BONTANG –  Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Rustam memberikan apresiasi atas kegiatan festival kuliner bertajuk Membeko Fest 2022. Festival kuliner tersebut dilaksanakan, Sabtu (27/8/2022) di Anjungan Futsal Bontang Kuala.  Kegiatan ini juga untuk memeriahkan HUT ke-77 RI. Karena itu, dresscode kegiatan bernuansa merah putih.

Festival Bontang Kuala ini dimulai dengan tradisi sarapan bersama secara lesehan, atau rutinitas dengan ciri khas berbagai menu sarapan khas Bontang Kuala yang disajikan di atas baki/nampan bundar. Baki bermakna kebersamaan, dan lesehan atau melantai bermakna membumi.

“Kami menyambut baik kegiatan tersebut, dan sangat mengapresiasi. Bagi pecinta kuliner, dimanjakan dengan sajian-sajian yang istimewa,” ujar Rustam. Kegiatan ini, kata politisi Partai Golkar, juga sebagai bentuk kreativitas para pelaku UMKM yang terus berinovasi dengan situasi yang masih pandemi.

Ia juga berpesan, para pelaku UMKM tetap semangat dan terus berinovasi diera digital. “Semangat untuk pelaku UMKM, dan tetapberinovasi dan berkreatifitas, gunakan sistem promosi digital karena sekarang merupakan era pemasaran melalui digital,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase mengharapkan Festival Membeko dapat dijadikan ajang memperkenalkan budaya lokal Bontang. Kegiatan ini menjadi kegiatan bersama masyarakat Bontang yang juga dihadiri stakeholder terkait. “Pemerintah Bontang telah menandatangi MoU pariwisata dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam pengembangan pariwisata,” jelas Basri Rase.

Dia menyebutkan salah satu program unggulan Pemkot Bontang yakni destinasi wisata dan UMKM yang telah dilakukan MoU dengan Kemenparekraf. “Saya sudah perintahkan seluruh OPD wajib menyiapkan satu kegiatan yang nantinya akan menjadi event pariwisata di Bontang,” jelas Basri.

Dalam hal pengembangan pariwisata, Basri mengatakan, ini sebagai bagian dari perencanaan dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) dan dalam menghadapi pasca-industri. “Program ini bukan program ‘kacang-kacangan’, tapi program untuk membantu bapak-ibu ketika Ibu kota negara benar-benar terjadi di Kalimantan Timur, dan Bontang menjadi bagian dari destinasi wisata di Ibu Kota Negara,” paparnya.

Basri memastikan, dirinya akan terus menggali potensi wisata yang ada di Bontang. Oleh karenanya, dia meminta semua OPD bersinergi dan kolaborasi untuk mengembangkan wisata di Bontang. “Semakin banyak kegiatan, semakin banyak event maka perekonomian di Bontang semakin meningkat, semakin berkembang,” sebut Basri.

Yang sudah pasti, Basri mengaku telah menginstruksikan agar Membeko Fest digelar setiap tahun. “Ini dijadikan agenda tahunan, dan segera laporkan ke Dinas Pariwisata. Karena seluruh kegiatan akan diluncurkan setiap tahunnya. Karena kita ingin menuju kota pariwisata. Tahun depan harus di ‘gasfull’ yang namanya pariwisata dan UMKM,” paparnya.

Sementara Lurah Bontang Kuala, Suiza Ixan Saputro mengatakan, Membeko akan menjadi program unggulan Pemkot Bontang dalam sektor pariwisata, dengan fokus mengangkat tradisi lokal yang tidak ada di tempat lain.

“Iya, ini sudah masuk dalam kalender rutin Dinas Pariwisata dan kami berkolaborasi dengan Masyarakat sadar wisata (Masata) hingga tingkat kementerian. Respons dari Kemenparekraf Membeko ini tidak ada di daerah lain,” kata Suiza.

Dikatakannya, Membeko akan diagendakan rutin setiap tahun pada minggu keempat Agustus. “Jadi kami sudah diskusikan dengan lembaga adat. Jadi event ini akan terus dilaksanakan setiap minggu ke empat di bulan Agustus untuk melaksanakan Membeko Fest ini,” pungkas Suiza. (adv)

BONTANG – Event Pawai Karnaval yang digelar di Kelurahan Loktuan, yang digelar Minggu (27/8/2022), dinilai Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris paling meriah dari berbagai kegiatan yang digelar di kelurahan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI.  “Wah ini paling meriah setahu saya, kami juga menikmati sampai lupa sudah hampir sore,” tutur Agus Haris.

Karena itulah, Agus Haris sangat mendukung jika event tersebut menjadi pemantik untuk membangkitkan kunjungan wisata. Khusus di Loktuan diketahui telah memiliki beberapa spot wisata yang dapat diandalkan jadi daya tarik pariwisata.

Sebut saja, kampung Selambai yang terkenal dengan wisata kuliner, Ma’rifah Herbal Wisata Toga, Mangrove Teluk Bangko dan yang teranyar Masjid Terapung. “Kita punya banyak tempat wisata di Loktuan, event ini harus didukung supaya kunjungan wisata kita meningkat,” tutur politisi Gerindra ini

Agus Haris pun terlihat menikmati setiap sesi penampilan peserta yang melewati panggung utama dalam event. Pawai untuk memeriahkan HUT RI Ke 77 itu, tak henti hentinya menampilkan atraksi dan yel-yel yang mengajak tamu di panggung utama ikut larut dalam setiap gerak dan nada. Tujuannya tak lain untuk menjadikan event tahunan itu menghibur masyarakat.

Hal senada disampaikan, anggota DPRD Bontang, Faisal. Ia menilai event tersebut potensial jadi momentum destinasi wisata. “Tadi saya merasakan animo yang tinggi dari masyarakat, kalau dilaksanakan tiap tahun bisa jadi agenda rutin Pariwisata juga,” kata Faisal.

Meski hal ini gayung bersambut adanya aktivitas masyarakat akibat pandemi covid-19. Ia tetap meyakini mesti ada event yang menjadi cara agar loktuan tetap ramai jadi magnet kunjungan orang. “Sudah ada beberapa titik lokasi wisata, termasuk kampung selambai. Mudahan dengan banyaknya event serupa akan banyak pula orang datang,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Loktuan, Hadi Jumianto mengatakan, kegiatan pawai ini sebagai pemicu semangat pengembangan potensi pariwisata di kelurahan loktuan. Menurut Hadi kreativitas masyarakat adalah bagian dari modal untuk menarik minat masyarakat luar untuk datang.

Ia mengatakan jika agenda ini dijadwalkan khusus dalam agenda kegiatan promosi wisata kota Bontang, Hadi meyakini misi wisata akan berjalan maksimal. “Kita akan usulkan jadi agenda rutin pemerintah melalui Dinas Pariwisata nanti, jadwal dan waktunya kita masukan agenda disana,” jelasnya. (adv)

BONTANG – Anggota DPRD Bontang Nursalam menyoroti kendaraan yang antre di SPBU di luar jam yang telah ditentukan. Menurutnya, keberadaan truk angkutan atau kendaraan lain yang sedang antre BBM itu sudah pasti mengganggu tempat usaha warga di sekitar SPBU. Imbasnya pendapatan dan penghasilan pedagang ikut terdampak.

“Makanya solusi yang sudah sangat bagus diberi waktu jam 14.00 untuk antre. Tapi lagi-lagi dilanggar. Lagipula mereka antre mulai jam sembilan atau jam sepuluh, kan nggak bakal dilayani oleh SPBU karena SPBU baru buka pelayanan solar pada pukul 14.00,” beber Salam sapaan akrabnya.

Menurut Salam, menerapkan jam antre pukul 14.00 adalah kebijakan tepat. Jika persoalan pedagang sekitar yang terganggu akibat adanya truk, maka penerapan jam 2 siang ini sebuah kebijakan yang win-win.

“Ini jalan terbaik karena tidak ada pilihan lain selama kuota atau suplai solar belum bertambah. Jadi seharusnya saling memahami, sopir jangan egois merampas jam orang lain yang sudah dibagi secara merata. Saya juga kasihan lihat sopir itu, tapi bukan berarti harus melanggar aturan main,” bebernya.

Ia meminta aparat untuk menindak tegas. Kondisi ini menurutnya jangan dibiarkan brrlarut. Selama suplai BBM belum nomral bisa dipastikan hal ini masih akan terjadi. “Begitu pula dengan aparat, lakukan tugas sesuai aturan yang ditetapkan, jangan dibiarkan terjadi pelanggaran, “kata Salam.

Sementara, Kasi Angkutan Umum Dishub Bontang, Welly Sakius menuturkan, dengan penerapan fuel card ini, batasan jam antre tidak perlu jadi soal lagi. Welly menilai penggunaan fuel card sebagai solusi memangkas rantai antrean BBM setiap hari. Mobil bisa antre kapanpun selama suplai BBM masih tersedia.

“Jika semua SPBU sudah menggunakan fuel card, harusnya kebijakan jam antre untuk truk bisa ditiadakan, artinya sopir bisa mengantre di jam berapapun, tergantung jumlah ketersediaan solar di setiap SPBU.

Lanjut Welly mengatakan, dalam fuel card juga sudah jelas mengatur pembatasan jumlah pembelian dengan jenis masing-masing kendaraan, sehingga setiap kendaraan hanya bisa membeli sesuai dengan yang ada dalam kartu. (adv)

BONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam berharap masa reses menjadi momentum yang tepat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal itu disampaikan Andi Fais, sapaan akrabnya, usai 25 anggota DPRD Bontang menggelar reses beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, politisi Golkar ini ingin saat menyerap aspirasi itu rekan-rekannya menyampaikan juga capaian-capaian kerja lembaga legislatif selama masa sidang.

Lebih tepatnya, kata Andi Fais sebagai momentum bagi wakil rakyat untuk menyampaikan yang sudah dilakukan legislator selama masa kerja ketiga tahun 2022. Sekaligus untuk sampaikan aspirasi konstituen.

“Lebih baik usulan yang diajukan masyarakat di setiap daerah dapil dicatat kebutuhannya masing-masing, karena itu juga akan dilaporkan dalam paripurna,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika usulan itu terbilang prioritas dan mendesak, maka pihaknya segera menyampaikan kepada eksekutif untuk ditindaklanjuti.

“Reses adalah sarana penyerapan aspirasi masyarakat yang nantinya akan disampaikan melalui pembahasan di internal dewan dan ditindaklanjuti dengan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sejak digelar pada 18-19 Agustus lalu, kini aspirasi yang sudah diperoleh dalam pertemuan dengan konstituen akan menjadi laporan setiap anggota legislatif dalam masa sidang ke-3 tahun 2022. (adv)

BONTANG – Tarif layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang mengalami kenaikan sejak 17 Mei 2022 lalu. Kenaikan tersebut pun dipertanyakan Ketua komisi II DPRD Bontang Rustam. Menurutnya, kenaikan tersebut harus diperjelas, agar tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

Selain itu, Ia pun mempertanyakan apakah kenaikan tarif pelayanan di RSUD sudah masuk dalam persetujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Nah ini harus diperjelas apakah kenaikan ini ditanggung BPJS atau tidak. Karena dari laporan yang saya terima, mereka pakai BPJS mandiri munculah itu pembayaran. Apakah biaya di luar pelayanan itu ditanggung BPJS atau tidak,” tanya Rustam saat rapat bersama pihak manajemen RSUD beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Taman Husada Bontang Suhardi menjelaskan, pemberlakuan tarif tersebut hanya untuk poli pelayanan yang baru buka dan belum memiliki tarif. Totalnya ada 13 poli pelayanan baru. Sementara untuk pelayanan lama tarifnya masih sama .

Selain itu, Ia menjelaskan ada sekitar 90 persen pasien di RSUD menggunakan asuransi BPJS. Pelayanan dengan jaminan BPJS itu dijelaskan Suhardi bahwa BPJS membayar kepada rumah sakit dengan menggunakan sistem paket.

“Ketika pasien sakit kelamin misalnya. Itu di BPJS sudah punya paket, misalkan biaya perawatan paket dari BPJS untuk perawatan itu Rp 100 juta. kalau misalkan kita rawat pasien itu sampe sembuh ternyata habisnya Rp 2 juta, maka kami di bayar selanjutnya tetap 100 juta, jadi tidak berpengaruh,” bebernya.

Tarif BPJS tersebut dijelaskan merupakan Case Based Groups atau biasa disebut disebut Tarif INA-CBG’s yang merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

“Dulu tarif di Indonesia Diagnosis Related Group (DRG) sekarang menjadi Case Based Groups/CBGs untuk pelayanan di Rumah Sakit,” jelasnya.

Diketahui, Diagnostic Related Group’s adalah sistem pemberian imbalan jasa pelayanan pada PPK yang ditetapkan berdasarkan pengelompokan diagnose, tanpa memperhatikan jumlah tindakan/pelayanan yang diberikan.

Konsep ini dikembangankan di Amerika Serikat pada peserta program Medicare dan Medicaid, melalui suatu studi yang diselenggarakan oleh Yale University pada tahun 1984. Tujuan penerapan DRG’s adalah untuk upaya pengendalian biaya dan menjaga mutu pelayanan.

System Diagnose Related Group (DRG system) merupakan sistem pembayaran yang dilakukan dengan melihat diagnosis penyakit yang dialami pasien.

Sejak tahun 2008, Indonesia telah membayar rumah sakit yang melayani program Jamkesmas dengan sistem pembayaran prospektif yang dikemas dalam bentuk DRG (Diagnosis-Related Group).

Sistem ini berlanjut ditahun 2014 melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS Kesehatan akan membayar Rumah sakit berdasarkan besaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan diagnosa pasien dengan sistem Ina CBG’s (Case Based Group) yang di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 440/MENKES/SK/XII/2012 tentang tarif rumah sakit berdasarkan INDONESIA Case Based Groups (INA-CBGs) .

Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) dianggap lebih universal, dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan local dan Intelectual Property (IP) bisa dimiliki. Melalui INA-CBGs dapat terbaca oleh kode ICD 10 dan ICD 9 dengan mudah karena menggunakan 5 digit yang terdiri dari alphabet dan numerik yang ekuivalen dengan kode ICD 10 untuk diagnosa (14.500 kode) dan ICD 9 untuk prosedur/tindakan (7.500 kode) yang dikelompokkan menjadi 1077 kode CBG (789 rawat inap dan 288 rawat jalan). Adapun tarif INA- CBG’s meliputi: (Kemenkes, 2012)

1. Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 1
2. Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 2
3. Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 3
4. Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 4
5. Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 5
6. Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit umum rujukan nasional

Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit khusus rujukan nasional (Kemenkes, 2012). (adv)