BONTANG – Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Provinsi Kaltim untuk para pelaku UMKM Bontang mulai dilaksanakan Selasa (21/02/23).

Sebanyak 4.945 pelaku UMKM akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 600 ribu. Namun, akan diberikan kepada 1.000 UMKM dahulu.

“Ini tahap pertama akan dilaksanakan selama 3 hari dulu. Kemungkinan pembagian ini total berlangsung selama 3 bulan ke depan,” jelas Yusran, Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan UMKM Diskop-UKMP Bontang.

Pengambilan BLT dilaksanakan di Bankaltimtara, Jalan MT. Haryono. Seluruh penerima sudah melewati tahap validasi dari provinsi yang sudah dilaksanakan sejak tahun lalu.

Adapun persyaratan pengambilan BLT hanya membutuhkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK), serta pengambilannya tidak dapat diwakilkan.

“Jadi tiga hari ke depan ini untuk wilayah Bontang Kuala dulu, untuk wilayah lainnya pasti nanti akan diberikan pemberitahuan,” pungkasnya. (sya)

BONTANG – Sebanyak 12 sekolah mengikuti asistensi sekolah adiwiyata tahun 2023, Selasa (21/2/2023), yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang. Kegiatan ini dimaksudkan guna melihat syarat-syarat administrasi dan dokumen langsung dalam penilaian tingkat kota.

Kabid Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Lingkungan Hidup DLH Bontang, Ervina Setianingsih mengatakan, asistensi dilakukan bagi calon sekolah adiwiyata tingkat kota yang akan mengikuti penilaian sekolah adiwiyata tahun 2023.

Dari 120 sekolah di tingkat SD, SMP hingga SMA, baru 30 persen sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata atau sebanyak 36 sekolah.

“Untuk meningkatkan sekolah-sekolah di Bontang dalam melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS), DLH membina sekolah yang belum menjadi sekolah adiwiyata,” kata Ervina ditemui Mediakaltim.com, Selasa (21/2/2023).

Pemberian apresiasi sekolah adiwiyata diberikan kepada sekolah yang telah melaksanakan GPBLHS. “Pemerintah memberikan penghargaan namanya sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata ada di tingkat kota, provinsi, nasional dan sekolah adiwiyata mandiri,” jelasnya.

Ervina menambahkan, dalam pembinaan kepada calon sekolah adiwiyata, akan mempersiapkan dokumen persyaratan dan pelaksanaan GPBLHS secara konsisten, sehingga akan dinilai dan diberi penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kota.

“Harapannya semakin banyak sekolah yang menerapkan GPBLHS di masing-masing sekolah. Tujuan GPBLHS agar warga sekolah dapat bertanggung jawab dalam fungsi pelestarian lingkungan hidup,” katanya.

Pelaksanaan sekolah adiwiyata, lanjut Ervina memiliki tiga komponen yakni perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hingga evaluasi. “Melalui tiga komponen itu, akan dilaksanakan perencanaan GPBLHS secara empat tahunan,” ungkapnya.

Dalam penilaian sekolah adiwiyata dilakukan secara langsung baik dari syarat dokumen maupun penilaian langsung pelaksanaan program adiwiyata di sekolah. (yah)

BONTANG –Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang Bontang masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Kaltim, untuk memberikan kewenangan penuh pengelolaan Pulau Beras Basah. Hal itu disampaikan Kepala Dispopar Bontang, Ahmad Aznem

Aznem menjelaskan, Bontang masuk dalam pengembangan pariwisata Provinsi Kaltim dan kawasan strategis wisata Kaltim. Karenanya, dirinya menyebutkan pengelolaan pariwisata harus dibantu melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim.

“Kalau Pulau Beras Basah tidak dikelola, lima tahun ke depan bisa tenggelam,” kata Ahmad Aznem saat ditemui, Selasa (21/2/2023).

Dalam pengelolaannya pun, kata Aznem akan meminta surat penegasan dari Provinsi Kaltim. Baik dari gubernur maupun Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.

“Sebelumnya arahan dari provinsi, urusan laut kewenangan berada di provinsi. Ke depannya, kita akan merapikan sembari menunggu surat penegasan dari Provinsi Kaltim,” jelas Aznem.

Rencananya, dalam pengelolaannya nanti, Pulau Beras Basah akan ditambahkan fasilitas seperti bungalow dan pembuatan pemecah ombak. (yah)

BONTANG – Kondisi rusaknya jalan-jalan di Kota Taman, sebutan Kota Bontang sudah mendapatkan titik terang di tahun 2023 ini. Terdapat anggaran Rp 3 Miliar yang dapat dipergunakan untuk perbaikan jalan-jalan tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Anwar Nurddin saat rapat kerja bersama Komisi III DPRD Bontang, Senin (20/2/2023) kemarin.

Dana sebesar Rp 3 Miliar yang berasal dari APBD Bontang itu dapat dipergunakan untuk perbaikan 5 ruas jalan. Di antaranya Jalan RE Martadinata, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ir Juanda, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan M Roem.

“Jalan Soekarno Hatta dan M Roem kami anggap tidak tuntas dengan dana segitu. Karenanya kami fokuskan untuk 3 ruas jalan sisanya,” beber Anwar saat diwawancarai Radarbontang.com.

Dikatakannya, rehab jalan di Bontang tidak bisa hanya fokus pada 1 ruas jalan saja. Namun karena terbatasnya anggaran, maka Dinas PUPRK harus memetakan mana jalan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

“Kami utamakan Jalan RE Martadinata lebih dulu. Kalau ada sisanya baru ke Jalan Imam Bonjol. Ada sisanya lagi ke Jalan Ir Juanda, begitu seterusnya,” ujarnya.

Saat ini dalam tahap proses penyiapan dokumen untuk perencanaan 3 wilayah. Tinggal menghitung volumenya saja. Kemungkinan dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan perbaikan jalan. (al)

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang mempertanyakan rusaknya jalan menuju Pelabuhan Loktuan, kepada dinas-dinas terkait di rapat kerja, Senin (20/2/2023) kemarin, di Ruang Rapat Lantai 2 DPRD Kota Bontang.

Rapat kerja tersebut dihadiri Anggota Komisi III, Faisal serta Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang.

Perwakilan Komisi III DPRD Bontang, Faisal mempertanyakan kondisi Jalan RE Martadinata yang mengalami kerusakan. Terdapat kurang lebih 3 lubang di jalan menuju Pelabuhan Loktuan tersebut.

Akibat kondisi tersebut kerap terjadi kecelakaan. Dikatakan Faisal, baik pengendara dengan kecepatan tinggi maupun rendah sering tersungkur di daerah tersebut.

Pihaknya menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah. Padahal Pelabuhan Loktuan termasuk salahsatu sumber PAD.

“Selain untuk penumpang, Pelabuhan Loktuan juga menjadi tempat bongkar muat kontainer dari perusahaan. Seharusnya pemerintah lebih perhatian pada jalan itu,” ujar Legislator yang berdomisili di Selambai tersebut.

Kasi Angkutan Dishub, Welly Zakius mengatakan, sebelum-sebelumnya Dishub Bontang sering melakukan perbaikan pada jalan-jalan menuju Pelabuhan Loktuan. Lantaran saat itu bekerjasama dengan Pelindo, sehingga ada bagi dua anggaran untuk perbaikan jalan.

Sekarang Pelabuhan Loktuan sudah diambil alih oleh Perusda AUJ, sehingga Dishub sudah tidak memiliki kewenangan terhadap pelabuhan dan area sekitarnya.

“Dulu sudah sering kami baikin. Karena yang lewat kontainer maka amblas lagi. Sekarang kami sudah tidak punya kewenangan,” ujar Welly.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga PUPRK Bontang, Anwar Nurddin menjelaskan, bahwa pihaknya juga kerap melakukan perbaikan pada jalan itu. Bahkan terbaru yang diliput media, pihaknya menambal sementara lubang jalan dengan aspal dingin.

Namun begitu, dikatakannya, karena penanganannya bersifat sementara, maka kondisi kerap rusak kembali.

Ia menegaskan, ada titik terang di tahun 2023 ini. Ada anggaran dari APBD sebesar Rp 3 Miliar. Anggaran ini mampu menjadi solusi. Lantaran anggaran tersebut akan difokuskan untuk perbaikan 3 jalan. Yaitu Jalan RE Martadinata, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Ir Juanda.

“Saya rasa anggaran tersebut lebih dari cukup untuk perbaikan permanen pada jalan-jalan rusak di Kota Bontang,” beber Anwar. (al)

BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang mampu membuktikkan keraguan Anggota DPRD Bontang, bahwa penanganan banjir di Kota Taman, sebutan Kota Bontang berhasil mengurangi titik-titik wilayah yang terdampak banjir.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga PUPRK Bontang, Anwar Nurddin menjelaskan, penanganan banjir yang dilakukan selama ini bisa dikatakan berhasil. Walaupun belum sepenuhnya berjalan hingga tuntas.

Bukti keberhasilan tersebut dapat terlihat dari beberapa titik di wilayah rawan banjir yang mulai berkurang.

Anwar pernah menerima komentar warga di Perumahan BTN-KCY yang mengatakan, saat ini ketinggian air saat banjir di wilayah tersebut hanya sebatas mata kaki saja. Padahal sebelumnya ketinggian air bisa sampai selutut.

“Di Perumahan BTN-KCY dulu sering pula terkena imbas banjir dari sekitaran X-Toys. Sekarang sudah tidak,” beber Anwar Nurddin saat berdiskusi santai dengan para awak media Bontang beberapa waktu lalu.

Anwar menegaskan, bukti yang mampu ditunjukkan sementara ini, baru berasal dari komentar-komentar warga saja. Namun untuk pengukuran secara detil belum dilakukan oleh pihaknya.

“Penanganan banjir kan baru sebentar. Masih panjang waktunya,” imbuhnya.

Dijelaskannya, penanganan banjir di Bontang sejak awal sampai saat ini sudah berjalan sekira 1 tahun 10 bulan.

Terdapat 3 tahap dalam penanganan banjir; Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Disebutkannya, yang dilakukan di tahap jangka pendek seperti membangun siring di sepanjang sungai yang rawan banjir, kemudian pengerukan sedimen.

Sementara di tahap jangka menengah dengan membangun polder. Sedangkan di tahap jangka panjang dengan membangun Polder Suka Rahmat.

“Di tahap jangka panjang kami berharap Polder Suka Rahmat bisa selesai dibangun,” pungkasnya. (al)

BONTANG – Pemkot Bontang tak berani terlalu menekan pihak perusahaan, untuk memperbaiki jalan Bontang Lestari (Bonles). Lantaran terdapat beberapa dampak yang menjadi pertimbangan, saat harus ‘memaksa’ perusahaan.

Dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPRK Bontang, Anwar Nurddin, Pemkot Bontang tak bisa terlalu menekan maksimal pihak perusahaan karena perusahaan telah membayar pajak. Sehingga urusan perbaikan jalan menjadi urusan Pemkot Bontang.

Beberapa dampak yang bisa terjadi apabila pemkot terlalu menekan adalah, perusahaan bisa hengkang dari Bontang. Jikalau perusahaan hengkang akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan.

“Masalah banjir belum selesai, bisa nambah lagi masalah pengangguran yang tidak berkurang karena perginya perusahaan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, dalam proses perbaikan jalan Bonles, Pemkot Bontang tetap berkolaborasi dengan beberapa perusahaan, seperti dengan PT Energi Unggul Persada (EUP).

Dikatakannya, PT EUP kerap membantu dalam proses perbaikan jalan Bonles. Seperti bantuan batu gunung untuk penambalan sementara sepanjang jalan Bontang Lestari. Tahun lalu PT EUP juga menyumbangkan dana sebesar Rp 500 juta guna membantu rehab jalan.

“Perusahaan hanya bisa kita minta bantu sesuai kemampuan mereka saja,” ujar Anwar Nurddin saat berdiskusi ringan dengan para awak media Bontang beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, kerusakan jalan Bonles kerap menimbulkan protes warga Bontang. Bahkan anggota dewan pun sering menyuarakan hal tersebut kepada Pemkot Bontang.

Anggota legislatif kerap meminta Pemkot Bontang untuk menekan perusahaan ikut bertanggung jawab memperbaiki jalan Bonles. Lantaran jalan tersebut rusak akibat kendaraan-kendaraan besar yang melintas milik perusahaan. (al)

BONTANG – Angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Bontang Selatan (BS) 2 cukup tinggi. Dari data Puskesmas BS 2 tercatat 136 kasus stunting di Kelurahan Berbas Tengah dan 194 kasus di Kelurahan Berbas Pantai.

Kepala Puskesmas BS 2, dr Livia Fitriati mengungkapkan, dalam upaya penanganan stunting di wilayah kerjanya, pihaknya melakukan usaha dengan mengumpulkan balita-balita stunting, kemudian memberikan pemahaman kepada para orangtua balita.

“Kami rutin mengadakan kelas balita stunting. Kami kumpulkan kemudian beri konseling dan edukasi orangtuanya,” kata dr Livia Fitriati, Senin (20/2/2023).

Kegiatan lain yang dilakukan seperti pemantauan balita stunting, pemberian makanan tambahan (PMT) dari puskesmas, hingga melakukan validasi data.

“Yang paling terpenting adalah validasi data. Ketika mendapatkan laporan mengenai stunting, kita validasi dulu mengenai stuntingnya,” jelas Livia.

Selain itu, upaya peningkatan dan refresing pengetahuan kader-kader posyandu di wilayah Puskesmas BS 2, yakni Kelurahan Berbas Tengah dan Kelurahan Berbas Pantai.

“Refresing pengetahuan kader agar kita cepat dapat info mengenai stunting, dengan deteksi dini di masyarakat. Kader-kader posyandu kami beri pengetahuan baru mengenai stunting,” pungkasnya. (yah)

BONTANG – Keberadaan bak-bak sampah di pinggir jalan Kelurahan Loktuan bakal ditarik oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang. Hal Ini mengacu surat edaran DLH Nomor 660 tahun 2023 tentang pelaksanaan perda nomor 11 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah.

Lurah Loktuan, Hadi Jumianto mengatakan, telah menerima surat edaran DLH untuk pengelolaan sampah di tingkat Kelurahan. Sesuai dengan Perda nomor 11 tahun 2020 khususnya pasal 35, agar membentuk lembaga pengelolaan sampah dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan.

“Dasar itu memerintahkan kita untuk aktif dalam pengelolaan sampah bersama masyarakat,” kata Hadi Jumianto, saat dikonfirmasi Mediakaltim.com (jaringan Radarbontang.com), Senin (20/2/2023).

Rencana penarikan seluruh tempat penampungan sampah sementara tersebut, akan dilakukan secara bertahap. Dimulai pada 1 Maret 2023 mendatang.

Hadi melanjutkan, alasan lainnya yakni agar menertibkan waktu pembuangan sampah bagi masyarakat yang dilaksanakan DLH.

“Tempat sampah itu dipandang mengurangi estetika jalan raya, mengganggu kelancaran lalu lintas saat pengangkutan dan pembuangan sampah,” katanya.

“Kami dari kelurahan berinisiatif membuat spanduk di beberapa titik yang ada tempat pembuangan sampah,” imbuhnya.

Pembuangan sampah akan dipindahkan di eks Pasar Citra Mas, sebagai tempat TPS 3R dan perbatasan Pos 7 Kelurahan Loktuan.

“Ada dua tempat yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Dua tempat itu cukup mampu menampung sampah di Kelurahan Loktuan,” ungkapnya.

Pihaknya juga melakukan pemantauan dengan cara patroli, dan mengimbau langsung ke semua RT-RT di Kelurahan Loktuan. (yah)

BONTANG -Danramil 0908-02/Muara Badak Kodim 0908/Bontang, Kapten Inf Rukito menjadi inspektur upacara bendera di SMA Negeri 1, Muara Badak di Halaman SMA Negeri 1 Muara, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (20/02/2023).

Dalam amanatnya, Danramil 0908-02/Muara Badak, Kapten Inf Rukito menyampaikan kepada siswa-siswi SMAN 1 Muara Badak, agar mengetahui arti dari upacara bendera yang setiap hari senin dilaksanakan di sekolah.

Menyampaikan pula bahwa upacara ini jangan hanya seremonial saja, tapi harus mengerti bahwa upacara bendera ini adalah sebagai wujud kecintaan kepada lambang negara, yaitu bendera merah putih.

“Mengingat juga atas jasa pahlawan,” terangnya.

Danramil juga berpesan, supaya selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, laksanakan tugas dan kewajiban sekolah, belajar yang rajin, hormati guru dan orang tua, dan jaga silaturahmi serta bersosialisasi sesama siswa siswi.

“Bijaklah bermedia sosial. Sebagai generasi penerus bangsa wajib berhati – hati dengan penyebaran narkoba, terus tingkatkan belajar untuk meraih cita – cita, ” imbuhnya.

Upacara ini diikuti Kepala Sekolah SMAN 1 Muara Badak, guru-guru, dan seluruh siswa. (Pendim Btg)