BONTANG – Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, bantuan permodalan, serta penanganan dan penanggulangan banjir, menjadi poin-poin keluhan masyarakat yang diterima Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, saat menggelar reses masa sidang III tahun 2022 belum lama ini.

Reses orang nomor satu di jajaran DPRD Kota Bontang itu dilaksanakan di rumah jabatan (rujab) Ketua DPRD, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara. Kegiatan dihadiri masyarakat dari berbagai RT di wilayah Bontang, seperti Kelurahan Guntung, Gunung Elai, dan Bontang Baru. “Dari penyampaian beberapa RT, umumnya sama permasalahannya,” ujar Andi Faiz, sapaan akrabnya.

Nantinya, tampungan berbagai usulan ini bakal diperjuangkan dan disampaikan kepada Pemkot Bontang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Meskipun di sisi lain, juga ada usulan yang sudah dianggarkan tahun ini. Seperti beberapa kegiatan fisik terkait penanggulangan banjir di Kelurahan Bontang Baru sebanyak enam titik. Namun sebelum disampaikan ke pemkot, terlebih dahulu tampungan aspirasi ini disampaikan di sidang paripurna melalui fraksi yang akan dilaksanakan Senin (22/8/2022).

Permasalahan banjir terutama di wilayah tengah kota, kata Faiz, tentu harus menjadi perhatian serius bagi Pemkot. Termasuk permasalahan air PDAM yang kerap tidak mengalir. Begitu juga dengan peningkatan badan jalan.  Dirinya berharap, berbagai permasalahan ini bisa menjadi atensi bagi Pemkot untuk segera menuntaskan.

“Kami juga berharap masa reses ini bisa dimanfaatkan para anggota DPRD dengan sebaik-baiknya dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah masing-masing.” tandasnya. (adv/mk)

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Astuti meminta pemkot melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar membenahi akses jalan di kawasan pekuburan Kelurahan Loktuan.

Permintaan itu dilakukan bukan tanpa sebab. Pasalnya, kondisi jalan saat ini sudah menjajaki wilayah resapan air, sehingga kondisi jalan menjadi licin jika tergenang air.

Hal tersebut dikhawatirkan bisa membahayakan warga atau para pembawa keranda jenazah ketika ada yang meninggal dunia. “Kami minta bisa dianggarkan di anggaran perubahan 2022 nanti,” pinta Astusti, saat rapat kerja Komisi III belum lama ini.

Legislator asal Loktuan itu pun bakal menggelontorkan dana pokok pikiran (pokir) nya untuk membangun turap di lokasi tersebut. Sebab, dirinya menilai tak elok jika kondisi pemakaman berlumpur.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang, Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, pihaknya sudah merencanakan pembangunan akses jalan dan penurapan di lokasi tersebut di anggaran perubahan mendatang.

Namun untuk realisasi fisiknya, baru akan dilakukan di 2023 mendatang. Termasuk pengadaan lampu penerangan jalan.

Diketahui, jajaran Komisi III DPRD Kota Bontang juga pernah meninjau langsung lokasi pemakaman di Kelurahan Loktuan. Dari hasil peninjauan, kondisi lahan tersebut memang sudah sesak sehingga butuh pelebaran.

Ada opsi pembebasan lahan di sebelah makam untuk penambahan makam, namun statusnya masih bersengketa. Sejauh ini, pemkot masih terus mencari alternatif lain jika ke depan lahan makam di Bontang penuh. (adv/mk)

BONTANG – Rumah Sakit Taman Sehat atau Rumah Sakit tipe D milik Pemkot Bontang di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Api-Api, diharapkan bisa dimanfaatkan tahun depan.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mendorong dan menjamin segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengoperasian awal rumah sakit itu.

Pemanfaatan gedung tersebut, kata dia, harus berdasarkan hasil kajian dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Bontang. Saat ini, status bangunan itu masih menunggu legal opinion dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang.

Harapannya setelah keluar, pemkot bisa langsung memutuskan pemanfaatan gedung itu untuk apa.

“Kita berharap, legal opinion bisa keluar sebelum November nanti. Sebab anggaran untuk 2023 akan kita ketok di November. Agar apa yang menjadi kekurangan dari RS Tipe D ini bisa kita usulkan di APBD murni 2023,” harapnya.

Jika hasil legal opinion tidak bisa dimanfaatkan sebagai RS tipe D, kata Faiz, pihaknya menyarankan bisa dimanfaatkan untuk fasilitas kesehatan (faskes) lainnya. Seperti Puskesmas Plus atau Rumah Sakit Rawat Inap.

Diketahui, bangunan itu sempat dinilai tak layak untuk RS tipe D. Sebab tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Kemenkes) nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi perizinan rumah sakit.

Sebab lokasinya tidak berada di pinggir jalan utama, kondisi parkiran yang tidak ideal, serta harus memiliki dua layanan. Seperti Unit Gawat Darurat (UGD) di lantai satu, dan medic spesialis di lantai dasar. Sepertikeperawatan, kebidanan, serta pelayanan penunjang klinik dan non klinik. (adv/mk)

BONTANG – Ketua Komisi III DPRD  Bontang Amir Tosina menyoroti pungutan pajak sektor parkir yang belum maksimal. Hal itu berujung pada minimnya sektor tersebut dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut dia, masih banyak sektor parkir yang bisa diakomodasi oleh Pemkot Bontang. Jika itu digarap secara serius, bisa meraup pendapatan yang cukup tinggi.

“Seperti di tempat usaha atau retail modern. Ini harus digarap oleh dinas terkait (Badan Pendapatan Daerah). Harapannya target pajak parkir tahunan ini bisa tercapai setiap tahunnya,” tutur Amir

Pihaknya juga meminta pemkot agar menertibkan mafia juru parkir liar. Penindakannya harus tegas, sebab kehadiran mereka tidak hanya mengganggu, namun juga meresahkan banyak pihak, termasuk masyarakat. Akibat ulah mereka, banyak kantong-kantong PAD yang bocor dan tak terserap secara maksimal.

“Umumnya uang yang mereka (juru parkir liar) tarik, masuk ke kantong pribadi. Yang disetor tidak ada atau kalaupun ada, sangat minim,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar lebih aktif melakukan pengawasan di sejumlah kantong parkir dan ruas jalan.

Amir meminta petugas tak segan-segan menindak. Apalagi jika hal tersebut bisa berdampak pada timbulnya kecelakaan lalu lintas (lakalantas).

Diketahui, Dishub Bontang pernah merilis ciri-ciri juru parkir liar. Antara lain tidak dilengkapi seragam lengkap dan karcis resmi. Mereka berpesan ke masyarakat, apabila selesai memarkirkan kendaraannya dan didatangi petugas parkir, untuk tak sungkan meminta karcisnya.

Sebab dengan meminta karcis, sebagai bukti bahwa uang yang telah disetor ke petugas juga bakal masuk ke kas daerah. (adv/mk)