BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyoroti tingkat kehadiran pegawai dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serius mengikuti pembahasan anggaran yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan masing-masing.
Hal itu disampaikan Neni, saat melihat masih adanya pegawai yang tidak hadir dalam rapat. Menurutnya, kehadiran pejabat maupun pegawai terkait sangat penting, agar mereka memahami pembahasan APBD di masing-masing OPD.
“Coba berdiri semua pegawainya. Ini yang datang semua ada sebagian yang mewakili. Kita ini membahas APBD yang ada di masing-masing OPD juga. Bagaimana mau paham kalau tidak hadir,” kata Neni saat Rapat Paripurna berlangsung, Senin (7/9/2026).
Neni menegaskan, ketidakhadiran pegawai dalam agenda penting seperti pembahasan APBD perlu menjadi perhatian serius. Ia bahkan meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk mencatat pegawai yang tidak hadir beserta alasannya.
“Tolong BKPSDM catat yang tidak hadir, apa alasannya. TPP-nya kurangin saja itu,” tegasnya.
Menurut Neni, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus sejalan dengan kedisiplinan dan kinerja aparatur. Karena itu, tingkat kehadiran dalam rapat maupun pelaksanaan tugas, menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
“Kita juga lihat kinerjanya. Kalau beberapa tidak hadir rapat, bagaimana kita harus komitmen,” ujarnya.
Selain pegawai di lingkungan OPD, Neni juga mempertanyakan kehadiran camat dan lurah. Ia meminta memastikan seluruh camat dan lurah mengikuti agenda tersebut, mengingat mereka juga memiliki peran penting dalam memahami kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Camat, lurah bagaimana. Apa juga hadir semua. Lurah hanya 12 saja yang hadir, tiga kemana, kenapa tidak hadir? Camat juga semua diwakili?” tanyanya.
Neni menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam mengikuti agenda pemerintahan, terutama pembahasan APBD yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
“Usahakan kalau rapat seperti ini harus hadir, kalau pun tidak hadir harus ada alasannya, kenapa,” pungkasnya.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
