BONTANG – Pemangkasan anggaran yang menyebabkan berkurangnya kemampuan fiskal Kota Bontang hingga lebih dari Rp1 triliun, memaksa Pemerintah Kota melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan.
Meski begitu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan pembangunan tetap akan berjalan dengan mengutamakan program prioritas, dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Neni mengungkapkan, beberapa proyek besar yang semula direncanakan menggunakan APBD terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran. Salah satunya pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada Bontang yang membutuhkan biaya cukup besar.
“Yang jelas yang belum bisa kita laksanakan adalah pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada, karena anggarannya tidak mencukupi,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan folder pengendali banjir di kawasan Kelurahan Api-Api juga belum dapat direalisasikan melalui APBD. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai syarat untuk mengajukan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Neni, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah menghentikan pembangunan. Pemkot justru mengubah strategi dengan mengoptimalkan bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi.
Ia menyebut sejumlah program yang telah diusulkan antara lain pemasangan jaringan gas rumah tangga (jargas), bantuan pemasangan listrik gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jaringan air minum rumah tangga, hingga pembangunan rumah tidak layak huni.
“Kalau pembangunan fisik menggunakan APBD memang tidak bisa maksimal, karena kehilangan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Karena itu kita berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar program-program prioritas tetap berjalan,” katanya.
Neni optimistis, melalui pola kolaborasi tersebut, kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi meski ruang fiskal daerah sedang mengalami tekanan. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi kunci agar pembangunan strategis di Bontang tetap dapat direalisasikan secara bertahap.
Diketahui, Pemkot Bontang telah menetapkan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun pada tahun 2027, apalagi tahun depan Kota Bontang tidak mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah Provinsi, serta adanya informasi dana kurang salur sekitar Rp402 miliar yang belum akan disalurkan.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
