BONTANG – Polres Bontang semakin masif memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dengan menggunakan kamera handphone (HP).

Tilang ETLE melalui aplikasi Go-Sigap ini, petugas cukup melakukan tangkapan gambar bila menemukan pelanggaran kasat mata yang ditemui saat patroli.

Seperti pengendara tidak menggunakan helm, kendaraan tidak pakai spion, melanggar rambu lalu lintas hingga tidak menggunakan nomor polisi atau TNKB sesuai aturan.

Kasat Lantas Polres Bontang AKP Edy Haruna mengakui personel Polantas sudah ditugaskan rutin setiap hari untuk patroli merekam pelanggaran lalu lintas yang ditemui di sepanjang jalan.

Petugas menyisir jalan-jalan utama, seperti Jalan Bhayangkara, Jalan Brigjen Katamso, Jalan MT Haryono, Jalan Cipto Mangkunsumo (eks Jalan Pupuk Raya), Jalan A Yani, Jalan Soedirman hingga Tugu Selamat Datang Bontang.

“Ada delapan petugas Satlantas yang kami tugaskan. Jadi, bila ditemukan pelanggaran, mereka langsung merekam dan melakukan tangkapan gambar dengan kamera handphone. Ini sudah kita terapkan sejak awal tahun 2022 dan sudah ada 100-an pelanggar terjaring,” beber Edy Haruna, kepada media ini, Kamis (9/6). “Semua personel Polantas Bontang bisa menggunakan aplikasi ELTE Mobile. Hanya saja setiap hari yang kita tugaskan 8 petugas ini,” sambungnya.

“Petugas menggunakan empat kendaraan untuk memantau pelanggara. Ada dua mobil dan dua motor dilengkapi kamera. Di sepanjang jalan mereka melakukan perekaman atau melakukan tangkapan gambar atas pelanggaran kasat mata,” sebutnya.

Pelanggaran kasat mata yang dimaksud, seperti pengendara tidak menggunakan helm, motornya tidak pakai spion, tidak gunakan plat kendaraan sesuai aturan, parkir di median jalan, atau melanggar rambu-rambu lalulintas, dengan menerobos lampu merah.

“Lewat aplikasi Go-Sigap, petugas akan mengirimkan gambar pelanggarannya itu secara otomatis diterima operator ETLE dengan backup di Kantor Polres. Selanjutnya, petugas akan mencocokan dengan data server yang ada sesuai dengan nomor STNK-nya. Selanjutnya kami akan layangkan surat konfirmasi kepada pelanggar sesuai dengan alamat yang tertera dalam STNK dan diberi waktu selama 8 hari,” bebernya.

Menurutnya, bila tidak konfirmasi dari pemilik kendaraan dalam 8 hari tersebut, otomatis pelanggar akan mengetahui kesalahannya saat melakukan pembayaran pajak kendaraan di Kantor Samsat. “Kami akan serahkan ke Samsat untuk pemblokiran STNK sampai diselesaikan pembayarannya,” pungkasnya. (ahr/mk)

BONTANG – Untuk mewujudkan komitmen penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bontang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang menggelar rapat koordinasi SPBE pada Kamis (9/6/2022) siang di ruang rapat Diskominfo.

Rakor diselenggarakan menyusul hasil Rakor SPBE se-Kalimantan Timur, yang telah terselenggara pada 24-25 Mei 2022 di Balikpapan. Plt Diskominfo Dasuki yang memimpin rakor menegaskan kesempatan itu adalah momentum bagi semua pihak untuk bersama meningkatkan kesadaran akan urgensi penerapan SPBE di lingkungan pemerintahan Kota Taman.

Dalam paparannya, Dasuki menuturkan pada hasil evaluasi SPBE tahun 2021, Kota Bontang mengalami banyak kemunduran. “Di Rakor SPBE se-Kaltim kemarin, Bontang banyak kelemahannya. Nanti kita bisa lihat data, kaitannya dengan capaian SPBE kita yang anjlok,” ungkapnya.

Tercatat pada tahun 2021 status evaluasi SPBE Bontang berada di angka 2,11. Capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun 2020 yakni di angka 3,28. Menurut Dasuki yang juga sebagai Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang, hal ini buntut dari belum terbentuknya kesadaran dan kerja sama antar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita ini melihatnya hanya berbasis elektronik (baca: dari singkatan SPBE), padahal disini adalah sistem pemerintahannya yang kita bangun. Kalau dulu manual, sekarang mengarah ke elektronik. Kalau sistem pemerintahannya yang kita bangun, maka semua OPD terlibat,” tegasnya.

Jika integrasi dan komitmen antar instansi sudah terjalin, Dasuki optimistis capaian SPBE Kota Bontang tahun 2022 ini dapat meningkat dan menyentuh angka 2,5.

Tata kelola pemerintah yang masih silau dalam penerapan SPBE katanya, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.

Oleh karena itu, Dasuki mendorong terjadinya akselerasi penerapan SPBE di setiap instansi. Nantinya, implementasi SPBE yang terpadu juga akan berpengaruh besar terhadap birokrasi dan sektor pelayanan publik yang berkinerja tinggi untuk masyarakat. (kmf/rose)

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang bekerjasama dengan Bank Kaltimtara meluncurkan aplikasi agen pajak “Bapak Hebat”, Kamis (9/6/2022). Bapak Hebat erupakan akronim dari “Bayar Pajak Handal, Efektif, Bersinergi, Akurat dan Terintegrasi.

Saat launching hadir Wali Kota Bontang Basri Rase, Wakil Wali Kota Najirah, Forkopimda, perwakilan Direktur Bank Kaltimtara serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Nasruddin, perwakilan Bank Kaltimtara menjelaskan Bapak Hebat merupakan inovasi dengan memanfaatkan peran agen pajak untuk menggunakan aplikasi  pembayaran pajak melalui digitalisasi.

“Hal ini adalah upaya optimalisasi pemasukan keuangan daerah dengan kerjasama memanfaatkan aplikasi agen Bank Kaltimtara,” ucap Nasruddin.

Dalam laporannya, Kepala Bapenda Rafidah menjelaskan terdapat 499 ketua RT yang akan menjadi agen pajak. “Sementara ini, melalui aplikasi agen pajak milik Bank Kaltimtara sudah dapat membayar PBB dan retribusi sampah,” terangnya.

“Bagi ketua RT atau agen pajak kami akan sediakan reward berupa satu unit sepeda motor jika dapat mengumpulkan pembayaran PBB hingga 90 persen dari masyarakat di lingkungannya,” imbuhnya.

Sementara, Wali Kota Basri mengapresiasi adanya terobosan baru tersebut sebagai bentuk langkah cerdas mengoptimalkan pemasukan daerah.

“Terima kasih kepada Bapak-Bapak RT yang telah bersedia menjadi agen pajak. Saya harap agen pajak juga mampu memberikan edukasi sekaligus kontrol bagi para wajib pajak di lingkungannya,” pungkas Basri. (kmf/lusy)