BONTANG – Beredar video viral di media sosial seorang wanita asal Bontang bernama Ayu Febriani minta dipulangkan dari Suriah karena merasa dijual, Jumat (7/4/2023). Viralnya video tersebut dibenarkan pihak keluarga, yaitu sepupunya yang bernama Ika Wulandari.

Ika sapaan akrabnya tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, RT 41, Kelurahan Belimbing. Rumahnya persis berdekatan rumah Ayu. Saat ini suami Ika merupakan Ketua RT 41 Kelurahan Belimbing.

Ika menjelaskan kronologis dari awal bagaimana sehingga Ayu bisa berada di Suriah.

“Awalnya Ayu dapat tawaran bekerja di luar negeri melalui kenalannya di facebook. Tawaran sebagai driver di Turki. Dia memang ngomong ke saya kalau mau bekerja di luar negeri,” ujar Ika saat diwawancarai Radarbontang.com, Jumat (7/4/2023).

Ika mengingatkan kepada Ayu agar berhati-hati, karena dia khawatir tawaran tersebut ilegal. Namun Ayu tetap keukeh dengan pendiriannya untuk berangkat bekerja di luar negeri.

Kemudian Ayu berangkat ke Surabaya dan bertemu agen tenaga kerja yang bernama Eli Saraswati di Surabaya. Dikatakan Ika, dirinya masih komunikasi dengan Ayu saat itu. Ayu jelaskan ada yang lain juga selain dirinya yang juga akan berangkat kerja.

“Sampai akhirnya di Jakarta untuk pengurusan paspor dan berkas-berkas lainnya, saya terus wanti-wanti Ayu agar berhati-hati. Saya bener-bener takut kalau tawaran kerja itu ilegal,” tegasnya.

Sesampainya di Turki, Ika masih terus berkomunikasi dengan Ayu. Ayu terus mengabarkan dimana posisi dirinya.

Namun sayangnya setelah di Turki selama beberapa hari Ika tidak bisa menghubungi Ayu. Setelah beberapa waktu kemudian Ayu bisa menghubungi Ika dirinya sudah berada di Suriah.

“Kata Ayu dia dipekerjakan di Suriah. Tidak sesuai janji awal sebagai supir di Turki. Tapi saya tanya apa bosnya yang di Suriah baik, dia katakan baik. Ya udah saya pesankan lagi untuk hati-hati,” kisahnya.

Kejadian itu terjadi sekira setahun silam, persis sebelum lebaran tahun lalu.

Saat ini Ayu merasa sudah tidak kuat bekerja di Suriah. Selain karena kondisi negaranya yang sedang konflik dan gempa beberapa waktu lalu, Ayu tidak kuat dengan jam kerja yang 24 jam penuh.

Ayu merasa dijual di Suriah. Karena dia minta kepada agennya Eli untuk dipulangkan, dan dijanjikan sebelum lebaran tahun ini akan dipulangkan, nyatanya sampai sekarang belum juga dipulangkan.

Ayu minta untuk diperlihatkan kontrak kerjanya namun tidak juga diperlihatkan. Dikatakan Ika, bahwa kalau Ayu ingin bisa pulang harus ditebus dengan uang sejumlah Rp 150 juta. Jika tidak harus menunggu sekira 3-4 tahun bekerja baru bisa dipulangkan.

“Saya bingung bagaimana bantunya. Kalaupun ditebus Rp 150 juta juga tidak ada jaminan bisa dilepaskan,” ungkapnya.

Ika pun sudah meminta tolong adiknya yang di Jawa untuk mendatangi rumah agennya Eli yang di Surabaya. Namun dikatakan adiknya, rumah itu sudah kosong tidak orang satupun.

Sebelum video tersebut beredar, Ika memang sempat diminta bantuan Ayu agar bisa dipulangkan. Tetapi Ika bingung bagaimana caranya. Ika hanya menyarankan untuk membuatkan video singkat yang menjelaskan kondisi dirinya.

“Saya tau cara itu karena saya pelajari di media sosial. Biasanya orang-orang bikin video pendek agar bisa viral. Saya cuma bisa sarankan itu saja. Tidak tau bagaimana akhirnya video itu diberitakan di media online,” pungkasnya. (al)

BONTANG – Mediasi tahap pertama dalam kasus sengketa lahan di RT 38 Kelurahan Tanjung Laut belum menghasilkan kesepakatan. Lantaran masih ada pihak-pihak yang tidak hadir saat mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bontang, Kamis (6/4/2023) kemarin.

Saat mediasi antara tiga pihak yang bersengketa, yaitu PT Tirta Manggala, Munifah, dan warga RT 38 Kelurahan Tanjung Laut tersebut terungkap beberapa masalah dari sengketa ini.

Pertama, pihak PT Tirta Manggala merasa tidak pernah menjual tanah kepada perorangan. Hal itu disebutkan Deni, Pengacara Warga RT 38 Tanjung Laut usai bermediasi.

Ia menduga, ada oknum dari PT Tirta Manggala yang menjual tanah milik perusahaan kepada perorangan tanpa diketahui pihak perusahaan.

“Selama mediasi pihak PT Tirta Manggala menyangkal tanah tersebut pernah dijual, bahkan mempersilahkan warga yang telah membangun rumah untuk menempatinya,” ungkapnya.

Deni menambahkan, selama ini warga membayar pajak rutin. Bahkan hingga tahun 2022 terakhir, tanah di RT 38 Tanjung Laut itu masih atas nama PT Tirta Manggala.

Oleh sebab itu, warga menolak keras kepemilikan perorangan tersebut. Serta menolak pengusiran dari pihak Munifah.

Kedua, tanggapan Raidon Hutahaean, Pengacara Munifah, bahwa Munifah memiliki kelengkapan berkas terkait kepemilikan tanah tersebut, bahkan sudah pernah memenangkannya hingga ke Mahkamah Agung (MA).

Raidon menjelaskan kalau tanah itu pernah dibeli orangtua Munifah dari PT Tirta Manggala. Kemudian tanah itu dihibahkan kepada Munifah.

Ketiga, lantaran tidak didapati titik temu dan banyaknya warga RT 38 yang tidak hadir di mediasi pertama ini, akan dilanjutkan pada mediasi kedua tanggal 13 April 2023 mendatang.

Pihak RT 38 Tanjung Laut meminta langsung kehadiran Munifah di mediasi berikutnya. Sejauh ini Munifah selalu diwakilkan oleh kuasa hukum, sehingga sejak awal persidangan pada tahun 2022 lalu, kemunculan Munifah masih ditunggu agar pemasalahan tanah dapat terselesaikan.

“Mediasi kedua nanti diharapkan dapat hadir semua, jadi permasalahan dapat terlihat ujungnya,” ujarnya.

Diketahui, sengketa lahan yang terjadi ini karena pihak Munifah meminta warga RT 38 Kelurahan Tanjung Laut untuk pergi dari wilayah tersebut. Pihak Munifah mengaku bahwa dirinyalah pemilik tanah sebenarnya yang ditinggali warga RT 38 Tanjung Laut saat ini.

Oleh sebab pengusiran itu, maka sebanyak 72 warga RT 38 Tanjung Laut sepakat mengajukan gugatan kepada Munifah, terhadap putusan yang pernah dilakukan Munifah ke pengadilan atas kepemilikan tanah atas namanya tersebut.

Namun pihak pengadilan melakukan mediasi antara ketiga pihak tersebut, untuk mencari jalan keluar. (sya)

BONTANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang resmi menahan tiga mantan pejabat Pemkot Bontang, yang tersandung dugaan kasus korupsi pengadaan lahan Bandara Perintis Bontang Lestari, Kamis (6/4/2023).

Ketiganya adalah RI mantan Lurah Bontang Lestari, kemudian BI mantan Camat Bontang Selatan, dan mantan Kabag Pemerintahan berinisial N.

Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Syamsul Arif mengatakan, berkas perkara terhadap tiga tersangka telah lengkap. Ketiga tersangka ini merupakan mantan pejabat di lingkungan pemkot yang memiliki peran dalam memuluskan praktik korupsi di masa lalu.

Karena tiga terdakwa ini, negara dirugikan hingga Rp 5,2 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPKP Desember 2019 lalu.

“Berkas dari penyidik dinyatakan lengkap dan siap naik ke tingkat dua. Ketiga tersangka sudah diamankan dan ditahan,” kata Syamsul Arif, Kamis (6/4/2023).

Saat ini ketiga tersangka ditahan di Lapas Kelas II A Bontang dalam kurun waktu pertama 20 hari, sembari menunggu awal persidangan tersangka.

Kejari menahan ketiganya dengan alasan khawatir mereka tidak kooperatif, kabur, atau bahkan menghilangkan barang bukti.

“Kita tahan mereka agar semua proses tahap dua berjalan dengan lancar. Sidang perdana akan ditarget pada bukan depan,” sambungnya.

Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 junto nomor 31 tahun 1999 juncto  UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan uu RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat 1-1 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. (al)

BONTANG – Pedagang busana dan perlengkapan muslim ketiban berkah di Bulan Ramadan kali ini. Omset kembali meningkat setelah turun drastis selama pandemi covid-19 beberapa tahun terakhir.

Salahsatu Pedagang Busana dan Perlengkapan Muslim di Pasar Berbas, Tati mengungkapkan, peningkatan penjualan sudah terlihat sejak awal bulan puasa. Bahkan peningkatan ini menurutnya jauh lebih besar, mencapai 50 persen dibanding penjualan di puasa tahun lalu.

“Kenaikan omset bisa mencapai Rp 1 – 3 juta setiap harinya,” ujar Tati saat ditemui Mediakaltim, beberapa waktu lalu.

Disebutkan Tati, Ramadan tahun ini dagangannya yang laris adalah baju koko dan mukena. Sementara untuk model yang diminati pembeli, masih pada model mukena biasa. Sementara baju koko, juga yang model sederhana untuk dibawa beribadah ke masjid sehari-hari.

“Penjualan aksesoris ibadah tahun ini juga naik dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu hanya bisa mengantongi sekitar Rp 4-6 ratus ribu per-harinya,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Sumi. Ia mengaku penjualan kopiah dan mukena Ramadan tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan, jika dibandingkan dengan Ramadan tahun kemarin.

Diakuinya, pendapatan Ramadan tahun lalu tidak seramai tahun ini. Ia berharap supaya omset dagangan setiap harinya terus meningkat hingga menjelang Idulfitri.

Dikatakannya, setiap menjelang akhir Ramadan, biasanya permintaan produk busana muslim di pasaran juga akan semakin meningkat.

“Saya harap dekat lebaran nanti permintaan aksesoris ibadah semakin meningkat. Biasanya sih di ujung Ramadan suka ada peningkatan penjualan yang sulit diprediksi,” ungkap Sumi.

Dari pantauan Mediakaltim.com (grup Radarbontang.com), pembeli perlengkapan muslim terlihat lebih banyak dari bulan-bulan biasanya. Tampak sejumlah pedagang pakaian muslim tak henti-hentinya melakukan sejumlah transaksi kepada pembeli. (nd)

SAMARINDA – Kota Bontang dinyatakan sebagai Kota Lengkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Marsekal TNI (Purn), Hadi Tjahjanto. Proses deklarasi dilakukan di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (5/4/2023).

Hadi Tjahjanto menjelaskan, Kota Lengkap mencakup seluruh wilayah, mulai dari desa, kecamatan, hingga kota, telah terpetakan dan terdata dengan baik secara spasial dan yuridis.

Secara spasial, lengkap apabila tidak ada lagi kesalahan pemetaan atau tumpang tindih. Sedangkan yuridis dibuktikan dengan buku tanah dan surat ukur yang dapat diunggah secara elektronik, yang akurat baik secara fisik maupun elektronik.

Bontang adalah kota pertama di Kalimantan yang mendapatkan predikat tersebut, dan merupakan kota ketiga yang dinyatakan sebagai Kota Lengkap di seluruh Indonesia.

“Keuntungannya adalah masyarakat diberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ekonomi. Tidak akan ada lagi sengketa atau konflik pertanahan. Tidak akan ada lagi mafia tanah bermain terkait dengan tanah milik masyarakat. Keuntungan lainnya adalah memberikan kepastian hukum kepada investor yang akan datang ke Kaltim,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa target pemerintah adalah 126 juta bidang tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sertipikat Lengkap), dengan percepatan pendaftaran tanah.

“Reformasi agraria ini merupakan program revolusioner, karena pada tahun 2017 hanya ada 80 juta bidang tanah yang terdata. Namun, target hingga 2024 adalah 126 juta bidang tanah. Saat ini, terdapat 101,1 juta bidang tanah yang sudah terdaftar. Kami akan terus mengejar percepatan PTSL,” tandasnya.

Menteri Agraria/Kepala BPN Hadi Tjahjanto juga menyerahkan Sertifikat Aset Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Pemkot Bontang, Pemkab Kukar, Pemkot Bontang, dan BNN Kota Bontang pada kesempatan ini.

Sementara itu, Gubernur Isran Noor dari Pemprov Kaltim dan seluruh daerah di Kaltim berkomitmen untuk melakukan pendaftaran sertifikat tanah dalam upaya mendukung reformasi agraria.

“Sebentar lagi juga bukan hanya Kutai Kartanegara yang membebaskan biaya pendaftaran, tetapi juga kabupaten/kota lainnya akan membebaskan pendaftaran. Mudah-mudahan sebelum 2024 sudah bisa kita selesaikan sekitar 60-75 persen menjadi wilayah yang lengkap atau yang sudah tersertifikasi jelas statusnya,” kata Isran.(eky)