikan sambutan, Frederick Edwin secara resmi membuka turnamen dengan melakukan tendangan bola pertama sekaligus menyerahkan piala bergilir.

Kegiatan tersebut turut dihadiri mantan Bupati Kutai Barat dua periode Ismail Thomas, Anggota DPRD Kubar Fraksi PDI Perjuangan Yudi Hermawan, Kepala Dispora Gamas Laden, Plt Kepala Dinas Pariwisata Sumardi, Camat Barong Tongkok Martinus Rudy, Ketua TGM Alsiyus, Ketua KNPI Ferlita Ananda, serta sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda menggelar Pemeriksaan Setempat (PS) atau sidang lapangan terhadap objek sengketa dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Yayasan Melati melawan Pemerintah Provinsi Kaltim, Jumat (8/5/2026).

Ketua Yayasan Melati, Ida Farida mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan langsung di kawasan Kampus Melati untuk melihat kondisi fisik objek yang menjadi pokok sengketa.

“Pada hari ini, Jumat, 8 Mei 2026, tadi siang telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat atau sidang lapangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda,” ujarnya.

Ia menjelaskan perkara tersebut terdaftar dengan nomor 180/Pdt.G/2025/PN Samarinda.

Dalam pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim meninjau sejumlah fasilitas pendidikan yang masuk dalam materi gugatan, mulai bangunan ruang kelas, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya.

“Majelis Hakim melihat langsung kondisi fisik objek sengketa di Kampus Melati, seperti bangunan ruang kelas, asrama, dan fasilitas pendidikan lainnya,” katanya.

Pihak Yayasan Melati hadir bersama jajaran pengurus yayasan dan tim kuasa hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sejumlah unsur pembina yayasan juga turut mendampingi agenda sidang lapangan tersebut.

Ida menuturkan proses hukum perkara masih terus berjalan dan dalam agenda selanjutnya persidangan akan memasuki tahapan pemeriksaan saksi serta saksi ahli dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli dari pihak Pemerintah Provinsi, yang dijadwalkan berlangsung pada minggu ini dan minggu depan,” ucapnya.

Menurut Ida, Majelis Hakim juga sempat menawarkan opsi damai kepada kedua pihak yang bersengketa.

Ia menilai ruang diskusi untuk penyelesaian secara damai masih terbuka selama proses hukum berjalan.

“Dalam prosesnya, Hakim juga menawarkan opsi damai kepada para pihak, dan ruang diskusi untuk itu masih sangat dimungkinkan,” jelasnya.

Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak melakukan tindakan sepihak terhadap objek sengketa sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

“Kami berharap kejadian seperti kemarin adanya upaya bongkar paksa dan sebagainya tidak terulang lagi. Mari kita tunggu bersama sampai proses hukum ini selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah,” tegasnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S