BONTANG – Camat Bontang Selatan, Kamsal turut mendampingi Soft Opening Matahari Department Store yang dilaksanakan di Bontang City Mall pada Rabu (30/11/22).

Soft Opening Matahari Department Store dibuka Wali Kota Bontang Basri Rase bersama Wakil Wali Kota, dan juga Lurah Tanjung Laut.

Dalam Soft Opening ini Kamsal melihat-lihat produk yang dijual sampai akhirnya memutuskan untuk membeli salah satu pakaian.

“Dengan adanya tempat perbelanjaan baru di Bontang ini, kita bisa lebih mudah untuk berbelanja. Bisa menarik pembeli dari daerah Kutim seperti Sangatta juga agar tidak jauh lagi kalau harus ke Samarinda,” ungkapnya. (adv/sya)

BONTANG – Kecamatan Bontang Selatan bersama Tim Gabungan kembali menggelar patroli, Selasa (29/11/2022) malam. Lokasi patroli ini berada di wilayah Kelurahan Tanjung Laut Indah. Patroli ini bertujuan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Patroli diawali dengan apel kesiapan terdiri dari tim gabungan Satpol PP selaku koordinator, turut dihadiri Ketua FKPM Kelurahan Tanjung Laut Indah Bakhtiar Wakkang beserta anggota, Kecamatan Bontang Selatan, Disdukcapil, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Ketua RT setempat.

“Patroli ini dibagi menjadi 4 grup yang disebar ke RT 11 hingga RT 14. Kegiatan ini merupakan patroli bendataan lanjutan yang diturunkan dari Sekretariat Daerah untuk pendataan kos-kosan dan juga penginapan,” jelas Kamsal, Camat Bontang Selatan. (adv/sya)

BONTANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) memiliki rencana untuk meningkatkan lingkungan ramah anak di Kota Bontang. Lingkungan dimana terdapat titik-titik tempat bermain ramah anak.

Harapannya, setiap RT di Kota Taman — julukan Kota Bontang bisa menciptakan wadah ramah bermain anak. Salah satu contoh yang sudah terwujud adalah di lingkungan RT 22, Kelurahan Api-Api atau dikenal dengan Kampung Aren. Di kampung tersebut, pihak RT bermitra dengan perusahaan agar bisa menciptakan tempat bermain ramah anak.

Kepala DPPKB Bontang Bahauddin mengatakan, ke depan akan mengadakan pembahasan khusus terkait inisiasi menciptakan tempat bermain ramah anak tingkat RT. Agar rencana tersebut dapat segera diwujudkan.

Bahauddin berharap setelah pembahasan, kemudian baru diimplementasikan dengan membangun sesuai standarisasi yang diharapkan. Barulah dapat menjadi rujukan dalam kegiatan perencanaan kontruksi, pemanfaatan, perawatan, dan pengembangannya.

“Menciptakan ruang bermain ramah anak hingga tatanan RT amat penting bagi kita. Akan kami bahas secara berkelanjutan,” ucap Bahauddin beberapa waktu lalu.

Perlu diketahui, saat ini Pemkot Bontang meraih penghargaan nindya untuk kota ramah anak. Pemkot pun berencana untuk meningkatkan level penghargaan tersebut lebih tinggi lagi. Semaksimal mungkin meraih predikat utama pada 2023 mendatang.

“Semoga bisa terwujud tahun depan. Kita optimis akan penuhi standar yang dibutuhkan,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Satu lagi program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang bakal diluncurkan di tengah-tengah masyarakat, utamanya dunia pendidikan. Program tersebut adalah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana, ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran. DPPKB merasa SSK perlu ada di lingkungan pendidikan di Bontang. Hal ini agar para pelajar juga memahami isu-isu kependudukan dan keluarga berencana.

Kepala DPPKB Bontang Bahauddin menyebutkan, nantinya di sekolah tersebut terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik.

Hal itu sebagai upaya pembentukan generasi berencana, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan. Kemudian guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

“Saat ini sudah ada 2 sekolah kependudukan, yaitu di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2. Kita upayakan sejak remaja, para pelajar harus konsen terhadap isu kependudukan apalagi soal keluarga berencana,” kata Bahauddin.

Ditambahkannya, pihaknya mengupayakan semua institusi pendidikan bisa berkolaborasi dengan DPPKB, dalam hal program yang menyasar remaja. Misalnya, kegiatan PIK-R, pendidikan konselor, dan upaya pencegahan perkawinan dini.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bontang Najirah turut mendukung dan meminta institusi pendidikan untuk sadar akan isu kependudukan.

Dirinya menjelaskan, latar belakang kelahiran SSK sejatinya tidak bisa dilepaskan dari program generasi berencana (genre) yang sudah terlebih dahulu digulirkan. Karena selama ini sekolah dianggap satu-satunya agen perubahan (agent of change) secara formal di Indonesia.

“Harus dikembangkan potensi sadar kependudukan sejak dini. Agar mengetahui peran dan fungsi dari remaja,” tutur Najirah. (adv/al)

BONTANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bontang tak pernah berhenti mengimbau, agar masyarakat mengadukan setiap bentuk kekerasan yang terjadi pada siapapun. Utamanya kekerasan dalam rumah tangga yang kian meningkat beberapa tahun belakangan ini.

DPPKB memiliki beragam model pelayanan pengaduan. Di antaranya pelayanan psikologis, bantuan hukum, rujukan medis, dan rumah aman. “Pelayanan itu kami berikan secara gratis tanpa ada pungutan biaya,” ungkap Bahauddin, kepala DPPKB Bontang beberapa waktu lalu.

Bahauddin menjelaskan, tingkat kekerasan terjadi karena ada beberapa persoalan. Cara berpikir pasangan suami dan istri, cara berkomunikasi yang kurang harmonis, persoalan ekonomi, dan pembagian waktu dalam mengasuh anak.

“Kita tidak pernah berhenti mengingatkan dalam bentuk sosialisasi. Baik tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, agar tidak terjadi adanya kekerasan,” ucap Bahauddin.

Ia pun membeberkan apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Berikut bentuk kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya:

Kekerasan Psikis:

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya yang mengakibatkan gangguan dalam psikis para korban.

Kekerasan Fisik:

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan mengalami luka yang bisa mengakibatkan memar dan tak berdaya.

Kekerasan Seksual:

Perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar dengan memaksa, tidak disukai dengan berbagai tujuan, misalnya tujuan komersil dan tujuan buruk lainya.

Penelantaran Rumah Tangga:

Seseorang yang menelantarkan rumah tangganya, maka itu bersifat melanggar ketentuan hukum. Karena memiliki kewajiban dalam memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Perbuatan itu juga bisa terjadi jika pihak yang sengaja membuat pasangannya ketergantungan ekonomi, dengan melarang untuk bekerja di luar. Sehingga korban berada di bawah kendali pelaku yang akan melakukan penelantaran. (adv/al)

BONTANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bontang optimistis meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) Utama pada 2023 mendatang. Rasa optimis tersebut bukan tanpa alasan, lantaran DPPKB merasa sudah layak memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk level utama.

Kepala DPPKB Bontang Bahauddin mengatakan, saat ini Bontang sudah meraih predikat KLA Nindya. Pihaknya ingin ditingkatkan menjadi predikat utama di tahun depan.

Predikat KLA terdapat 24 item. Mulai sistem pembangunan berbasis hak anak, integrasi komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang berkelanjutan.

“Seluruh item prasyarat tersebut sudah kami upayakan untuk terpenuhi,” kata Bahauddin, beberapa waktu lalu.

Namun begitu dikatakannya, tim tingkat kota harus bekerja lebih ekstra ke depannya. Agar mampu memenuhi seluruh kriteria yang dapat meningkatkan status kategori KLA secara maksimal.

Di antaranya, kelembagaan, hak anak, sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, kesehatan, kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan kasus anak.

“Secara konsep memang kita sudah mumpuni. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi secara pelaksanaannya,” pungkasnya.

Diketahui, untuk Kaltim terdapat dua daerah dengan kategori KLA Nindya, yakni Kota Bontang dan Balikpapan. Kota Bontang mendapatkan penghargaan KLA kategori Nindya 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Penyerahan penghargaan digelar di Hotel Novotel, Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/7/2022). (adv/al)

BONTANG – Dengan adanya kunjungan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mengenai kesamaan izin usaha dan realisasi usaha, serta reklame minimarket menjadi upaya pemerintah dalam hal mengingatkan kembali pentingnya pemasangan reklame secara baik. Termasuk di dalamnya pembuatan izin reklame.

“Adanya izin reklame merupakan salah satu pajak pemasukan daerah Kota Bontang,” kata Natalia Santi, kepala Sub Koordinator Pelayanan Perizinan DPMPTSP Bontang.

Menurutnya, izin bisa langsung diurus di PTSP. Nanti selanjutnya untuk pembayaran di Bapenda,” ujarnya pada 29 November 2022. Jika sebuah usaha memiliki izin usaha tetapi tidak memiliki izin reklame akan diberikan teguran disertai batas waktu untuk mengurus izin.

Pembuatan izin reklame sendiri sesuai dengan sistem perizinan digital di pd.bontangkota.go.id. Syaratnya adalah dengan menyiapkan formulir pendaftaran, scan KTP asli, scan NPWP pemohon, scan Akta Pendirian Perusahaan (Bagi Pemohon Berbadan Hukum).

Selain itu, malampirkan foto dan gambar situasi lokasi, gambar/bentuk/kontruksi reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk penempatan reklame pada bangunan, Surat Pernyataan Bersedia Membayar Pajak, dan Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang bagi reklame yang memuat narasi/motto/slogan politik. Serta sudah adanya NIB yang dimiliki oleh badan usaha waralaba atau franchise tersebut. (adv/sc)