BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, setelah angka definitif Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 diketahui berdasarkan hasil audit.
Koreksi tersebut cukup signifikan. Penerimaan pembiayaan yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp323,38 miliar, kini harus disesuaikan menjadi Rp178,007 miliar.
Dengan demikian, penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar Rp145,37 miliar atau 44,95 persen.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan bahwa perubahan APBD tidak dilakukan sekedar untuk menyesuaikan angka, tetapi berdasarkan kondisi fiskal yang benar-benar terjadi dan kemampuan keuangan daerah.
“Kita menyesuaikannya dengan kondisi yang benar-benar terjadi, dengan kemampuan fiskal yang benar-benar tersedia, serta dengan kebutuhan yang masih harus kita selesaikan sampai dengan akhir tahun,” ujar Neni saat rapat Paripurna, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, kondisi fiskal Bontang 2026 perlu dilihat secara utuh. Sebab, meski Pendapatan Daerah mengalami kenaikan, ruang pembiayaan justru menyusut cukup besar.
Pendapatan Daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp1,775 triliun, kini telah meningkat menjadi Rp1,801 triliun. Kenaikannya mencapai Rp26,38 miliar atau 1,49 persen.
Kenaikan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Transfer yang meningkat dari Rp1,381 triliun, menjadi Rp1,417 triliun atau bertambah sekitar Rp36,72 miliar.
Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp371,06 miliar menjadi Rp361,08 miliar, atau berkurang sekitar Rp9,98 miliar.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga turun dari Rp23,10 miliar menjadi Rp22,75 miliar, atau berkurang sekitar Rp347,29 juta.
“Jadi apabila kita melihat kondisi fiskal di Anggaran 2026 secara sederhana, pendapatan daerah meningkat 1,49 persen, tetapi ruang pembiayaan kita berkurang 44,95 persen,” jelas Neni.
Koreksi SiLPA tersebut kemudian berdampak pada struktur belanja daerah. Pemkot Bontang menurunkan anggaran Belanja Daerah dari sebelumnya Rp2,098 triliun, menjadi Rp1,979 triliun.
“Artinya, terjadi pengurangan belanja sebesar Rp118,98 miliar atau 5,67 persen,” ungkapnya.
Penyesuaian terbesar terjadi pada Belanja Modal. Anggarannya dipangkas dari Rp537,36 miliar menjadi Rp452,93 miliar, atau berkurang sekitar Rp84,42 miliar atau 15,71 persen.
Belanja Operasi juga mengalami penurunan dari Rp1,555 triliun menjadi Rp1,524 triliun. Nilainya berkurang sekitar Rp31,34 miliar atau 2,01 persen.
Sementara itu, Belanja Tidak Terduga turun cukup drastis, dari Rp6 miliar menjadi Rp2,78 miliar. Pengurangannya mencapai sekitar Rp3,21 miliar atau 53,62 persen.
“Penyesuaian tersebut dilakukan, agar APBD 2026 tetap realistis dengan kemampuan fiskal daerah,” bebernya.
Sehingga pemerintah harus memastikan anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan prioritas hingga akhir tahun, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah setelah hasil audit SiLPA 2025 ditetapkan.
“Maka dengan adanya perubahan tersebut, Pemkot Bontang memilih menyesuaikan belanja, agar pelaksanaan APBD 2026 tetap berada dalam batas kemampuan fiskal yang tersedia,” pungkasnya.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
