Beranda blog Halaman 970

Resmikan Bantuan Rumah Layak Huni di Bontang, Gubernur Isran Noor Apresiasi Kepedulian dan Kontribusi Pupuk Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) serahkan realisasi bantuan 18 Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga berpenghasilan rendah di Kota Bontang. Penyerahan ditandai peresmian RLH oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, bersama Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Qomaruzzaman dan Wali Kota Bontang Basri Rase, di Kelurahan Guntung Bontang Utara, Selasa (1/8/2023).

Diungkapkan Qomaruzzaman, bantuan ini wujud kepedulian Pupuk Kaltim sekaligus mendukung program pemerintah untuk menghadirkan hunian layak dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus bentuk dukungan Pupuk Kaltim terhadap langkah Pemprov Kaltim dalam penyediaan rumah layak huni, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pada program ini Pupuk Kaltim mengalokasikan bantuan Rp2,07 Miliar, dengan persebaran pembangunan rumah di 15 Kelurahan Kota Bontang sesuai data Pemerintah. Program ini pun sebagai upaya bersama memberikan jaminan hidup dan kelayakan, sekaligus meningkatkan kualitas serta derajat masyarakat melalui manfaat perusahaan.

“Realisasi bantuan RLH dari Pupuk Kaltim ini wujud dukungan terhadap langkah Pemprov Kaltim dalam penyediaan rumah layak huni melalui program TJSL perusahaan, sebagai bentuk manfaat bagi masyarakat Bontang,” ujar Qomaruzzaman.

Dijelaskannya, penyediaan rumah layak huni ini sejalan dengan misi Pupuk Kaltim sekaligus implementasi peran perusahaan sebagai agen pembangunan sesuai amanat Kementerian BUMN. Dimana Pupuk Kaltim sebagai perusahaan yang berdiri dan berkembang di Bontang, wajib memprioritaskan warga Kota Taman untuk alokasi bantuan, dengan realisasi program TJSL secara terarah dan berkesinambungan.

Dirinya pun berharap, kontribusi Pupuk Kaltim pada program ini turut mendorong peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, sekaligus upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kota Bontang.

“Pupuk Kaltim memastikan untuk terus berbuat sekaligus mengambil peran di masyarakat, agar kontribusi dan manfaat perusahaan makin berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kalimantan Timur,” tambah Qomaruzzaman.

Gubernur Kaltim Isran Noor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi Pupuk Kaltim yang telah mendukung program Pemerintah untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Benua Etam, khususnya Bontang.

Dikatakan Isran, Pupuk Kaltim merupakan salah satu perusahaan yang sangat berkomitmen membantu Pemprov Kaltim dalam pembangunan daerah, melihat banyaknya realisasi dan kontribusi yang telah direalisasikan.

“Baik di bidang ekonomi maupun pembangunan, Pupuk Kaltim sejauh ini sudah sangat banyak berkontribusi membantu pemerintah. Ini sangat kami apresiasi, dan bantuan rumah layak huni ini salah satu wujud nyata kepedulian Pupuk Kaltim bagi masyarakat,” kata Isran.

Isran pun mendorong seluruh perusahaan yang ada di Bontang dan Kalimantan Timur bisa mengikuti langkah Pupuk Kaltim dalam mendukung program pemerintah, dengan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah melalui program CSR perusahaan.

Hal ini melihat tingginya potensi CSR perusahaan yang beroperasi di Kaltim, dan diharap bisa dialokasikan dengan lebih tepat sasaran dengan memberikan kelayakan hunian guna mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

“Pemprov Kaltim meminta seluruh perusahaan ikut terlibat dan mendukung program ini melalui alokasi CSR untuk memberi manfaat bagi masyarakat,” tandas Isran.

Salah satu penerima bantuan RLH Umi Sarah, menyampaikan terima kasih atas kepedulian yang direalisasikan Pupuk Kaltim, sehingga rumahnya yang sebelumnya hangus terbakar bisa kembali berdiri dan layak untuk ditempati. Dirinya menyebut program ini sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Kota Bontang.

“Saya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Alhamdullilah rumah kami sudah bisa di tempati dengan layak, semoga yang sudah dilakukan ini menjadi berkah,” ucap Umi Sarah. (adv)

Belum Tobat, Residivis Asal Loktuan Kembali Ditangkap

Penulis
redaksi
-
0
Belum Tobat, Residivis Asal Loktuan Kembali Ditangkap
Ju beserta barang bukti sudah diamankan di Mako Polres Bontang. (ist)

BONTANG – Satresnarkoba Polres Bontang kembali mengamankan seorang pria warga loktuan, Kamis (3/8/2023) pukul 10.00 wita. Pria berinisial Ju ditangkap lantaran diduga terlibat peredaran narkotika.

Parahnya lagi, Ju merupakan residivis kasus yang sama. Ju baru bebas pada 2021 lalu.

Pria 46 tahun tersebut ditangkap saat baru pulang dari rumahnya. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 5 poket atau 1,73 gram di bawah tumpukan baju dalam lemari.

Selain itu Polisi juga menemukan lima plastik klip, alat hisap, dan dua buah pipet kaca di dekat kandang ayam.

“Pengakuan tersangka, sabu tersebut didapat dari pengedar sekitar Pasar Segiri Samarinda,” ungkap Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasi Humas Iptu Mandiono.

“Sabu itu dibeli seharga Rp 800 ribu “ sebutnya

Kini tersangka telah ditahan di Mapolres Bontang. Dia dijerat pasal 114 ayat (2) atau pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman 20 tahun penjara,” pungkasnya. (hms)

Adakah Korelasi Pengadaan Kendaraan Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat?

Penulis
redaksi
-
0
Adakah Korelasi Pengadaan Kendaraan Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat?
Hafsah. (ist)

Oleh:

Hafsah

(Pemerhati Masalah Umat)

Perkembangan zaman menuntut konsekuensi dari masyarakat, terutama sarana publik yang menjadi tolok ukur bagi kemajuan suatu negara.

Dari laman instagram diketahui, Wali Kota Bontang Basri Rase berencana melakukan pengadaan mobil listrik secara besar-besaran. Rencananya bukan hanya dilingkup pemerintahan saja, namun bakal diberlakukan bagi perusahaan seperti PT Badak LNG, PT Pupuk Kaltim, PT KPI dan IMM.

Hal ini menjadi langkah awal bagi Bontang, untuk perlahan transisi dari kendaraan konvensional berbasis bakar fosil menuju kendaraan listrik. Selain  biaya perawatannya lebih murah, juga lebih ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon

Pengadaan kendaraan listrik ini merupakan komitmen pihak pemkot guna menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Adapun Inpres itu berisi tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Untuk memastikan Inpres ini dapat secara efektif diimplementasikan di lingkungan instansi pemerintah, mekanismenya telah diberikan. Kendaraan dinas listrik bisa didapat melalui cara beli, sewa atau konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. (Kaltimtoday)

Tidak berhenti sampai di situ, dukungan regulasi lain juga disiapkan Pemerintah. Kementerian Keuangan tengah merevisi ketentuan atas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang berlaku.

Perubahan ditujukan terhadap tarif PPnBM mobil listrik jenis battery electric vehicle (BEV) sebesar 0 persen, sementara mobil listrik hibrida atau hybrid electric vehicle (HEV) tarif pajaknya akan berkisar 5 persen hingga 7 persen.

Perbedaan tarif ini diharapkan dapat mendorong investasi mobil listrik yang lebih besar.

Wacana kebijakan lain yang tengah mengemuka adalah rencana pemberian subsidi bagi pembelian kendaraan listrik baik roda empat atau roda dua.

Untuk mendukung rencana tersebut, maka Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dalam peraturan tersebut dibahas mengenai stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan juga stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum untuk kendaraan bermotor listrik yang melingkupi charging station atau alat pengisi daya privat seperti pada showroom, perusahaan swasta, dan rumah tangga. (Bisnis com)

Namun, rencana pengadaan kendaraan listrik khusus daerah Bontang, justru mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Menurutnya, kebijakan ini terlalu terburu-buru dan diambil tanpa melakukan perencanaan matang.

Pengadaan kendaraan listrik, mestinya dimulai dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya. (Kaltimtoday)

Aroma Bisnis Pengadaan Kendaraan Listrik

Berkembangnya tren kendaraan listrik di Indonesia saat ini menjadi peluang bisnis baru bagi semua pihak. Peluang bisnis ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja,  bahkan di daerah Asmat, Papua sendiri porsi penggunaan motor listrik bahkan mencapai 100%.

Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada 2030 mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik dengan 31.859 unit SPKLU. Jumlah kendaraan listrik ini diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kilo liter (kl) pada tahun tersebut.

Melihat peluang tersebut, PLN mengajak semua pihak untuk memanfaatkan ceruk bisnis ini. PLN akan menyediakan Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) milik PLN bagi badan usaha yang ingin bekerja sama, menyiapkan suplai listrik, serta dukungan aplikasi Charge.IN dalam pengelolaan SPKLU.

Sementara mitra dapat berperan sebagai penyedia fasilitas isi daya kendaraan listrik, penyedia lahan maupun properti, serta penyedia operasional dan pemeliharaan SPKLU. (CNBC Indonesia)

Tentu kita sepakat, bahwa ide turunan dari pusat tidak serta merta diterima tanpa melihat kondisi wilayah setempat. Bukan berarti menolak kemajuan dalam transportasi, namun lebih melihat sarana pendukung yang memadai, yakni infrastruktur jalan.

Jika melihat mekanisme yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dengan menggaet pihak swasta dalam kerjasama melalui PLN, sangat terasa menyengat aroma bisnis mobil listrik ini.

Dunia kapitalis sangat kental dengan aroma cuan, sehingga wacana pengadaan kendaraan listrik menjadi ladang mengeruk keuntungan. Hal ini justru tidak berdampak bagi perubahan hidup sebagian besar masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah

Selain itu, kebutuhan primer masyarakat saat ini justru terjepit akibat naiknya harga sembako. Kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan pun masih menuai kritik, sehingga tidak tepat jika saat ini pengadaan kendaraan listrik digenjot karena tidak berdampak samasekali dengan kesejahteraan hidup rakyat.

Belum lagi jalanan banyak yang rusak dengan berbagai faktor, sebagian akibat banjir yang sering melanda tapi permasalahan ini tak pernah tuntas diselesaikan. Ketimpangan akan terlihat akibat hanya sebagian jalur yang bisa dilalui oleh kendaraan listrik.

Mestinya perbaikan ekonomi rakyat lebih diprioritaskan dengan menyediakan lapangan kerja yang memadai, sehingga rakyat mampu mandiri secara ekonomi. Setelah itu, barulah melangkah memikirkan program pengadaan kendaraan listrik.

Infrastruktur Dalam Pandangan Islam

Sebelum memulai pembangunan infrastruktur, tentunya kebutuhan masyarakat yang sangat penting harus didahulukan, mulai dari sandang, pangan, papan dengan memastikan setiap kepala rumah tangga mempunyai penghasilan dari bekerja. Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan karena hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap kepala rumah tangga.

Lalu kemudian negara akan memberikan layanan fasilitas umum dalam bentuk infrastruktur.

Infrastruktur dalam Islam akan diperhatikan pemerataannya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang urgen dan penting. Bahkan seorang wali/kepala wilayah tertentu dalam Islam yang seharusnya mengajukan dahulu kepada pemimpin atas pengajuan pembangunan infrastruktur di wilayahnya, dibolehkan untuk melakukannya tanpa persetujuan seorang pemimpin kalau memang itu urgen dan penting.

Dana untuk pembangunan infrastruktur tidak ada niat agar bisa kembali modal atau sebagai investasi pemerintah seperti sekarang. Karena pemasukan negara yang berasal dari Baitul Mal sudah cukup banyak, tidak perlu utang atau menarik pajak setiap waktu. Sumber pemasukan tetap negara dalam Islam disimpan di Baitul Mal yaitu dari fai, ghanimah, anfal, usyur, khumus, rikaz, zakat, jizyah, kharaj serta tambang.

Dalam kitab Nidzomul Iqtishadi fil Islam dijelaskan bahwa pengeluaran Baitul Mal ditetapkan sesuai kaidah tertentu ketika ada dan tidaknya kas di Baitul Mal, salah satunya yang berhubungan dengan pembelanjaan untuk kemaslahatan. Misal,  pembuatan rumah sakit baru, yang sebenarnya sudah cukup dengan adanya rumah sakit yang lain.

Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak adanya. Apabila di dalam Baitul Mal terdapat harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari Baitul Mal. Kaum Muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini karena sejak awal pembiayaannya tidak wajib bagi kaum Muslim.

Wallahu a’lam bisshawab

Butuh Kontribusi Pemuda untuk Pembangunan Kota Taman

Penulis
redaksi
-
0
Dibutuhkan Kontribusi Pemuda untuk Pembangunan Kota Taman
Kadispopar Bontang (kanan) resmikan Porseni VI 2023 HMB cabang Samarinda. (Lalu Dispopar)

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang membutuhkan kontribusi para pemuda untuk pembangunan di Kota Taman, sebutan Kota Bontang. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bontang, Basri Rase yang diwakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Kadispopar) Bontang, Ahmad Aznem saat meresmikan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) VI 2023 Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB) cabang Samarinda beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, dibutuhkan keterlibatan pemuda dalam membangun Kota Bontang. Bagaimanapun HMB merupakan kumpulan pemuda pemudi Bontang yang nantinya, pasca menempuh pendidikan di perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Bontang.

“Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, perlu ada uluran tangan dari masyarakat, khususnya para pemuda,” ujarnya.

Aznem menyarankan, agar anak-anak muda Kota Bontang dapat membuka jaringan dan komunikasi seluas-luasnya. Mulai dari tingkat kota hingga kancah nasional, agar bisa menjadi salahsatu bagian penentu kebijakan baik tingkat kota, daerah, maupun nasional.

Selain itu, terkait dunia olahraga, dalam sambutannya ia menyampaikan kegiatan ini merupakan salahsatu wadah untuk meningkatkan perkembangan olahraga di Kota Bontang. Tentunya bisa melahirkan bibit-bibit atlit yang unggul dan berprestasi.

“Pasca porseni ini harus tetap ada tindak lanjut berupa pembinaan oleh para pelatih. Agar lebih mengasah kemampuan para atlit, supaya bisa bertarung di kancah nasional maupun internasional,” sarannya.

Kemudian, pengurus HMB cabang Samarinda ditarget mampu mewujudkan diri sebagai wadah bagi para mahasiswa di bidang keolahragaan. Melalui kegiatan ini diharapkan olahraga di Bontang mencapai kemajuan yang pesat. (adv/al)

Cara Isran Noor Tekan Angka Kemiskinan di Kaltim

Penulis
redaksi
-
0
Cara Isran Noor Tekan Angka Kemiskinan di Kaltim
Gubernur dan Wagub Kaltim didampingin Wali Kota Bontang disambut upacara adat di Kelurahan Guntung. (Yusva Alam)

BONTANG – Untuk menekan angka kemiskinan di Kaltim, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor menargetkan dibangun 3 ribu Rumah Layak Huni (RLH) atau sekitar 3 persen. Hal itu diungkapkannya saat peresmian dan penyerahan RLH CSR PT Pupuk Kaltim di Kelurahan Guntung beberapa waktu lalu.

Dalam pidatonya, Isran menjelaskan bahwa Kaltim ini kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Kaya akan migas, hutan, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya, namun sayangnya Kaltim masih memiliki orang miskin yang mencapai 0,63 persen.

“Seharusnya dengan kekayaan yang dimiliki tidak ada orang miskin. Hal ini bertolak belakang,” ujarnya.

Ditambahkannya, dengan kekayaan SDA tersebut, Kaltim pun punya jasa besar untuk negeri ini. Kaltim termasuk salahsatu penyumbang devisa terbesar di negeri ini.

Lantaran kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim pun mengeluarkan pergub guna menekan angka kemiskinan di Kaltim. Terbitnya Pergub Nomor 27 Tahun 2021 ini mengatur pelaksanaan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pergub tersebut, penggunaan dana-dana CSR seluruh perusahaan di Kaltim untuk penyalurannya memfokuskan pada pembangunan RLH.

“Rakyat tidak butuh keuntungan dari perusahaan. Rakyat hanya butuh penyaluran dana CSR perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan,” serunya.

Dengan terbitnya pergub tersebut, ia berharap target RLH dapat tercapai. Bahkan saat dirinya sudah tidak menjabat, dapat diteruskan oleh gubernur-gubernur berikutnya.

Menurutnya, jikalau orang-orang miskin telah memiliki rumah yang layak, mereka akan dapat memperhatikan hal-hal lain seperti kesehatan atau kesejahteraan dirinya.  (al)

Perusahaan dan Ratusan Pekerja Lokal Bakal Demo PT Wika Senin Mendatang

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Persiapan aksi damai yang akan ditujukan kepada PT. Wika Bontang dilaksanakan Rabu (2/8/23) di kediaman Owner PT Graha Mandala Sakti (GMS), Kahar Kalam.

Rencananya, aksi damai ini akan dilakukan pada, Senin (7/8/23) depan, yang akan dilaksanakan langsung di depan kantor PT. Wika. Setidaknya terdapat 500 orang yang akan turun melaksanakan aksi damai.

Terdapat perwakilan 23 perusahaan lokal Bontang yang terlibat dalam aksi damai nanti. Selain perusahaan, pekerja lokal dan kontraktor lokal juga andil dalam kegiatan ini.

Direktur Utama PT GMS, Kahar Kalam yang mencanangkan aksi damai ini memberikan beberapa poin yang sebaiknya tidak dilaksanakan saat aksi damai berlangsung.

Terdapat 14 poin, yakni tidak anarkis, tidak membawa senjata tajam, dilarang berteriak, tidak menggunakan bahasa binatang, dilarang mencaci maki dengan menyebut nama, dilarang menghina Instansi, golongan, lembaga, dilarang bercerai berai dilarang merusak fasilitas umum, dan sebagainya.

“Melihat teman-teman haknya tidak diberi ini menjadi panggilan untuk saya memperjuangkan pekerja dan masyarakat lokal kota Bontang,” ungkapnya.

Kahar mengatakan bahwa pembangunan PT. Kaltim Amonium Nitrat yang nyaris rampung dan memakan tenaga, pikiran dan material tersebut merupakan bukti bahwa pekerja lokal Bontang telah menyelesaikan kewajibannya. Namun, pihak PT. Wika belum juga memberikan hak pekerja, dan terkesan berbohong.

Lebih lanjut mengatakan, total tagihan PT GMS  yang belum terbayarkan sekitar Rp 10,3 Miliar, adapun termasuk karyawan GMS yang ikut dalam pembangunan PT. KAN tersebut.

“Aksi damai kita  merupakan bentuk daripada usaha kita untuk meminta hak-hak kita. Kita ingin mencari solusi yang terbaik, untuk itu kita berkumpul pada malam hari ini,” tambahnya

Aksi damai tersebut diharapkan, dapat dilaksanakan sesuai dengan aturannya, sehingga apa yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. (sya)

85 Peserta Berlatih Tanggap Bencana di Kelurahan BK

Penulis
redaksi
-
0
85 Peserta Berlatih Tanggap Bencana di Kelurahan BK
Wali Kota Bontang beri sambutan di Pelatihan Kelana Kelurahan BK. (ist)

BONTANG – Kelurahan Bontang Kuala (BK) menggelar Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana (Kelana), Rabu (02/08/2023) pagi bertempat di Aula Kelurahan Bontang Kuala.

Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari, diikuti oleh 85 peserta dari Kelurahan Bontang Kuala.

Lurah Bontang Kuala, Suiza Ixan Saputro menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kewaspadaan tanggap warga. Mengingat Bontang Kuala adalah daerah yang rawan banjir.

“Kami ada dua materi, yang pertama adalah kesiapsiagaan. Bagaimana kita bisa menyiapkan untuk masyarakat, agar bisa waspada dalam kondisi tanggap darurat. Tidak hanya saat banjir rob, tapi juga penanganan apabila terjadi kebakaran. Kedua adalah penanganan hewan liar,” ucapnya.

Wali Kota Bontang Basri Rase dalam sambutannya mengatakan, bahwa Kota Bontang masuk menjadi salah satu daerah yang diakui dalam penanggulangan bencana.

“Saya sering sampaikan di berbagai forum terkait tanggap bencana. Karena Bontang dianggap mampu dan bisa me-manage Kota Bontang dengan berbagai kondisi yang sangat resistan dengan bencana, tapi mampu diatasi dengan baik,” ujar Basri.

Oleh karena itu, ia merasa pemerintah perlu untuk meningkatkan peranan kualitas dan kuantitas SDM dalam penanggulangan bencana.“Untuk memperkuat SDM yang sudah ada sekarang, perlu adanya support. Sehingga perlu dibentuk Kelurahan Tangguh Bencana ini,” tukasnya.

Dengan pelaksanaan pelatihan ini, diharapkan warga dapat memiliki keterampilan dan kewaspadaan tanggap bencana. (hms)

Sempat Tertunda, Faisal Minta Pengerjaan Jembatan Kayu di Selambai Dilanjutkan

Penulis
redaksi
-
0
Sempat Tertunda, Faisal Minta Pengerjaan Jembatan Kayu di Selambai Dilanjutkan
RDP Komisi III DPRD Bontang membahas jembatan kayu di Selambai. (ist)

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas progres pembangunan jembatan ulin, serta pemanfaatan kembali kayu ulin bekas untuk fasilitas umum. Juga progres kelanjutan skala kawasan tahap kedua kampung nelayan, Selasa (1/8/2023).

Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal menyoroti soal kondisi jembatan kayu di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, yang masih banyak mengalami kerusakan dan perlu segera dilakukan perbaikan.

Faisal meminta pemerintah daerah agar pengerjaan jalan di wilayah itu yang sempat tertunda bisa segera kembali dilanjutkan.

“Total anggaran diusulkan senilai Rp 2 miliar, yang terealisasi hanya sekitar kurang lebih Rp 1,5 miliar saja. Ada beberapa titik yang belum selesai pengerjaannya,” ujar Faisal.

Politis Partai Nasdem ini pun minta pemerintah melalui Dinas PUPR, Perkim, dan Bappelitbang agar berkordinasi terkait kelanjutan penyelesaian perbaikan jembatan itu.

”Contohnya di RT 04 dan RT 24 masih banyak yang berlubang jembatannya. Material sisa kayu ulin bekas pembongkaran jembatan sebelumnya yang masih layak pakai itu, bisa dimanfaatkan untuk fasilitas umum, mengganti kayu jembatan yang berlubang dan rusak,” usulnya.

Faisal menyuarakan usulan tersebut lantaran sisa material pembongkaran jembatan sebelumnya banyak yang hilang. Menurutnya lebih baik dimanfaatkan oleh masyarakat Selambai.

“Kayunya banyak yang hilang. Bagian aset bisa mengumpulkan dan mendata ulang untuk diberikan ke masyarakat, agar dimanfaatkan untuk fasilitas umum,” terangnya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Bontang, Eko Setya P menanggapi hal tersebut. Dijelaskannya, terkait pengelolaan aset milik pemerintah daerah memiliki regulasi. Salah satunya mengenai bongkaran jembatan berupa kayu itu akan tetap menjadi aset daerah, sesuai dengan aturan Permendagri. Akan didata dan dinilai harga kelayakannya untuk dijual sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tidak bisa dimiliki. Karena akan dinilai apakah layak dijual dan berapa harganya. Setelah ketemu nilainya, akan ditetapkan wali kota melalui surat keputusan dan kemudian akan dilelang menjadi kas daerah sesuai Permendagri kategori penjualan aset, dan bukan pemanfaatan ulang pembongkaran.

“Sekecil apapun aset itu bisa dilelang, jadi tidak ada pengecualian,” jelasnya. (adv/al)

Isran Sayangkan Kaltim Kaya SDA Tapi Angka Kemiskinan Tinggi

Penulis
redaksi
-
0
Isran Sayangkan Kaltim Kaya SDA Tapi Angka Kemiskinan Tinggi
Isran Noor, Gubernur Kaltim saat berpidato di penyerahan rumah layak huni di Kelurahan Guntung. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor menyayangkan kemiskinan di wilayah Kaltim yang masih tinggi, padahal Kaltim sendiri memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.

Dari total penduduk di Kaltim, 6,3 persen di antaranya merupakan penduduk miskin. Meski begitu persentase itu jauh lebih baik dari kemiskinan secara nasional di wilayah lainnya, yang mencapai 10 hingga 11 persen.

Hal tersebut yang sangat disayangkan, karena Kaltim memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya dari daerah lain.

“Kaltim memiliki hasil minyak, gas alam, hutan dan perikanan, perkebunan yang melimpah, hasil-hasil pertambangan yang ekspor dan dinikmati oleh dunia, itu hasil dari Kaltim semua yang mereka nikmati,” ujarnya di peresmian rumah layak huni di Kelurahan Guntung, Selasa (1/8/23) kemarin.

Oleh sebab itu, kemiskinan di Kaltim dinilai bertolak belakang dengan melimpahnya kekayaan alam, walaupun persentasenya tidak seperti angka nasional kemiskinan di Kaltim seharusnya tidak ada.

“Dengan bantuan CSR PKT, tentu diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Kaltim,” harapnya.

Ia juga berharap agar program-program seperti ini dapat dilaksanakan berkelanjutan. Karena dengan memperbaiki hunian, sudah sangat membantu masyarakat nantinya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan lainya. (sya)

Dispopar Tingkatkan Kemampuan Mencari Bakat Guru Olahraga

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang menggelar pelatihan pelatih pencarian bakat dan pengukuran antopometri atlet. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, 2-3 Agustus 2023 di Aula Dispopar Bontang.

Ketua Panitia, Lukito saat pembukaan pelatihan menyampaikan, bahwa kegiatan ini tidak kali ini saja diadakan. Rencananya bakal berlangsung 4 kali pelatihan di tahun ini.

“Diharapkan dengan pelatihan ini akan meningkatkan prestasi olahraga di Bontang. Dengan prestasi ini dapat menunjang KONI di berbagai event,” sebutnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta yang berasal dari 25 anggota Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) Bontang dan 25 anggota Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi).

“Narasumber dari SKOI Kaltim dan IGORNAS Kaltim. Semoga pelatihan ini jadi dasar untuk kita melangkah lebih melaju,” harap Lukito.

Sementara itu, Kadispopar Bontang, Ahmad Aznem menyebutkan kalau para
guru olahraga harus diperhatikan, karena mereka adalah investasi prestasi olahraga di Bontang.

Para guru olahraga ini harus mendapatkan pembinaan terbaik di bidang olahraga. Karena dengan meningkatnya kemampuan para guru olahraga, diharapkan akan melahirkan semakin banyak bibit atlit prestasi.

“Para guru olahraga harus terus diberi pelatihan. Bahkan perlu diajak keluar daerah untuk semakin menambah wawasan dan pengalamannya,” sebut Aznem.

Wali Kota Bontang, Basri Rase mengapresiasi Dispopar, KONI dan pecinta olahraga, lantaran telah memberikan yang terbaik untuk Bontang.

Dikatakannya, hal yang harus dipersiapkan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Di antaranya, pertama, harus siapkan SDM, kedua siapkan sapras, ketiga manajemen dan strateginya.

“Saya lebih senang atlit Bontang kalah di pertandingan luar, tapi dia atlit lokal.  Daripada menang tapi atlit luar. Butuh persiapan matang menghasilkan atlit lokal prestasi,” ujar Basri. (adv/al)

1...969970971...1,288Halaman 970 dari 1,288