BONTANG – Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Antoninho Rangel Da Silva, Waas Intel Kasad Bidang Jemen Intel berpesan kepada Pemkot Bontang, terkait pencegahan potensi konflik yang bisa terjadi di masa depan.

Dikatakannya, Pemkot Bontang dapat mencegah konflik sosial dengan cara bersinergi bersama antara masyarakat, TNI, Polri, dan elemen masyarakat yang ada.

“Komponen masyarakat harus bersinergi bersama agar tercipta situasi kondusif. Kota Bontang yang ‘multi culture’ sebagai ‘rumah bersama’ dan bisa berjalan bersama sesuai dengan landasan Pancasila,” jelasnya kepada awak media, Selasa (4/4/2023).

Pencegahan lain yang harus dilakukan Pemkot Bontang, agar lebih mengembangkan ide-ide dan strategi dalam menuju kota masyarakat mandiri.

“Masyarakat mandiri itu siap menghadapi situasi saat ini seperti globalisasi, informasi dan teknologi. Sehingga bisa bersaing secara global. Apalagi akan ada IKN di Kaltim, harapannya SDM dapat ditingkatkan mulai dari ideologi, politik, sosial dan budaya,” katanya.

Selain itu, Antoninho mengatakan, bentuk masukan strategi yang disarankan dengan melakukan diskusi, implementasi di setiap kodim-kodim dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

“Bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah, kepolisian dan komponen masyarakat. Terutama bidang kesejahteraan. Apabila ada kesejahteraan maka tidak ada konflik. Kemudian apabila ada konflik horizontal dan vertikal dapat diselesaikan dengan sistematis. Kodim membantu pemerintah daerah sesuai dengan penyelesaian konflik sesuai dengan UUD 1945,” terangnya.

TNI dapat membantu kepolisian dalam menyelesaikan konflik yang ada, sesuai dengan undang-undang TNI dalam perbantuan menyelesaikan konflik. “Tahun depan tahun politik, kita harus bangun sinergitas,” pungkasnya. (yah)

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang akan membuka Posko Pengaduan THR. Posko ini terbuka bagi karyawan yang memiliki masalah dengan perusahaan, terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Disnaker Kota Bontang, Andi Kurnia menjelaskan, saat ini SK Satuan Tugas (Satgas) posko pengaduan masih berada di bagian hukum Sekretariat Kota Bontang. Nantinya akan ditetapkan Wali Kota Bontang.

“SK-nya saat ini sudah kami ajukan ke bagian hukum untuk penetapan dari wali Kota. SK Satgas harus dari wali Kota,” kata Andi Kurnia, Selasa (4/4/2023) ditemui Mediakaltim.com (grup Radarbontang.com).

“Setelah keluar (SK) baru kami membuat posko pengaduan,” tambahnya.

Dirinya mempertegas bahwa perusahaan wajib membayarkan THR. Paling lambat satu pekan sebelum hari raya berlangsung. Posko juga akan dibuatkan kontak person, yang akan memudahkan bagi karyawan yang ingin mengadu tanpa datang ke posko.

“Tidak harus datang ke kantor. Boleh melalui kontak person yang telah disiapkan,” katanya.

Dalam SK Satgas nantinya, Kepala Disnaker sebagai pengarah satgas dan dibantu oleh koordinator-koordinator hingga anggota. “Kita tidak turun langsung, kita menerima laporan kalau ada perusahaan yang melanggar tidak membayarkan THR,” jelas Andi Kurnia.

Hal lainnya, Andi katakan, ketika ada perusahaan yang diadukan maka akan memanggil dan mencari tahu kenapa perusahaan melakukan pelanggaran.

“Kalau ada yang melanggar, kami akan panggil dan menanyakan alasannya kenapa tidak membayarkan, kalau tidak diindahkan, maka kami akan keluarkan surat tertulis hingga menyampaikan ke pengawas ketenagakerjaan di provinsi,” urainya.

Ia menginfokan, dari data Disnaker, ada sebanyak 760 perusahaan terdata yang juga menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. (yah)

BONTANG – Puskesmas Bontang Utara II kembali membuka layanan sore hari selama Bulan Ramadan. Jadwal tersebut dimulai sejak awal Bulan April.  Pelayanan sore dibuka pukul 14.00 Wita-16.00 Wita.

Kepala Puskesmas Bontang Utara II, dr Dwiyanti mengungkapkan, pelayanan sore di Puskesmas BU II sebelumnya memang telah dilaksanakan. Hanya saja pelayanannya kembali dihentikan, dikarenakan ada kegiatan Drop Out Follow Up (Dofu) untuk melengkapi imunisasi bagi sasaran yang belum lengkap.

Sebelumnya, Dofu dilaksanakan untuk memperbesar cakupan. Dilakukan pula sweeping dengan mendatangi dan memobilisasi sasaran yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar.

“Pelayanan sore di Puskesmas BU II sudah lama dilaksanakan, namun kami sempat tutup karena beberapa kegiatan dan petugas tidak cukup,” kata dr Dwiyanti saat dikonfirmasi Mediakaltim.com (grup Radarbontang.com), Senin (3/4/2023).

Selain itu kata dr. Dwiyanti, pembukaan layanan sore ini atas dasar arahan Dinas Kesehatan, yang mengarahkan agar membuka jam pelayanan sore.

“Sekarang dibuka kembali karena amanah dari Dinkes. Pertimbangan belum banyak kegiatan ke lapangan. Tapi tetap layanan lengkapnya ada di pagi hari,” urainya.

Diinformasikan bahwa untuk layanan sore Puskesmas Bontang Utara II dibuka mulai Senin-Kamis pukul 14.00 Wita hingga 16.00 Wita, dengan unit pelayanan yakni Poli Umum Rawat Jalan, UGD, Poli KIA, dan Apotek. (yah)

BONTANG – Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Berguna untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator yang wajib dipenuhi daerah kabupaten/kota.

Kegiatan UKBM melalui posyandu merupakan salah satu upaya peningkatan SPK, karena terdapat banyak kegiatan pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di tempat tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas UKBM di wilayah Kecamatan Teluk Pandan, PT Pamapersada Nusantara distrik Indo (PAMA Indo) dan PT Indominco Mandiri (IMM) melaksanakan penilaian stratifikasi terhadap 18 posyandu yang berada di Desa Kandolo, Desa Teluk Pandan, Desa Martadinata, Desa Suka Rahmat, Desa Suka Damai dan Desa Danau Redan.

Menurut data Profil Puskesmas Teluk Pandan tahun 2021, di wilayah Kecamatan Teluk Pandan terdapat 2 posyandu stratifikasi Madya, 11 posyandu stratifikasi Purnama dan 5 posyandu stratifikasi Mandiri.

Hasil penilaian stratifikasi akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 yang dilakukan oleh tim juri yang berasal dari Puskesmas Kecamatan Teluk Pandan, PKK Kecamatan Teluk Pandan, PAMA Indo dan IMM, menghasilkan 2 posyandu Pratama, 5 posyandu Madya, 9 posyandu Purnama dan 2 posyandu Mandiri.

Sekaligus menempatkan Posyandu Permata Bunda Desa Danau Redan sebagai Juara 1, Posyandu Qurrota’ Ayyun Desa Suka Damai sebagai Juara 2, dan Posyandu Kasih Bunda Desa Danau Redan sebagai Juara 3.

Posyandu terbaik 1, 2 dan 3 memperoleh hadiah piala, piagam penghargaan, perlengkapan posyandu (timbangan badan digital, alat ukur tinggi badan, alat pel spin dan kipas angin).  Sedangkan posyandu yang belum masuk terbaik memperoleh hadiah piagam, perlengkapan posyandu (timbangan badan digital, alat ukur tinggi badan, dan kipas angin).

Hasil penilaian posyandu tersebut akan menjadi database untuk menentukan pelaksanaan program selanjutnya, sehingga diharapkan program yang dilaksanakan PAMA Indo dan IMM bisa tepat sasaran, tepat kebutuhan dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di setiap posyandu, termasuk peningkatan kualitas kader posyandu dan upaya mengurangi angka stunting yang menjadi fokus program kesehatan tahun 2023. (rls)