BONTANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang menyoroti proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Winardi, menilai pemerintah daerah, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), perlu lebih cermat, realistis, dan akurat dalam memproyeksikan SiLPA.
Menurutnya, ketidaktepatan proyeksi SiLPA turut memberikan tekanan terhadap struktur anggaran daerah. Kondisi tersebut bahkan disebut berdampak terhadap tertundanya sejumlah program prioritas yang telah tercantum dalam RPJMD.
“Salah satunya adalah pembangunan Waduk Kanaan yang merupakan bagian penting dari upaya penanganan banjir dari sisi hulu,” kata Winardi saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat kerja DPRD Bontang, Selasa (8/9/2026).
Fraksi PDI Perjuangan meminta perencanaan fiskal ke depan dilakukan dengan lebih terukur. Menurut Winardi, program strategis daerah tidak seharusnya kembali mengalami penundaan akibat ketidaktepatan dalam memperkirakan kemampuan anggaran.
Selain persoalan SiLPA, PDI Perjuangan juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,69 persen. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan komponen PAD yang mengalami koreksi, faktor penyebab, serta realisasi penerimaan hingga semester pertama 2026.
Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah pemulihan penerimaan hingga akhir tahun, tanpa menambah beban secara berlebihan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mencatat pendapatan transfer setelah perubahan mencapai sekitar 78,70 persen dari total pendapatan daerah. Meski mengalami peningkatan 2,66 persen, struktur tersebut dinilai masih menunjukkan tingginya ketergantungan Bontang terhadap sumber pendapatan eksternal.
Winardi juga mengingatkan waktu efektif pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas karena nota keuangan perubahan disampaikan pada awal September. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan program yang dipertahankan dalam perubahan APBD, dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan.
PDI Perjuangan turut menyoroti penurunan belanja daerah sebesar 5,67 persen. Fraksi meminta penyesuaian tersebut tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan dasar, khususnya sektor kesehatan, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban umum.
Selain persoalan APBD, PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan terkait kondisi di lapangan, mulai dari kebakaran lahan sekitar satu hektare di Bontang Lestari, praktik pembakaran sampah, keterbatasan air selama musim kemarau hingga penanganan banjir.
Khusus persoalan banjir, Fraksi PDI Perjuangan menilai program pengendalian banjir tetap harus menjadi prioritas meski kondisi fiskal daerah terbatas. Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dinilai perlu terus diperjuangkan, agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam
