BONTANG – Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Bontang, Senin (8/8/23) pada reses persidangan V tahun sidang 2022-2023.

Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi yang ada di Kota Bontang.

Setelah sempat mengunjungi beberapa wilayah guna melihat wilayah yang akan ditindaklanjuti, kegiatan ramah tamah dilaksanakan sekaligus mendengarkan masing-masing aspirasi untuk membangun Kota Bontang.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam berterima kasih kepada Komisi V DPR RI telah memilih Kota Bontang sebagai reses kali ini.

Seluruh aspirasi yang telah diberikan sudah dicatat. Nantinya akan dibahas di anggaran perubahan dalam APBN murni, sehingga bisa direalisasikan untuk kebutuhan-kebutuhan skala prioritas masyarakat.

“Setelah selesai melakukan kunjungan ke beberapa tempat di Bontang, seperti jalanan depan RSUD, Bontang Kuala dan nantinya akan ke Selambai. Semoga dapat membuat Komisi V DPR RI untuk segera membantu masyarakat Bontang, karena APBD kita juga terbatas,” jelasnya.

Adapun fokus di setiap daerah berbeda-beda. Untuk jalan depan RSUD direncanakan akan dipangkas karena sering memakan korban jiwa.

Kemudian, untuk wilayah Bontang Kuala permasalahan yang akan diselesaikan yakni banjir. Wilayah Selambai, Kelurahan Loktuan yang akan dikembangkan wisata nelayannya.

Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengatakan, bahwa Kalimantan khususnya Kota Bontang ini merupakan Kota yang paling berpengaruh dalam pembangunan Republik Indonesia, sehingga pembangunan infrastruktur harus dibenahi.

“Sumber Daya Alam di Kalimantan sudah dikirim ke seluruh Indonesia, dan juga sebentar lagi akan menjadi kota penopang IKN, sehingga infrastruktur dan transportasi akan dibenahi kembali,” tandasnya. (sya)

BONTANG – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Kota Bontang, Senin (7/8/2023). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V meninjau rencana pemangkasan tanjakan di Depan RSUD Taman Husada Bontang dan juga ke Bontang Kuala untuk penanganan banjir rob.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan menerangkan, permasalahan tanjakan di depan RSUD Bontang menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan pengguna jalan. Kelerengan di jalan tersebut, kara Irwan, akan dipangkas dibawah 10 persen.

“Harus jadi priortas. Dan kunjungan Komisi V ini menjadi pesan prioritas bahwa kita mau serius. 600 meter naik turun yang akan kita pangkas dibawah 10 persen. Dengan anggaran Rp70 miliar tetapi memang belum masuk. Sehingga kunjungan ini memastikan bahwa tahun depan,” jelas Ketua DPD Demokrat Kaltim ini.

Irwan juga menyinggung soal banjir rob yang saban tahun menerpa Bontang Kuala. Menurutnya, penanganan banjir di daerah bersejarah bagi Kota Bontang tersebut butuh analisa dan kajian yang mendalam. Ia pun memastikan akan memperjuangkan anggaran penanganan banjir tersebut di tahun 2024 mendatang.

“Jalan nasional sampai sini, masalahnya bukan nasionalnya saja tetapi kita harus melihat limpasan air laut. Jangan sampai kita tutup tanggul jalan tapi yang lain air bisa masuk,” jelasnya.

“Bontang Kuala tunggu rancangan dari Dinas PU Bontang,  nanti kita review. Kita datang  memastikan di 2024, kita berjuang sama – sama,” pungkasnya.

Sementara Kepala BBPJN Kaltim Reiza Setiawan menjelaskan pemangkasan akan dilakukan pada badan jalan di sisi kanan dari arah Tugu Selamat Datang, dengan panjang pemangkasan sekitar 600 meter dan ketebalan kurang lebih 10 meter. Metode penaganannya, jelas Reiza, akan dilakukan galian dengan pemasangan secant pile sebagai penahan tanah.

Saat ini, lanjutnya, tengah dilakukan pengkajian terkait Detail Engineering Desain (DED) dengan target penyelesaian akhir tahun 2023 mendatang.

“Setelah DED selesai, kami dorong anggaran serta pengerjaan tahun depan. Anggaran yang diusulkan Rp70 miliar,” jelasnya.

Terkait banjir rob di Bontang Kuala, Direktorat Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa persoalan banjir harus benar dikaji terkait penyebabnya agar penanganannya tepat. Rencanan penggunaan sistem parapet atau penghalang, katanya, bisa jadi lebih berbahaya.

“Kalau kita bicara banjir kita harus bicara sistem harus tau penyebabnya apa. Karena takut nanti sistem parapet itu lebih bahaya, karena airnya terjebak. Yang akan dilakukan adalah sistem pemompaan cuma akan memakan biaya yang cukup besar sehingga kajian ini kami harap sambil simultan,” pungkasnya.(eky)

BONTANG – Pasca kejadian pengrusakan sebuah pondok/vila di areal hutan lindung Kelurahan Bontang Lestari, Polres Bontang meningkatkan patroli di kawasan tersebut.

Mengutip dari situs Polresbontang.com, Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya pun turun langsung memimpin patroli yang dilaksanakan, Minggu (6/8/2023) pukul 11.30 wita.

Didampingi para PJU, AKBP Yusep mengecek lokasi pondok/vila yang dirusak serta sepeda motor yang dibakar oleh orang tak dikenal di areal hutan lindung RT 01, Kelurahan Bontang Lestari.

Dalam arahannya Kapolres Bontang menekankan kepada Personil Polsek Bontang Selatan dan Personil Sat Samapta, agar lebih intensif berpatroli di areal tersebut, dimana menjadi sengketa antara dua kelompok tani.

“Jangan berbuat hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak ataupun orang lain. Jaga kamtibmas tetap kondusif,” pesannya kepada kelompok tani yang bersengketa.  (hms)

BONTANG – Segerombolan pemuda kedapatan mabuk-mabukkan di Lapangan Kampung Baru, Minggu (6/8/2023). Tim patroli yang mendapati perbuatan mereka pun lantas memberikan hukuman.

Tim patroli yang terdiri dari Bhabinkamtibmas Berbas Tengah bersama FKPM Berbas Tengah, serta 3 pilar di wilayah Kelurahan Berbas Tengah kerap melaksanakan patroli rutin, guna menjaga keamanan wilayahnya.

Patroli kali ini mengambil rute Jalan Zamrud, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Merah Delima hingga ke perbatasan bufferzone, yaitu Lapangan Kampung Baru.

Saat tiba di Lapangan Kampung Baru, tim patroli mendapati sekelompok pemuda sedang meminum alkohol jenis anggur dan satu botol merk kawa kawa.

“Mereka berasal dari Desa Santan Kabupaten Kutai Kartanegara dan km 7 Jalan Poros Bontang – Samarinda,” ujar Aipda Rudiantoro, Bhabinkamtimas Berbas Tengah, mengutip dari situs polresbontang.com.

Tim patroli pun mengambil sikap terhadap 11 pemuda tersebut. Dengan memberikan pembinaan serta sanksi sosial, berupa push up serta membersihkan sampah yang berserakan di sekitar Lapangan Kampung Baru.

“Untuk sementara mereka kami bina dan kami catat identitasnya, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama,” pungkasnya. (hms)

BONTANG – Setelah gelombang protes, Forum Peduli Pengusaha dan Pekerja Lokal Bontang dan PT Wijaya Karya (Wika) akhirnya duduk bersama dan menemukan titik temu. Demonstrasi yang seharusnya berlangsung Senin (07/08/2023) hari ini, batal digelar menyusul adanya kesepakatan yang dicapai.

Dalam pertemuan di Rumah Makan Bontang Kuring pada Minggu, (06/08/2023), kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah pembayaran.

Dirut PT Graha Mandala Sakti Kahar Kalam, menyatakan kepuasannya atas kesepakatan yang telah dicapai.

“Kami merasa dihargai dengan kesediaan PT Wika untuk mendengarkan tuntutan kami dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembayaran,” kata Kahar.

Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini mencerminkan kepedulian terhadap pengusaha lokal Bontang yang telah memberikan kontribusi namun belum menerima haknya.

Salah satu poin penting dari kesepakatan tersebut adalah janji PT Wijaya Karya untuk menyelesaikan pembayaran kepada vendor dan pengusaha lokal pada periode 10-14 Agustus 2023, dengan batas akhir pelunasan pada 31 Oktober 2023.

Pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh perwakilan dari kedua belah pihak, tetapi juga oleh stakeholder lainnya seperti PT Pupuk Kaltim, Kapolres Kota Bontang, Yusep Dwi Prasetya, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang Shafa Muha.

Kahar Kalam, dalam kesempatan tersebut, juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam proses mediasi, khususnya kepada Kapolres Kota Bontang. “Kami berharap kerjasama positif ini dapat menjadi contoh bagi konflik-konflik serupa di masa depan,” pungkas Kahar.(RB)