BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana mengusulkan sejumlah kebutuhan pembangunan, kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Langkah ini ditempuh menyusul keterbatasan anggaran daerah, akibat adanya pemangkasan transfer pemerintah pusat.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memanfaatkan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya untuk sektor kesehatan dan pendidikan.
“Iya, memang rencananya kita mau meminta bantuan kementerian. Sebab saya lihat untuk APBN ini untuk kesehatan dan pendidikan lumayan besar,” ujar Neni saat dikonfirmasi, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi salah satu peluang yang ingin dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah.
Sehingga Neni menyebutkan sejumlah usulan pembangunan pendidikan, juga tengah didorong ke pemerintah pusat. Salah satunya pembangunan fasilitas di SMPN 7 Bontang.
Ia menjelaskan, pembangunan SMPN 7 sebelumnya belum dapat direalisasikan menggunakan anggaran daerah tahun ini, lantaran kondisi keuangan daerah yang mengalami pemangkasan.
“Termasuk beberapa yang kita usulkan juga seperti SMPN 7, karena uang kita dipotong jadi kita tidak bisa membangun tahun ini,” jelasnya.
Meski demikian, Neni menyebut kebutuhan fasilitas di SMPN 7 mulai mendapat bantuan. Saat ini, bantuan tersebut mencakup pembangunan empat ruang kelas, serta dengan dua ruang pertemuan.
“Alhamdulillah sudah terbantu untuk empat lokal dan dua ruang pertemuan kalau untuk di SMP 7,” tambahnya.
Maka Pemkot Bontang berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu mempercepat pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) pendidikan, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
