BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperketat proses pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) daerah. Sebanyak 1.480 jiwa atau 824 kepala keluarga (KK) yang diusulkan oleh kelurahan, akan menjalani proses verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Bontang, Ahmad Yani, mengatakan data yang telah diusulkan kelurahan tersebut belum otomatis menjadi daftar penerima BLT.
Seluruhnya masih harus melalui tahapan verifikasi dan validasi, untuk memastikan penerima sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di lapangan.
Proses tersebut dilakukan, sebelum data dibawa ke tahap pleno. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya Pemkot Bontang, membangun data tunggal kemiskinan daerah yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Ahmad Yani, pemutakhiran data sangat diperlukan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif saja, tetapi juga memastikan kondisi masyarakat yang tercatat, benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.
“Selain memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, proses verifikasi juga ditujukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penerima bantuan, antara program pemerintah daerah dan bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat,” jelasnya, Selasa (15/9/2026).
Dengan demikian, masyarakat yang telah mendapatkan bantuan dari program tertentu dapat diketahui secara jelas, sehingga penyaluran bantuan daerah dapat diarahkan kepada warga yang memang belum mendapatkan intervensi atau membutuhkan dukungan tambahan.
“Sebanyak 1.480 jiwa dari 824 KK tersebut saat ini masih berstatus sebagai calon penerima. Artinya, jumlah tersebut masih dapat berubah, setelah proses pemeriksaan dan pencocokan data dilakukan,” tambahnya.
Tahapan verifikasi dan validasi diharapkan dapat menghasilkan daftar penerima yang lebih tepat sasaran. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan penanggulangan kemiskinan, sekaligus menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan BLT daerah.
Sehingga Pemkot Bontang menilai akurasi data, menjadi kunci dalam pelaksanaan berbagai program sosial. Sebab, data yang tidak diperbarui, berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, baik karena masyarakat yang seharusnya menerima justru terlewat, maupun adanya penerima yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria.
Ahmad Yani juga menegaskan, bahwa penguatan data bukan hanya sekadar persoalan administrasi. Data yang valid menjadi dasar, agar setiap program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang tepat, makanya verifikasi secara langsung di lapangan sangat diperlukan,” ujarnya.
Dengan semakin validnya data kemiskinan daerah, Pemkot Bontang berharap penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun sistem penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, sehingga berbagai bantuan dari pemerintah pusat, maupun daerah dapat saling melengkapi dan tidak berjalan tumpang tindih.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
