NUSANTARA – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjajaki peluang kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) guna memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya mendukung target IKN bebas kemiskinan pada 2035.
Penjajakan tersebut dilakukan setelah jajaran PNM bertemu Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Kantor OIKN, Senin (3/8/2026).
Direktur Utama PNM, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan pembangunan IKN membuka peluang kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk melalui sinergi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Memang ketika komunikasi dengan Pak Bas itu, kami menyampaikan, kita akan sinau tentang IKN. Luar biasa yang kita lihat dari pembangunan IKN ini. Satu hal yang menarik, ada target untuk bebas kemiskinan 2035. Tentu ini ada banyak yang bisa kita lakukan dari PNM, termasuk melalui upaya kerja sama, misalnya dengan melibatkan Himbara,” ujar Dradjad.
Menurutnya, PNM memiliki dua program utama, yakni Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), yang berfokus pada pembiayaan sekaligus pendampingan bagi pelaku usaha mikro, terutama perempuan.
Ia menyebut hingga saat ini sekitar 23 juta nasabah telah mendapatkan pembinaan melalui program Mekaar sejak diluncurkan pada Desember 2015.
“Sejak Desember 2015, tercatat 23 juta nasabah telah mendapat pembinaan melalui Mekaar. Yang membedakan PNM dengan perbankan adalah pendekatan pendampingannya. Pendanaan yang diperoleh, termasuk dari perbankan, disalurkan kembali kepada pelaku usaha,” terangnya.
Sementara itu, di wilayah delineasi IKN tercatat terdapat 4.767 UMKM yang tersebar di tujuh kecamatan, yakni Sepaku, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, Samboja, Samboja Barat, dan Sanga-Sanga.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan PNM dalam memetakan kebutuhan pembiayaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat di kawasan penyangga IKN.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Menurutnya, dukungan PNM sangat dibutuhkan untuk memperkuat pemberdayaan UMKM sebagai salah satu fondasi pembangunan ekonomi di IKN.
“Selamat datang di Kantor Otorita IKN. Kami akan menyampaikan terkait pendanaan investasi, termasuk pemberdayaan UMKM di IKN. Sekali lagi terima kasih, kami sangat membutuhkan intervensi PNM ini,” ucap Basuki.
Hingga kini belum tersedia data khusus mengenai tingkat kemiskinan di wilayah delineasi IKN. Sebagai acuan, kondisi makro masih mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencatat tingkat kemiskinan berada di kisaran 7,36 persen.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.
