BONTANG – Riuh suara nyanyian berpadu tabuhan snare dan bass drum terdengar jelas dari sisi timur Stadion Bessai Berinta, Sabtu (5/8/2023) sore. Sorakan penonton di sekeliling lapangan basket pun tak berarti apa-apa. Kalah volume dengan yel-yel dukungan yang terus menerus dilontarkan kelompok supporter yang memenuhi area tribun.

Dua kelompok pendukung di pertandingan basket SMA antara SMAN 1 A versus SMA YPK itu layaknya ultras dalam sepakbola. Chant, koreografi, dan maskot yang ditampilkan mampu memeriahkan suasana.

Bak supporter PSM Makassar, The Macz Man, warna merah mendominasi sisi kiri tribun. Tak hanya kompak mengenakan kaos warna merah, bendera-bendera dukungan warna merah berukuran raksasa pun terlihat dikibar-kibarkan oleh pendukung Tim SMAN 1 A ini.

Tidak terlihat jelas siapa capo (pemimpin kelompok suporter) di antara mereka, namun chant demi chant tetap kompak dimainkan. Tabuhan perkusi di deretan bawah kursi tribun menambah ‘panas’ permainan di tengah lapangan.

Sebaliknya, dominasi biru mewarnai area kanan tribun. Kaos, bendera, maskot, hingga warna drum supporter pun dibalut warna biru.

Bedanya, pendukung Tim SMA YPK ini memiliki koreografi. Dibentangkan perlahan ketika salahsatu nyanyian dukungan mulai dilantunkan. Pada koreografi itu tergambarkan seorang laki-laki berpeci hitam, bertuliskan ‘YPK Commander’ di sisi kanan dan kiri. Sedangkan di bagian bawah tertera tagline ‘The gateway to prominent universities’ (baca: pintu gerbang ke universitas terkemuka).

Sahut menyahut chant di antara keduanya tak pernah surut. Sejak awal pertandingan dimulai hingga peluit akhir dibunyikan. Panasnya sorotan sinar matahari sore menerpa wajah-wajah mereka pun tak menyurutkan dukungan.

Sore itu sekira pukul 16.00 Wita, partai final antara SMAN 1 A VS SMA YPK digelar. SMAN 1 A berhasil menaklukkan tim langganan juara dengan skor 29-13.

Sejak awal pertandingan, SMAN 1 A yang mengenakan kostum abu-abu memimpin jalannya pertandingan. Dominasi terus terjadi di setiap babak. Strategi yang diterapkan sang pelatih terlihat sukses dieksekusi. Poin demi poin terus didulang hingga akhir pertandingan.

Berbanding sebaliknya. Tim berkostum putih-putih itu tak mampu memberikan perlawanan berarti. Kesalahan-kesalahan mendasar kerap dilakukan anak asuh Erik Yusti.

Para pemain terlihat berjuang mengejar ketertinggalan. Terguling ke luar lapangan hingga cidera di pelipis harus dialami. Jatuh bangun usaha mereka tak membuahkan hasil.

Kali ini SMA YPK harus mengakui keunggulan lawannya.

“Belum rejeki. Fisik anak-anak turun dan mentalnya drop,” ujar Erik singkat usai pertandingan.

Turnamen Bola basket antar pelajar SMA se-Kota Bontang ini merupakan rangkaian program Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) ke-VI garapan Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB) cabang Samarinda. Program unggulan rutin tahunan.

“Ini program unggulan kami di tahun 2023. Tiap tahun berbeda nomor pertandingan. Tahun lalu futsal, sekarang basket,” ujar Noval Saputra, Ketua Panitia Porseni ke-VI HMB Cabang Samarinda.

Melalui porseni ini pihaknya berharap dapat menciptakan generasi gemilang Kota Bontang.

“Semoga tahun depan ada lagi. Kami butuh dukungan pemkot untuk kegiatan semacam ini,” pungkasnya. (al)

BONTANG – Permasalahan sengketa lahan kembali terjadi di Kelurahan Bontang Lestari. Hal itu terungkap saat digelarnya rapat koordinasi penanganan permasalahan sengketa lahan Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Kelompok Tani KOTANI Sekambing Bontang, Jumat (4/8/2023) pukul 16.30 wita di Ruang Rupatama Lantai 2 Mako Polres Bontang.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya mengatakan, permasalahan sengketa lahan Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Kelompok Tani KOTANI Sekambing Bontang ini sudah bermasalah sejak lama. Antara Ibu Fa dari Kelompok KOTANI Bontang dan Ibu Ha dari Kelompok Tani Tunas Harapan.

Dikatakannya, permasalahan tersebut bisa berdampak pada gesekan antar suku. Dimana kedua pihak kelompok sama-sama dari Suku Sulawesi, namun di pihak Kelompok Tunas Harapan menggandeng ormas dari suku lain

“Permasalahan tersebut berkembang bukan hanya perselisihan sengketa lahan, namun terdapat 2 kasus pidana yaitu kasus pengerusakan pondok milik Kelompok KOTANI dan kasus terbakarnya motor milik anggota ormas dan pengrusakan 1 buah rumah villa,” beber AKBP Yusep mengutip dari situs Polresbontang.com.

Ia mengatakan akan mengambil langkah dan kebijakan dalam menjaga Sitkamtibmas Kota Bontang, agar tetap aman dan kondusif sesuai dengan fungsi tugas masing masing.

Pihaknya juga akan merumuskan langkah untuk menangani permasalahan sengketa lahan di sepanjang kawasan HL & APL, serta dengan adanya kejadian yang terakhir berupa tindak pidana pengerusakan dan melibatkan ormas dari suku lain.

“Polres Bontang tetap akan melakukan penyelidikan,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut disepakati, akan mengundang kedua belah pihak kelompok tani dengan menjadwalkan ulang pada minggu depan. Serta mengundang wali kota agar masalah ini benar-benar ditangani dengan serius.

“Jika terjadi tindak pidana umum kasus pengerusakan akan diselesaikan melalui jalur hukum pidana umum yang berlaku. Sementara terkait permasalahan sengketa lahan akan diarahkan melalui jalur hukum perdata,” ungkapnya.

Pihak lainnya seperti Kesbangpol dapat mengecek legalitas kelompok tani kedua belah pihak. Pihak KPHP Santan memberikan penyuluhan terkait aturan beraktifitas di Kawasan HL. Pihak Satpol PP dapat berpatroli hingga masuk ke lokasi lahan masyarakat, sambil mensosialisasikan aturan yang berlaku di Kawasan HL & APL.  (hms)

BONTANG – Terdapat satu pertanyaan menarik saat digelarnya Diskusi Pendidikan di Hotel Bintang Sintuk, Sabtu (5/8/2023) sore tadi. Salahsatu peserta bertanya, apakah kurikulum merdeka belajar ini akan kembali berganti saat terjadi pergantian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)?

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono. Dikatakannya, bahwa setiap kebijakan yang baik pasti akan dilanjutkan.

Karenanya saat ini kita harus mampu membangun sistem pendidikan yang ada dengan baik. Guru penggerak yang ada saat ini harus mampu membantu transformasi pendidikan.

“Jadi tidak usah ragu-ragu lagi, terus lah maju,” tegasnya.

Saat ini pun pihaknya tengah membahas perlunya perwali untuk penguatan kurikulum merdeka belajar. Menurutnya, dengan memiliki payung hukum yang kuat, maka kebijakan itu akan mudah dilaksanakan walaupun berganti kepemimpinan.

“Biasanya kalau tanpa payung hukum akan sulit terlaksana dan terganjal di anggota dewan,” ucapnya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian. Hetifah menjawab, bahwa kebijakan apapun akan bisa dilanjutkan oleh pejabat berikutnya, ketika kebijakan yang berlaku saat ini dapat terdokumentasi dengan baik, serta terdapat pula laporan perkembangannya.

“Kalau hal itu terwujud, maka pejabat berikutnya akan mudah untuk meneruskan kebijakan-kebijakan sebelumnya,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut. (al)

BONTANG – Hetifah Sjaifudian, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Sabtu (5/8) ini kembali memberikan penguatan kapasitas kepada para kepala sekolah dan guru di Bontang. Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu mengadakan Diskusi Pendidikan bertema ‘Peran Guru Penggerak dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila,’ di Hotel Bintang Sintuk Bontang.

Selain Hetifah, hadir pula Wawali Bontang, Najirah, Wiwik Setyawati, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kalimantan Timur, dan Bambang Cipto Mulyono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bontang. Peserta yang hadir tak kurang dari 200 orang kepala sekolah dan guru-guru PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Wiwik Setiawati menyampaikan, bahwa program guru penggerak yang merupakan Merdeka Belajar Episode ke-5 ini adalah salah satu program yang merupakan percepatan/akselerasi transformasi pendidikan, menciptakan para pendorong dan pendobrak agen-agen perubahan di masing-masing jenjang pendidikan. Sehingga diharapkan semakin banyak guru penggerak itu merupakan aset daerah, yang mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan.

“Guru Penggerak bertujuan tentu selaras dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 dimensi. Yaitu, beriman, bertaqwa kepada Tuhan, dan berakhlaq mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebhinekaan global, bergotong royong, dan kreatif,” jelasnya.

Najirah menyampaikan apresiasi dan menyambut baik diskusi pendidikan ini, terkait peran Guru Penggerak. Terobosan dari Guru Penggerak ini diharapkan akan menciptakan guru-guru yang mampu menjadi penggerak dalam percepatan transformasi pendidikan. Program Guru Penggerak ingin menghidupkan kembali ekosistem pendidian Indonesia yang merdeka belajar.

“Guru pengerak adalah ujung tombak yang bertujuan untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila,” terangnya.

Sementara itu, Hetifah menyampaikan, capaian PISA Indonesia masih berada di level 10 terbawah dari 79 negara. Skor PISA Indonesia lebih rendah dari skor PISA negara-negara ASEAN. Secara persentase, kurang lebih hanya 25% siswa Indonesia memiliki tingkat membaca minimum, hanya 24% memiliki tingkat kemampuan matematika minimum, dan sekitar 34% siswa memiliki kompetensi sains minimum.

“Guru diharapkan memahami literasi secara utuh, dimana memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang/jasa yang dapat digunakan dalam kompetensi global,” jelasnya.

Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa Guru Penggerak hadir melihat kondisi saat ini, diharapkan akan mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, menjadi pelatih/mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, dan menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan.

“Guru Penggerak diharapkan dapat mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah,” tutup Legislator dari Partai Golkar ini. (*)

BONTANG – Satpol PP mulai memberlakukan larangan tegas bagi pengamen maupun pengemis yang beroperasi di Kota Taman, sebutan Kota Bontang. Ketegasan itu ditunjukkan dengan pemasangan sejumlah baliho peringatan di beberapa titik Kota Bontang.

Beberapa titik pemasangan baliho-baliho tersebut di antaranya di Simpang Empat Lampu Merah Kilo 6, Simpang 4 Ramayana, Simpang 3 Jalan Tembus, dan lainnya. Pemasangan baliho sudah dipasang sejak Kamis (3/7/23) kemarin.

Kepala Bidang PPUD Satpol-PP, Eko Mashudi mengatakan, pemasangan baliho ini salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, bahwa ada larangan mengemis atau mengamen dan sejenisnya. Termasuk larangan memberi pada pengemis atau pengamen di persimpangan jalan maupun tempat umum lainnya.

“Termasuk sosialisasi pada para peminta sumbangan untuk kegiatan sosial kemanusiaan, harus mengajukan izin kegiatan dahulu,” jelasnya.

Selain memasang baliho, sosialisasi tidak secara langsung ini juga disebarkan di sosial media. Dikatakannya, sebelumnya informasi semacam ini sudah pernah disiarkan, namun kali ini akan lebih ditindak tegas.

Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2020 pasal 18 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka yang melanggar tentu akan diberikan sanksi. (sya)

BONTANG – Kader Pembangunan Manusia (KPM) dibentuk untuk membantu pemerintah menurunkan angka stunting di Bontang. Hal itu diungkapkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Bontang, Dasuki saat membuka pelatihan desiminasi KPM pada Kamis (3/8/2023).

Pelatihan garapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) ini diselenggarakan di Auditorium Tiga Dimensi. Melibatkan puluhan peserta se-Kota Bontang berasal dari PKK, kader posyandu dan sebagainya.

Dalam sambutannya, Asisten I Dasuki mengatakan, tugas KPM ialah membantu pemerintah dengan cara terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan validasi data stunting.

Oleh sebab itu, dalam pelatihan tersebut, KPM diberikan pemahaman informasi yang berkaitan dengan program dan kebijakan penurunan stunting. Serta mengembangkan keterampilan peserta KPM. Dengan harapan, bisa mencapai target penurunan stunting nasional sebesar 14 persen.

“Bapak ibu yang ditunjuk sebagai KPM memiliki peran yang besar. Sebab, hasil dari validasi data di lapangan akan menjadi acuan kami melakukan kebijakan berikutnya,” ucapnya.

Dasuki berharap, output KPM bisa menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, menurutnya persoalan stunting adalah persoalan yang vital. Sehingga memerlukan data yang lengkap dan valid.

“Saya berharap KPM ini bisa bekerja secara profesional membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting,” ujar Dasuki.

Sementara itu, Kepala Disos-PM Bontang Bahtiar Mabe meminta peserta KPM yang berasal dari 15 kelurahan itu bisa mengikuti pelatihan sampai selesai dan menerapkan dengan maksimal.

“Setelah adanya arahan dan diberi pembekalan ilmu, semoga anggota KPM bisa benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan,” tutupnya. (hms)

BONTANG – Aksi damai dilaksanakan oleh Aliansi Borneo Bersatu Kota Bontang pada Kamis (3/8/23) di depan Mako Polres Bontang.

Aksi damai ini digelar terkait caci maki yang dilontarkan oleh salah satu pengamat politik, Rocky Gerung dalam salah satu sesi wawancaranya.

Bayu Sugara, Komandan Koppad Borneo distrik Bontang menjelaskan, bahwa cacian tersebut dikatakan terang-terangan untuk menghina Presiden Republik Indonesia, Jokowi terkait pembangungan Ibu Kota Negara (IKN) yang dibangun di Kalimantan Timur.

“Mengkritik boleh mencuci maki jangan, kami mengecam keras terhadap pernyataan Rocky Gerung yang secara terang terangan,” ungkapnya.

Wakil Komandan Koppad Borneo distrik Bontang, Jerry Immanuel membeberkan 3 petisi yang digunakan untuk menuntut Rocky Gerung.

Pertama, mengecam keras penyataan Rocky Gerung yang secara terang-terangan menghina presiden RI yang merupakan simbol negara kesatuan.

Kedua, mengecam penyataan Rocky Gerung yang dinilai memprovokasi masyarakat Indonesia, untuk menolak pembangunan dan perubahan IKN.

Ketiga, pemintaan kepada Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya, untuk segera memproses hukum Rocky Gerung karena diduga telah menghina simbol negara dan memprovokasi masyarakat Indonesia

“Hal ini berdampak terjadinya kegaduhan di tengah masyarakat Kalimantan dan Indonesia pada umumnya,” tegasnya.

Aliansi Borneo Bersatu mendukung penuh institusi polri agar dapat mengamankan orang-orang yang memecah belah kesatuan Indonesia.

“Kami warga Kalimantan membuka lebar kesempatan, agar Kalimantan bisa berkembang sehingga menjadikan wilayah Kalimantan menjadi maju,” jelasnya. (sya)