UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerahnya dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur. Menurutnya, kewajiban memenuhi belanja wajib (mandatory spending) sektor pendidikan menjadi dilema bagi daerah yang masih berfokus membangun infrastruktur dasar.
Hal itu disampaikan Angela saat menghadiri Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026). Ia hadir didampingi Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang.
Forum tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur, serta jajaran perangkat daerah terkait untuk membahas strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan fiskal.
Dalam kesempatan itu, Angela menjelaskan Mahulu masih berada pada tahap percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Di sisi lain, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.
“Kami saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat krusial. Di sisi lain, kami juga dituntut untuk memenuhi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Kondisi ini tentu menjadi dilema fiskal bagi kami, karena apabila dipaksakan, maka ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur akan sangat terbatas,” ujarnya.
Menurut Angela, kondisi tersebut berpotensi semakin membebani kemampuan fiskal daerah apabila tidak diikuti kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik daerah berkembang seperti Mahulu.
Ia juga mengingatkan adanya potensi sanksi berupa pengurangan anggaran pada tahun berikutnya apabila ketentuan mandatory spending tidak terpenuhi.
“Jika tidak ada penyesuaian kebijakan terhadap kondisi daerah seperti kami, maka risiko pemotongan anggaran di tahun berikutnya akan semakin memperberat beban fiskal. Oleh karena itu, kami memohon dukungan Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan kondisi ini kepada Pemerintah Pusat agar ada kebijakan yang lebih afirmatif dan berkeadilan bagi daerah yang sedang bertumbuh,” katanya.
Selain menyoroti kebijakan belanja wajib, Angela juga mengungkapkan masih adanya dana transfer pemerintah yang belum diterima Mahulu, termasuk dana kurang salur dan bantuan keuangan sebesar Rp5 miliar.
Menurutnya, keterlambatan penyaluran dana tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan daerah.
“Kami juga masih menunggu realisasi dana kurang salur serta bantuan keuangan yang hingga saat ini belum kami terima. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah,” ujarnya.
Rakor diawali dengan arahan Gubernur Kaltim dan pemaparan mengenai kondisi pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), serta bantuan keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
Selanjutnya, forum diisi diskusi interaktif yang menjadi ruang bagi para kepala daerah menyampaikan berbagai persoalan fiskal di wilayah masing-masing.
Pemkab Mahulu menegaskan keikutsertaan dalam rakor tersebut merupakan bentuk komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif, sekaligus memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah perbatasan dan berkembang.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.
